Pajak mengenai bumi dan bangunan sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Menurut Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 234/PMK.03/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019 Tentang Klasifikasi Objek Pajak Dan Tata Cara Penetapan Nilai …
Pemerintah mengeluarkan peraturan baru terkait Natura dengan dikeluarkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, menjadi objek pajak yang sebelumnya bukan merupakan objek pajak. Hal tersebut diatur lebih lanjut dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang Diterima Atau Diperoleh Dalam …
Dalam rangka menjamin kepastian hukum di bidang kepabeanan dan cukai, maka pemerintah menerbitkan aturan yang bertujuan dalam melihat kriteria potensi terhadap manfaat ekonomi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 147 Tahun 2023 (PMK Nomor 147 Tahun 2023) Tentang Penghapusan Piutang Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai. Adapun yang dimaksud dengan piutang kepabeanan dan cukai dalam …
Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 02/PJ/2019 Tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan, yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak. dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT tahunan …
Mineral dan batubara merupakan kekayaan alam negara maka dari itu pemerintah menetapkan aturan terkait perpajakan pertambangan sebagai nilai tambah dalam mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Berdasarkan catatan dari Kementerian Keuangan sektor pertambangan memiliki peningkatan pendapatan dari tahun ke tahun. Penerimaan pajak dari pertambangan batu bara paling pesat terjadi pada periode Januari – Mei 2022 hingga …
Akibat adanya pandemi covid-19, ekonomi global mengalami kondisi ketidakpastian dengan sejumlah perlambatan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Banyak sektor yang berimbas akibat ketidakpastian tersebut salah satunya adalah sektor properti. Maka dari itu Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menjaga kestabilan ekonomi salah satunya adalah mendorong pertumbuhan investasi di bidang properti dan real estate. Beberapa kebijakan seperti …
Pengajuan izin kuasa hukum di pengadilan pajak, mulai menggunakan aplikasi izin kuasa hukum Online pada 12 April 2024. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Lainnya Nomor : PER-1/PP/2024 tentang Tata Cara Permohonan Izin Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak. Menurut Pasal 2 PER-1/PP/2024, setiap orang yang menjadi kuasa hukum dan beracara di pengadilan pajak harus memiliki izin kuasa hukum. …
Akibat adanya pandemi Covid-19 pertumbuhan ekonomi menjadi perhatian utama pemerintah. Di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi, ekonomi digital justru menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat. Menurut data BPS, jumlah usaha eCommerce tahun 2022 tumbuh sebesar 4,46% dibanding tahun sebelumnya sehingga ekonomi digital menjadi sorotan dalam melihat laju pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan …
Pemerintah memberikan beberapa fasilitas perpajakan guna meningkatkan minat penanaman investasi di Indonesia seperti yang dibahas pada artikel sebelumnya yakni tax holiday. Selain tax holiday, pemerintah juga memberikan tax allowance yang bertujuan untuk membantu serta mengoptimalkan pergerakan ekonomi di Indonesia. Tax allowance adalah bentuk keringan dari pajak penghasilan dalam bidang usaha tertentu atau di daerah-daerah tertentu …
Pemerintah memberikan Tax holiday sebagai fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) Badan dalam rangka menarik minat pelaku usaha untuk dapat menanamkan modalnya di bidang usaha-usaha tertentu atau di beberapa daerah tertentu. Menurut data dari United Nations Conference on Trade and Development, mayoritas negara lebih banyak mengandalkan insentif PPh badan untuk menarik investasi. Tercatat sebanyak 49% insentif …
