TBrights memperingati hari wafatnya Isa Almasih yang jatuh pada tanggal 29 Maret 2024. Lihat link Instagram disini If you want to have more detail information, please contact TBrights By Tommy HO – Managing Partner TBrights TBrights merupakan tax consultant in indonesia yang saat ini menjadi integrated business service in Indonesia yang dapat memberikan layanan …
Setiap Wajib Pajak diwajibkan untuk membayar Utang Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang memiliki Utang Pajak dapat membayarnya dengan cara mengangsur atau menunda pembayaran Utang Pajak, hal ini tertera pada pasal 4 ayat (3) PMK Nomor : 61 Tahun 2023 (PMK 61/2023) tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas …
Penagihan serta Pencegahan terhadap Penanggung Pajak Read More »
PMK 172 of 2023 (PMK 172/2023) became a transfer pricing guideline in Indonesia after previously the rules regarding transfer pricing were split into three Minister of Finance Regulations (PMK), including : PMK Number 213/PMK.03/2016 regulates the preparation of TP Doc PMK Number 49/PMK.03/2019 regulates the Mutual Agreement Procedure (MAP) PMK Number 22/PMK.03/2020 regulates the PKKU …
Taxpayers conducting affiliated transactions are obliged to apply the Arm’s Length Principle. Affiliated transaction is as mentioned on article 1 of PMK 172 of 2023 (PMK 172/2023) regarding the Implementation of the Arm’s Length Principle in transactions affected by a Special Relationship is a transaction conducted by taxpayers with affiliated parties (parties that have a …
Transfer Pricing Documentation (TP Doc) in PMK Number 172 of 2023 Read More »
PMK 172/2023 memuat pembaruan terkait ketentuan dalam transfer pricing. PMK 172/2023 merupakan pembaharuan dari PMK yang sebelumnya yang dinilai belum dapat mengakomodir ketentuan sebelumnya seperti penyesuaian keterkaitan transfer pricing domestic (corresponding adjustment). Dikutip dari PMK 172 tahun 2023 pasal 40 ayat 2, yang dimaksud dengan penyesuaian keterkaitan adalah … “Penyesuaian keterkaitan sebagaimana dimaksud pada ayat …
Pajak memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Maka dari itu kebijakan yang berkaitan dengan pajak diatur secara komprehensif dengan tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat. Pemerintah mendukung tersedianya barang dan jasa yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional seperti barang kebutuhan pokok, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan, …
SPT Masa Pajak Penghasilan pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dapat disampaikan dalam 2 bentuk yakni Dokumen Elektronik dan Formulir Kertas. Namun jika Pemotong Pajak telah menyampaikannya dalam bentuk Dokumen Elektronik maka Pemotong Pajak sudah tidak diperbolehkan lagi menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dalam bentuk formulir kertas pada …
Keanekaragaman yang dimiliki Bangsa Indonesia menjadikan Indonesia memiliki peluang sebagai wilayah penyimpanan dan penangkapan karbon, hal ini menjadi daya tarik investasi sehingga akan meningkatkan nilai ekonomi dari proses bisnis penangkapan, pengangkutan dan penyimpanan karbon. Dalam rangka memenuhi target kontribusi nasional dan menuju Net Zero Emission Tahun 2060, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun …
Indonesia Sebagai Pusat Investasi Carbon Capture and Storage (CCS) Read More »
Kementerian Keuangan telah menerbitkan PMK 11/2024 dengan merevisi peraturan sebelumnya yakni PMK 219/2022 terkait Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea. Perjanjian ini mencakup berbagai bidang seperti jasa, investasi (penanaman modal), perdagangan barang, kerja sama ekonomi, hukum serta kelembagaan. Tujuan …
PMK 219/2022 telah direvisi dengan PMK 11/2024, Apa Perbedaannya? Read More »
Ditjen Bea dan Cukai Indonesia (DJBC) bertugas untuk memeriksa setiap barang kiriman yang masuk melalui mekanisme impor. Dalam Proses tersebut terjadi pemeriksaan fisik serta dokumen yang dilakukan secara selektif melalui manajemen resiko. Hal tersebut dilakukan guna mencegah penyelundupan yang terjadi dalam jaringan internasional dengan berbagai modus yang semakin beragam. Sehingga bea cukai dituntut untuk terus …
