admin

Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

Leave a Comment / articles, Domestic Taxation / By

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. PMK Nomor: 81 Tahun 2024 tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. PMK ini diterbitkan karena adanya kebutuhan akan regulasi dalam rangka pelaksanaan pembaruan sistem administrasi perpajakan yang lebih transparan, efektif, akuntabel dan fleksibel. …

Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan Read More »

Ketentuan dan Syarat Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Perpajakan

Leave a Comment / articles, Domestic Taxation / By

Dalam menjalankan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak dituntut untuk patuh dan mampu menjalankan kewajiban sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Jika tidak, otoritas dapat mengenakan sanksi sebagai konsekuensi dari ketidakpatuhan Wajib Pajak. Pada ketentuan perpajakan, salah satu jenis sanksi yang dikenakan adalah sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan. Meskipun begitu, otoritas memberikan kesempatan bagi Wajib …

Ketentuan dan Syarat Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Perpajakan Read More »

Pemanfaatan Sumbangan untuk Pengurangan Penghasilan Bruto: Strategi Efektif dalam Perencanaan Pajak

Leave a Comment / Domestic Taxation / By

Dalam perencanaan pajak, pemanfaatan sumbangan untuk pengurangan penghasilan bruto merupakan salah satu strategi yang diatur oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh). Melalui peraturan ini, wajib pajak dapat memanfaatkan sumbangan yang diberikan untuk tujuan-tujuan tertentu sebagai pengurang penghasilan bruto, sehingga dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i, j, k, …

Pemanfaatan Sumbangan untuk Pengurangan Penghasilan Bruto: Strategi Efektif dalam Perencanaan Pajak Read More »

Tarif PPN Kegiatan Membangun Sendiri Meningkat sebesar 2,4%

Leave a Comment / Domestic Taxation / By

Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) merupakan salah satu aktivitas yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Mulai 1 Januari 2025, tarif PPN KMS akan mengalami peningkatan dari 2,2% menjadi 2,4%. Hal ini sejalan dengan penyesuaian tarif PPN umum yang akan naik menjadi 12%. Dalam perkembangannya, ketentuan terkait batasan dan tata cara pengenaan PPN atas KMS beberapa kali …

Tarif PPN Kegiatan Membangun Sendiri Meningkat sebesar 2,4% Read More »

Implications of Updating Transfer Pricing Provisions According to PMK 172/2023

Leave a Comment / articles, Domestic Taxation, Transfer Pricing / By

Regulation of the Minister of Finance (PMK) 213/2016, as amended by PMK 172/2023 concerning the application of the principles of fairness and business practices. The issuance of this regulation is motivated by the development of the business world and the increase in the volume of transactions between taxpayers who have special relationships. The content of …

Implications of Updating Transfer Pricing Provisions According to PMK 172/2023 Read More »

Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto: Langkah Strategis Pemerintah untuk Sumber Daya Manusia Berkualitas di Ibu Kota Nusantara

Leave a Comment / Domestic Taxation / By

Pemerintah menggelontorkan berbagai fasilitas kepada pelaku usaha dalam pengembangan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk menjadi pusat ekonomi yang strategis dan berkelanjutan. Selain bertujuan sebagai pusat ekonomi, pemerintah juga mengharapkan hadirnya sumber daya manusia (SDM) yang andal dan kompeten di IKN. Oleh karena itu, melalui PMK No. 28 Tahun 2024 pemerintah menghadirkan fasilitas pengurangan …

Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto: Langkah Strategis Pemerintah untuk Sumber Daya Manusia Berkualitas di Ibu Kota Nusantara Read More »

Fasilitas Pajak untuk Pendirian Kantor di Ibu Kota Nusantara: Apa yang Perlu Diketahui Perusahaan?

Leave a Comment / Domestic Taxation / By

Pelaku usaha yang melakukan pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regionalnya ke Ibu Kota Nusantara (IKN) akan memperoleh fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) badan. Fasilitas ini tidak hanya diberikan kepada pelaku usaha yang merupakan wajib pajak dalam negeri (WPDN), tetapi juga pelaku usaha yang merupakan subjek pajak luar negeri (SPLN). Sepanjang pelaku usaha tersebut …

Fasilitas Pajak untuk Pendirian Kantor di Ibu Kota Nusantara: Apa yang Perlu Diketahui Perusahaan? Read More »

Fasilitas Pajak Menarik di Financial Center IKN: Peluang Investasi untuk Sektor Keuangan

Leave a Comment / Domestic Taxation / By

Financial Center merupakan area pusat layanan jasa keuangan serta pusat pengembangan teknologi dan layanan di bidang jasa keuangan yang akan dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam merealisasikan hadirnya area tersebut maka pemerintah menawarkan fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) badan bagi wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha sektor keuangan di wilayah Financial Center IKN.  …

Fasilitas Pajak Menarik di Financial Center IKN: Peluang Investasi untuk Sektor Keuangan Read More »

What is the difference between becoming an Employee and a Director from China to work in Indonesia ? (Tax Treaty Indonesia – China series)

Leave a Comment / International Tax / By

Many Chinese mainland company now has a subsidiary in Indonesia and ask their employee in China to work in Indonesia and often act as a Director even though they are just an employee. On a tax perspective, they must consider the difference between becoming an employee and a director as stated on Tax Treaty between …

What is the difference between becoming an Employee and a Director from China to work in Indonesia ? (Tax Treaty Indonesia – China series) Read More »

Tarif PPN Naik ke 12%: Apa Artinya Bagi Daya Beli Masyarakat dan Sektor Usaha?

Leave a Comment / Domestic Taxation / By

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menyatakan bahwa tarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang sebelumnya sebesar 11% akan naik menjadi sebesar 12%. Tarif PPN 12% ini akan mulai berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan berbagai pertimbangan, seperti target …

Tarif PPN Naik ke 12%: Apa Artinya Bagi Daya Beli Masyarakat dan Sektor Usaha? Read More »

Whatsapp Us
💬 Need Consultation ?
Hello, Can TBrights help you?