Month: November 2023

Tarif Efektif Rata-Rata PPh 21 Akan Diberlakukan Mulai Awal Tahun 2024

Direktorat Jendral Pajak (DJP) akan memberlakukan secara resmi Tarif Efektif Rata-Rata (TER) untuk pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 21 mulai tahun pajak 2024. Bapak Suryo Utomo selaku Direktur Jenderal Pajak yang menyampaikan langsung penjelasan tentang hal ini pada konferensi Pers APBN KITA pada bulan November 2023. “Sampai saat ini disusun dasar hukum. PP dalam proses, dan …

Tarif Efektif Rata-Rata PPh 21 Akan Diberlakukan Mulai Awal Tahun 2024 Read More »

Besar Pemungutan Pajak untuk Pinjaman Online

Platform pinjaman peer-to-peer FinTech atau Layanan Keuangan Pinjaman Online (Pinjol) merupakan perkembangan financial technology yang kini sedang ramai digunakan oleh masyarakat Indonesia. Menteri Keuangan, ibu Sri Mulyani telah menetapkan bahwa penghasilan dari pinjol yang diterima oleh pihak pemberi pinjaman akan ikut dikenakan pajak yang sudah berlaku mulai dari 1 Mei 2022 dengan Peraturan Menteri Keuangan …

Besar Pemungutan Pajak untuk Pinjaman Online Read More »

Imposition of Constructive Dividend in Affiliated Transactions (Secondary Adjustment)

A recent enforcement from the Indonesian Tax Administration based  on the Minister of Finance Regulation number PMK-22/PMK.03/2020 about Procedures for Implementing the Advanced Pricing Agreement, states that this Minister of Finance regulation can be used as a legal basis and/or guideline for implementing the imposition of secondary adjustments resulting from transfer pricing corrections (primary adjustments), …

Imposition of Constructive Dividend in Affiliated Transactions (Secondary Adjustment) Read More »

Cara Pembuatan Bukti Potong Elektronik (E-Bupot)

Bukti Potong Elektronik atau yang biasa dikenal dengan (E-Bupot) PPh 23/26 telah mengalami perubahan mulai dari Maret 2022 menjadi e-Bupot Unifikasi. e-Bupot Unifikasi ini merupakan aplikasi berbasis situs online DJP yang dapat digunakan untuk membuat Bukti Potong/Pungut untuk PPh Pasal 23/26, Pasal 22, Pasal 15 dan Pasal 4 Ayat (2), sekaligus melaporkannya dalam SPT Unifikasi. …

Cara Pembuatan Bukti Potong Elektronik (E-Bupot) Read More »

Imbauan DJP kepada Wajib Pajak Badan untuk Segera Validasi NPWP Sebelum Akhir 2023

Direktorat Jendral Pajak (DJP) kembali mengingatkan Wajib Pajak untuk segera melakukan validasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum akhir tahun 2023. Validasi ini diperlukan untuk persiapan perubahan NPWP dari 15 digit menjadi 16 digit. DJP telah menerapkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP sejak pertengahan 2022 yang dilakukan secara bertahap hingga akhir tahun 2023. …

Imbauan DJP kepada Wajib Pajak Badan untuk Segera Validasi NPWP Sebelum Akhir 2023 Read More »

Whatsapp Us
💬 Need Consultation ?
Hello, Can TBrights help you?