Month: November 2023

Direktorat Jendral Pajak (DJP) akan memberlakukan secara resmi Tarif Efektif Rata-Rata (TER) untuk pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 21 mulai tahun pajak 2024.

Bapak Suryo Utomo selaku Direktur Jenderal Pajak yang menyampaikan langsung penjelasan tentang hal ini pada konferensi Pers APBN KITA pada bulan November 2023.

“Sampai saat ini disusun dasar hukum. PP dalam proses, dan Insya Allah akan ditandatangani dan terbit. PMK sudah disiapkan. Mulai masa pajak Januari 2024 Insya Allah berlaku. Tahun depan gunakan metodologi PPh 21 tarif efektif rata-rata yang simpel, mudah dan memberi kepastian bagi pemungut” tuturnya.

Bapak Suryo juga menyatakan dengan hadirnya tarif efektif pemotongan PPh Pasal 21 ini tidak akan menimbulkan kurang bayar atau lebih bayar bagi wajib pajak yang dipotong. Beliau juga menjamin bahwa dengan adanya ketentuan tarif efektif pemotongan PPh Pasal 21 akan menyederhanakan proses pemotongan dan memberikan kepastian bagi para pihak yang berkewajiban memotong PPh Pasal 21.

“Dari perhitungan ini akan kelihatan lebih atau kurang bayar sehingga di pelaporan terakhirnya pajak yang terutang tidak terjadi kelebihan atau kekurangan. Jadi, betul-betul jumlah yang dibayarkan tidak berbeda dari kondisi saat ini” tuturnya.

Tarif efektif pemotongan PPh Pasal 21 ini nantinya tidak hanya berlaku untuk memotong pajak atas penghasilan yang diterima oleh karyawan saja, tetapi berlaku juga untuk penghasilan yang diterima nonkaryawan.

Mekanisme penerapan tarif efektif rata-rata nantinya dikalikan dengan penghasilan bruto untuk masa pajak selain masa pajak terakhir. Untuk masa pajak terakhir, tetap akan menggunakan tarif PPh pasal 17 ayat (1) huruf UU PPh, atas jumlah penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan/pensiun, iuran pensiun, dan penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

TBrights merupakan tax consultant in indonesia yang saat ini menjadi integrated business service in Indonesia yang dapat memberikan layanan perpajakan dan bisnis secara komprehensif
By Olina Rizki Arizal – Partner

Referensi:

Disampaikan Oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia Bapak Suryo Utomo pada Konferensi Pers APBN KITA.

Platform pinjaman peer-to-peer FinTech atau Layanan Keuangan Pinjaman Online (Pinjol) merupakan perkembangan financial technology yang kini sedang ramai digunakan oleh masyarakat Indonesia. Menteri Keuangan, ibu Sri Mulyani telah menetapkan bahwa penghasilan dari pinjol yang diterima oleh pihak pemberi pinjaman akan ikut dikenakan pajak yang sudah berlaku mulai dari 1 Mei 2022 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2022.

Sesuai dengan namanya, dalam bisnis pinjol peer-to-peer, Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam atau pihak aplikasi pinjol berfungsi untuk mempertemukan antara pemberi pinjaman (lender) dengan peminjam. Peminjam kemudian membayar sejumlah biaya, termasuk bunga pinjaman yang kemudian akan menjadi penghasilan bagi pemberi pinjaman.

Jika pemberi pinjaman merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri, maka atas pendapatan bunga pinjaman tersebut, Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam wajib memotong PPh Pasal 23 dengan tarif 15%. Sedangkan pendapatan bunga pinjaman yang diberikan kepada Wajib Pajak Luar Negeri, dipotong PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Selain itu, jasa penyelenggaraan teknologi finansial yang diserahkan oleh Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam juga termasuk ke dalam Jasa Kena Pajak sebagaimana disebutkan dalam UU PPN, sehingga apabila penyelenggara aplikasi pinjol sudah dikukuhkan sebagai PKP, maka dia wajib memungut PPN atas jasa-jasa yang diberikan.

Jasa dari penyedia FinTech yang dikenai PPN sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 PMK 69 Tahun 2022 adalah:

• Penyedia jasa pembayaran
• Penyelenggaraan penyelesaian transaksi (settlement) investasi
• Penyelenggaraan penghimpunan modal (crowdfunding)
• Layanan pinjam meminjam
• Penyelenggaraan pengelolaan investasi
• Layanan penyediaan produk asuransi online
• Layanan pendukung pasar
• Layanan dukungan keuangan digital dan aktivitas layanan keuangan lainnya

TBrights merupakan tax consultant in indonesia yang saat ini menjadi integrated business service in Indonesia yang dapat memberikan layanan perpajakan dan bisnis secara komprehensif
By Tommy HO – Managing Partner TBrights

Referensi:

Peraturan Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.03/2022 Tentang Pajak Penghasilan Dan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Bukti Potong Elektronik atau yang biasa dikenal dengan (E-Bupot) PPh 23/26 telah mengalami perubahan mulai dari Maret 2022 menjadi e-Bupot Unifikasi. e-Bupot Unifikasi ini merupakan aplikasi berbasis situs online DJP yang dapat digunakan untuk membuat Bukti Potong/Pungut untuk PPh Pasal 23/26, Pasal 22, Pasal 15 dan Pasal 4 Ayat (2), sekaligus melaporkannya dalam SPT Unifikasi.

Pada e-Bupot, Wajib Pajak (WP) dapat membuat tiga jenis bukti pemotongan diantaranya adalah:

• Bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26, 22, 15, 4 ayat 2
• Bukti pemotongan pembetulan
• Bukti pemotongan pembatalan

Cara Membuat Bukti Pemotongan Pajak Melalui e-Bupot Unifikasi Pada Situs Online DJP

Pembuatan Bukti Potong Unifikasi Pada situs online DJP dapat dilakukan dengan Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Aktifkan layanan e-Bupot Unifikasi terlebih dahulu pada akun DJP Online https://djponline.pajak.go.id/ dengan cara, lakukan login lalu aksen menu “profil” lalu centang “e-Bupot Unifikasi”, lalu klik “Ubah Fitur Layanan”, lalu klik “Simpan”.
2. Cara mengakses e-Bupot yakni, klik “Laporan” pilih “pra-pelaporan”, lalu klik “e-Bupot Unifikasi”.
3. Setelah sudah bisa mengakses aplikasi e-Bupot Unifikasi, didalamnya terdapat 4 menu utama diantaranya adalah “Dasboard, Pajak Penghasilan, SPT Masa dan Pengaturan.
4. Setelah itu untuk membuat Bukti Pemotongan Pajak, anda bisa klik “sub menu” yang ada pada menu “pajak penghasilan”. Pada proses ini terdapat 2 metode diantaranya adalah metode Key-In dan metode Impor Data PPh. Pada Metode Impor Data PPh dengan menggunakan skema impor data excel, hanya dapat digunakan untuk membuat bukti potongan selain PPh yang disetor sendiri.
5. Setelah itu lakukan proses posting, sub menu posting ini berada pada menu “pajak penghasilan” tujuannya untuk mengirimkan seluruh data bukti PPh yang disetor sendiri atau data bukti potongan yang sudah diterbitkan kedalam draft SPT.

TBrights merupakan tax consultant in indonesia yang saat ini menjadi integrated business service in Indonesia yang dapat memberikan layanan perpajakan dan bisnis secara komprehensif
By Olina Rizki Arizal – Partner

Referensi:

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi

Direktorat Jendral Pajak (DJP) kembali mengingatkan Wajib Pajak untuk segera melakukan validasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum akhir tahun 2023. Validasi ini diperlukan untuk persiapan perubahan NPWP dari 15 digit menjadi 16 digit. DJP telah menerapkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP sejak pertengahan 2022 yang dilakukan secara bertahap hingga akhir tahun 2023. DJP juga menjelaskan validasi ini cukup dilakukan dengan cara online.

Berikut cara melakukan validasi NPWP :

1. Lakukan login dengan data yang diminta seperti NIK/NPWP, kata sandi, dan kode keamanan pada http://www.pajak.go.id
2. Setelah itu, pada menu profil yang menunjukkan status validitas data utama anda. Akan terlihat apakah diperlukan update atau konfirmasi/verifikasi.
3. Beberapa data yang perlu dilakukan verifikasi diantaranya: data alamat email, nomor telepon, alamat dan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak

TBrights merupakan tax consultant in indonesia yang saat ini menjadi integrated business service in Indonesia yang dapat memberikan layanan perpajakan dan bisnis secara komprehensif
By Tommy HO – Managing Partner TBrights

Referensi :

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.03/2022 Tentang Nomor Pokok Wajin Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah