Saat ini pengiriman barang tidak menjadi hal yang sulit lagi, sangat banyak kegiatan bisnis atau perusahaan yang menggunakan pengiriman barang logistik hingga retail baik via udara, darat dan laut. Maka dari itu jasa pengiriman barang atau jasa ekspedisi semakin banyak di Indonesia. Jasa ekspedisi termasuk ke dalam jasa kena pajak. Adapun aturan jasa kena pajak …
Sesuai dengan Pasal 2 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai Dan Barang Lain Yang Dirampas Untuk Negara, Yang Dikuasai Negara, Dan Yang Menjadi Milik Negara (PMK Nomor 17 tahun 2024), barang yang kena cukai dan barang lain yang tersangkut tindak pidana di bidang cukai dapat …
Bagi wajib pajak yang menjadi ahli waris, dapat menjadi penanggung pajak atas wajib pajak orang pribadi hal ini sesuai penjelasan dari Pasal 8 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 61 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar (PMK Nomor 61 Tahun 2023), bahwa seorang penanggung pajak wajib …
Pemberian Insentif dilakukan oleh setiap negara untuk meningkatkan daya saing serta menjaga laju perekonomian sebuah negara. Kebijakan ini digunakan untuk menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya ke dalam yurisdiksi negaranya. Setiap negara kawasan memiliki kebijakannya masing-masing dalam menarik minat investasi, seperti kawasan Asia yang lebih mengandalkan tax holiday dalam menarik investasi dan negara kawasan …
Berbagai permasalahan terkait barang kiriman atau barang bawaan pribadi penumpang seringkali ditemukan, hal ini dikarenakan adanya beberapa pembatasan komoditas bahan baku atau pembatasan jumlah barang yang tidak diperbolehkan di impor dalam Peraturan Menteri Perdagangan Tahun Nomor 36 Tahun 2023 yang telah diberlakukan pada 10 Maret 2024. Maka dari itu Kementerian Perdagangan mengeluarkan peraturan terbaru atas …
Kebijakan Baru Terkait Impor Barang Kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Read More »
Terkait perlakuan bea masuk, cukai dan pajak dalam barang impor sesuai Pasal 29 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 96 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, Dan Pajak Atas Impor Dan Ekspor Barang Kiriman (PMK 96 Tahun 2023), barang kiriman yang diimpor untuk dipakai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (4) berupa …
Penetapan Tarif dan Nilai Pabean atas Impor Barang Kiriman Read More »
Peraturan terkait ketentuan barang kiriman atas impor dan ekspor diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 96 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman (PMK 96 Tahun 2023) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 Tentang Ketentuan …
Pajak mengenai bumi dan bangunan sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Menurut Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 234/PMK.03/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019 Tentang Klasifikasi Objek Pajak Dan Tata Cara Penetapan Nilai …
Pemerintah mengeluarkan peraturan baru terkait Natura dengan dikeluarkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, menjadi objek pajak yang sebelumnya bukan merupakan objek pajak. Hal tersebut diatur lebih lanjut dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang Diterima Atau Diperoleh Dalam …
Dalam rangka menjamin kepastian hukum di bidang kepabeanan dan cukai, maka pemerintah menerbitkan aturan yang bertujuan dalam melihat kriteria potensi terhadap manfaat ekonomi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 147 Tahun 2023 (PMK Nomor 147 Tahun 2023) Tentang Penghapusan Piutang Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai. Adapun yang dimaksud dengan piutang kepabeanan dan cukai dalam …
