Month: April 2023

Hukum Pidana di Bidang Perpajakan dalam Perspektif Hukum

Mendekati Masa berakhirnya pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan, Wajib Pajak dihimbau memberikan data yang akurat dan sesuai dengan kenyataan di lapangan untuk menghindari perbedaan, persengketaan bahkan pidana di bidang perpajakan. Dari perspektif hukum, peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan termasuk dalam kelompok hukum administrasi negara. Daripada itu masalah hukum yang muncul terkait dengan pelanggaran …

Hukum Pidana di Bidang Perpajakan dalam Perspektif Hukum Read More »

Manfaat KJPP dalam Menerapkan Metode Transfer Pricing Terbaru

Selama beberapa dekade terakhir dan seiring dengan globalisasi ekonomi, perdagangan intra-grup di seluruh dunia telah tumbuh secara eksponensial termasuk di Indonesia. Pergerakan modal, harga ataupun laba di dalam intra-grup telah menimbulkan keresahan di antara negara-negara karena mengurangi basis perpajakan yang seharusnya diterima negara tempat beroperasinya suatu entitas. Indonesia sebagaimana negara-negara lainnya mulai menguatkan aturan atau …

Manfaat KJPP dalam Menerapkan Metode Transfer Pricing Terbaru Read More »

Banyaknya Pemberitaan Terkait Bea Cukai, Ayo Pahami Ketentuan Impor Bea Cukai dan Pencegahan Penipuan yang Mengatasnamakan Bea Cukai

Media Massa Indonesia akhir-akhir ini cukup ramai mengenai unggahan baik di Twitter, Tik Tok maupun Instagram mengenai keluhan mereka atas Direktorat Jenderal Bea Cukai seperti ditagih atas barang pribadi ataupun penagihan yang tidak wajar. Setiap keluhan yang disampaikan oleh warganet sebenarnya bisa didalami dan dihindari apabila sudah memahami ketentuan Bea Cukai karena sebagian besar contoh …

Banyaknya Pemberitaan Terkait Bea Cukai, Ayo Pahami Ketentuan Impor Bea Cukai dan Pencegahan Penipuan yang Mengatasnamakan Bea Cukai Read More »

Indonesian Participation for BEPS on Action 5: Harmful Tax Practices Specific Actions Transparency Framework

Kerangka Inklusif OECD/G20 tentang BEPS Action 5 terdiri dari 4 konten tindakan spesifik dan Kerangka Transparansi atau Kerangka untuk meningkatkan transparansi terkait dengan keputusan merupakan salah satu konten tindakan spesifik yang menjadi prioritas kedua setelah Rezim Pajak Preferensial. Kerangka Transparansi dirilis dalam bingkai meningkatkan transparansi, termasuk pertukaran informasi secara spontan yang bersifat wajib atau informasi …

Indonesian Participation for BEPS on Action 5: Harmful Tax Practices Specific Actions Transparency Framework Read More »

Hubungan Implementasi Pemajakan atas PMSE terhadap Realisasi Penerimaan Pajak 2022

Pandemi Covid-19 telah membatasi pergerakan fisik masyarakat dunia termasuk Indonesia yang membuat pemerintah menegakkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Meskipun pada tahun 2022 telah mulai dilonggarkan, akan tetapi dampaknya masih terasa dalam masyarakat terutama dalam pola perilaku konsumsi masyarakat yang mulai beralih dari jual beli konvensional di tempat menjadi beralih ke jual beli online melalui …

Hubungan Implementasi Pemajakan atas PMSE terhadap Realisasi Penerimaan Pajak 2022 Read More »

Perkembangan Kebijakan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) terhadap Realisasi Impor dan Penerimaan Bea Cukai serta Pajak Impor 2022

Apa itu Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)? Kebijakan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) adalah kemudahan yang memberikan pembebasan atau pengembalian Bea Masuk (BM) atas perlakuan impor barang atau bahan untuk diolah, dirakit untuk tujuan ekspor. KITE ini bermanfaat untuk mengurangi biaya produksi eksportir. Ketentuan KITE ini tercantum dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 17 tahun 2006 …

Perkembangan Kebijakan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) terhadap Realisasi Impor dan Penerimaan Bea Cukai serta Pajak Impor 2022 Read More »

Pengaruh Perubahan Tarif PPh Badan Terhadap Realisasi Penerimaan Negara 2022

Penurunan Pertama (2020-2021) Pada 2020, Pemerintah Indonesia melalui UU Cipta Kerja/ UU No 2 Tahun 2020 telah menurunkan tarif PPh Badan menjadi 22% dan berencana menjadi 20% pada 2022. Penurunan ini ditengarai karena Pemerintah berusaha meringankan beban perusahaan-perusahaan agar tidak mengalami kebangkrutan yang berujung Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang disebabkan pandemi Covid-19. Dasar hukum atas …

Pengaruh Perubahan Tarif PPh Badan Terhadap Realisasi Penerimaan Negara 2022 Read More »

Yuk mengenal Juru Sita: Juru Sita Pajak Negara dalam Kasus Soimah

Pesinden sekaligus artis Soimah Pancawati menceritakan bagaimana pihaknya diperlakukan tidak baik oleh debt collector pajak untuk menagih pajak penghasilannya. Kejadian itu terjadi pada 2015 silam. Pengalamannya tersebut ia sampaikan kepada budayawan Butet Kertaradjasa dan Puthut EA petinggi media Mojok.co, dalam sebuah tayangan siniar bertajuk ‘Blakasuta’ di kanal Youtube pada Rabu (05/04/2023). Menurutnya ia dituding sengaja …

Yuk mengenal Juru Sita: Juru Sita Pajak Negara dalam Kasus Soimah Read More »

Indonesian Participation for BEPS on Action 5: Harmful Tax Practices Specific Actions – Preferential Tax Regime

BEPS Aksi 5 adalah salah satu dari empat standar minimum BEPS yang berlaku untuk semua anggota Kerangka Inklusif BEPS dan yurisdiksi mana pun yang relevan. Aksi 5 terdiri dari 4 konten spesifik tindakan dan Rezim Pajak Preferensial sebagai bagian dari praktik perpajakan yang merugikan merupakan salah satu konten spesifik tindakan yang menunjukkan rezim pajak spesifik …

Indonesian Participation for BEPS on Action 5: Harmful Tax Practices Specific Actions – Preferential Tax Regime Read More »

Indonesian Participation for BEPS on Action 4: Limitation on Interest Deductions

Rekomendasi Aksi 4 bertujuan untuk membatasi erosi dasar yang menggunakan biaya bunga untuk mencapai pengurangan bunga yang berlebihan atau untuk membiayai produksi pendapatan yang dikecualikan atau ditangguhkan. Grup multinasional dapat mencapai hasil pajak yang menguntungkan dengan menyesuaikan jumlah utang dalam suatu entitas grup. Hal ini karena biaya bunga diperlakukan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari …

Indonesian Participation for BEPS on Action 4: Limitation on Interest Deductions Read More »

Whatsapp Us
💬 Need Consultation ?
Hello, Can TBrights help you?