Valuation

Di dalam penilaian properti terdapat tiga pendekatan yang digunakan dalam proses penilaian yaitu Pendekatan Pasar, Pendekatan Pendapatan dan Pendekatan Biaya. Ketiga pendekatan tersebut merupakan landasan proses penilaian yang dilengkapi dengan metode penilaian dari masing-masing pendekatan yang digunakan. Pendekatan biaya sebagai salah satu objek yang akan dibahas merupakan pendekatan yang menghasilkan indikasi nilai dengan menggunakan prinsip …

Pendekatan Biaya (Cost Approach) pada Proses Penilaian Properti Read More »

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara disebutkan bahwa terdapat 3 macam pendekatan dalam penilaian properti, meliputi: Pendekatan pasar; Pendekatan biaya; dan Pendekatan pendapatan. Salah satu yang akan dibahas di artikel ini adalah pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan merupakan pendekatan penilaian yang dilakukan untuk …

Mengenal Metode Pendekatan Pendapatan (Income Approach) pada Penilaian Properti Read More »

Dalam keuangan, valuasi adalah suatu proses estimasi menentukan nilai moneter. Kegiatan ini dilakukan oleh seorang professional atau penilai untuk menentukan harga wajar atau biaya properti seperti bangunan, pabrik, tanah, dll yang perlu dilakukan penilaian. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap akuntan bersertifikat untuk memahami prinsip-prinsip dasar penilaian. Valuasi merupakan suatu proses menentukan penilaian harga …

Mengenal Metode Valuasi dalam Generally Accepted Valuation Principles Read More »

Definisi dari Discounted Cash Flow (DCF) Discounted Cash Flow (DCF) merupakan metode penilaian atau analisis yang digunakan untuk memperkirakan nilai investasi dengan menggunakan arus kas di masa yang akan datang. Hal Ini dapat membantu para investor yang mempertimbangkan keputusannya apakah akan mengakuisisi perusahaan tersebut atau membeli sekuritas. Analisis DCF juga dapat membantu pemilik dan manajer …

Definisi dari Discounted Cash Flow (DCF) Read More »

Opini kewajaran (fairness opinion) merupakan sebuah surat yang dibuat oleh penilai usaha yang berisi pernyataan apakah suatu transaksi atau pertimbangan yang digunakan atau syarat-syarat yang digunakan dalam transaksi itu wajar atau tidak. Namun demikian, penilaian difokuskan terhadap aspek keuangan. Opini kewajaran juga merupakan suatu hal yang dapat digunakan oleh fiduciary (pihak yang mendapatkan kepercayaan untuk …

Opini Kewajaran beserta Penjelasannya Read More »

Highest and Best Use Analysis adalah sebuah analisis penilaian lahan yang berguna dalam mempertimbangkan peruntukkan lahan yang sesuai dan memiliki nilai tertinggi. Analisis ini sangat dikenal dalam bidang manajemen aset real estate, baik dalam hal optimalisasi aset maupun penilaian aset. Analisis ini meliputi empat hal pokok yaitu, analisis kelayakan secara fisik (physically feasible), analisis kelayakan …

Konsep Highest and Best Use Analysis dan Penjelasannya Read More »

Studi kelayakan bisnis ini berfokus mengidentifikasi potensi masalah-masalah yang ada di dalam sebuah bisnis. Untuk itu, agar usaha yang akan dijalankan dapat bertahan lama dan jauh dari sebuah kerugian. Studi ini tidak hanya mengidentifikasi potensi masalah saja, melainkan juga solusi dari masalah-masalah tersebut. Keberhasilan dalam bisnis dapat ditentukan oleh laba atas investasi, yaitu keuntungan yang …

Business Feasibility Study: Aspek, Manfaat dan Jenisnya Read More »

Seorang Penilai Publik wajib memberikan jasanya melalui Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) dalam PMK 228/PMK.01/2019 terdapat klasifikasi bidang jasa yang berkaitan dengan kegiatan Penilai Publik yang meliputi: Konsultasi pengembangan property Desain sistem informasi aset Manajemen property Studi kelayakan usaha Jasa agen property Pengawasan pembiayaan proyek Studi penentuan sisa umur ekonomi Studi penggunaan tertinggi dan terbaik …

Optimalisasi Aset dan Tahapannya Read More »

Menurut peraturan terbaru yang tercantum dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menyebutkan bahwa terdapat penambahan 3 metode transfer pricing dari sebelumnya 5 metode menjadi 8 metode transfer pricing yang dapat digunakan dalam penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Lalu pada Pasal 18 Ayat (3) UU HPP menyebutkan bahwa Direktur …

Penilaian Bisnis dalam Rangka Penerapan Metode Transfer Pricing Read More »

Dengan adanya berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), terdapat penambahan 3 metode transfer pricing dari sebelumnya 5 metode menjadi 8 metode transfer pricing yang dapat digunakan dalam penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Meskipun demikian penambahan metode transfer pricing ini sudah tercantum sebelumnya di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor …

Penilaian Aset dalam Rangka Penerapan Metode Transfer Pricing Read More »