• Let Us Solve
  • Your Tax & Business Rights

Domestic Taxation

Wajib Pajak Orang Pribadi,HNWI Dan Penghindaran Pajak

Andreas Adoe
Pengajar pada program Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Administrasi UI
Wajib Pajak Orang Pribadi, HNWI dan Penghindaran Pajak
Oleh : Andreas Adoe [1]

Cristiano Ronaldo, bintang sepakbola asal Portugal hingga Lionel Messi asal Argentina, dituduh melakukan penggelapan pajak oleh otoritas pajak Spanyol karena mereka yang menjadi wajib pajak di Spanyol tidak melaporkan penghasilan yang mereka terima termasuk hasil dari shell company yang mereka miliki. Mengapa masalah ini dapat terjadi dan apa yang bisa kita pelajari bagi perpajakan di Indonesia?

Permasalahan Pajak

Ronaldo dan Messi terutang pajak di Spanyol karena meskipun mereka bukan warga negara Spanyol namun mereka menjadi resident untuk kepentingan pajak di Spanyol sehingga penghasilan mereka terutang pajak penghasilan di Spanyol.

Hal serupa dapat terjadi di Indonesia karena ada WNI, yang karena keadaaan atau bahkan terencana, menjadi tax resident di negara lain, dimana mereka memiliki penghasilan dan harta dalam jumlah besar. High Net Worth Individuals (HNWI), dapat saja menggunakan perencanaan pajak dengan menjadi resident untuk kepentingan pajak di negara lain. Sehingga HNWI asal Indonesia, yang menjadi incaran program Tax Amnesty pemerintah, dapat tidak terutang pajak penghasilan di Indonesia karena telah menjadi resident di negara lain.

Perencanaan Pajak

Pada saat Tax Amnesty diluncurkan, diperkirakan ada ribuan triliun uang WNI tersimpan di Singapura dan negara lainnya namun berdasarkan peraturan pajak, banyak dari WNI tersebut yang tidak wajib membayar pajak penghasilan di Indonesia sehingga tidak wajib mengikuti Tax Amnesty karena didasari aturan pajak Indonesia tentang tax resident yang terutama didasarkan atas lama tinggal di Indonesia.

Banyak WNI, termasuk HNWI, yang tinggal di Singapura, tidak wajib membayar pajak di Indonesia dan menjadi resident untuk kepentingan pajak di Singapura sehingga hanya wajib membayar pajak penghasilan mereka di Singapura meskipun sebagian dapat saja sebagian besar harta dan penghasilan mereka berada atau bersumber di Indonesia.

Sejarah mencatat, orang terkaya di Asia Tenggara di masanya, Oei Tiong Ham pindah ke Singapura dari Semarang pada masa kolonial Belanda untuk menghindari pajak penghasilan yang besar di Hindia Belanda di tahun 1920-an.

Tax Resident

Aturan tentang tax resident (domisili fiskal) di Indonesia juga diatur dalam Tax Treaty dengan negara lain dimana resident tidak hanya didasarkan atas berapa lama seseorang tinggal di satu negara tapi juga dapat didasarkan atas keadaan di sekitar wajib pajak seperti tempat tinggal tetap atau hubungan ekonomi meskipun dalam peraturan dan praktek, penentuan domisili fiskal lebih didasarkan pada lama tinggal wajib pajak di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan DJP No. PER-43/PJ/2011, HNWI asal Indonesia dapat dianggap sebagai subjek pajak luar negeri dengan melihat lama tinggal di Indonesia. Jika HNWI dianggap sebagai resident atau subjek pajak di luar negeri maka tidak hanya berpengaruh pada pelaporan pajak saja namun juga hal lain seperti pembukaan rahasia atas informasi keuangan dan perbankan belum lama ini dapat saja tidak berpengaruh pada mereka karena tidak harus membayar pajak penghasilan di Indonesia

Dalam praktek di negara lain, domisili fiskal ditentukan tidak hanya berdasar lama tinggal di satu negara. Di Belanda, warga negara Belanda yang tinggal atau pindah ke negara lain tidak otomatis dianggap sebagai resident negara lain tapi tetap dianggap sebagai tax resident di Belanda hingga 1 tahun setelah kepindahannya dan ada aturan khusus dalam UU Pajak Belanda tentang fakta dan keadaan untuk melihat status tax resident termasuk perkecualian misalnya untuk diplomat.

Aturan berdasarkan lama tinggal dapat menjadi celah bagi highly mobile individual yang tidak tinggal lebih dari 183 hari di satu negara dalam satu tahun seperti halnya pelaut hingga usahawan yang berbisnis di banyak negara. Inggris bahkan memutuskan bahwa seorang yang tinggal dan bekerja di luar Inggris namun telah menjadi tax resident selama 15 dari 20 tahun terakhir akan tetap menjadi resident di Inggris. Di Jerman, mantan petenis Boris Becker, yang memiliki tempat tinggal di Swiss, diputuskan oleh kantor pajak Jerman tetap berdomisili fiskal di Jerman karena apartemennya di Munich dan harus membayar pajak di Jerman.

Exit Tax dan Tax Clearance

Dalam ketentuan pajak di Indonesia, orang pribadi yang tidak lagi menjadi tax resident di Indonesia tidak perlu mendapatkan tax clearance dari kantor pajak jika akan pindah ke luar negeri, baik bagi WNI maupun WNA meskipun ini adalah untuk memastikan semua hutang dan kewajiban pajak sudah diselesaikan. Di negara lain, tidak hanya itu, bahkan warga negara yang akan pindah kewarganegaraan dapat diminta menyelesaikan pajak yang masih harus dibayar seperti exit tax.

Kelemahan ini memungkinkan seorang WNI atau WNA meninggalkan Indonesia tanpa membayar pajak yang terutang sehingga ada satu kasus dimana WNA Malaysia yang telah pergi meninggalkan Indonesia dengan jumlah hutang pajak yang besar dan akhirnya disandera karena tunggakan pajak tersebut saat ia datang lagi ke Indonesia.

Shell Company

Special Purpose Vehicle di luar negeri dapat dipakai oleh HNWI untuk menghindari pajak karena passive income dapat memperoleh perlakuan pajak yang lebih menguntungkan dibandingkan penghasilan usaha atau pekerjaan.

Otoritas pajak sesungguhnya berkewajiban untuk mengetahui kepemilikan SPV luar negeri oleh Wajib Pajak Dalam Negeri termasuk HNWI. Ditjen Pajak perlu memperoleh informasi kepemilikan SPV luar negeri dari HNWI Indonesia seperti tercermin dalam kasus Panama Paper. Tentunya ini didukung dengan rencana global agar tidak ada lagi negara yang mengijinkan adanya bearer shares (saham atas unjuk) dalam UU domestik.

Informasi kepemilikan badan usaha di luar negeri menjadi semakin penting setelah terbitnya aturan baru Controlled Foreign Corporation (CFC) berdasarkan PMK No. 107/PMK.03/2017 sehingga WNI atau bahkan WNA yang dianggap sebagai resident di Indonesia akan terutang atas penghasilan mereka dari penyertaan modal dari badan usaha di luar negeri dimana berdasarkan aturan terbaru tersebut, badan usaha di luar negeri juga dapat meliputi Trust atau badan usaha sejenis dan penyertaan modal yang dilakukan termasuk penyertaan modal langsung maupun tidak langsung.

Kesimpulan

Dari perbandingan dengan negara lain, dalam hal peraturan tentang resident di Indonesia, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki pemerintah seperti ketentuan pajak untuk resident bagi WNI yang berpindah ke negara hingga exit tax atau tax clearance bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini diperlukan untuk kepastian hukum, mengatasi permasalahan penghindaran pajak hingga penggalian potensi pajak

Belajar dari permasalahan kepemilikan badan usaha di luar negeri, pemerintah dapat mencari cara yang lebih baik untuk mendapatkan informasi kepemilikan HNWI Indonesia atas SPV di luar negeri. Wajib Pajak Orang Pribadi sendiri tentunya juga perlu mengetahui akan permasalahan pajak yang dapat terjadi atas kepemilikan badan usaha di luar negeri.

sumber :[1] Andreas Adoe, Pengajar pada program Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Administrasi UI

Optimalisasi Pajak atas Ekonomi Digital: Tantangan dan Peluang

Singgih Prayoga, I Made Genta, Vidia Riana, Andini Soraya, Florencia Malau
Departemen Ilmu Administrasi Fiskal, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

Artikel_100519

Optimalisasi Pajak atas Ekonomi Digital: Tantangan dan Peluang
Singgih Prayoga, I Made Genta, Vidia Riana, Andini Soraya, Florencia Malau[1]Abstrak

Ekonomi digital yang sedang berkembang pesat dewasa ini mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, sistem perpajakan menjadi salah satunya. Dampak ekonomi digital terhadap sistem perpajakan termasuk tantangan atas konsep permanent establishment dan transaksi cross-border. Namun, tidak hanya terbatas atas isu tersebut, kompleksitas struktur ekonomi digital turut menimbulkan tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk dapat memformulasikan kebijakan yang sesuai dengan dinamika kegiatan ekonomi digital. Evaluasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah menjadi hal yang penting untuk menanggapi era ekonomi disruptif ini agar sesuai dengan asas-asas perpajakan dan ekosistem perpajakan di Indonesia. Oleh karena itu, penulisan ini berupaya untuk meninjau tantangan dan peluang yang dihadapi policymakers di Indonesia dalam menghadapi era ekonomi digital dengan menggunakan metode kepustakaan (desk research). Adapun rekomendasi kebijakan yang diberikan dalam menjawab tantangan yaitu dilakukannya rekonstruksi BUT dengan memperluas definisi BUT, pemungutan pajak baru (equalization levy) yang disesuaikan, serta mengejar marketplace dalam upaya pemetaan potensi perpajakan dengan mekanisme profiling perpajakan melalui NPWP.

Pernyataan kunci: ekonomi digital, permanent establishment, cross-border

Pendahuluan
“It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is the most adaptable to change.”

Maraknya perkembangan dunia digital membuat pernyataan yang dikemukakan oleh ahli geologi asal Inggris, Charles Darwin, menjadi relevan untuk menggambarkan kondisi dunia saat ini. Segala sesuatu berubah dengan tingkat kecepatan tinggi, khususnya dengan memasuki era Revolusi 4.0. Sejak pertama kali dikemukakan oleh Klaus Schwab pada World Economic Forum 2016, Revolusi 4.0 memang sudah menjadi topik hangat yang diperbincangkan hampir dari segala aspek kehidupan. Kemutakhiran Information and Communication Technology (ICT) seolah menggerus mereka yang tidak dapat bersaing, baik dari aspek sosial, politik, hingga ekonomi. Hal ini juga mendasari maraknya upaya peningkatan daya saing dan inovasi. Berbagai perusahaan berbondong-bondong mengadopsi teknologi, sementara mereka yang gagal untuk mengikuti langkah dunia digital dengan sendirinya akan hilang di tengah maraknya bisnis start-up.

Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran ekonomi digital menjadi hal yang sangat menjanjikan dalam memompa peningkatan pertumbuhan ekonomi. Analisis McKinsey & Co menunjukkan bahwa penjualan pasar e-commerce berada di angka 112 triliun Rupiah dan per tahun 2022 diperkirakan mampu menyediakan lapangan pekerjaan menjadi 26 juta dari angka 4 juta di tahun 2018 silam (McKinsey & Co, 2018). Pun potensinya terhadap perekonomian Indonesia sangat besar. Hal ini terlihat dari data pengguna internet Indonesia yang mencapai angka 100 juta lebih. Hasil survei tahun 2017 oleh Asosiasi Jasa Penyelenggaraan Internet Indonesia (APJII) juga menyatakan bahwa penetrasi pengguna internet selain tinggi, menyebar luas ke seluruh lapisan masyarakat. Sebesar 76,42 persen pengguna internet berada pada masyarakat menengah bagian bawah dan masyarakat menengah bagian atas sebesar 16,02 persen. Hal ini menjadi sangat mendukung Indonesia untuk memaksimalkan potensi ekonomi digital di masa yang akan datang, apalagi dengan gencarnya pembangunan infrastruktur di Indonesia. Namun di waktu yang bersamaan, tantangan sekaligus hambatan hadir pada era ekonomi digital, yang tentunya menjadi tantangan bagi para policy makers dalam mengawal era ini.

Sudah banyak pembahasan di ranah internasional atas pengenaan pajak ekonomi digital, karena pada hakikatnya regulasi ini menjadi urgensi tersendiri di era Revolusi 4.0. Survei terkini menunjukkan bahwa 74% responden menyatakan bahwa regulasi atas model bisnis ekonomi digital justru menguntungkan pihak pelaku bisnis. Contohnya saja, perusahaan-perusahaan di negara Uni Eropa secara efektif hanya membayar pajak sebesar 9% dari tarif normal 21% (European Commission, 2018). Pun kebanyakan pedoman tentang memajaki ekonomi digital yang diterbitkan oleh institusi internasional seperti Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan International Monetary Fund (IMF) hanya memberikan konsepsi secara luas. Sehingga, dibutuhkan peran pemerintah untuk mengambil langkah awal yang tepat.

Permasalahan

Status quo regulasi perpajakan atas ekonomi digital saat ini masih berada dalam grey area. Artinya belum ada kepastian dari pemerintah dalam merespon ekonomi digital. Pemerintah sudah sempat berupaya untuk membentuk regulasi melalui PMK No. 210 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce) pada akhir 2018. Namun demikian, kebijakan tersebut masih terlalu prematur untuk diberlakukan karena menimbulkan banyak permasalahan, mulai dari belum terciptanya level playing field antara platform transaksi online formal dan informal, risiko distorsi ekonomi, hingga kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Pada akhirnya, PMK 210 dicabut sebelum sempat diberlakukan per 1 April 2019. Sehingga sampai saat ini ekonomi digital masih belum memiliki koridor hukum yang jelas.

Kompleksitas karakteristik ekonomi digital menjadi tantangan sendiri bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang sesuai. Berdasarkan tantangan yang dihadapi oleh hampir semua negara, secara umum permasalahan yang timbul di era digitalisasi terletak pada cara mendeteksi identitas dari perusahaan yang memainkan peran utama sebagai pelaku bisnis e-commerce dan mekanisme pengenaan pajak atas PPN dari aktivitas transaksi cross-border. Negara-negara seperti India, Saudi Arabia, dan Israel sebenarnya sudah mulai menerapkan regulasi untuk mengatur hal ini. Pun tersedianya pedoman internasional tentang pajak atas ekonomi digital dapat dimanfaatkan sebagai  sarana pemerintah. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sebenarnya tantangan ekonomi digital yang dihadapi Indonesia? Regulasi seperti apa yang paling feasible untuk diimplementasikan di Indonesia jika disandingkan dengan kondisi pajak internasional dan kesesuaiannya dengan asas-asas perpajakan di Indonesia?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan menggunakan metode kepustakaan (desk research) berupa peraturan perundangan perpajakan, jurnal, buku, serta tulisan yang dimuat di internet. Data kepustakaan yang digunakan menjadi data sekunder untuk kemudian dianalisis secara kualitatif. Secara garis besar, sistematika penulisan ini lebih bersifat narasi yang merumuskan rekomendasi kebijakan pemerintah dengan menggabungkan pendapat-pendapat serta kajian terkait dengan transaksi atas perpajakan ekonomi digital sebagai objek PPN dalam aktivitas lintas negara berdasarkan asas-asas pemungutan pajak.
 
Tinjauan Pustaka

Di era saat ini, masifnya perkembangan teknologi telah merubah model perekonomian secara radikal, khususnya dalam model transaksi ekonomi digital berbasis e-commerce. Menurut OECD, e-commerce merupakan metode transaksi elektronik yang berfungsi sebagai fasilitator transaksi perdagangan barang dan jasa baik yang dilakukan melalui cara konvensional (adanya fisik barang dan jasa serta metode pengiriman fisik) maupun transaksi barang dan jasa yang sepenuhnya dilakukan secara elektronik (OECD, 2014). Perkembangan ini berujung menghasilkan konsekuensi tantangan kebijakan perpajakan, dimana  dalam perumusannya perlu diperhatikan sejalan atau tidaknya sebuah kebijakan melalui asas perpajakan secara mendasar.

Dalam proses formulasi kebijakan pajak, OECD (1998) telah menetapkan prinsip-prinsip mendasar yang perlu diperhatikan antara lain, neutrality, efficiency, certainty and simplicity, effectiveness and fairness, dan flexibility. Guru besar perpajakan Profesor Haula Rosdiana dalam bukunya berjudul “Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia” juga menyebutkan asas-asas yang penting untuk diperhatikan dalam mendesain kebijakan atau sistem pemungutan pajak antara lain Equity/Equality, Revenue Productivity, Ease of Administration, dan Neutrality (Rosdiana dan Irianto, 2014). Asas Equity/Equality menjadi penentu dalam membangun kebijakan. Suatu kebijakan dianggap berhasil jika masyarakat yakin pajak dikenakan secara adil dan setiap orang membayar sesuai pembagiannya atau biasa dikenal dengan horizontal equity dan vertical equity (Eickstein, 1983).

Pada asas Revenue Productivity terkait dengan kepentingan pemerintah untuk teguh sesuai dengan fungsi budgetair. Selanjutnya Ease of Administration yang mencakup certainty, efficiency, convenience of payment, dan simplicity. Kebijakan perpajakan juga harus bebas dari distorsi baik pada konsumsi maupun produksi serta aktivitas ekonomi lainnya dimana hal ini mengacu pada asas Neutrality. Kemudian, asas selanjutnya yang juga menjadi penting dalam konteks perumusan pengenaan pajak terhadap ekonomi digital adalah flexibility. Rumusan sistem perpajakan harus memiliki tingkat fleksibilitas yang cukup untuk dapat terus berkembang sesuai dinamisme yang ada namun tetap tahan akan perubahan politik.

Selanjutnya, pedoman yang dikeluarkan OECD mengenai Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1, disebutkan bahwa:

“..secara luas ada dua hal yang harus diatur oleh peraturan pajak lintas perbatasan, yakni investasi ke dalam oleh non-penduduk dan investasi ke luar oleh penduduk..”

Terminologi investasi pada perpajakan cross-border yang dimaksud bukan hanya mengacu pada definisi investasi secara umum, namun juga mengacu pada transaksi digital termasuk transaksi intangible goods seperti konten digital (e-book, musik, aplikasi digital, dsb) yang terjadi antarnegara. Pada transaksi cross-border, penjual dan pembeli berada pada daerah yurisdiksi berbeda. Pemajakan atas hal ini dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, diantaranya prinsip netralitas, kemudahan untuk sektor bisnis melakukan kepatuhan pajak, kejelasan dan kepastian atas bisnis dan administrasi pajak, biaya yang minim, dan faktor penghalang tax evasion dan tax avoidance yang kuat.

Kemudian atas konsep Bentuk Usaha Tetap (BUT), Article 5 Paragraph 1 OECD Model Convention saat ini menggantungkan definisi Permanent Establishment (PE) atau BUT pada keberadaan lokasi fisik substansial dari suatu aktivitas bisnis. Di dalamnya, klasifikasi BUT termasuk :  ”a. A place of management, b. A branch, c. An office, d. A factory, e. A workshop, and f. A mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources”. Konsep BUT tersebut menjadi tidak berarti dalam menghadapi tantangan digitalisasi ini, dan definisi yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini memperburuk banyak masalah dalam sistem yang ada seperti distorsi ekonomi nyata, pergeseran laba, kompleksitas dan persaingan (Devereux and Vella, 2018). Selain itu, model bisnis baru terus berubah, sehingga sulit untuk memisahkan ekonomi digital dan ekonomi lainnya.

Pembahasan

Tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia

Kompleksitas struktur ekonomi digital yang sangat dinamis tidak lagi dapat dijawab dengan sekedar pendekatan hukum konvensional karena keberadaan tantangan baru yang timbul sebagai dampak era digitalisasi terhadap sistem perpajakan. Secara umum, tantangan yang dihadapi oleh berbagai negara dapat difokuskan pada dua hal, yaitu 1) identifikasi entitas sebagai pelaku e-commerce yang terutang pajak dan 2) mekanisme pengenaan PPN atas transaksi digital. Sebagai gambaran, India dalam menghadapi ekonomi digital menerbitkan “equalization levy”, sebuah konsep pengenaan PPN atas transaksi daring dari Wajib Pajak Luar Negeri kepada Wajib Pajak Dalam Negeri India yang dilakukan melalui platform online dengan batasan tertentu. Hal serupa dilakukan oleh Israel yang mengambil langkah lebih ekstrim dengan perluasan makna Permanent Establishment (PE). Israel telah memasukkan bisnis online dalam klasifikasi Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau PE. Arab Saudi dan Kuwait juga memperkenalkan layanan virtual permanent establishment, yang mempertegas ketidakberadaan physical present, dimana ketika non-residen menyediakan layanan kepada pelanggan dalam negeri / lokal. Dalam hal ini, setiap layanan yang dilakukan selama lebih dari 6 bulan di bawah perjanjian cross-border antara non-residen dan konsumen lokal termasuk dalam hal virtual permanent establishment (Requena, 2017). Melihat beberapa negara merumuskan hal tersebut, artinya permasalahan tentang PPN dan identifikasi entitas yang dapat dikenakan pajak memang menjadi urgensi tersendiri dalam sistem perpajakan di era ekonomi digital.

Saat ini, negara memiliki hak untuk memajaki penghasilan dari entitas bisnis MNEs yang menjalankan kegiatan bisnis di suatu negara secara aktif dengan ketentuan memiliki bentuk fisik (physical present) di negara yang bersangkutan melalui BUT. Tetapi, di era digital yang berkembang saat ini, tidak jarang yang menjalankan usaha aktif namun tidak memiliki bentuk fisik dari entitas bisnis tersebut. Sehingga bila menilik lebih dalam, kesulitan identifikasi bentuk badan sebagai pelaku bisnis yang dapat dikenai pajak merupakan implikasi dari definisi Bentuk Usaha Tetap. Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 5 ayat (1), BUT berarti suatu tempat usaha (place of business) berupa tanah dan gedung termasuk perlengkapannya yang bersifat permanen. Pendefinisian BUT ini, dalam konteks ekonomi digital, menimbulkan serangkaian tantangan baru, khususnya pada terminologi “permanen”. Hal ini dapat dilihat dari contoh kasus Google di Indonesia pada tahun 2016. Google tidak memenuhi syarat BUT yang mengharuskan adanya tempat usaha berupa tanah dan gedung yang permanen. Atas hal ini, negara tidak dapat mengenakan pajak karena pada hakikatnya Google tidak memenuhi syarat subjek pajak. Padahal, secara terang-terangan Google mengaku menerima penghasilan yang cukup besar dari Indonesia. Kasus Google menunjukkan bahwa definisi BUT yang ada sudah tidak relevan dalam era ekonomi digital karena menjadi loophole entitas digital yang menerima penghasilan dari suatu negara.

Tantangan selanjutnya yaitu berkenaan dengan mekanisme pemungutan pajak atas transaksi berbasis online, khususnya PPN. Secara definisi, konsep PPN mengandung dua aspek penting, yaitu prinsip destinasi dan asas netralitas yang mengatur tentang mekanisme pemungutan PPN atas seluruh mata rantai produksi. Kehadiran transaksi yang kini semakin meluas dan tidak mengenal batas negara menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan konsep fundamental dari PPN. Negara kesulitan untuk melacak dan menentukan justifikasi pengenaan PPN atas transaksi online yang dilakukan konsumen dalam negeri dengan penjual yang berada di luar negeri. Salah satu faktor pendukungnya adalah meningkatnya transaksi business-to-consumer (B2C) yang sangat sulit dipajaki. Terlebih mekanisme untuk membuktikan bahwa atas suatu penyerahan barang atau jasa yang dilakukan secara online memang benar terutang PPN membutuhkan infrastruktur teknologi yang sangat kompleks. Kebutuhan akan sistem pengawasan yang mutakhir untuk memantau seluruh transaksi digital menjadi penting.

Peluang menetapkan langkah awal dalam merumuskan regulasi yang feasible

Kesulitan identifikasi bentuk badan yang menjadi subjek pajak dan tantangan dalam pemungutan PPN atas transaksi lintas perbatasan (cross-border) hanya merupakan sebagian dari isu signifikan yang timbul akibat ekonomi digital. Berangkat dari fakta bahwa karakteristik ekonomi digital memiliki sejumlah tantangan yang belum dapat dijangkau oleh regulasi Indonesia, mengindikasikan bahwa Indonesia masih belum merespon ekonomi digital dengan tanggap. Pemberlakuan PMK No. 210 Tahun 2018 yang berupaya mengatur transaksi e-commerce masih menimbulkan permasalahan dalam ketidakmampuannya menciptakan fairness antar platform online. Hal serupa juga dialami PMK No. 35 Tahun 2019 yang menegaskan definisi BUT, namun belum dapat menjawab tantangan yang diakibatkan dari loophole Undang-Undang PPh Pasal 5 tentang syarat BUT. Hal ini memang masih menjadi permasalahan hampir seluruh otoritas pajak dunia. Namun, berdasarkan perkembangan dan analisa organisasi internasional, sebenarnya ada aspek-aspek dalam ekonomi digital yang memberikan peluang bagi pemerintah untuk mengambil langkah awal dalam merumuskan kebijakan atas ekonomi digital.

Pertama, policy makers dapat berkaca dari implementasi kebijakan di negara lain sebagai model acuan dalam memformulasikan langkah awal dalam menanggapi ekonomi digital terhadap sistem perpajakan. Salah satu contohnya adalah pemberlakuan equalization levy di India. Secara singkat, mekanisme equalization levy yang dianut India adalah pengenaan tarif 6% atas bruto dari transaksi yang dilakukan secara online oleh WPLN kepada WPDN India, selama memenuhi ambang batas Rs 1.000.000 atau sekitar Rp 20 juta (Cleartax, 2018). Justifikasi otoritas pajak India dalam menerapkan equalization levy adalah untuk menutup loophole PPN atas transaksi digital dan memanfaatkan sebagai tambahan penerimaan negara. Meskipun menciptakan jenis pajak baru, equalization levy diberlakukan secara legal dan tidak menyalahi aturan India dengan negara lain yang diatur dalam tax treaty. Hal ini terbukti efektif karena per akhir 2016 sejak awal diberlakukan, equalization levy telah berhasil meningkatkan penerimaan India sebesar USD $87 juta dan angka ini terus meningkat. Namun demikian, penerapan equalization levy, sebagaimana yang dikemukakan oleh Menteri Keuangan Jerman, Perancis, Italia, dan Spanyol, hanya merupakan solusi jangka pendek (Freshfields, 2017). Kedua, pengembangan yang dikeluarkan oleh berbagai organisasi internasional dalam hal merespon ekonomi digital seperti OECD Interim Report on Tax Challenges Arising from Digital Economy, Tax Framework on Digital Economy oleh ICC, dan proposal yang dikemukakan oleh European Union (EU), termasuk Estonian Proposal dan “Equalization Tax” Proposal. EU berpandangan dalam mengatasi masalah perpajakan di era digital ini tidak perlu membuat regulasi sistem perpajakan internasional yang baru, cukup dengan melakukan penguatan regulasi dan pengawasan dalam negeri. Hal ini juga dilakukan oleh pemerintah Inggris yang menggunakan pendekatan unilateral dengan menekankan pada regulasi dalam negeri (Arifin, 2014). Analisis tantangan yang secara detail dikemukakan oleh OECD juga dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan langkah awal.

Kemudian yang tidak kalah penting dari dua permasalahan diatas adalah penguatan regulasi domestik menjadi isu yang tak kalah strategis untuk dikawal. Penegasan peraturan perpajakan dalam negeri yang dibuat harus solid dan siap untuk dilaksanakan. Berkaitan dengan gugurnya PMK No. 210 Tahun 2018, pemerintah seharusnya tidak boleh lagi gagal dalam mengawal PMK No. 35 Tahun 2019 yang berkaitan dengan BUT. Masih mengangkat kasus Google, PMK 35 yang disebutkan dapat menjadi jalan bagi otoritas perpajakan dalam memajaki perusahaan raksasa Google rasanya masih harus dipertanyakan. Pada 28 Maret 2019, sang perusahaan raksasa Google pada akhirnya membayar pajak yang ditunggaknya, namun alasan dari kepatuhan pembayaran pajak tersebut bukan atas dasar kepatuhan Google atas peraturan yang dibuat, melainkan adanya negosiasi antara pemerintah dan Google dengan pendekatan bisnis, bukan dengan pendekatan pajak (Bareksa, 2019). Penguatan regulasi perpajakan atas peraturan dalam negeri menjadi suatu hal yang penting, karena apabila solusi atas permasalahan tersebut hanya dilakukan melalui pendekatan bisnis, memungkinkan untuk menimbulkan masalah yang berkaitan dengan asas equity/equality. Sehingga atas berlakunya PMK No. 35 Tahun 2019 per 1 April 2019, kepatuhan pembayaran pajak oleh perusahaan OTT seperti Google seharusnya sudah bukan lagi atas dasar negosiasi bisnis, melainkan kepatuhan atas hukum yang telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah.   

Di sisi lain, setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan jumlah penduduk yang sangat banyak menghadapi tantangan yang berbeda seperti India maupun Inggris. Tantangan geografis dan ketersediaan infrastruktur yang belum merata menjadikan Indonesia tetap harus menyesuaikan kondisi-kondisi tersebut dengan langkah awal perumusan kebijakan. Artinya, Indonesia tidak serta-merta dapat mengadopsi kebijakan negara lain, tetapi harus disesuaikan dengan konteks kebutuhan Indonesia dan tetap mengacu pada asas-asas perpajakan yang ada.

Keterkaitan rumusan regulasi dengan asas-asas perpajakan Indonesia

 Mengacu pada asas-asas mendasar perpajakan sebagaimana yang dikemukakan oleh Rosdiana dan Irianto (2014), asas-asas yang paling mendasar dan harus diperhatikan dalam mendesain kebijakan atau sistem pemungutan pajak adalah equity/equality, revenue productivity, ease of administration, dan neutrality. Sehingga, dalam upaya merumuskan kebijakan perpajakan dalam konteks ekonomi digital, asas-asas ini menjadi aspek fundamental yang harus terpenuhi. Tetapi, ada beberapa aspek yang harus disesuaikan dengan pesatnya perkembangan ekonomi digital. Pertama, dari aspek revenue productivity. Berdasarkan data, sektor e-commerce dalam ekonomi digital sangat berpotensi untuk menunjang perekonomian Indonesia dalam lima tahun mendatang (McKinsey & Co, 2018). Sehingga, dalam merumuskan kebijakan atas ekonomi digital, perspektif yang memandang ekonomi digital sebagai penunjang perekonomian yang berkelanjutan menjadi penting. Hal ini akan memperkecil risiko distorsi ekonomi digital jika hanya semata dilihat sebagai sumber tambahan penerimaan negara.

Aspek selanjutnya adalah ease of administration di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Otoritas pajak dituntut untuk menciptakan sistem pemungutan pajak terkhusus atas ekonomi digital, menjadi sistem yang tidak menciptakan beban administrasi bagi para Wajib Pajak. Hal ini kemudian akan berpengaruh pada tingkat tax compliance Wajib Pajak. Ketiga, aspek flexibility. OECD (1998) mengemukakan bahwa fleksibilitas menjadi salah satu prinsip mendasar yang perlu diperhatikan dalam proses formulasi kebijakan pajak. Hal ini menjadi semakin relevan dengan dinamisme ekonomi digital yang sangat pesat. Artinya, rumusan kebijakan yang dibuat harus mampu memberikan ruang perubahan sehingga kebijakan akan terus relevan dengan pesatnya perkembangan ekonomi digital.

Jika dilihat secara runut dari permasalahan dan potensi akan solusi yang ada, sebenarnya Indonesia dapat memanfaatkan hal ini untuk mulai memetakan langkah awal dalam proses formulasi kebijakan fiskal atas ekonomi digital. Tren yang ada dengan perubahan disruptif termasuk ekonomi digital cenderung menggunakan pendekatan yang tidak terlalu besar, namun berdampak secara signifikan. Indonesia yang memiliki pangsa pasar e-commerce terbesar di Asia Tenggara serta pembangunan infrastruktur yang tengah digencarkan menjadikan potensi e-commerce sebagai penyumbang signifikan terhadap perekonomian semakin menjanjikan. Oleh karena itu, perspektif yang mendasari kebijakan untuk mengatur perlakuan pajak atas ekonomi digital harus memandang sektor ini sebagai potensi penyokong ekonomi secara berkelanjutan, bukan hanya sebagai sektor ladang penerimaan negara semata. Langkah awal yang signifikan dan menggunakan asas-asas perpajakan yang relevan, menjadikan pijakan awal bagi Indonesia untuk membangun compliance dan memetakan perlakuan atas ekonomi digital yang akan datang. Dengan demikian, tetap akan terbentuk ruang perubahan atas peraturan yang selaras dengan dinamisme perkembangan ekonomi digital.

Rekomendasi Kebijakan

Adapun rekomendasi kebijakan yang diberikan dalam menjawab tantangan atas konsepsi BUT dan transaksi cross-border di era ekonomi digital ini dirangkum dalam tiga hal. Pertama, dilakukannya rekonstruksi BUT dengan memperluas definisi BUT yang saat ini masih menitikberatkan pada physical presence. Pendefinisian BUT saat ini terbilang masih sangat bias dan kurang relevan dalam konsep ekonomi digital. Hal ini dapat dilakukan dengan merumuskan peraturan dibawah UU PPh untuk mengatur lebih lanjut Pasal 5 UU PPh terkhusus tentang konsep BUT secara lebih lanjut yang mengacu pada konsep Significant Economic Presence dan Virtual Permanent Establishment secara jelas. Selain itu penguatan regulasi domestik menjadi isu yang tak kalah strategis. Penegasan peraturan khususnya PMK No. 35 Tahun 2019 yang berkaitan dengan BUT harus dikawal dengan baik. Pemanfaatan PMK No. 35 Tahun 2019 dapat menjadi jalan bagi otoritas perpajakan untuk memberikan kepastian hukum berkaitan dengan perluasan definisi BUT dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak atas hukum yang telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah.

Kedua, adapun langkah yang perlu diambil pemerintah berkaitan dengan transaksi cross-border salah satunya adalah melalui suatu pungutan pajak baru (equalization levy) yang disesuaikan dengan ekosistem pemajakan di Indonesia. Jika melihat keberhasilan equalization levy oleh India, tentunya pemerintah harus merespon cepat perumusan kebijakan ini. Meskipun nantinya pungutan baru akan menghilangkan sifat netralitas pajak, untuk meminimalisir hal tersebut pemerintah dapat melakukan benchmarking dan mencontoh negara-negara tersebut kaitannya dalam menciptakan kebijakan yang menguntungkan namun tetap pada asas perpajakan yang sesuai. 

Ketiga, sebagai langkah awal dalam optimalisasi pajak atas transaksi ekonomi digital yang sangat kompleks pemerintah dapat mengejar marketplace dalam upaya pemetaan potensi perpajakan dengan mekanisme profiling perpajakan melalui NPWP. Pemerintah dapat memulai dengan melibatkan marketplace untuk menjaring pendataan NPWP melalui mewajibkan pemilik merchant untuk memiliki NPWP sebagai prasyarat untuk bisa terdaftar dalam marketplace tersebut dan melakukan pendataan ulang bagi pemilik merchant yang belum memiliki NPWP. Kemudian, pendataan tersebut akan memudahkan otoritas perpajakan dalam memetakan potensi pemajakan yang selanjutnya dapat dijadikan dasar perumusan peraturan berkaitan dengan aturan lanjutannya.

Harus diperhatikan bahwa rekomendasi tersebut hanya bersifat sebagai pondasi awal formulasi kebijakan yang akan datang atas ekonomi digital. Namun demikian, selanjutnya kebijakan yang ada harus tetap siap menghadapi perubahan seiring dengan berkembangnya ekonomi digital secara signifikan. Peningkatan kerjasama internasional antar yurisdiksi, peningkatan transparansi dan pertukaran informasi antar negara, serta pengawasan berkelanjutan harus terus diberlakukan untuk dapat mencapai rumusan kebijakan yang berkelanjutan sebagai respon akan ekonomi digital.

Kesimpulan

Perkembangan ekonomi digital sejatinya menjadi hal yang sangat menjanjikan terutama dalam peningkatan perekonomian negara, tingkat penetrasi pengguna internet yang semakin naik tiap harinya menggambarkan potensi yang sangat besar pada ekonomi digital, namun diwaktu yang bersamaan era ekonomi digital memiliki hambatan dan tantangan yang tidak kalah besar dan rumit. Mengevaluasi langkah Indonesia dalam ekonomi digital khususnya isu Permanent establishment dan transaksi cross-border. Pemerintah harus mampu memanfaatkan peluang yang ada dengan perspektif asas-asas pemungutan pajak dalam era ekonomi digital. Oleh karena itu, langkah yang dapat diambil oleh Indonesia antara lain 1) perluasan definisi BUT yang mengacu pada Significant Economic Present dan Virtual Permanent Establishment; 2) penguatan regulasi perpajakan domestik; 3) benchmarking penerapan equalization levy seperti yang dilakukan India yang disesuaikan dengan ekosistem pemajakan Indonesia; 4) pelibatan marketplace dalam menjaring pendataan NPWP; 5) peningkatan sosialisasi di segala lapisan masyarakat; dan 6) memfokuskan pada pembangunan riset untuk menggenjot inovasi merupakan langkah awal yang dapat dilakukan oleh Indonesia dalam menghadapi tantangan dan hambatan tersebut.

Referensi

APJII. 2017. Infografis Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia Survey 2017.

Biyan, Ozgür & Günes Yılmaz. 2018. A Taxation Problem Caused by Digital Economy: Definition of Virtual Establishment. Berlin: Internationaler Verlag der Wissenschaften.

ClearTax. 2018. Equalization Levy. https://cleartax.in/s/equalisation-levy

Devereux, M.P., Vella, J. 2018. Implications of Digitalisation for International Corporate Tax Reform. Oxford University Centre of Business Taxation.

Economic Times. 2018. Google and other digital service providers generate over Rs 560 cr in equalisation levy.
 https://economictimes.indiatimes.com/tech/internet/google-and-other-digital-service-providers-generate-over-rs-560-cr-in-equalisation-levy/articleshow/63933584.cms

Eickstein, Tandjung. 1983. Keuangan Negara. Jakarta: Rajawali Press.

Freshfields Bruckhaus Deringer. 2017. Tax Reformation in The Digital Economy: Multinational Tech Companies Targeted. https://www.freshfields.com/en-us/our-thinking/campaigns/digital/media–internet/tax-reformation-in-the-digital-economy/

Hadzhieva, E. 2019. Impact of Digitalisation on International Tax Matters, Study for the Committee on Financial Crimes, Tax Evasion and Tax Avoidance, Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies. Luxembourg: European Parliament. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/626078/IPOL_STU(2019)626078_EN.pdf.

Hoffart, B. 2007. Permanent Establishment in the Digital Age: Improving and Stimulating Debate through an Access to Markets Proxy Approach. Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property.

Irawan, Romi. 2019. Senja Kala Arm’s Length Principle. Analisis Pajak DDTC Indonesia. https://news.ddtc.co.id/senja-kala-arms-length-principle-15559

Jones, Richard & Subhajit Basu. 2002. Taxation of Electronic Commerce: Developing Problem. International Review of Law Computers and Technology, Vol. 16 No.1, hlm. 35-52. https://www.researchgate.net/publication/228723042_Taxation_of_Electronic_Commerce_A_Developing_Problem
McKinsey & Company. 2018. The digital archipelago: How online commerce is driving Indonesia’s economic development.

OECD. 2019. Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy – Policy Note. OECD/B20 Base Erosion and Profit Shifting Project http://www.oecd.org/tax/beps/policy-note-beps-inclusive-framework-addressing-tax-challenges-digitalisation.pdf

OECD. 2015. Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1-2015 Final Report. https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/addressing-the-tax-challenges-of-the-digital-economy-action-1-2015-final-report_9789264241046-en#page25

OECD. 1998. Electronic Commerce: Taxation Framework Conditions (hlm. 4).

Requena, H.J.G., Gonzalez, S.M., ‘Adapting the Concept of Permanent Establishment ofthe Context of Digital Commerce: From Fixity to Significant Economic Presence’, Intertax, Vol.45, No.11, pp.732- 741, 2017.

Rosdiana, Haula dan Irianto, Edi Slamet. 2012. Pengantar Ilmu Pajak. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Rossiana, Gita. 2019. “Google Akhirnya Mau Bayar Pajak di Indonesia”. Bareksa. https://www.bareksa.com/id/text/2019/03/29/google-akhirnya-mau-bayar-pajak-di-indonesia/21940/news

Schwab, K. 2016. The fourth industrial revolution.

Utomo, Rachmad. 2017. Tantangan Pengawasan PPN Atas Transaksi Konten Digital. Jurnal Pajak Indonesia, Politeknik Keuangan Negara STAN. 


sumber : [1]Singgih Prayoga, I Made Genta, Vidia Riana, Andini Soraya, Florencia Malau  – Departemen Ilmu Administrasi Fiskal, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia
singgih.prayoga@ui.ac.id
made716@ui.ac.id
vidia.riana@ui.ac.id
andini.soraya71@ui.ac.id
florencia.malau@ui.ac.id 

Jadi Gaduh, Sri Mulyani ‘Tarik’ Aturan Pajak e-Commerce

Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menarik kembali peraturan terkait ketentuan perpajakan bagi transaksi perdagangan elektronik (e-commerce). Aturan yang dimaksud ialah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Alasannya, aturan itu kerap disalahartikan masyarakat dan pelaku usaha karena mengira pemerintah membebankan pajak baru bagi pelaku e-commerce.

Padahal sejatinya, pemerintah hanya ingin menegaskan bahwa pelaku usaha e-commerce wajib dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Penghasilan (PPh). Kemudian, pemerintah juga hanya ingin menghimpun info pelaku e-commerce melalui Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini memutuskan menarik aturan tersebut karena dianggap simpang siur.

“Kami putuskan tarik aturannya, jadi pembayaran pajak sesuai ketentuan yang lain. Masyarakat jadi tenang, tidak ada spekulasi isu perpajakan di dunia digital,” jelas Sri Mulyani, Jumat (29/3).

Selain menjadi polemik, aturan itu juga ditarik karena pemerintah mengaku tidak memberikan sosialisasi menyeluruh mengenai beleid ini. Kemudian, ia juga menilai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu memperkuat infrastruktur perpajakan di ekonomi digital bisa efektif dihimpun.

Selain itu, ia juga mengatakan aosiasi e-commerce juga berjanji akan melakukan survei pelaku ekonomi digital yang direncanakan selesai hingga akhir tahun. “Melihat hal tersebut, jadi kami tarik saja aturannya. Noise yang muncul begitu banyak dan tidak produktif padahal tidak ada pajak baru dalam PMK itu,” jelas dia.

Ke depan, perlakuan pajak bagi pelaku e-commerce akan mengacu pada ketentuan sebelumnya. Sementara untuk pelaku e-commerce berbentuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bisa memilih, apakah mengikuti pembayaran PPh secara norma atau final 0,5 persen.

Kemudian, ia juga menjamin akan ada aturan baru mengenai pajak e-commerce. Asal, basis data pelaku e-commerce sudah lengkap, penataan infrastruktur informasi dan teknologi (IT) DJP, dan sosialisasi yang menyeluruh baik kepada pelaku maupun masyarakat.

Aturan mengenai pajak e-commerce, lanjut dia, penting agar ada kesetaraan perlakuan pajak antar sesama pelaku usaha.

“Pelaku e-commerce ingin treatment antara mereka dan online sama. Konvensional ingin supaya perlakukan pajak mereka dengan e-commerce sama. Masyarakat menginginkan semua sama (perpajakannya). Jadi ya sudah 1 April nanti aturan ini tidak akan berlaku, dan kami fokus ke tata laksana pajak saja,” jelas dia.

Google Masih Patuh Bayar Pajak

Di kesempatan yang sama, Sri Mulyani menegaskan perusahaan penyaluran data melalui internet (Over The Top/OTT) seperti Google masih patuh dalam membayar pajaknya ke pemerintah. Ia menganggap, Google masih setia pada kesepakatannya tahun 2017 silam.

“Perusahaan digital company tetap comply bayar pajak, kami tinggal hitung saja berapa yang seharusnya mereka bayar ke kami,” pungkas dia. (glh/lav)

Pemerintah Incar Rasio Pajak 12,4%

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pemerintah akan mengoptimalkan penerimaan negara, baik dari perpajakan maupun dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“Mobilisasi pendapatan negara dilakukan baik dalam bentuk optimalisasi penerimaan perpajakan maupun reformasi pengelolaan penerimaan negara bukan pajak,” katanya dalam rapat paripurna di DPR Jakarta, Senin (20/5/2019).

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan meningkatkan rasio pajak atau tax ratio. Tahun 2020, tax ratio ditargetkan 11,8-12,4%.

“Reformasi perpajakan juga terus merespons perkembangan ekonomi, serta mendorong daya saing investasi dan ekspor melalui pemberian insentif fiskal dalam rangka memperbaiki keseimbangan eksternal,” katanya.

“Berbagai kebijakan tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan tax ratio 2020 hingga mencapai 11,8-12,4% terhadap PDB,” ukarnya.

Sementara, reformasi PNBP dilakukan dengan optimalisasi pengelolaan aset dan sumber daya alam. Dia mengatakan, pemerintah terus memperbaiki pengelolaan aset barang milik negara (BMN) termasuk mengasuransikannya terhadap bencana alam.

Dia menambahkan, peran dan kontribusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam penerimaan negara akan terus dioptimalkan dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan keuangannya.

“Dengan demikian, PNBP dalam tahun 2020 diperkirakan dapat mencapai kisaran 2,0-2,5% terhadap PDB meskipun kita tetap harus waspada terhadap ketidakpastian pasar komoditas global,” jelasnya. (dna/dna)

sumber : finance.detik.com

THR Kena Pajak, Siapa yang Tanggung?

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebutkan, tunjangan hari raya (THR) yang didapat pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai swasta ada kewajiban pajak yang harus dibayarkan.

Pasalnya, THR merupakan masuk dalam kategori pengehasilan tidak teratur dan diatur sesuai ketentuan yang berlaku. Lalu, siapa yang menanggung pajak THR? Karyawan atau perusahaan?

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan, pembayaran pajak THR sebetulnya menjadi tanggung jawab pegawai.

“Secara substansi, PPh itu merupakan beban penerima penghasilan, dalam hal ini karyawan,” kata Hestu saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Selasa (21/5/2019).

Meski demikian, kata Hestu, jika dalam praktiknya ada juga perusahaan yang membayarkan kewajiban pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dan 26 dari THR pun tidak menjadi soal. Sebab, lanjut Hestu, hal itu juga diperbolehkan.

“Bahwa itu ditanggung pemberi kerja, itu sepenuhnya kebijakan perusahaan atau sesuai kesepakatan/kontrak kerja antara karyawan dan perusahaan,” ujar dia. Hal itu juga berlaku untuk PNS, instansi di mana PNS tersebut bekerja menanggung pajak si pegawai.

Pengenaan Pajak THR telah ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2006 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-545/PK/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi

sumber : detikfinance.com

Sri Mulyani Angkat Bicara Soal Ajakan Boikot Pajak

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat suara terkait pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono yang menyerukan untuk memboikot membayar pajak.

Menurut dia, ketentuan dalam membayar pajak sendiri sudah duatur dalam Undang-Undang Perpajakan, sehingga mewajibkan seluruh masyarakat dalam membayar pajak.

“Masalah perpajakan kan sudah diatur oleh undang-undang, jadi kalau kita mau menjaga negara ini bersama, ya kita harus menjalankan kewajiban. Boleh meminta haknya tetapi juga kewajiban harus dilakukan,” kata Sri Mulyani di Kantornya, Jakarta, Kamis (16/5).

Bendahara Negara ini menjelaskan membayar pajak adalah bagian dari menjaga kebersamaan dalam penyelenggaraan negara di dalam pemerintahan. Di samping ity juga merupakan bagian untuk menunjang penyelenggaraan negara dari sisi perekonomian termasuk dari sisi seluruh jasa pemasyarakatan.


Selain itu, Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa nantinya pembayaran pajak yang diterima oleh negara dipakai untuk banyak pihak. Mulai dari digunakan untuk membangun jalan, sekolah hingga rumah sakit. Dari pajak, pemerintah juga bisa ikut menyediakan layanan sarana dan prasarana dari air hingga listrik.

“Seluruh aparat termasuk DPR, partai politik pun juga dapat dari APBN jangan lupa. Karena mereka mendapat per kepala, jadi kalau ngga mau bayar pajak ya masak negaranya ngga jalan,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengaku tidak khawatir atas seruan atau ajakan untuk tidak menbayar pajak bakal banyak dipenuhi masyarakat. Sebab dia melihat tidak banyak pula politisi yang mendukung ajakan tersebut.

“Kalau saya lihat di antara teman-teman politisi sendiri juga sudah pada berkomentar. Jadi saya tetap berharap bahwa masih banyak yang memiliki cara pendekatan ke negarawanan yang baik,” kata Sri Mulyani.

Sebelumnya Arief Poyuono menyatakan seruan boikot pajak itu sebagai bentuk pelaksanaan hak masyarakat karena mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019. Arif mengajak seluruh pendukung kubu pasangan calon 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno untuk memboikot membayar pajak.

“Tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate,” ujar Arief seperti dikutip dari siaran pers yang diterima.

Ajakan disampaikan Arief khusus kepada masyarakat yang memilih Prabowo dan Sandiaga dalam pemilu sebelumnya. “Jika terus dipaksakan hasil pilpres 2019 untuk membentuk pemerintahan baru, maka masyarakat tidak perlu lagi mengakui pemerintahan yang dihasilkan Pilpres 2019,” katanya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: liputan6.com

Tiru Malaysia, Dirjen Pajak Diusulkan Langsung di Bawah Presiden

Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jendral Pajak (DJP) diusulkan untuk lepas dari Kementerian Keuangan. Mengingat pentingnya pengelolaan pajak menjadikan otoritas pajak diusulkan langsung di bawah presiden.

Managing Partner Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Darussalam, menjelaskan pentingnya pajak dilihat dari besarnya sumbangsih terhadap APBN yang mencapai 72 persen.

Dia menilai, kurang maksimalnya penerimaan pajak dan kurang lincahnya DJP salah satunya masih terbatasnya langkah Dirjen Pajak dalam bergerak di bawah Kementerian Keuangan.

“Bagaiamana mungkin lembaga otoritas pajak Indonesia yang mengelola 72 persen penerimaam APBN kita ditempatkan soal diskresi, kewenangan berada tidak selevel Kementerian, jadi langsung di bawah Presiden,” kata Darussalam dalam diskusi di kawasan Pasar Minggu, Kamis (4/4/2019).


Dia mencontohkan, di luar negeri saat ini penempatan otoritas pajak langsung di bawah Presiden sudah dilakukan oleh Singapura, Malaysia dan Hong Hong. Hasilnya, dinilai dia lebih maksimal.

Untuk di Indonesia, Darussalam mengusulkan struktur organisasi perpajakan ini layaknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipimpin oleh para komisioner. Nantinya komisioner ini berasal dari para stakeholder perpajakan.

“Bisa saja nanti salah satu pengusaha itu jadi Komisioner, atau dari akademisi juga bisa masuk, jadi bisa merangkul semuanya. Hasilnya penerimaan lebih maksimal,” tambahnya.

Tidak hanya dalam hal organisasi, diskresi lain yang harusnya dilakukan DJP adalah dalam hal sumber daya manusia.

“Saya bayangin ke depan otoritas pajak kita diisi orang-orang profesional. Kalau memang ada orang profesional di luar dengan diskresi SDM di luar itu bisa ditarik masuk memperkuat otoritas pajak. Sekarang itu tidak bisa profesional di luar kita rekrut, karena rekrutmen harus dari bawah, jadi tidak fleksibel,” pungkasnya.

sumber : liputan6.com

Menteri Hanif: Insentif Pajak 200 Persen Belum Bisa Terbit Tahun Ini

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan, Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan payung hukum mengenai aturan insentif pengurangan pajak hingga 200 persen (super deductable tax) bagi industri yang menyelenggarakan program vokasi belum bisa diterbitkan tahun ini. Seperti dikabarkan, payung hukum ini sebelumnya akan segera diterbitkan pada Aprli 2019.

“Iya belum (tahun ini). Ini di antara hal yang menurut pertimbangan saya penting kita lakukan. agar pembangunan sumber daya manusia (SDM) nanti benar-benar bisa masif dan sesuai kebutuhan dari industri,” katanya saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/4/2019).

Hanif menegaskan, keterlibatan pihak swasta dalam investasi di sektor SDM secara masif juga menjadi penting. Seperti misalnya, adalah pemberian insentif terhadap swasta semacam super tax deduction atau pengurangan pajak di atas 100 persen.


“Kalau ada super tax deduction, partisipasi private sector untuk investasi SDM jadi lebih bisa digenjot. Sehingga ibaratnya kalau kita mau investasi SDM, duit tidak harus keluar terlalu banyak kalau swasta terlibat.” katanya.

Kemudian ke depan yang menjadi fokus Kementerian Ketenagakerjaan sendiri adalah penciptaan lapangan kerja bagi sumber daya manusia (SDM). “Kalau dari sisi ketenagakerjaan (ke depan) yang perlu kita lakukan adalah masifikasi penciptaan tenaga kerja, skill di berbagai sektor prioritas,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan aturan insentif pengurangan pajak hingga 200 persen (super deductable tax) terhadap industri yang menyelenggarakan program vokasi dapat terbit April 2019. Pemerintah nantinya akan mensubsidi bagi industri yang bisa menghasilkan inovasi dan melakukan vokasi atau kegiatan pendidikan dalam Revolusi Industri 4.0.

“Jadi memang salah satu yang akan didorong adalah super deductable tax. Jadi kalau industri melakukan investasi maka dia akan mendapatkan allowance dari pemerintah dalam bentuk pemotongan pajak dalam waktu 5 tahun. Nilainya dua kali lipat dari yang dia invest. Jadi kalo investasinya Rp 1 miliar maka akan dapat Rp 2 miliar untuk pemotongan pajak,” tutur Menteri Perindustrian (Menperin), Airlangga Hartarto, di Makassar, Rabu (16/1).

Dia menjelaskan, skema pengurangan pajak hingga 200 persen tersebut ditargetkan dapat terbit pada April tahun ini. “Keluarnya kapan? Ini kami tinggal tunggu taking-taking (saja). Insha Allah sebelum April keluar,” ujarnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

DJP: UMKM Orang Pribadi Tak Wajib Buat Pembukuan Selama 7 Tahun

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan dalam aturan pajak UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang tertuang dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 meminta UMKM membuat pembukuan. Selain memudahkan penghitungan pajak, pembukuan ini juga untuk meningkatkan kelas UMKM.

Namun pembukuan ini masih dikeluhkan oleh pelaku UMKM, terutama kategori usaha mikro yang memiliki omzet tidak lebih dari Rp 300 juta per tahun. B
Menanggapi hal ini, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama menjelaskan, untuk usaha mikro yang sifatnya pribadi, tidak diwajibkan membuat pembukuan selama maksimal 7 tahun sejak terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP), selain tarif pajak UMKM diturunkan menjadi 0,5 persen.

“Jadi jangan khawatir, kalau yang pribadi itu diberi waktu sampai 7 tahun dan yang sudah PT diberi waktu 3 tahun untuk tidak wajib mebuat pembukuan,” terangnya dalam diskusi di Jakarta, Rabu (27/6/2018).

Namun selama itu, DJP akan melakukan pendampingan kepada UMKM untuk pengembangan bisnisnya dan mampu membuat pembukuan. Dengan adanya pembukuan, Hestu Yoga mengklaim bisa menjadi modal untuk UMKM tersebut naik kelas.

Dia menambahkan, UMKM sulit mendapatkan permodalan di perbankan karena tidak adanya pembukuan bisnis secara lengkap. Oleh karena itu, diharapkan nantinya UMKM semakin mudah dalam mendapat akses permodalan sehingga mampu naik kelas.

sumber : liputan6.com

Ditjen Pajak: 7,6 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT

Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mencatat pelaporan Surat Pemberitahuan atau SPT Pajak sampai dengan 20 Maret 2019 sudah mencapai 7,6 juta wajib pajak. Jumlah ini meningkat sekitar 14,5 persen jika dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yakni sebesar 6,6 juta lebih.

“Tadi pagi yang sudah lapor itu 7,6 juta. Naik sekitar 14,5 persen dibandingkan tahun lalu. Nah ini kita tetap melakukan pelayanan. Hingga akhir Maret nanti semakin banyak wajib pajak yang melaporkan SPT Pajak,” kata Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Ditjen Pajak Kemenkeu, Hestu Yoga Saksama saat ditemui di kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (20/3/2019).

“Yang kami syukuri adalah masyarakat semakin memanfaatkan e-filing 93 persen dari 7.6 itu e-filing. Jadi e-filing sangat membantu masyarakat dalam pelaporan pajaknya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mencatat pelaporan SPT Pajak sampai dengan 19 Maret 2019 sudah mencapai 7,3 juta wajib pajak. Jumlah ini meningkat 15,32 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu.

“Jumlah orang yang sudah lapor SPT sampai 19 Maret mencapai 7,3 juta,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com