Domestic Taxation

Pemanfaatan Sumbangan untuk Pengurangan Penghasilan Bruto: Strategi Efektif dalam Perencanaan Pajak

Dalam perencanaan pajak, pemanfaatan sumbangan untuk pengurangan penghasilan bruto merupakan salah satu strategi yang diatur oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh). Melalui peraturan ini, wajib pajak dapat memanfaatkan sumbangan yang diberikan untuk tujuan-tujuan tertentu sebagai pengurang penghasilan bruto, sehingga dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i, j, k, …

Pemanfaatan Sumbangan untuk Pengurangan Penghasilan Bruto: Strategi Efektif dalam Perencanaan Pajak Read More »

Tarif PPN Kegiatan Membangun Sendiri Meningkat sebesar 2,4%

Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) merupakan salah satu aktivitas yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Mulai 1 Januari 2025, tarif PPN KMS akan mengalami peningkatan dari 2,2% menjadi 2,4%. Hal ini sejalan dengan penyesuaian tarif PPN umum yang akan naik menjadi 12%. Dalam perkembangannya, ketentuan terkait batasan dan tata cara pengenaan PPN atas KMS beberapa kali …

Tarif PPN Kegiatan Membangun Sendiri Meningkat sebesar 2,4% Read More »

Implications of Updating Transfer Pricing Provisions According to PMK 172/2023

Regulation of the Minister of Finance (PMK) 213/2016, as amended by PMK 172/2023 concerning the application of the principles of fairness and business practices. The issuance of this regulation is motivated by the development of the business world and the increase in the volume of transactions between taxpayers who have special relationships. The content of …

Implications of Updating Transfer Pricing Provisions According to PMK 172/2023 Read More »

Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto: Langkah Strategis Pemerintah untuk Sumber Daya Manusia Berkualitas di Ibu Kota Nusantara

Pemerintah menggelontorkan berbagai fasilitas kepada pelaku usaha dalam pengembangan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk menjadi pusat ekonomi yang strategis dan berkelanjutan. Selain bertujuan sebagai pusat ekonomi, pemerintah juga mengharapkan hadirnya sumber daya manusia (SDM) yang andal dan kompeten di IKN. Oleh karena itu, melalui PMK No. 28 Tahun 2024 pemerintah menghadirkan fasilitas pengurangan …

Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto: Langkah Strategis Pemerintah untuk Sumber Daya Manusia Berkualitas di Ibu Kota Nusantara Read More »

Fasilitas Pajak untuk Pendirian Kantor di Ibu Kota Nusantara: Apa yang Perlu Diketahui Perusahaan?

Pelaku usaha yang melakukan pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regionalnya ke Ibu Kota Nusantara (IKN) akan memperoleh fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) badan. Fasilitas ini tidak hanya diberikan kepada pelaku usaha yang merupakan wajib pajak dalam negeri (WPDN), tetapi juga pelaku usaha yang merupakan subjek pajak luar negeri (SPLN). Sepanjang pelaku usaha tersebut …

Fasilitas Pajak untuk Pendirian Kantor di Ibu Kota Nusantara: Apa yang Perlu Diketahui Perusahaan? Read More »

Fasilitas Pajak Menarik di Financial Center IKN: Peluang Investasi untuk Sektor Keuangan

Financial Center merupakan area pusat layanan jasa keuangan serta pusat pengembangan teknologi dan layanan di bidang jasa keuangan yang akan dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam merealisasikan hadirnya area tersebut maka pemerintah menawarkan fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) badan bagi wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha sektor keuangan di wilayah Financial Center IKN.  …

Fasilitas Pajak Menarik di Financial Center IKN: Peluang Investasi untuk Sektor Keuangan Read More »

Tarif PPN Naik ke 12%: Apa Artinya Bagi Daya Beli Masyarakat dan Sektor Usaha?

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menyatakan bahwa tarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang sebelumnya sebesar 11% akan naik menjadi sebesar 12%. Tarif PPN 12% ini akan mulai berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan berbagai pertimbangan, seperti target …

Tarif PPN Naik ke 12%: Apa Artinya Bagi Daya Beli Masyarakat dan Sektor Usaha? Read More »

PP Nomor 29 Tahun 2024: Transformasi Kebijakan untuk Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Pemerintah pada tahun 2023 lalu telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara. Penerbitan atas peraturan ini dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa diperlukan adanya percepatan pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara yang merupakan skala prioritas tinggi serta memiliki …

PP Nomor 29 Tahun 2024: Transformasi Kebijakan untuk Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara Read More »

Tarif PPh Final 0,5% Akan Berakhir: Saatnya UMKM Beralih ke NPPN di Tahun 2025

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan wajib pajak orang pribadi UMKM mengenai batas waktu dalam penggunaan tarif PPh final sebesar 0,5%. Hal ini dikarenakan tahun 2024 merupakan tahun terakhir penggunaan tarif PPh final tersebut. Kedepannya wajib pajak orang pribadi UMKM ini didorong untuk mulai menggunakan skema norma perhitungan penghasilan neto (NPPN). Berdasarkan PP Nomor 55 Tahun …

Tarif PPh Final 0,5% Akan Berakhir: Saatnya UMKM Beralih ke NPPN di Tahun 2025 Read More »

Pemerintah Kenakan Bea Masuk Tindakan Pengaman (BMTP) Terhadap Impor Produk Karpet

Pemerintah memutuskan untuk kembali mengenakan bea masuk tindakan pengaman (BMTP) atau safeguard atas produk impor karpet dan tekstil penutup lantai lainnya. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya. Secara tidak langsung, terbitnya peraturan ini juga …

Pemerintah Kenakan Bea Masuk Tindakan Pengaman (BMTP) Terhadap Impor Produk Karpet Read More »

Whatsapp Us
💬 Need Consultation ?
Hello, Can TBrights help you?