Month: August 2023

Ketentuan Pencegahan dan Penyanderaan dalam Proses Penagihan Pajak

 Pencegahan Pencegahan adalah suatu larangan yang sifatnya sementara untuk Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sebagaimana yang sudah di atur dalam peraturan perundang-undangan. Pengusulan Pencegahan ini dapat dilakukan setelah tanggal Surat Paksa diberitahukan tanpa didahului penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan, pelaksanaan penyitaan, atau penjualan barang sitaan, dalam hal: …

Ketentuan Pencegahan dan Penyanderaan dalam Proses Penagihan Pajak Read More »

Cara Mencetak Surat Keterangan PP 55 di DJP Online

Surat Keterangan (Suket) PPh Final adalah surat yang diterbitkan langsung oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang di dalamnya di terangkan bahwa Wajib Pajak dikenai PPh berdasarkan PP 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian di Bidang Pajak Penghasilan. Surat Keterangan ini wajib dimiliki oleh seluruh Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ingin mendapatkan fasilitas tarif …

Cara Mencetak Surat Keterangan PP 55 di DJP Online Read More »

Wajib Pajak UMKM Dapat Ajukan Suket PP 50 di DJP Secara Online

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dengan memperbarui fitur pengajuan Surat Keterangan (suket) secara online, sebelum dicabut Wajib Pajak mengajukan Suket berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, namun setelah dicabut atau dinyatakan tidak …

Wajib Pajak UMKM Dapat Ajukan Suket PP 50 di DJP Secara Online Read More »

Insentif Pajak dalam Undang-Undang Kesehatan

Insentif pajak merupakan berbagai bentuk keringanan atau pengurangan pajak yang diberikan oleh Pemerintah kepada individu, perusahaan, atau sektor-sektor tertentu dalam rangka mendorong aktivitas ekonomi untuk mencapai tujuan dan kebijakan tertentu. Insentif pajak dapat berupa pengurangan tarif pajak, penundaan pembayaran pajak, atau bahkan pembebasan pajak. Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tentang Kesehatan yang …

Insentif Pajak dalam Undang-Undang Kesehatan Read More »

Insentif Untuk Kendaraan Listrik

  Kendaraan bermotor listrik (Battery Electric Vehicle) yang biasa disebut KBL merupakan kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.  Beberapa jenis KBL berbasis baterai diantaranya mobil listrik, sepeda motor listrik, sepeda listrik, dan bus listrik. Keuntungan dari KBL berbasis listrik …

Insentif Untuk Kendaraan Listrik Read More »

Penyusutan atas Biaya Perbaikan Harta Berwujud

Pasal 7 PMK Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penyusutan Harta Tak Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud menjelaskan beberapa perubahan penting mengenai penyusutan atas biaya perbaikan harta berwujud diantaranya: Ayat (1) “Biaya perbaikan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, …

Penyusutan atas Biaya Perbaikan Harta Berwujud Read More »

Pengalihan atau Penarikan Harta mendapatkan Penggantian Asuransi

PMK 72 Tahun 2023 juga mengatur mekanisme pembebanan kerugian dan pengakuan penghasilan dalam hal terjadi pengalihan atau penarikan harta yang mendapatkan penggantian asuransi. Hal ini dijelaskan dalam PMK 72 Tahun 2022 Pasal 8: (1)   Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta yang mendapatkan  penggantian  asuransi berlaku                      …

Pengalihan atau Penarikan Harta mendapatkan Penggantian Asuransi Read More »

NPWP Suami-Istri Harus di Gabung atau Terpisah ?

Dalam sistem administrasi perpajakan di Indonesia, satu keluarga (Suami-Istri) dinyatakan sebagai satu kesatuan ekonomi. Oleh karena itu, apabila seorang wanita menikah dan memenuhi ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang tentang kriteria sebagai seorang Wajib Pajak (WP), maka hak dan kewajiban pajaknya akan digabung dengan kewajiban pajak suaminya. Berdasarkan PP Nomor 50 Tahun 2022 Pasal 2 …

NPWP Suami-Istri Harus di Gabung atau Terpisah ? Read More »

Risiko NIK dan NPWP Belum Valid Setelah Akhir Tahun 2023

Berdasarkan PMK 112 Tahun 2022 Pasal 6 ayat (1), Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan Penduduk yang tidak melakukan perubahan data atas data identitas dengan status belum valid, hanya dapat menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan format 15 (lima belas) digit sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dalam layanan administrasi perpajakan dan administrasi pihak …

Risiko NIK dan NPWP Belum Valid Setelah Akhir Tahun 2023 Read More »

Immigration Sanctions for Foreigners Who Violate Order

Sub-coordinator of Public Relations of the Directorate General of Immigration I Achmad Nur Saleh, said the sanctions given to foreigners refer to Law Number 6 of 2011 about Immigration. Article 75 states that Immigration Officials are authorized to carry out Immigration Administrative Actions against Foreigners in Indonesia who carry out dangerous activities and are reasonably …

Immigration Sanctions for Foreigners Who Violate Order Read More »

Whatsapp Us
💬 Need Consultation ?
Hello, Can TBrights help you?