Month: July 2024

Kementerian keuangan menerbitkan peraturan terbaru yang mengatur mengenai pembebasan bea masuk atas impor peralatan dan bahan yang digunakan untuk pencegahan pencemaran lingkungan. Peraturan ini merupakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2024 yang akan berlaku pada 4 Agustus 2024  menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2007. Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan …

Transformasi Kebijakan Impor untuk Pencegahan Pencemaran Lingkungan Read More »

Pajak hiburan merupakan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan yang harus dibayar oleh konsumen penikmat hiburan. Pajak hiburan termasuk dalam pajak daerah yang pada awalnya diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), kemudian diperbarui dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah …

Kenaikan Pajak Hiburan 40%-75%: Kebijakan Baru pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Read More »

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan pembaruan besar pada aplikasi e-Faktur dengan memperkenalkan e-Faktur versi 4.0 pada 20 Juli 2024. Pembaruan ini merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem perpajakan elektronik di Indonesia dan wajib digunakan oleh semua Pengusaha Kena Pajak (PKP). Berikut adalah beberapa fitur utama yang dihadirkan dalam versi terbaru ini:   Dukungan untuk NPWP …

Fitur Terbaru dalam Aplikasi e-Faktur 4.0: Meningkatkan Efisiensi dan Keamanan Pelaporan Pajak Read More »

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) per tanggal 20 Juli 2024 akan meluncurkan e-Faktur versi 4.0. Faktur Pajak Elektronik atau e-Faktur merupakan faktur pajak atau bukti pungutan pajak yang dibuat melalui sebuah aplikasi elektronik yang terhubung secara otomatis dengan e-SPT. Faktur Pajak Elektronik atau e-Faktur biasanya dibuat pada saat Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), Penyerahan Jasa Kena …

DJP Luncurkan e-Faktur Versi Terbaru Read More »

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mengatur beberapa perubahan terkait aturan perpajakan, termasuk mengenai identitas Wajib Pajak. Wajib pajak yang sebelumnya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai tanda identitas dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan saat ini telah tergantikan oleh Nomor Induk Kependudukan (NIK). Selain NIK, Wajib pajak yang …

NITKU: Identitas Wajib Pajak Pengganti NPWP Cabang Read More »

Pajak karbon telah menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai target pembangunan berkelanjutan. Dengan landasan hukum yang kuat, Indonesia telah menetapkan kebijakan yang mengatur penerapan pajak karbon. Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Pasal 13 Ayat (1), serta …

Pajak Karbon: Upaya Indonesia untuk Mengurangi Emisi dan Meningkatkan Kesejahteraan Lingkungan Read More »

Transfer pricing merupakan sebuah kebijakan perusahaan dalam menentukan harga dalam transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa, baik itu transaksi barang, jasa, harta tak berwujud, maupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Praktik transfer pricing ini terkadang dianggap sebagai suatu hal yang tidak baik (abuse of transfer pricing). Hal ini dikarenakan adanya tujuan penghematan pajak dengan …

Implementasi Advance Pricing Agreement (APA) dalam Mengatasi Sengketa Transfer Pricing: Tinjauan Berdasarkan PMK 172 Tahun 2023 Read More »

Masa pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) telah berakhir pada 30 Juni 2024. Sesuai dengan Perdirjen PER-6/PJ/2024, sejak 1 Juli 2024 NIK sudah resmi digunakan sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi berwarga negara Indonesia. Seiring berakhirnya masa pemadanan NIK dengan NPWP, tidak ada sanksi bagi wajib pajak yang belum …

Pemadanan NIK dengan NPWP Telah Berakhir: Apa Saja Dampaknya Jika Belum Dipadankan? Read More »