Month: July 2023

Pengadilan Pajak resmi menggunakan aplikasi e-tax court untuk keperluan administrasi sengketa pajak dan persidangan secara elektronik pada hari ini, Senin (31/7/2023). Berdasarkan PER-1/PP/2023 Pasal 1, e-Tax Court adalah sistem informasi yang disediakan oleh Pengadilan Pajak yang meliputi Administrasi Sengketa Pajak dan Persidangan secara Elektronik. Administrasi Sengketa Pajak Secara Elektronik adalah serangkaian proses administrasi yang meliputi …

Pengadilan Pajak Resmi Gunakan e-Tax Court Mulai Hari ini 31 Juli 2023 Read More »

Pengadilan pajak akan gunakan e-Tax Court dalam administrasi sengketa dan sidang secara elektronik di pengadilan pajak mulai hari ini 31 Juli 2023, melalui e-Tax Court ini wajib pajak dapat mengurus administrasi persidangan pajak secara daring.  Sekretariat pengadilan pajak kementerian keuangan merilis petunjuk teknis penggunaan aplikasi e-Tax Court yang terdiri dari user manual untuk pemohon banding/penggugat, user …

Pendaftaran User e-Tax Court Read More »

Dalam Taxpayer Account Management (TAM) wajib pajak dapat mengakses data perpajakannya sendiri seperti riwayat aktivitas, pembayaran pajak, riwayat aktivitas pelaporan SPT, utang pajak, atau piutang pajak. Terkait dengan hal tersebut DJP menyampaikan data dan informasi akan dituangkan menjadi satu SPT yang prepopulated, dimana fitur prepopulated merupakan sistem penyediaan data berdasarkan database yang telah dimiliki otoritas sebelumnya, seperti …

Fitur Prepopulated dalam Aplikasi TAM Read More »

Sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak PER-46/PJ/2015, taxpayer account management adalah sebuah aplikasi atau sistem terintegrasi yang berisi data perpajakan dari Wajib Pajak seperti riwayat aktivitas pembayaran pajak, riwayat pembayaran pajak, riwayat aktivitas pelaporan SPT, utang pajak, hingga piutang pajak. Aplikasi ini memuat berbagai aplikasi yang diperlukan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya seperti aplikasi pendaftaran, …

Aplikasi TAM akan diimplementasikan mulai Tahun Depan Read More »

Natura dan Kenikmatan memiliki arti yang sedikit berbeda, natura merupakan imbalan yang diterima karyawan dari pemberi kerja dalam bentuk barang/fisik, sedangkan kenikmatan merupakan imbalan yang diberikan pemberi kerja kepada karyawan dalam bentuk fasilitas atau layanan. Jika kendaraan diserahkan kepada karyawan dengan menyerahkan hak milik kepada karyawan maka itu merupakan natura, sedangkan jika kendaraan hanya dipinjamkan …

Perbedaan Perlakuan PPh Kendaraan dari Kantor Read More »

Ditjen Pajak (DJP) menjelaskan bahwa perbedaan fasilitas tempat tinggal yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan (PPh), baik yang bersifat komunal ataupun yang individual. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023,pemerintah memberikan daftar natura dan/atau kenikmatan apa saja yang termasuk dalam jenis/Batasan tertentu, ada 11 kelompok natura/kenikmatan dengan jenis Batasan tertentu yang dikecualikan dari objek …

Perbedaan Fasilitas Tempat Tinggal baik yang bersifat Komunal maupun Individual Read More »

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, serta jumlah pajak yang masih harus dibayar. Kapan DJP menerbitkan SKPKB? Berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 Pasal 13 ayat (1): (1)  Direktur Jenderal …

SKP Kurang Bayar Read More »

Berdasarkan  Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, dapat disimpulkan bahwa “Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang biasa disingkat (SP2DK) adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kepada wajib pajak dalam rangka pelaksanaan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (P2DK).” SP2DK merupakan salah satu upaya …

SP2DK Sebagai Upaya Administratif Pelanggaran Pajak Read More »

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan bahwa definisi biaya untuk 3M (Mendapatkan, Menagih, dan Memelihara) harus dilakukan dengan hati-hati agar pelaksanaan pajak natura dapat terlaksana dengan baik dan adil. Selanjutnya Dirjen Pajak (DJP) meminta agar para pelaku usaha dapat memfasilitasi karyawannya untuk memberikan tunjangan akibat PPh yang timbul akibat pajak natura. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik …

PPh karyawan Bisa Naik Akibat Natura Read More »