Month: April 2017

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan terhitung sudah dua kali menunda aturan kewajiban perbankan melaporkan data atau informasi kartu kredit nasabah. Kebijakan tersebut terbukti memicu kegaduhan, bahkan sampai penurunan transaksi kartu kredit karena takut diintip Ditjen Pajak. Apakah Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati akan membatalkan kebijakan tersebut yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) …

Sri Mulyani Batalkan Aturan Intip Data Kartu Kredit..apa betul? Read More »

  Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengimbau seluruh Wajib Pajak (WP) untuk segera menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2016. Batas akhir menyampaikan SPT 2016 bagi Wajib Pajak orang pribadi adalah 21 April dan 30 April bagi Wajib Pajak badan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga …

Baru separuh Wajib Pajak yang Lapor SPT menurut Ditjen Pajak Read More »

TELITI  SEBELUM  MEMBELI Teman-teman, sekarang sudah berlaku peraturan baru. Kalau mau jual rumah, tanah, Ruko dsb haruslah asset tersebut tercatat dalam SPT Pemilik atau telah dilaporkan dalam Tax Amnesty. Kalau harta tsb tidak tercantum dalam SPT or Tax Amnesty maka Pajak PPh & BPHTB tidak bisa di Validasi, berarti Transaksi jual-beli tidak bisa dilakukan alias …

Isu Validasi Harta Terkait Jual Beli Properti,Ini Klarifikasi DJP Read More »

 Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mengusulkan penerapan pajak progresif atau pajak tinggi bagi apartemen tak berpenghuni. Usulan ini demi kebijakan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Menteri ATR Sofyan Djalil mengaku masih mempertimbangkan usulan pajak progresif untuk apartemen tersebut. Ini  mengingat kondisi bisnis properti yang sedang surut. “Belum (pajak progresif). Kita pikirkan kembali soalnya kondisi properti …

Usulan Pajak Apartemen Tak Berpenghuni masih dikaji menteri ATR Read More »

Sehubungan dengan berakhirnya keseluruhan periode program Amnesti Pajak tanggal 31 Maret 2017, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan RI menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh wajib pajak yang telah berpartisipasi mengikuti program Amnesti Pajak. Dengan mengikuti Amnesti Pajak berarti Anda telah memanfaatkan hak konstitusional Anda guna mendukung sistem perpajakan yang lebih berkeadilan …

Amnesti Pajak Berakhir, Ada Apa Setelahnya? Read More »

JAKARTA – Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menuturkan, aturan pengenaan pajak bagi bangunan kosong atau tidak produktif masih belum jelas. Sehingga, implementasinya pun masih abu-abu. Dia menjelaskan, definisi bangunan menganggur harus dijabarkan secara jelas oleh pemerintah. Bahkan, jenis pajak yang dikenakan mesti sesuai. “Mana yang nganggur? Ada berapa? Kalau yang …

Aturan Belum Jelas, Pajak Bangunan Kosong Masih Abu-abu Read More »

JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pajak tanah menganggur masih dikaji, meski merupakan salah satu dari berbagai paket kebijakan ekonomi berkeadilan. Namun demikian, Darmin menegaskan bahwa kebijakan pajak tanah tersebut bukan prioritas awal. “Meskipun begitu, masih coba kami kaji,” ucap dia di Jakarta, Kamis (6/4/2017). Darmin mengatakan, pemerintah fokus pada kebijakan …

Darmin: Pajak Tanah Menganggur Masih Dikaji Read More »

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akhir tahun lalu membentuk Tim Reformasi Perpajakan yang mencakup pembenahan di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hal ini dilakukan agar kedua institusi ini dapat bekerja secara profesional dan kredibel sehingga penerimaan negara dapat diperoleh secara optimal. “Dalam jangka pendek, reformasi ditujukan mengamankan penerimaan, …

Gebrakan Tim Reformasi Perpajakan Bentukan Sri Mulyani Read More »

Akhir-akhir ini kita membaca di media massa atau elektronik terkait keinginan pemerintah untuk mempercepat prosedur pembukaan rahasia perbankan secara elektronik yang dikenal dengan AKASIA. Gebrakan ini muncul seiring dengan berakhirnya masa Amnesti Pajak yang mengusung tema keterbukaan akses informasi untuk kegiatan perpajakan. Selama ini dengan menggunakan prosedur manual memakan waktu yang cukup lama sehingga banyak …

Rahasia Perbankan dan Pemeriksaan Pajak Read More »