Month: May 2019

Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menarik kembali peraturan terkait ketentuan perpajakan bagi transaksi perdagangan elektronik (e-commerce). Aturan yang dimaksud ialah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Alasannya, aturan itu kerap disalahartikan masyarakat dan pelaku usaha karena mengira pemerintah membebankan pajak …

Jadi Gaduh, Sri Mulyani ‘Tarik’ Aturan Pajak e-Commerce Read More »

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pemerintah akan mengoptimalkan penerimaan negara, baik dari perpajakan maupun dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP). “Mobilisasi pendapatan negara dilakukan baik dalam bentuk optimalisasi penerimaan perpajakan maupun reformasi pengelolaan penerimaan negara bukan pajak,” katanya dalam rapat paripurna di DPR Jakarta, Senin (20/5/2019). Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan …

Pemerintah Incar Rasio Pajak 12,4% Read More »

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebutkan, tunjangan hari raya (THR) yang didapat pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai swasta ada kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Pasalnya, THR merupakan masuk dalam kategori pengehasilan tidak teratur dan diatur sesuai ketentuan yang berlaku. Lalu, siapa yang menanggung pajak THR? Karyawan atau perusahaan? Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas …

THR Kena Pajak, Siapa yang Tanggung? Read More »

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat suara terkait pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono yang menyerukan untuk memboikot membayar pajak. Menurut dia, ketentuan dalam membayar pajak sendiri sudah duatur dalam Undang-Undang Perpajakan, sehingga mewajibkan seluruh masyarakat dalam membayar pajak. “Masalah perpajakan kan sudah diatur oleh undang-undang, jadi kalau kita mau menjaga …

Sri Mulyani Angkat Bicara Soal Ajakan Boikot Pajak Read More »

Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jendral Pajak (DJP) diusulkan untuk lepas dari Kementerian Keuangan. Mengingat pentingnya pengelolaan pajak menjadikan otoritas pajak diusulkan langsung di bawah presiden. Managing Partner Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Darussalam, menjelaskan pentingnya pajak dilihat dari besarnya sumbangsih terhadap APBN yang mencapai 72 persen. Dia menilai, kurang maksimalnya penerimaan pajak dan kurang lincahnya …

Tiru Malaysia, Dirjen Pajak Diusulkan Langsung di Bawah Presiden Read More »

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan, Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan payung hukum mengenai aturan insentif pengurangan pajak hingga 200 persen (super deductable tax) bagi industri yang menyelenggarakan program vokasi belum bisa diterbitkan tahun ini. Seperti dikabarkan, payung hukum ini sebelumnya akan segera diterbitkan pada Aprli 2019. “Iya belum (tahun ini). Ini di antara hal yang menurut pertimbangan …

Menteri Hanif: Insentif Pajak 200 Persen Belum Bisa Terbit Tahun Ini Read More »

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan dalam aturan pajak UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang tertuang dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 meminta UMKM membuat pembukuan. Selain memudahkan penghitungan pajak, pembukuan ini juga untuk meningkatkan kelas UMKM. Namun pembukuan ini masih dikeluhkan oleh pelaku UMKM, terutama kategori usaha mikro yang memiliki omzet tidak …

DJP: UMKM Orang Pribadi Tak Wajib Buat Pembukuan Selama 7 Tahun Read More »

Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mencatat pelaporan Surat Pemberitahuan atau SPT Pajak sampai dengan 20 Maret 2019 sudah mencapai 7,6 juta wajib pajak. Jumlah ini meningkat sekitar 14,5 persen jika dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yakni sebesar 6,6 juta lebih. “Tadi pagi yang sudah lapor itu 7,6 juta. Naik …

Ditjen Pajak: 7,6 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Read More »

Jakarta – Pengusaha menagih janji pemerintah untuk bisa memangkas pajak penghasilan (PPh) badan usaha. Pengusaha meminta pemerintah merealisasikan rencana pemangkasan pajak tersebut. Lantas apa kata jawaban pemerintah? Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sejatinya tarif PPh diatur dalam Undang-Undang (UU). Proses untuk revisi sedang dibahas bersama DPR. Di sisi lain, pembahasan UU tersebut berada di …

Pengusaha Tagih Pangkas Pajak,Ini Jawaban Sri Mulyani Read More »