Month: September 2018

JAKARTA, KOMPAS.com – Mulai akhir September ini, saldo rekening bank WNI di bank luar negeri bakal bisa diintip oleh aparat pajak. Selain identitas pemilik rekening, nomor rekening, identitas lembaga keuangan, saldo rekening, penghasilan bunga yang diperoleh dari rekening juga bakal bisa dilihat petugas Ditjen Pajak. Data tersebut bakal terbuka bagi pajak seiring dimulainya pertukaran data …

Data Rekening WNI di Luar Negeri Segera Bisa Diintip Petugas Pajak Read More »

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan telah menerbitkan surat edaran nomor SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan. Itu tandanya, akan ada pemeriksaan kepada wajib pajak (WP) dalam rangka penggalian potensi.   Direktur Penyuluhan dan Pelayanan Humas Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengatakan tujuan dari surat edaran tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas pemeriksaan. …

Ini Tujuan Ditjen Pajak Bikin Daftar Prioritas Pemeriksaan Read More »

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan meminta kepada seluruh wajib pajak (WP) untuk tidak khawatir dengan adanya surat edaran tentang kebijakan pemeriksaan. Direktur Penyuluhan dan Pelayanan Humas Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengatakan pemeriksaan yang dilakukan akan berdasarkan basis data. “Intinya, sepanjang WP sudah patuh (formal dan material), tidak perlu …

DJP Mau Lakukan Pemeriksaan, Wajib Pajak Tak Perlu Khawatir Read More »

Jakarta – Pegawai pajak bisa dipidana dan membayar denda jika menyalahgunakan data keuangan para wajib pajak (WP) dan badan usaha. Hal itu berhubungan dengan implementasi program pertukaran data keuangan untuk kepentingan perpajakan secara otomatis atau automatic exchange of information (AEoI) yang sudah berlaku per 1 September 2018. Direktur Penyuluhan dan Pelayanan Humas Direktorat Jenderal Pajak …

‘Mainkan’ Data Rekening Nasabah, Pegawai Pajak Bisa Dipidana. Read More »

JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemkeu) terus melakukan finalisasi rencana kebijakan pembatasan impor barang konsumsi. Pembatasan dilakukan dengan menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, baik importir maupun eksportir. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku sangat berhati hati dalam menetapkan kebijakan ini. Pasalnya, ini bisa memicu masalah di tingkat internasional, khususnya di Organisasi Perdagangan Dunia …

Janji Berhati-hati, Tarif PPh Impor Berlaku September Read More »