Many Chinese mainland company now has a subsidiary in Indonesia and ask their employee in China to work in Indonesia and often act as a Director even though they are just an employee. On a tax perspective, they must consider the difference between becoming an employee and a director as stated on Tax Treaty between …
Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menyatakan bahwa tarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang sebelumnya sebesar 11% akan naik menjadi sebesar 12%. Tarif PPN 12% ini akan mulai berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan berbagai pertimbangan, seperti target …
Tarif PPN Naik ke 12%: Apa Artinya Bagi Daya Beli Masyarakat dan Sektor Usaha? Read More »
Pemerintah pada tahun 2023 lalu telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara. Penerbitan atas peraturan ini dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa diperlukan adanya percepatan pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara yang merupakan skala prioritas tinggi serta memiliki …
The shift from offline to online shopping has created numerous new opportunities, including the role of affiliate marketing. In this business model, individuals or groups, known as affiliates, partner with companies or other individuals to promote products or services. Affiliates use various online marketing channels such as websites, blogs, social media, and ads to reach …
Navigating the World of Affiliate Marketing: Earning Opportunities and Tax Obligations Read More »
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan wajib pajak orang pribadi UMKM mengenai batas waktu dalam penggunaan tarif PPh final sebesar 0,5%. Hal ini dikarenakan tahun 2024 merupakan tahun terakhir penggunaan tarif PPh final tersebut. Kedepannya wajib pajak orang pribadi UMKM ini didorong untuk mulai menggunakan skema norma perhitungan penghasilan neto (NPPN). Berdasarkan PP Nomor 55 Tahun …
Tarif PPh Final 0,5% Akan Berakhir: Saatnya UMKM Beralih ke NPPN di Tahun 2025 Read More »
Pemerintah memutuskan untuk kembali mengenakan bea masuk tindakan pengaman (BMTP) atau safeguard atas produk impor karpet dan tekstil penutup lantai lainnya. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya. Secara tidak langsung, terbitnya peraturan ini juga …
Pemerintah Kenakan Bea Masuk Tindakan Pengaman (BMTP) Terhadap Impor Produk Karpet Read More »
Upaya pemerintah dalam memberikan dampak yang positif bagi perekonomian nasional melalui peningkatan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar global mulai direalisasikan dengan diterbitkannya peraturan baru. Peraturannya berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Peraturan yang mulai berlaku per tanggal 3 …
Indonesia, dengan kekayaan alam yang melimpah, memiliki beragam sumber daya mineral, termasuk mineral bukan logam dan batuan. Untuk memastikan pengelolaan sumber daya ini berjalan secara optimal dan adil, pemerintah telah menetapkan kebijakan pajak khusus yang dikenal sebagai Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Pajak ini dikenakan kepada individu maupun badan hukum yang melakukan pengambilan …
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan: Pengaturan dan Implikasinya di Indonesia Read More »
Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), khususnya Pasal 4 ayat 1, dijelaskan bahwa setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, merupakan objek pajak jika bisa digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Namun, terdapat pengecualian tertentu, termasuk harta warisan. Harta Warisan sebagai …
Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Peraturan yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2022 ini diterbitkan dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan atas transaksi yang terjadi dalam teknologi finansial. Salah satunya adalah …
Pemotongan dan Pelaporan Pajak Bunga Peer to Peer Lending di Indonesia Read More »
