• Let Us Solve
  • Your Tax & Business Rights

Domestic Taxation

Turis Asing Dapat Potongan Pajak Belanja Saat Asian Games 2018

Jakarta – Pengusaha meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan insentif fiskal sepanjang perhelatan Asian Games. Salah satunya berupa pemangkasanPajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk mendongkrak minat masyarakat berbelanja.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama mengatakan, pemberian insentif untuk perhelatan besar seperti Asian Games sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah sejak 2010. Namun demikian, pemberian insentif berupa pemotongan PPN hanya untuk turis.

“Tadi sebenarnya yang disampaikan itu mengenai VAT (Value Added Tax) refund untuk turis. Sebenarnya itu sudah berlaku dari tahun 2010. Sejak 2010 Undang-Undang PPN yang terbaru sudah ada,” ujar Hestu saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (8/6/2018).

Hestu menjelaskan, pengembalian atau refund PPN ini sudah diterapkan di 5 Bandara. “Itu VAT nya berupa PPN boleh di kembalikan. Sudah berjalan yang keberangkatannya itu di 5 bandara, di Bandara Soetta, Ngurah Rai, Juanda, Adi Sucipto dan Kualanamu,” jelasnya.

Hestu melanjutkan, sejak diterbitkan pemberian insentif ini memang belum berhasil menarik minat sejumlah pengusaha. Terbukti sejak baleid ini diterbitkan, masih sekitar 39 toko dengan 196 outlet yang memanfaatkan pemotongan PPN untuk berbagai produk.

“Datanya sampai dengan 2017 kemarin baru 39 pengusaha kena pajak toko ritel dengan sekitar 196outlet. Terutama di 5 kota yang sebut tadi yang sudah berpartisipasi terdaftar sebagai toko retail yang melayani VAT refund untuk turis. Nah kita akan coba tingkatkan kedepannya,” jelasnya.

sumber : liputan6.com

Pemangkasan PPh Final Genjot Daya Saing UMKM Indonesia

Jakarta Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyambut baik kebijakan pemangkasan Pajak Penghasilan (PPh) final bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dari 1 persen menjadi 0,5 persen. Pengurangan pajak ini dinilai akan meringankan beban UMKM serta memberikan dampak yang besar dalam kesempatan berusaha.

Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kemenperin Gati Wibawaningsih mengatakan, kebijakan ini telah dinanti lama oleh para pelaku IKM dalam negeri. Pasalnya, pemotongan setengah dari beban pajak penghasilan itu akan menambah ruang mereka untuk semakin mengembangkan bisnis.

“Sisanya bisa digunakan untuk kebutuhan operasional,” ujar dia di Jakarta, Minggu (24/6/2018).

Pemangkasan PPh bagi UKM ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang menyatakan PPh final sebesar 0,5 persen berlaku bagi usaha dengan omzet maksimal Rp 4,8 miliar dalam setahun. Peraturan ini berlaku mulai 1 Juli 2018 sekaligus menggantikan peraturan sebelumnya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Gati menilai kebijakan pengurangan PPh ini diperlukan di tengah gejolak perekonomian beberapa waktu terakhir. Di sisi lain, saat ini pemerintah tengah gencar meluncurkan beragam kemudahan untuk menggenjot IKM, seperti diperluasnya akses permodalan lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Tahun ini pemerintah juga telah mengubah ketentuan penyaluran suku bunga KUR menjadi 7 persen per tahun dari sebelumnya 9 persen per tahun,” ungkap dia.

Gati berharap, implementasi kebijakan ini dapat berdampak pada peningkatan kontribusi IKM dalam perekonomian nasional yang berperan juga terhadap pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja.

“Selain itu mampu mewujudkan IKM yang berdaya saing dan berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional,” kata dia.

Saat ini, lanjut Gati, Kemenperin tengah mendorong pembuatan material center bagi pelaku IKM agar mudah mendapatkan bahan baku. “Dengan begitu, kami berharap IKM dapat mencapai target pertumbuhan hingga 11 persen pada tahun ini,” lanjut dia.‎

sumber : liputan6.com

 

 

Peringati Hari Pajak, Sri Mulyani Gambarkan Kondisi Perpajakan RI 10 Tahun Silam

Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menggambarkan kondisi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada 10 tahun silam, tepatnya tahun 2008. Masa itu dijabarkan sebagai momen penuh perjuangan. Terutama terkait sektor perpajakan.

Sri Mulyani yang mengaku saat itu juga menjabat sebagai Menkeu, menuturkan 10 tahun lalu jumlah Wajib Pajak (WP) yang melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sangat sedikit. Ini karena kesadaran akan pajak masih minim. Padahal, penduduk Indonesia saat itu sudah mencapai 200 juta jiwa.

Sri Mulyani menceritakan kondisi 10 tahun lalu tersebut, dalam rangka memperingati Hari Pajak yang jatuh pada 14 Juli.

“10 tahun yang lalu kebetulan menteri keuangannya tetap sama, yaitu saya. Dari seluruh wajib pajakyang tadinya harus lapor SPT itu hanya 33 persen yang betul-betul melaksanakan kewajibannya. Pada saat itu, penduduknya di atas 200 juta, wajib pajaknya tidak lebih dari 2 juta,” ujar dia di Kantor DJP Pusat, Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Dia menjelaskan, DJP melakukan reformasi beberapa kali hingga bisa seperti sekarang ini. DJP terus melakukan edukasi dan literasi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan pembayaran pajak serta melaporkannya.

Saat ini, sudah ada 38 juta WP yang telah patuh melaporkan SPTnya. Jumlah tersebut meningkat 73 persen jika dibandingkan 10 tahun silam yang hanya 33 persen.

“Perjuangan untuk naik dari 2 juta, 6 juta, 8 juta, menjadi 12 juta adalah perjuangan yang panjang seiring reformasi pajak kita sendiri. Ditjen Pajak saat ini harus mengurusi 38 juta wajib pajak, 38 juta tentu membutuhkan suatu institusi yang berbeda,” ujar Sri Mulyani.

Selain itu, dia juga menjelaskan bahwa saat ini DJP sudah mengusung konsep transparansi pajak di mana semua informasi bisa diakses masyarakat lewat sosial media. Hal itu untuk menjawab masyarakat yang sekarang ini sudah semakin kritis.

“Makanya kita buka di IG, FB, Twitter tujuannya menjelaskan. Apa gunanya 1 triliun untuk bangsa ini?,” jelas dia.

Ditambah, Kementerian Keuangan telah meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2018 untuk laporan keuangan 2016. “Laporan keuangan pemerintah pusat dan diaudit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) kita telah mendapatkan WTP semenjak tahun lalu untuk keuangan 2016. Dan tahun 2017 masih cukup bagus,” tutur dia.

Kendati demikian, dia meminta agar DJP tidak berpuas diri dengan capaian tersebut sebab masih banyak hal yang perlu ditingkatkan.

“Sekarang kalau kita berbicara wajib pajak yang sudah melaporkan SPT, 10 tahun kemudian sudah mencapai 73 persen. Makin baiknya tata kelola yang kita pertanggungjawabkan.”

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

sumber : merdeka.com

 

Kesulitan Akses Data Penduduk Jadi Kendala DJP Capai Target Pajak

Jakarta Upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk mengejar target penerimaan pajak masih menuai kendala. Salah satunya sulitnya DJP mendapatkan akses Nomor Induk Kependudukan (NIK) demi kepentingan pajak.

“Bayangkan, DJP setengah mati untuk mendapatkan akses informasi E-KTP, dan NIK. Mana supporting system oleh negara. DJP tidak boleh dibiarkan sendirian dalam upaya memungut pajak,” ujar Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, Kamis (12/7/2018)

Padahal, menurut dia, DJP seharusnya menjadi lembaga yang paling kuat dengan memiliki big data. Baik berupa nama, alamat, nomor telepon, KTP, KK, penghasilan dan sebagainya.Namun, kata Misbakhun, hal itu belum sepenuhnya terwujud. “Sekarang DJP menghadapi problem administrasi, siapa yang menyelesaikan?” tanya dia.

Politikus ini menjelaskan, merujuk teori welfare state atau negara kesejahteraan maka saat ini negeri yang paling makmur di dunia bukan Amerika Serikat (AS) tapi Denmark. Hanya saja, negara di kawasan Skandinavia itu memang menerapkan pajak tinggi.

“Anda mau seperti Denmark, punya gaji Rp 100 juta, tapi diserahkan Rp 65 juta kepada negara? Anda pulang hanya bawa gaji Rp 35 juta,” jelas Misbakhun.

Namun ada hal yang bisa dicontoh dari Denmark. Warga Denmark rela menyerahkan 65 pesen dari penghasilan mereka kepada negara dan tak menghadapi problem tentang nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan sebagainya.

Karena itu Misbakhun juga mengajak masyarakat lebih sadar akan pajak. Menurutnya, memperkuat DJP merupakan ikhtiar penting untuk membuat Indonesia makin kuat.

“Kalau Anda mengakui kemerdekaan Indonesia dan sadar bahwa kedaulatan negara ini diraih dengan perjuangan, maka kita juga akan berjuang bagaimana membuat negara ini berdaulat dengan membayar pajak. Negara ini tidak akan terhormat kalau Anda masih berutang. DJP kuat, negara kuat, Indonesia berdaulat,” tukas Misbakhun.

sumber ; liputan6.com

Jadi Titik Lemah, Sri Mulyani Sebut Bendahara di Institusi Negara Sering Lalai Setor Pajak

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut banyak bendaharawan negara yang belum memahami transaksi keuangan khususnya dalam penarikan perpajakan. Meski demikian, dia tidak memungkiri adanya faktor kesengajaan yang membuat mereka tidak menyetorkan pajaknya tersebut.

Padahal menurut Sri Mulyani, peranan bendaharawan sangat penting dalam mengumpulkan pajak baik dari pusat yang ada di Kementerian hingga di daerah. Selain itu, dia mengatakan pajak juga sama pentingnya bagi negara, karena belanja barang dan modal Indonesia belum cukup untuk penerimaan negara.

“Salah satu yang diindikasikan sebagai titik lemah kita untuk mengumpulkan pajak dari kegiatan APBN dan APBD adalah peranan bendaharawan,” ungkapnya di Gedung Dhanapala, Jakarta, Selasa (12/9/2017).

Menurutnya, ketidakpahaman dan ketidakpatuhan bendaharawan ini lah yang perlu diawasi oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Pasalnya, ada bendaharawan yang belum memahami aturan-aturan bahkan, tidak memahami transaksi keuangan.

“Di mana mereka juga memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan pajaknya. Kita juga melihat kalau mereka tahu aturan, juga masalah kepatuhan, ada yang tahu tapi tidak patuh dan kepatuhan atau ketidakpatuhan Ini membutuhkan peranan APIP,” kata dia.

Menurutnya jika kemampuan mengumpulkan pajak meningkat, maka uang yang diterima akan kembali lagi dimanfaatkan dan memberi manfaat kepada masyarakat. Oleh karena itu, dia meminta para bendahara negara bisa membangun sistem ini, sehingga ke depan tidak ada laporan bahwa ada yang tidak jujur dalam bekerja.

“Bagaimana kita bisa mengumpulkan (pajak), kalau aparat pajak lebih sibuk mengawasi dan mengumpulkan pajak dari APBN dan APBD bukannya mencari ekstensifikasi di luar,” tukas dia.

sumber : economy.okezone.com

3 Jurus Ampuh Sri Mulyani Kejar Setoran Pajak Tahun Depan

JAKARTA – Pemerintah menyadari bahwa penerimaan perpajakan masih menjadi komponen kebijakan fiskal yang sangat penting mengingat kontribusinya signifikan dalam APBN dan memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian nasional.

Pada tahun 2017 tercatat bahwa pertumbuhan penerimaan perpajakan mencapai 4,6% atau tumbuh 12,8% jika tanpa memperhitungkan penerimaan tax amnesty tahun 2016. Hingga akhir bulan April 2018, penerimaan perpajakan telah tumbuh lebih dari 14,9% (tanpa tax amnesty).

Guna terus menjaga penerimaan perpajakan tersebut, pemerintah sudah menyiapkan kebijakan di 2019. Arah kebijakan umum penerimaan perpajakan akan dilakukan untuk mencapai penerimaan perpajakan pada tahun 2019.

Pertama, optimalisasi penerimaan perpajakan melalui penguatan kepatuhan, pengawasan dan penggalian potensi perpajakan dengan memanfaatkan data dan informasi melalui sinergi pertukaran informasi dan joint-audit antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai, ekstensifikasi barang kena cukai dan digital goods dan melanjutkan program penertiban impor, ekspor, dan cukai berisiko tinggi.

Kedua, kebijakan perpajakan untuk meningkatkan investasi dan daya saing ekspor antara lain melalui harmonisasi fasilitas pembebasan PPN untuk barang antara.

“Kemudian fasilitasi industri dan perdagangan melalui Pusat Logistik Berikat Industri Kecil Menengah (IKM) dan pengembangan/perluasan fasilitas kawasan industri tujuan ekspor untuk IKM,” tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani di Ruang Sidang Paripurna, DPR, Jakarta, Kamis (31/5/2018).

Dia melanjutkan, ketiga utilisasi data dan informasi untuk kepentingan perpajakan antara lain melalui implementasi Automatic Exchange of Information (AEol), Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). “Selain itu, Multilateral Instrument (MLI), Country by Country Reporting (CBCR), dan Authorized Economics Operator (AEO) untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM),” ujarnya.

sumber : economy.okezone.com

Kekurangan Penerimaan Pajak Tahun Ini Bisa Ditambal dari PNBP

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan tidak lagi mengkhawatirkan angka kekurangan penerimaan atau shortfall di tahun 2018.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan penerimaan pajak sampai akhir tahun bakal tumbuh 17-18% atau masih di bawah target pertumbuhan nominal yang sebesar 23%.

“Di semester II harapan kita growth-nya makin bagus, faktor pengampunan pajak semakin kecil,” kata Robert di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (10/7/2018).

Ditjen Pajak telah mencatat penerimaan sampai semester I-2018 sebesar Rp 581,54 triliun atau 40,84% dari target Rp 1.424 triliun.

Robert mengatakan, insentif fiskal berupa diskon pajak pun tidak memberikan rasa khawatir yang berlebihan bagi otoritas pajak nasional terhadap penerimaan. Begitu pun dengan fasilitas tarif PPh Final UMKM yang menjadi 0,5%.

Pemerintah telah menerbitkan beberapa insentif pajak salah satunya adalah tax holiday atau libur bayar pajak untuk investasi baru di Indonesia.

“Walapun diberikan tax holiday, tapi pemerintah dapat pajak dari karyawan, lalu jika sudah produksi mendapatkan PPN,” ungkap dia.

Sementara itu, Direktur Potensi dan Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal mengatakan angka shortfall di 2018 akan lebih sedikit dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Kita tidak sekhawatir tahun sebelumnya, shorfall sedikit bisa ditambal oleh PNBP yang tinggi,” kata Yon.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi nasional saat ini cukup memberikan angin segar bagi penerimaan pajak. Apalagi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun optimistis bahwa pendapatan negara bisa 100% bahkan lebih Rp 8 triliun dari target yang tercatat di APBN.


Meski demikian, Yon mengaku tidak bisa memastikan angkashortfall di 2018. Yang jelas, Ditjen Pajak tetap akan memenuhi target penerimaan yang sebesar Rp 1.424 triliun sampai akhir tahun ini.

“Kalau 2016 penerimaan DJP ngos-ngosan, bea cukai ngos-ngosan, jadi semuanya butuh kerja keras. Kalau sekarang Ibu (Menteri Keuangan) melihat penerimaan negara oke lah,” papar dia. (ara/ara)

sumber : finance.detik.com

 

Robot Bakal Dipajaki MenKeu

Jakarta – Situasi dunia dan pengaruh perubahan teknologi yang sangat pesat memberikan dampak terhadap tugas pengumpulan penerimaan yang optimal akan menjadi lebih sulit dan menantang untuk dilakukan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan konsep permanent establisment yang selama ini dianut mulai menjadi kurang relevan di tengah pesatnya perkembangan teknologi.

“Sehingga hal tersebut selalu menjadi bahasan di dunia,” kata Sri Mulyani saat upacara Hari Pajak di kantor pajak pusat, Jakarta, Sabtu (14/7/2018).

Dia menceritakan negara-negara maju mengalami kesulitan memaksa entitas teknologi informasi global seperti Google, Facebook untuk membayar pajak.

Selain itu, lanjut Sri Mulyani, dengan makin kompleksnya rekayasa finansial oleh berbagai perusahaan multinasional yang didukung kemajuan teknologi membawa tantangan tersendiri bagi institusi pajak.

“10-20 tahun lalu pernahkah kita terpikir untuk memberlakukan pajak bagi robot sebagai dampak penggunaan robot yang makin meluas dan mengancam lapangan pekerjaan konvensional serta berpotensi memperparah kesenjangan?,” ujar Sri Mulyani.


Selain itu, Sri Mulyani menceritakan pada lingkup yang lebih kecil masih menyaksikan perdebatan bagaimana pemerintah memajaki e-commerce yang sebagian besar adalah pelaku UMKM, atau memformalkan jasa layanan on demand seperti Go-Jek.

Oleh karenanya, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan pentingnya reformasi perpajakan untuk terus dilakukan. Apalagi untuk memastikan penerimaan negara optimal dan layanan kepada masyarakat harus semakin baik.

“Pegawai pajak dituntut agar selalu berinovasi, meningkatkan kemampuan diri, selalu agile, jelas, dan jeli dalam menyikapi perubahan yang serba cepat ini,” ujat dia.

Dapat diketahui, sampai dengan semester I-2018 penerimaan pajak telah mencapai Rp 581,54 triliun atau 40,84% dari target di APBN 2018.

Angka ini menunjukkan peningkatan yang cukup baik karena terdapat pertumbuhan sebesar 13,96% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017.

 

sumber  finance.detik.com

Cerita Sri Mulyani Sulit Pajaki Google dan Facebook

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berbagi cerita bagaimana Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) sulit menarik pajak dari entitas teknologi informasi global seperti Google dan Facebook. Hal itu diungkapkannya pada saat menjadi pembina upacara dalam memperingati Hari Pajak. 
Di depan pegawai pajak, Sri Mulyani bilang kesulitan memajaki perusahaan top dunia itu pun dirasakan oleh semua negara.

“Kita melihat bagaimana konsep permanent establishment yang selama ini dianut mulai menjadi kurang relevan di tengah pesatnya perkembangan teknologi sehingga hal tersebut selalu menjadi bahasan di dunia,” kata Sri Mulyani di kantor pajak pusat, Jakarta, Sabtu (14/7/2018).

“Kita melihat bagaimana bahkan negara-negara maju mengalami kesulitan memaksa entitas teknologi informasi global seperti Google, Facebook untuk membayar pajak,” tambah dia.

Oleh karena itu, Sri Mulyani meminta kepada seluruh pegawai pajak untuk selalu berinovasi, meningkatkan diri, selalu jelas, dan jeli dalam menyikapi perubahan yang serba cepat ini.

Tax evasion dan tax avoidance yang semakin kompleks dan canggih harus dapat diantisipasi,” jelas dia.

Upaya yang terus dilakukan pemerintah adalah dengan reformasi perpajakan yang sampai saat ini berjalan. Bahkan, Ditjen Pajak dengan Ditjen Bea Cukai pun memiliki program sinergi dalam melaksanakan pengumpulan pajak.

Pada 2018, kata Sri Mulyani, program sinergi itu terdiri dari delapan program utama, yakni joint analysis, joint audit, joint collection, joint investigation, joint proses bisnis, single profile, secondment, dan program sinergi lainnya.

“Diharapkan pelaksanaan program sinergi ini dapat mencapai hasil sesuai target sebagaimana hasil yang telah diperoleh pada tahun lalu,” ungkap dia.

sumber : finance.detik.com

DJP Gelar Tax Factor, Staf Ahli Menkeu Titip Pesan Ini | Direktorat Jenderal Pajak

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo menitipkan pesan kepada para peserta dari luar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menjadi finalis Tax Factor 2018 ini.

“Tolong bahasakan sadar pajak ini keluar karena terus terang tak ada yang ikhlas membayar pajak, tetapi ini untuk anak cucu kita,” kata Suryo Utomo saat membuka Babak Final Tax Factor 2018 di Auditorium Cakti Buddhi Bhakti, Gedung Mar’ie Muhammad Kantor Pusat DJP, Jakarta (Kamis, 12/7).

Menurut Suryo, karena DJP sedang menggalakkan inklusi kesadaran pajak supaya dari awal orang mengerti tentang pajak maka penting sekali untuk terus membahasakannya. “Kalau Ibu Sri Mulyani sering mengatakan untuk tidak lelah mencintai Indonesia, maka saya menambahkannya jangan pernah berhenti untuk membahasakan sadar pajak ke sekeliling kita,” pesan Suryo.

Suryo menjelaskan, tanggal 14 Juli dipilih sebagai Hari Pajak karena kata pajak masuk dalam Rancangan Undang-undang Dasar 1945. “Kita ingin menggunakan momentum itu dan membahasakannya bahwa pajak sudah ada sejak dulu,” katanya lagi.

​Terkait acara ini Suryo meminta agar para finalis tidak sekadar pintar menyanyi, melainkan turut mampu menyuarakan pajak ke seluruh negeri. “Mereka yang hadir di sini ikut menjadi relawan pajak, ketika mereka menyanyi di kafe-kafe mereka sebut pajak tiga kali di situ,” selorohnya.

“Ini forum silaturahmi. Acara yang melibatkan pihak eksternal ini tidak juga sekadar membahasakan pajak, namun kita ingin menunjukkan kepada publik bahwa kita ingin transparan dan tidak ada kedustaan,” tutup Suryo.

Dalam rangka memperingati Hari Pajak, DJP menyelenggarakan serangkaian kegiatan mulai 9-14 Juli 2018 dan salah satunya adalah Tax Factor.

Tax Factor merupakan ajang pencarian bakat menyanyi yang diikuti oleh perwakilan unit vertikal DJP dari seluruh Indonesia maupun mahasiswa dari kampus yang memiliki Tax Centre.

Tim Juri di babak awal telah menyeleksi 110 peserta yang mengirimkan video penampilannya dan memutuskan 9 finalis melaju ke babak final Tax Factor. Di babak final para finalis akan tampil di hadapan dan dinilai oleh 3 juri yang terdiri dari Noey Java Jive, Yana Julio, dan Laxmi Nurul Suci.

Selain Tax Factor, DJP mengadakan kegiatan bedah buku, pameran foto dan lukisan, seminar perpajakan, lomba menulis, hingga kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

 

Berikut Daftar Lengkap Finalis Tax Factor 2018:

1. Eka Natalia (Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Bangka Belitung)

2. Clara Riva (Universitas Negeri Jakarta)

3. Brian Immanuel (Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung)

4. David (Universitas Indonesia)

5. Adi (Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP)

6. Carolin (Universitas Gunadarma)

7. Trio Jawa Tengah I (Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I)

8. Vania (Universitas Indonesia)

9. Jenly Hunter (Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, Maluku Utara Suluttenggomalut) (Rz).

sumber :pajak.go.id