Salah satu tujuan direktorat jenderal pajak (DJP) dalam rencana strategis DJP 2020-2024 adalah penerimaan negara yang optimal. Untuk itu dalam mencapai tujuannya strategi DJP dalam penegakan hukum pidana adalah melaksanakan penegakan hukum yang kolaboratif, berintegritas dan adil. Maka dari itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan regulasi dan membentuk satuan tugas (satgas) atau task force untuk melakukan pengawasan terhadap wajib pajak badan dan individu dengan kekayaan tinggi atau high wealth individual (HWI) atau biasa disebut Crazy rich untuk memudahkan pemungutan pajak.
Pembentukan Komite Kepatuhan ini sebagaimana telah diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 05/PJ/2022. yang salah satunya berfokus pada HWI. Tercantum dalam nomor 4 poin (c); penyusunan DPP yang dilakukan oleh komite kepatuhan KPP Wajib Pajak perlu memperhatikan variabel High Wealth Individuals (HWI) dan Wajib Pajak Perusahaan Grup.
“Kami membentuk task force pengawasan wajib pajak grup dan HWI yang biasanya merupakan bagian dari grup dan ini yang coba kami dudukkan dalam konteks program komite kepatuhan yang kami lakukan,” ujar Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dikutip dari Kontan.co.id, Minggu (2/7/2023).
Latar belakang
Dikutip dari situs BPPK Kemenkeu, Ada empat alasan mengapa otoritas perpajakan di beberapa negara memiliki ketertarikan terhadap pengelolaan Wajib Pajak yang memiliki penghasilan tinggi dan kekayaan yang tinggi. Alasan tersebut adalah
- kompleksitas proses bisnis mereka yang meliputi bisnis dari hulu hingga ke hilir dan berbagai jenis investasi
- jumlah penerimaan pajak mereka berpotensi memberikan kontribusi;
- kesempatan mereka untuk melakukan perencanaan pajak yang agresif dengan menggunakan pengaturan keuangan yang canggih dan juga mengeksploitasi celah pajak di tax heavens country dan
- peran penting mereka dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi integritas sistem perpajakan. Harapannya, jika Wajib Pajak Orang Pribadi berpenghasilan tinggi dilakukan pengawasan atas kewajiban perpajakannya dengan benar makan akan memberikan kontribusi lebih terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan.
TBrights merupakan tax consultant in indonesia yang saat ini menjadi integrated business service in Indonesia yang dapat memberikan layanan perpajakan dan bisnis secara komprehensif
Oleh Tommy HO – Managing Partner TBrights
Referensi:
https://bppk.kemenkeu.go.id/pusdiklat-pajak/berita/mengapa-orang-kaya-menarik-bagi-otoritas-pajak-916579
https://money.kompas.com/read/2023/07/02/191117126/djp-bentuk-satuan-tugas-untuk-awasi-kepatuhan-pajak-crazy-rich?page=all
https://www.cnbcindonesia.com/news/20230706152501-4-451958/cihuy-sistem-pajak-canggih-dari-sri-mulyani-meluncur-2024
