• Let Us Solve
  • Your Tax & Business Rights

Domestic Taxation

Pemerintah Diminta Kejar Pengusaha yang Belum Taat Bayar Pajak

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Direktorat Jenderal Pajak untuk fokus melakukan ekstensifikasi terhadap pembayar pajak, khususnya dari kalangan pengusaha.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita mengatakan, saat ini baru sekitar 1 juta pengusaha yang taat membayarkan pajak. Padahal jumlah pengusaha di seluruh Indonesia bisa mencapai puluhan juta.

“Jadi yang benar-benar pengusaha itu baru 1 juta. Ya kita diharapkan bisa 10 juta, jadi lebih banyak. Total pengusaha kan ada beberapa puluh juta. Jadi selama ini baru sebagian kecil,” ujar dia di Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Suryadi menilai, lantaran baru sebagian kecil pengusaha yang taat membayar pajak, maka tarif pajak yang dikenakan pun besar. Hal ini guna mengejar target penerimaan.

Padahal, lanjut dia, jika lebih banyak jumlah pembayaran pajak, maka tarif pajaknya bisa lebih murah. Dengan demikian Indonesia bisa bersaing dengan negara lain yang menerapkan tarif pajak yang rendah.

“Kalau begitu, kita bisa bersaing dengan negara lain. Sekarang kan pembayar pajaknya sedikit, pajaknya jadi tinggi,” tandas dia.

Sumber : liputan6.com

Pajak e-Commerce Efektif Berlaku 1 April 2019

L Pemerintah resmi memungut pajak kepada pelaku usaha e-commerce mulai 1 April 2019. Ketentuan pengenaan pajak ini pun telah terbit, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), Hestu Yoga Saksama memastikan jika aturan perpajakan ini untuk menerapkan perlakuan setara antara pelaku usaha konvensional dan e-commerce. Hal itu diharapkan menciptakan keadilan dalam pengenaan pajak.

“Tidak ada jenis pajak, objek pajak, atau tarif pajak yang baru dalam ketentuan tersebut, melainkan ketentuan yang sudah ada. Sama persis perlakuan perpajakannya dengan pelaku usaha konvensional,” ujar dia saat dihubungi Liputan6.com, seperti dikutip Senin (14/1/2019).

Penerapan pajak bagi pelaku e-commerce, menurut Hestu sesuai ketentuan yang sudah ada. Ia mencontohkan, pelaku e-commerce (pedagang dan penyedia jasa atau pelapak) omzetnya tidak melebihi Rp 4,8 miliar bisa memanfaatkan pajak penghasilan (PPh) final UMKM 0,5 persen dari omzet.

Ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Selain itu, tidak wajib menjadi pengusaha kena pajak (PKP) dan memungut PPN kalau omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam setahun.

Ia menambahkan, ketentuan tersebut juga untuk meningkatkan kepatuhan dan mengajak pelaku e-commerce berkontribusi dalam membangun negara lewat pembayaran pajak. Oleh karena itu, pihaknya belum membuat rincian mengenai target penerimaan pajak usai ketentuan itu berlaku.

“Jadi kami tidak membuat perhitungan atau target secara spesifik terkait penerimaan pajak ini,” ujar dia.

Heru mengatakan, pihaknya juga sudah mendiskusikan ketentuan tersebut kepada pelaku usaha e-commerce.

“Ada beberapa kali pertemuan dengan mereka, jadi mereka sudah memahami hal tersebut. Kami akan terus berkomunikasi dengan platform market place untuk menjelaskan lebih lanjut,” tutur dia.

Bahkan, sebelum ketentuan ini berlaku, DJP akan melaksanakan sosialisasi kepada para pelaku e-commerce, termasuk penyedia platform marketplace dan para pedagang yang menggunakan platform tersebut.

Saat diminta tanggapan mengenai aturan penerapan pajak bagi pelaku e-commerce, Senior Public Relation Tokopedia Antonia Adega menuturkan, pihaknya masih pelajari aturan baru ini. Pihaknya selalu mendukung upaya sosialisasi dan peningkatan pendapatan negara selain dari pertumbuhan bisnis baru.

“Kami telah mendukung berbagai inovasi perpajakan, seperti PBB online hingga Samsat online yang selama ini mendapatkan adopsi dan antusiasme luar biasa. Kami berharap aturan dan kebijakan yang dikeluarkan akan selalu berpihak pada pertumbuhan ekonomi nasional dan memberikan kesempatan bagi para pebisnis baru di Indonesia,” ujar dia.

Sumber : liputan6.com

Dear Pengusaha, Sri Mulyani Mulai Kaji Penurunan Tarif PPh Badan

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah mulai mengkaji penurunan pajak penghasilan (PPh) Badan Usaha. Ini merupakan permintaan para pelaku usaha nasional.

“PPh Badan yang menjadi salah satu masukan, kita sudah mulai mengkaji menurunkan PPh Badan,” kata Sri Mulyani di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Awalnya, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani meminta pemerintah terus melakukan reformasi perpajakan setelah belakangan ini menerbitkan kebijakan insentif pajak yang bisa dinikmati pelaku usaha.

Sri Mulyani mengaku bahwa kajian menurunkan tarif PPh Badan dilakukan dengan perbandingan dari negara-negara tetangga di Asia.

“Melihat negara emerging lainnya, 25% bukan tinggi tapi juga bukan yang rendah,” jelas dia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebutkan bahwa pemerintah pun butuh waktu untuk merealisasikan penurunan tarif PPh. Pasalnya, payung hukum yang diperlukan adalah UU.

“Poinnya adalah kami mendengar dan evaluasi kajian, tapi dibutuhkan UU, atau ada proses politik dan legislatifnya, tidak bisa dengan Inpres dan PMK,” ujar wanita yang akrab disapa Ani.

Sumber : finance.detik.com

Taruh Devisa di Deposito Bisa Dapat Potongan Pajak 10%

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pengusaha bisa mendapatkan potongan pajak deposito jika devisa yang dihasilkan dari kegiatan ekspor diparkir sesuai waktu yang ditentukan.

“Apabila mereka meletakkan dananya di dalam negeri dalam jangka waktu tertentu maka pajaknya terhadap mereka lebih turun untuk deposito, PPh depositonya lebih turun,” kata Sri Mulyani di Komplek Istana, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2019).

Saat ini ada PMK Nomor 10/2016 yang memberikan insentif pajak bagi DHE yang didepositokan di dalam negeri. Jika DHE berbentuk dolar Amerika Serikat (AS), maka pengusaha bisa mendapatkan pengurangan pajak deposito atas dana tersebut. Jika DHE tersimpan dalam deposito satu bulan, pengusaha mendapatkan pengurangan pajak dari 20% menjadi 10%. Untuk deposito DHE tiga bulan, pajaknya hanya 7,5%, dan enam bulan hanya 2,5%

Dalam perkembangannya, saat ini Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) sepakat bekerjasama memantau ketat arus keluar masuknya devisa.

Pemantauan tersebut dilakukan usai adanya kerja sama pemanfaatan dan pemantauan yang terintegrasi atas data dan/atau informasi devisa terkait kegiatan ekspor dan impor. Hal ini diimplementasikan melalui Sistem informasi Monitoring Devisa terlntegrasi Sekelika atau SiMoDIS.

Sri Mulyani mengatakan kerja sama dengan BI ini nantinya akan membuat pemerintah mengetahui status devisa yang berkeliaran dari setiap kegiatan impor dan ekspor.

“MoU BI dengan Kemenkeu ini adalah realisasi dari kerjasama semenjak 2012 yang sudah semakin ditingkatkan dalam bentuk bagaimana data arus barang dengan data dokumen dan data uang bisa terintegrasi,” kata Sri Mulyani.

“Selama ini kita tahu ada arus barang yang kemudian masuk dalam dokumen impor barang PIB yang dikelola bea dan cukai juga dari sisi data perpajakan yang ada di DJP sementara arus uangnya yang tahu adalah rejim bank pengelola devisa,” sambung Sri Mulyani.

Dengan kerja sama antara Kemenkeu dengan BI, akan ada integritas data mengenai devisa dari hasil ekspor. Selanjutnya, pemerintah juga dapat mengetahui devisa hasil ekspor disimpan di bank mana saja. Pasalnya, kerja sama BI dengan Kemenkeu telah diintegrasikan.

“Kalau para eksportir membutuhkan dana itu untuk mengimpor kita juga tahu bahwa itu dana dari ekspor yang dipakai untuk impor. Sehingga ini akan memudahkan kami dan BI bersama dengan OJK, bersama-sama untuk bisa mendukung kegiatan ekspor dan terus memonitor kegiatan impor dan apa-apa policy response yang harus kita perbaiki,” ujar dia.

Sumber : finance.detik.com

Pemerintah Revisi Aturan Kredit Pajak Luar Negeri

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani terbitkan aturan untuk meningkatkan kemudahan dan kepastian terkait kredit pajak luar negeri. Selain itu juga mendorong wajib pajak sehingga klaim manfaat perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B).

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2018 tentang pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri.

Peraturan ini mulai berlaku pada 31 Desember 2018 dan menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002. Demikian mengutip keterangan tertulis Rabu (9/1/2019).

PMK ini memberikan klarifikasi dan petunjuk yang lebih detil mengenai tata cara penghitungan besarnya kredit pajak luar negeri yang dapat diakui dan tata cara pelaporannya.

Secara garis besar, pengaturan yang terdapat dalam PMK-192 antara lain:

1.Pokok pengaturan: Penentuan negara sumber penghasilan luar negeri.

Sebelumnya: Belum diatur secara eksplisit

Menjadi: Diatur, sehingga diharapkan dapat lebih memberikan kepastian hukum mengenai pengadopsian per country limitation (penghitungan besarnya kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan dilakukan per jenis penghasilan dan per negara).

2.Pokok Pengaturan: Penentuan besarnya penghasilan luar negeri

Sebelumnya: Belum diatur secara eksplisit

Menjadi:Penghasilan luar negeri yang dimasukkan dalam penghasilan kena pajak adalah penghasilan neto (Pasal 4)

3. Pokok Pengaturan: Pengaturan mengenai pengkreditan oleh suami-istri yang menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah

Sebelumnya: Tidak diatur

Menjadi: Kredit pajak ditentukan secara terpisah untuk masing-masing suami atau istri (Pasal 6)

4.Pokok Pengaturan: Persyaratan administratif

Sebelumnya: Wajib pajak menyampaikan permohonan bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh dengan melampirkan laporan keuangan, laporan pajak, dan dokumen pembayaran pajak di luar negeri.

Menjadi: Syarat dokumen yang dibutuhkan hanya bukti pembayaran atau bukti pemotongan pajak luar negeri (Pasal 8), dan tidak ada kewajiban untuk melampirkan dokumen tersebut dalam SPT Tahunan PPh

5. Pokok Pengaturan: Pengaturan mengenai kredit pajak luar negeri atas penghasilan dari trust

Sebelumnya: Tidak diatur

Menjadi: Diatur secara spesifik di masing-masing pasal yang relevan

6. Pokok Pengaturan: Kredit pajak atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan

Sebelumnya: Termasuk dalam cakupan KMK 164/2002

Menjadi: Tidak termasuk dalam cakupan PMK ini, tapi mengikuti ketentuan dalam PMK yang mengatur khusus tentang dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan (PMK Nomor 107/PMK.03/2017).

“Sama seperti peraturan yang sebelumnya, kelebihan PPh luar negeri yang tidak dapat dikreditkan tidak diperkenankan untuk diperhitungkan sebagai pengurang pajak terutang, serta tidak boleh dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan, dan tidak dapat dimintakan restitusi,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama.

Sumber : liputan6.com

Rudiantara: Selebgram Harus Kena Pajak

Liputan6.com, Jakarta – Fenomena selebgram atau selebritas instagram saat ini menjadi ladang bisnis yang menjanjikan dengan penghasilan fantastis. Hal ini pun menjadi perbincangan hangat karena belum ada peraturan pemerintah yang menyasar penarikan pajak selebgram.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, seharusnya selebgram juga dikenakan pajak yang sama seperti yang dikenakan kepada selebritas yang mencari penghasilan di dunia nyata. Hal ini untuk menciptakan fairness atau keadilan.

“Sebetulnya kalau misalkan sekarang selebriti dikenakan aturan pajak itu kan di dunia nyata. Kalau perform di TV misalkan kena pajak di dunia maya harus dikenakan dong. Harus fair dong,” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (9/1).

Menteri Rudiantara mengatakan, saat ini belum ada pembahasan mengenai pengenaan pajak terhadap selebgram. Dia menyerahkan sepenuhnya hal tersebut kepada Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pajak.

“Saya misalkan penyanyi. Saya dapat honor saat tampil, kan ada pajaknya. Saat tampil di dunia maya kan dia dapat tuh. Ya submit kepada pajak dong. Bagaimana caranya ya teman-teman pajak lah. (Akan dikaji?) Belum tahu saya,” katanya.

Reporter: Anggun P Situmorang

Sumber: liputan6.com

Sri Mulyani Bersiap Terapkan Perpajakan Digital Tahun Depan

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, telah mengambil banyak keuntungan dalam pertemuan G-20 di Argentina dalam meningkatkan ekonomi Indonesia tahun depan. Salah satunya bakal menerapkan perpajakan digital, seiring perkembangan teknologi yang terus maju sehingga memudahkan penerimaan pajak.

“Kerja sama positif banyak yang kita dapatkan di pertemuan G-20 seperti membahas perpajakan internasional yang berjalan dan ada kesepakatan di 2020. Dimana akan diterapkanya perpajakan digital karena transaksi digital itu modernisitas,” ujar Menkeu Sri Mulyani di Jakarta, Senin (3/12/2018).

Meski begitu, mantan Direktur Bank Dunia ini mengakui masih banyak tantangan yang harus dihadapi dimana salah satunya yakni kesenjangan informasi dan infrastruktur teknologi khususnya di daerah 3T (Tertinggal, Terluar, Terdalam) serta kurangnya akses finansial formal. “Pemerintah membangun konektivitas melalui infrastruktur, listrik dan menambah satelit untuk akses internet sebagai prasyarat inklusi digital,” paparnya.

Menanggapi tantangan akses perempuan terhadap sektor finansial formal, Menkeu mengatakan bahwa Pemerintah juga mendorong lembaga keuangan yang dapat mengakomodir kaum perempuan terhadap akses keuangan formal. Sementara itu perkembangan digital telah membuka kesempatan luas bagi perempuan.

“Selain itu, pemerintah membuat kebijakan fiskal dengan menganggarkan program yang impactnya juga menguntungkan gender wanita dan berbasis data. Kemudian di Kementerian Keuangan, kami mendorong paternity leave dan menambah child care,” pungkasnya.

sumber : sindonews.com

RI Kantongi Penerimaan Perpajakan Rp 1.301 T Sampai November

Liputan6.com, Nusa Dua – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, hingga 30 November 2018 penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.301,4 triliun. Angka ini tumbuh 15,3 persen dibandingkan periode yang sama di 2017 yang hanya sebesar 3,2 persen.

“Secara total penerimaan (pajak) kita tumbuhnya 15,3 persen untuk perpajakan. Atau kita sudah mengumpulkan Rp 1.301 triliun atau 80 persen dari total penerimaan yang dianggarkan (asumsi di APBN),” ujar dia di Nusa Dua, Bali, Kamis (6/12/2018).

Dia menjelaskan, untuk PPh migas, realisasi hingga 30 November 2018 sebesar Rp 59,8 triliun atau tumbuh 26,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini didorong oleh kenaikan harga minyak dunia.

“Penerimaan perpajakan kita penerimaannya cukup menggembirakan. Dengan harga minyak yang bagus dan dengan kurs tentunya, penerimaan untuk pph migas bahkan pertumbuhannya mencapai 26,7 persen atau kita telah menerima 156 persen dari yang dianggarkan. Dari Rp 38 triliun (di target di APBN), kita sudah mengumpulkan hampir Rp 60 triliun sekarang,” jelas dia.

Untuk kategori pajak nonmigas, lanjut dia, hingga 30 November 2018 telah mencapai Rp 1.076,8 triliun atau tumbuh 14,8 persen. Angka ini sebesar 77,7 persen dari target dalam APBN yang sebesar Rp 1.385,9 triliun.

‎”Untuk pajak nonmigas, ini menggambarkan denyut ekonomi kita yang tidak terpengaruh dari migas, itu pun pertumbuhannya tinggi, 14,8 persen, jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5,1 persen. Kalaupun ditambah inflasi, dia juga lebih tinggi. Ini menggambarkan bahwa kita tax rasio kita menjadi lebih tinggi, karena size GDP naik hanya 8 persen, tapi pajak naik mendekati 15 persen. Maka tax rasio kita akan lebih baik,” ungkap dia.

Dari pajak nonmigas ini, penerimaan PPh nonmigas mencapai sebesar Rp 591,6 triliun atau naik 15 persen, pajak pertambahan nilai (PPN) Rp 459,9 triliun atau naik 14,1 persen, pajak bumi dan bangunan (PBB) Rp 18,7 triliun atau naik 28 persen dan pajak lainnya sebesar Rp 6,6 triliun atau naik 7,9 persen.

“PPh nonmigas tumbuhnya 15 persen dan PPN masih tumbuh di 14,1 persen. Mungkin kalau PBB tidak terlalu karena volatile pertumbuhannya. Yang paling penting PPh nonmigas dan PPN yang menggambarkan kegiatan ekonomi nasional kita,” kata dia.

Sedangkan dari sisi Bea dan Cukai, lanjut Sri Mulyani, juga menunjukkan pertumbuhan yang positif. Secara total, penerimaan dari kepabeanan dan cukai hingga 30 November 2018 sebesar Rp 164,8 triliun atau naik 14,7 persen.

Secara rincin, untuk cukai sebesar Rp 123,3 triliun atau tumbuh 13,2 persen, bea masuk sebesar Rp 35,4 triliun atau tumbuh 13,1 persen dan bea keluar Rp 6,2 triliun atau tumbuh 76,2 persen.

“Kepabeanan dan cukai juga sangat positif. Keseluruhan penerimaan 14,7 persen pertumbuhannya. Cukai tumbuh 13,2 persen, bea masuk 13,1 persen, bea keluar ini karena harga komoditas meningkat menyebabkan bea keluar meloncat ke 76 persen, dan kita sudah mengumpulkan dua kali lipat lebih dari yang dianggarkan. Tapi karena basisnya kecil sehingga tidak terlalu mempengaruhi. Tetapi bagi kinerja bea cukai ini sangat cukup positif,” tandas dia.

sumber : liputan6.com

Data Rekening WNI di Luar Negeri Segera Bisa Diintip Petugas Pajak

JAKARTA, KOMPAS.com – Mulai akhir September ini, saldo rekening bank WNI di bank luar negeri bakal bisa diintip oleh aparat pajak. Selain identitas pemilik rekening, nomor rekening, identitas lembaga keuangan, saldo rekening, penghasilan bunga yang diperoleh dari rekening juga bakal bisa dilihat petugas Ditjen Pajak. Data tersebut bakal terbuka bagi pajak seiring dimulainya pertukaran data pajak otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI) oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melalui Common Transmission System (CTS). Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) DJP Kemenkeu Hestu Yoga Saksama, pertukaran data ini diatur dalam Undang-Undang No. 9 tahun 2017 tentang pertukaran data nasabah.

Di mata otoritas pajak, program ini berpotensi meningkatkan penerimaan negara dari pajak penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 orang pribadi. Selain itu, program AEoI ini juga diharapkan mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya. “Ini sebagai instrumen yang sangat penting untuk mendorong kepatuhan wajib pajak kita. Jadi nanti kita dapat data harta wajib pajak WNI kita di luar negeri,” kata Yoga. Kata Yoga, kepatuhan para wajib pajak itu nantinya akan diperiksa lagi setelah data-data yang diperoleh dari sistem AEoI ini diperoleh DJP.

Selanjutnya berdasarkan data yang diperoleh, DJP berwenang memeriksa perihal SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) apakah sudah dilaporkan atau belum oleh wajib pajak. Jika belum, maka akan dilakukan tindak lanjut agar wajib pajak segera melaporkan ke DJP. “Kalau sudah lapor data tersbut ok. Kalau penghasilannya sudah dibayarkan pajaknya ya sudah. Tapi kalau yang belum, ya nanti kami infokan dan tindak lanjuti, supaya ia (wajib pajak) melaporkan,” imbuhnya.

Menurut penelusuran Kontan.co.id, sampai Juni 2018 lalu, setidaknya 102 negara sudah berkomitmen pada pertukaran data hingga 2018 ini. Berikut datanya menurut Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Negara-negara yang melakukan pertukaran pertama pada 2017 (49) Anguilla, Argentina, Belgia, Bermuda, British Virgin Islands, Bulgaria, Cayman Islands, Kolumbia, Kroasia, Siprus, Republik Czech , Denmark, Estonia, Faroe Islands, Finlandia, Prancis, Jerman, Gibraltar, Yunani, Guernsey, Hungaria, Eslandia, India, Irlandia. Kemudian Isle of Man, Italia, Jersey, Korea, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Meksiko, Montserrat, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Romania, San Marino, Seychelles, Republic Slovak, Slovenia, Afrika Selatan, Spanyol, Swedia, Turks dan Caicos Islands, Inggris. Negara-negara yang melakukan pertukaran pertama pada 2018 (53) Andorra, Antigua dan Barbuda, Aruba, Australia, Austria, Azerbaijan, The Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Brazilia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, China, Cook Islands, Costa Rica, Curacao, Dominika, Ghana, Greenland, Grenada, Hong Kong (China), Indonesia, Israel, Jepang, Kuwait, Lebanon, Macau (China), Malaysia. Selanjutnya Marshall Islands, Mauritius, Monako, Nauru, New Zealand, Niue, Pakistan, Panama, Qatar, Russia, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Saudi Arabia, Singapura, Sint Maarten, Swiss, Trinidad dan Tobago, Turki, Uni Emirat Arab, Uruguai, Vanuatu Negara-negara yang melakukan pertukaran pertama pada 2019/2020 (4) Albania (2020), Maldives (2020), Nigeria (2019), Peru (2020) Negara berkembang yang belum menetapkan waktu pertukaran data (43) Armenia, Benin, Botswana, Burkina Faso, Kamboja, Kamerun, Chad, Côte d’Ivoire, Djibouti, Republik Dominika, Ekuador, Mesir, El Salvador, bekas Yugoslav Republic of Macedonia, Gabon, Georgia, Guatemala, Guyana, Haiti, Jamaika, Kazakhstan, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Mauritania, Moldova, Mongolia, Montenegro, Morocco, Niger, Papua New Guinea, Paraguay, Philippines, Rwanda, Senegal, Serbia, Tanzania, Thailand, Togo, Tunisia, Uganda, Ukraina.

sumber : kompas.com

Ini Tujuan Ditjen Pajak Bikin Daftar Prioritas Pemeriksaan

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan telah menerbitkan surat edaran nomor SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan. Itu tandanya, akan ada pemeriksaan kepada wajib pajak (WP) dalam rangka penggalian potensi.

 

Direktur Penyuluhan dan Pelayanan Humas Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengatakan tujuan dari surat edaran tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas pemeriksaan.

 

“Tujuan dari SE 15/2018 itu sendiri, sebagai bagian dari revitalisasi pemeriksaan, adalah untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan melalui pemilihan WP yang akan diperiksa secara tepat,” kata Hestu saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Selasa (11/9/2018).

 

Berdasarkan surat edaran tersebut, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan akan membuat daftar sasaran prioritas panggilan potensi (DSP3) bagi wajib pajak (WP), baik orang pribadi (OP) maupun badan usaha berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan.

 

“Sehingga dapat memberikan hasil pemeriksaan pajak yang dapat mendukung penerimaan pajak, mengurangi sengketa dengan WP, dan meminimalisasi tunggakan pajak,” jelas dia.

Penerbitan surat edaran ini, kata Hestu, juga sejalan dengan komitmen otoritas pajak nasional dalam reformasi perpajakan.

“Pemeriksaan dilakukan hanya kepada para WP yang terdapat data akurat dan terindikasi kuat belum patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya,” ungkap dia..

 

Sumber : finance.detik.com