• Let Us Solve
  • Your Tax & Business Rights

Domestic Taxation

BI Belum Izinkan Kartin1…..Dirjen Pajak: Tenang Saja

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati telah meluncurkan platform atau aplikasi Kartu Indonesia 1 atau disingkat Kartin1. Kartu sakti ini dapat mengintegrasikan identitas dari mulai e-KTP, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), e-Toll, ATM, kartu kredit sampai paspor. Sayangnya platform ini baru pihak BPJS Ketenagakerjaan dan Ditjen Bea Cukai yang terlibat menggunakan platform Kartin1. Sementara perbankan harus bersabar menunggu izin dari Bank Indonesia (BI) supaya bisa ikut mengintegrasikan data maupun menjadikan Kartin1 sebagai alat pembayaran, seperti debet, kartu kredit, e-Tol, e-Money, dan lainnya. Sri Mulyani mengatakan, Ditjen Pajak hanya menyediakan platform Kartin1 yang terbuka menampung data atau identitas dari kartu-kartu yang ada selama ini. Sementara pengadaan kartu dilakukan oleh instansi yang bergabung sehingga Ditjen Pajak tidak menguras dana untuk pembuatan kartu. “Jadi jangan diasumskan butuh Rp 5 triliun lagi seperti e-KTP,” kata Sri Mulyani di Jakarta. Sementara itu, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengungkapkan, banyak perbankan tertarik menanamkan platform Kartin1 sebagai alat pembayaran. Jadi Kartin1 dapat dipakai untuk membayar tol, berbelanja secara elektronik. “Semua bank sudah mau kok gabung dengan Kartin1, karena bisa nyambung untuk pembayaran kalau diizinkan BI. Selama tidak punya izin, ya tidak bisa. Tapi kan dengan era AEoI semua UU Perbankan terbuka, jadi tinggal tunggu waktu saja, makanya kita tenang-tenang saja sih kan 2018,” jelasnya. Instansi yang telah bekerja sama dengan platform Kartin1, dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan pemerintahan maupun non pemerintahan. Dengan begitu, pelayanan publik baru akan diberikan apabila memiliki NPWP dan patuh membayar pajak. Saat ini, Ken bilang, selain BPJS, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berminat menggunakan Kartin1 untuk seluruh pelayanan publik di wilayah tersebut. Kemudian menyusul Banten, DKI Jakarta, dan targetnya menjangkau wilayah Jawa. “Pemprov Jawa Barat mau semua pelayanan di wilayahnya pakai Kartin1. Jadi izin apa-apa, kalau tidak punya NPWP tidak dilayani. Kalau menunjukkan hijau di Kartin1, maka urusan pajak beres, pelayanan jalan terus,” dia menerangkan. Menurut Ken, otoritas pajak menggandeng Kementerian Kesehatan Malaysia telah mengadopsi kartu multifungsi serupa di Negeri Jiran, bernama My Card. Kartu tersebut berfungsi sebagai tax clearence, di mana pelayanan publik dikaitkan dengan kepatuhan perpajakannya. “Kartin1 ada potensi ekstensifikasi (pajak). Misalnya untuk NIK ekspor impor dengan Bea Cukai sudah nyambung. Kalau ada pengusaha impor daging, kita cek clue elektroniknya, bayar pajaknya sudah benar belum,” tuturnya.    sumber:liputan6.com

Perusahaan MLM Di Desak Pemerintah untuk Patuh Bayar Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengajak ratusan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan langsung atau multi level marketing (MLM) untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan operasi bisnis yang saat ini sedang dijalankan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Hestu Yoga Saksama, mengungkapkan perkembangan perusahaan-perusahaan seperti ini memang sudah berkembang cukup pesat, baik itu dilihat dari sisi omzet perusahaan yang terus melonjak, sampai dengan pertumbuhan industrinya.

Namun, bisnis MLM yang semakin berkembang justru tidak diiringi oleh optimalisasi dari kewajiban perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya kepada negara. Artinya, dibutuhkan adanya kesadaran dari seluruh perusahaan MLM yang beroperasi di Indonesia.

“Dari pengamatan yang kami lakukan, belum optimal pelaksanaan kewajiban pajak dari MLM secara umum,” kata Hestu di kantor DJP Kemenkeu Jakarta, Jum’at 3 Juni 2016.

Hestu menjelaskan, pajak merupakan instrumen penting dalam menggenjot penerimaan negara secara keseluruhan. Hampir 75 persen seluruh pendapatan negara, berasal dari sektor pajak. Setoran pajak nantinya pun akan disalurkan kepada sektor produktif yang implikasinya akan dirasakan secara menyeluruh.

“Pajak ini sangat dominan dan signifikan dalam mendukung berjalannya pembangunan. Dengan membayar pajak, nantinya kita juga yang akan menikmati,” ujar Hestu.

Pemerintah, lanjut Hestu, berharap rangkaian sosialisasi ini mampu memberikan kesadaran bagi para ratusan perusahaan MLM untuk bisa melaksanakan kewajiban perpajakan kepada negara, sehingga mampu berpartisipasi dalam membangun bangsa dan negara.

“Kami harap ada komitmen bapak atau ibu sekalian para pelaku MLM ke depan, bisa melaksanakan (kewajiban perpajakan) dengan benar,” kata Hestu kepada para pelaku bisnis MLM.

 

dikutip dari :viva.co.id

Reformasi Perpajakan Sedang Berjalan Menurut Hestu Yoga Saksama

Reformasi Perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak sedang berjalan sejak dibentuknya Tim Reformasi Perpajakan pada akhir tahun 2016. Hal ini disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Hestu Yoga Saksama saat membuka Forum KP2KP (Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi) di Hotel Eastparc, Yogyakarta (Selasa, 2/5).

Reformasi tersebut sedang melakukan perbaikan-perbaikan di bidang sumber daya manusia (SDM), organisasi, proses bisnis, teknologi informasi, dan peraturan. “Mengapa reformasi perpajakan ini perlu dilakukan? Hal ini dikarenakan rasio pajak kita yang masih rendah, basis perpajakan masih terbatas, dan dalam rangka mempermudah layanan perpajakan kepada wajib pajak,” jelas Yoga di hadapan ratusan Kepala KP2KP.

Tim Reformasi Perpajakan ini, menurut Yoga, mempunyai anggota yang terbagi ke dalam tiga kelompok kerja (pokja). Pokja 1 adalah  pokja yang mengurusi SDM dan organisasi, Pokja 2 menangani proses bisnis, teknologi informasi, dan basis data, sedangkan Pokja 3 menangani peraturan perpajakan.

“Selain itu kita juga sudah membentuk Tim Komunikasi dan Change Management yang akan memberikan informasi lebih jelas lagi kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak,” imbuh Yoga.

Terkait kinerja KP2KP, menurut Yoga, kontribusi Kepala KP2KP di seluruh Indonesia dalam menyukseskan amnesti pajak sangat besar sekali. Hal ini terbukti dengan adanya layanan amnesti pajak yang diberikan dengan semangat oleh KP2KP walaupun dengan kondisi sarana dan prasarana yang terbatas.

“Tingkatkan terus motivasi, kreativitas, dan inovasinya,” pesan Yoga kepada seluruh peserta acara sesaat sebelum melakukan pemukulan gong sebagai tanda dibukanya Forum KP2KP.

Forum KP2KP rencananya akan berlangsung hingga Kamis, 4 Mei 2017 dengan menghadirkan narasumber internal dan eksternal Direktorat Jenderal Pajak.

 

sumber : pajak.go.id

DJP Ingin Intip Data Keuangan Masyarakat,Alasannya?

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengupayakan adanya keterbukaan data keuangan untuk keperluan pajak. Bukan tanpa alasan, DJP menilai selama ini banyak harta masyarakat disimpan dalam bentuk instrumen keuangan.

Berdasarkan realisasi Program Pengampunan Pajak atau tax amnesty, total deklarasi harta mencapai Rp 4.881 triliun. Jumlah ini terdiri dari repatriasi Rp 147 triliun, deklarasi luar negeri Rp 1.036 triliun, dan deklarasi dalam negeri Rp 3.698 triliun.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan, dari realisasi tersebut mayoritas terdiri dari kelompok harta kas dan setara kas serta investasi dan surat berharga.

Untuk deklarasi dalam negeri kelompok harta kas dan dan setara kas mencapai Rp 1.330,02 triliun. Kemudian, investasi dan surat berharga mencapai Rp 755,28 triliun.

“Inilah yang membuat kita berpikir memang penting sekali keterbukaan akses perpajakan terhadap data keuangan dan perbankan. Ini menunjukan selama ini kas dan setara kas, kebanyakan kas yang selama ini di bank, industri keuangan, menunjukan perlu keterbukaan perpajakan terhadap data keuangan,” kata dia dalam Media Gathering di Belitung, Senin (17/4/2017).

Kelompok harta ini juga mendominasi deklarasi harta luar negeri. Kas dan setara kas mencapai Rp 314,45 triliun. Lalu investasi dan surat berharga mencapai Rp 490,16 triliun. “Ini lebih Rp 800 triliun, 80 persen (deklarasi luar negeri) ada di situ,” kata dia.

Hal ini juga terjadi pada deklarasi dan repatriasi. Tercatat, kas dan setara kas Rp 87,90 triliun dan investasi dan surat berharga Rp 21,32 triliun.

Hestu menuturkan, keterbukaan data keuangan memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak.
“Kembali lagi kebutuhan untuk informasi keuangan makanya AEoI sangat berperan dalam meningkatkan kepatuhan mencegah penghindaran pajak melalui instrumen di dalam dan luar negeri,” tukas dia.

 

 

sumber :liputan6.com

Ada Wajib Pajak Bayar Tebusan Tax Amnesty Cuma Rp 10

Program Pengampunan Pajak atau tax amnesty telah berakhir pada 31 Maret lalu. Penerimaan negara dari program tax amnesty mencapai Rp 135 triliun. Ini terdiri dari uang tebusan Rp 114 triliun, pembayaran bukti permulaan Rp 1,75 triliun, dan pembayaran tunggakan Rp 18,6 triliun.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengatakan, pada program ini terdapat Wajib Pajak (WP) yang melaporkan hartanya (deklarasi) hingga Rp 125,65 triliun. Dengan deklarasi senilai ratusan triliun tersebut, uang tebusan yang diterima oleh Ditjen Pajak mencapai Rp 2,69 triliun. Nilai tersebut merupakan jumlah tebusan tertinggi.

“Tebusan itu masuk pada periode pertama atau pada periode Juli sampai September 2016. Ada orang punya duit Rp 125 triliun,” kata dia dalam Media Gathering di Belitung, Senin

Sementara deklarasi terendah hanya Rp 2.000. Nilai tebusannya hanya Rp 10. “Tebusan terendah cuma Rp 10. Saya pikir Rp 10 juta ternyata cuma Rp 10. Itu dari deklarasi harta Rp 2.000,” tambah dia.

Meski begitu, Hestu mengapresiasi WP tersebut. Pasalnya itu menunjukan kepatuhan pada WP. “Terjadinya di periode ketiga, banyak kecil-kecil, tapi kita apresiasi punya niat karena ikut amnesty dan setelah ikut tax amnesty menjadi WP yang komitmen,” tandas dia.

Untuk diketahui, Program pengampunan pajak yang digulirkan pemerintah sejak Juli 2016, berakhir pada Jumat 31 Maret 2017 tepat pukul 24.00. Hasilnya, berdasarkan Surat Pernyataan Harta SPH total harta yang dilaporkan para wajib pajak mencapai Rp 4.855 triliun.

Berdasarkan data dashboard tax amnesty, total harta yang dilaporkan tersebut terdiri dari deklarasi harta dalam negeri Rp 3.676 triliun dan deklarasi harta luar negeri mencapai Rp 1.031 triliun. Sementara penarikan dana dari luar negeri (reptriasi) mencapai Rp 147 triliun.

“Untuk deklarasi hingga 24.00 WIB ada Rp 4.855 triliun, tebusan Rp 114 triliun, ditambah dengan tunggakan dan bukper jadinya Rp 135 triliun,” ujar Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwi Djugiasteadi dalam keterangan persnya, Sabtu (1/4/2017) dini hari.

Ken menyebutkan, penerimaan negara dari program tax amnesty mencapai Rp 135 triliun. Ini terdiri dari uang tebusan Rp 114 triliun, pembayaran bukti permulaan Rp 1,75 triliun, dan pembayaran tunggakan Rp 18,6 triliun.

Adapun total tebusan tersebut terdiri dari orang pribadi non-UMKM sebesar Rp 91,1 triliun, dan orang pribadi UMKM sebesar Rp 7,73 triliun. Kemudian, uang tebusan dari badan non-UMKM Rp 14,6 triliun, dan badan non-UMKM Rp 656 miliar.

 

 

sumber  liputan6.com

Sri Mulyani Batalkan Aturan Intip Data Kartu Kredit..apa betul?

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan terhitung sudah dua kali menunda aturan kewajiban perbankan melaporkan data atau informasi kartu kredit nasabah. Kebijakan tersebut terbukti memicu kegaduhan, bahkan sampai penurunan transaksi kartu kredit karena takut diintip Ditjen Pajak.

Apakah Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati akan membatalkan kebijakan tersebut yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 39/PMK.03/2016 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 Tentang Rincian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan?

Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah selalu mengelola perekonomian nasional dengan prinsip kehati-hatian. Ditjen Pajak dalam setiap pengumpulan informasi perpajakan diminta hati-hati tanpa membuat kepanikan di masyarakat.

“Kalau PMK ini berdasarkan feedback lebih banyak menimbulkan reaksi negatif, yang mungkin informasi tidak didapat, lalu orang tidak melakukan kegiatan (transaksi belanja) dan malah khawatir, kita akan lakukan evaluasi serius,” tegasnya di Jakarta, seperti ditulis Minggu (2/4/2017).

Ditjen Pajak dalam mengumpulkan informasi maupun menarik penerimaan pajak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. “Jadi sebetulnya tidak perlu mengemis juga untuk mencari informasi,” ujar Sri Mulyani.

Lebih jauh katanya, Ditjen Pajak akan melakukan penegakkan hukum kepada Wajib Pajak yang tidak patuh membayar pajak sesuai Undang-undang (UU) yang berlaku. Akan tetapi, pihaknya akan menggunakan cara-cara yang baik dan beretika.

“Tidak perlu khawatir berlebihan. Kalau ada fiskus mengintimidasi, mengancam, memeras, sampaikan ke kita. Ini adalah bagian dari janji kita menciptakan reformasi, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, membuat masyarakat tenang, dan tetap melakukan kegiatan. Tidak mendapatkan informasi jangan menjadi alasan, kita tidak bekerja,” tegas Sri Mulyani.

Untuk diketahui, Ditjen Pajak pertama kali menunda intip data kartu kredit nasabah perbankan pada Juli 2016. Saat itu ditunda pelaksanaannya sampai dengan berakhirnya periode pengampunan pajak. Kemudian penundaaan kedua di Maret ini, ketika detik-detik tax amnesty berakhir.

Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi pernah mengungkapkan, Ditjen Pajak belum akan meminta data transaksi kartu kredit ke bank. Akan tetapi akan fokus pada pengumpulan data harta dalam rangka implementasi Pasal 18 Undang-undang (UU) Pengampunan Pajak.

“Surat mengenai kartu kredit sudah ditunda dan tidak akan kami mintakan lagi kepada para bank. Surat saya sudah keluarkan ke bank soal penundaan ini S106 tertanggal 31 Maret 2017 mengenai kartu kredit,” kata Ken.

Pengguna kartu kredit dikategorikan nasabah peminjam atau berutang. Sementara utang, katanya, bukan penghasilan sehingga Ditjen Pajak tidak akan melakukan penggunaan data itu untuk intensifikasi pajak.

Sebagai contoh, Ken mengatakan, nasabah bank yang belanja menggunakan kartu kredit sebesar Rp 1 juta di hari ini, belum tentu penghasilannya Rp 1 juta. Mungkin saja pendapatan nasabah tersebut Rp 500 ribu, sehingga Rp 500 ribu sisanya merupakan cicilan kartu kredit.

“Orang yang belanja pakai kartu kredit sudah kena PPN. Mereka prinsipnya utang, dan utang bukan penghasilan. Jadi saya minta masyarakat belanja pakai kartu kredit tanpa takut atau resah, karena tidak akan minta data kartu kredit karena bukan mencerminkan potensi sebenarnya terhadap penghasilan,” jelas Ken.

 

 

 

sumber :liputan6.com

Baru separuh Wajib Pajak yang Lapor SPT menurut Ditjen Pajak

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, jumlah Wajib Pajak terdaftar saat ini adalah 36.031.972 dengan 16.599.632 di antaranya wajib menyampaikan SPT.

“Dari jumlah tersebut, yang telah menyampaikan SPT tahun pajak 2016 hingga 14 April 2017 adalah 9.789.398 atau 58,97 persen,” jelas dia seperti dikutip dari keterangan tertulis.

 

 

sumber: liputan6.com

Isu Validasi Harta Terkait Jual Beli Properti,Ini Klarifikasi DJP

TELITI  SEBELUM  MEMBELI

Teman-teman, sekarang sudah berlaku peraturan baru.
Kalau mau jual rumah, tanah, Ruko dsb haruslah asset tersebut tercatat dalam SPT Pemilik atau telah dilaporkan dalam Tax Amnesty.
Kalau harta tsb tidak tercantum dalam SPT or Tax Amnesty maka Pajak PPh & BPHTB tidak bisa di Validasi, berarti Transaksi jual-beli tidak bisa dilakukan alias Batal.

Harap hati2 kalau akan bayar Down Payment, pastikan bahwa asset tsb tercantum dlm SPT or Tax Amnesty.
Harus secara tegas tanyakan dahulu pada Pemiliknya agar tidak terjadi kisruh dikemudian hari.

Semoga berguna bagi anda.

 

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah isi pesan berantai yang beredar di masyarakat terkait peraturan pajak baru dalam proses jual beli properti.

Dalam pesan berantai yang beredar menyebutkan, jika pemerintah telah mengeluarkan peraturan baru. Isinya jika kepemilikan rumah, tanah, ruko  harus tercatat dalam surat pajak tahunan (SPT) pajak dan telah dilaporkan dalam program pengampunan pajak (tax amnesty).

Selanjutnya bila harta tersebut tak tercantum maka tak akan bisa divalidasi terkait Pajak PPh & BPHTB saat transaksi jual beli properti. Sehingga berdampak ke pembatalan transaksi jual beli.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (Humas) Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama menegaskan jika isi  pesan berantai tersebut tidak benar.

“Sehubungan dengan beredarnya informasi melalui layanan pesan instan (instant messenger) yang menyatakan bahwa jual beli properti seperti rumah, toko, atau tanah harus melalui validasi pajak apakah aset tersebut tercantum pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan atau pada Surat Pernyataan Harta dalam program Amnesti Pajak, maka bersama ini Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan klarifikasi,” jelas dia dalam keterangannya, Jumat (7/4/2017).

Klarifikasi pertama, dia menyatakan jika orang pribadi atau badan yang mendapatkan penghasilan dari penjualan properti memiliki kewajiban untuk menyetorkan Pajak Penghasilan terutang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016.

Kedua, pejabat yang berwenang, seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau pejabat lelang, hanya dapat menandatangani akta, keputusan, kesepakatan, atau risalah lelang atas pengalihan hak apabila kewajiban pembayaran pajak penghasilan sehubungan dengan pengalihan harta tersebut telah dilunasi dan divalidasi oleh Kantor Pelayanan Pajak. 

Ketiga, Hestu Yoga memastikan, hingga saat ini tidak terdapat persyaratan atau ketentuan bahwa tanah dan atau bangunan tersebut harus sudah dilaporkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan atau telah diungkapkan dalam program Amnesti Pajak.

“Informasi yang beredar melalui instant messenger dimaksud di atas adalah tidak benar,” jelas dia.

 

 

 

dikutip dari :liputan6.com

Usulan Pajak Apartemen Tak Berpenghuni masih dikaji menteri ATR

 Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mengusulkan penerapan pajak progresif atau pajak tinggi bagi apartemen tak berpenghuni. Usulan ini demi kebijakan pemerataan ekonomi yang berkeadilan.

Menteri ATR Sofyan Djalil mengaku masih mempertimbangkan usulan pajak progresif untuk apartemen tersebut. Ini  mengingat kondisi bisnis properti yang sedang surut.

“Belum (pajak progresif). Kita pikirkan kembali soalnya kondisi properti lagi sulit, jadi cool down dulu karena ide ini kan perlu dibahas lebih lanjut sehingga belum bisa diputuskan,” kata dia usai Rakor SNKI di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat

Menurutnya, ide pungutan pajak progresif sangat bagus diterapkan. Namun waktunya dinilai kurang tepat bila berlaku pada saat ini.

Pembahasan pun terlebih dulu harus dituntaskan di internal kementerian ATR yang selanjutnya ke Direktorat Jenderal Pajak.   

“Ini inisiatif kebijakan, ATR kan punya ide. Kebijakannya bagus, tapi timing-nya kurang tepat. Keputusan ini juga harus di tingkat yang lebih tinggi,” papar Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo menuturkan, pemerintah berkeinginan memungut pajak tinggi kepada Wajib Pajak (WP) yang memiliki penghasilan besar.

“Mereka yang punya tanah dan mobil banyak, diberikan pajak yang lebih progresif kepada tanah dan mobilnya yang kedua, ketiga. Penerapannya seperti itu,” dia menerangkan.

Rencana awal, katanya, pemerintah akan mengenakan pajak progresif atas kepemilikan tanah menganggur. “Yang punya tanah banyak, apalagi tidak produktif, dikenakan pajak lebih besar. Pajak akan dikumpulkan dari orang-orang kaya, lalu diberikan kepada yang miskin. Filosofinya begitu,” jelas Mardiasmo.

Menurutnya, pajak progresif sudah dipungut beberapa pemerintah daerah. Bukan hanya di Provinsi DKI Jakarta, di mana WP kaya yang memiliki banyak mobil dikenakan pajak tinggi. Jenisnya semakin mewah, pajak yang dipungut pun sifatnya progresif.

“Pajak progresif untuk tanah menganggur kan kita petakan dulu, seperti apa. Apakah membeli untuk dijual lagi, atau yang lain. Targetnya kita lihat dulu, supaya tidak disalahkan,” papar dia.

Kemudian akan ada pemisahan dalam penerapan pajak ini. Seperti luas kepemilikan tanah.

“Jadi di trasehold tanah berapa yang tidak dikenakan pajak. Kalau punya tanah untuk rumah pribadi beberapa meter saja, tidak dikenakan pajak, dan sebaliknya yang punya ribuan hektar atau menguasai harusnya dikenakan pajak tinggi dong,” tandas Mardiasmo.

sumber:liputan6.com

 

 

Amnesti Pajak Berakhir, Ada Apa Setelahnya?

Sehubungan dengan berakhirnya keseluruhan periode program Amnesti Pajak tanggal 31 Maret 2017, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan RI menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh wajib pajak yang telah berpartisipasi mengikuti program Amnesti Pajak.

Dengan mengikuti Amnesti Pajak berarti Anda telah memanfaatkan hak konstitusional Anda guna mendukung sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi. Setelah mengikuti Amnesti Pajak, diharapkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat menjadi lebih baik di masa-masa berikutnya.

Selanjutnya bagi wajib pajak yang telah diterbitkan surat keterangan pengampunan pajak, agar menyampaikan kewajiban laporan pengalihan dan realisasi investasi harta tambahan dan/atau laporan penempatan harta tambahan dengan format yang sudah ditentukan.

Penyampaian laporan informasi harta tambahan dilakukan secara berkala setiap tahun selama tiga tahun dengan batas akhir pelaporan mengikuti saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan untuk tahun pajak 2017 s.d. 2019.

Selain itu, DJP juga mengimbau kepada seluruh wajib pajak yang telah mengikuti program Amnesti Pajak agar memenuhi seluruh komitmen dan kewajiban yang berlaku sebagai bagian dari ketentuan program Amnesti Pajak, serta memenuhi ketentuan peraturan di bidang perpajakan sebagai wajib pajak yang patuh.

Di antara komitmen itu adalah kewajiban menginvestasikan harta di Indonesia paling singkat selama tiga tahun bagi wajib pajak yang menyatakan akan mengalihkan hartanya yang berada di luar negeri ke Indonesia.

Sementara bagi wajib pajak yang mengungkapkan harta dan menempatkannya di Indonesia diminta untuk tidak mengalihkannya ke luar wilayah Indonesia selama tiga tahun sejak diterbitkan surat keterangan pengampunan pajak.

Amnesti pajak juga mengatur bahwa untuk wajib pajak yang melaporkan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham yang belum dibaliknamakan, agar melakukan pengalihan hak menjadi atas nama wajib pajak paling lambat 31 Desember 2017.

Terlepas dari beberapa komitmen formal di atas, sebenarnya ada sebuah komitmen besar bagi wajib pajak yang jauh lebih penting setelah mengikuti Amnesti Pajak ini, yakni komitmen terkait dengan harta tambahan yang dilaporkannya.

Apabila harta tersebut sebagai harta yang dapat memberikan penghasilan, ke depannya wajib pajak harus konsisten melaporkan penghasilan tersebut sebagai objek pajak. Hal ini selaras dengan salah satu  tujuan utama diberlakukannya amnesti itu sendiri, yaitu untuk memperluas basis data perpajakan.

Pemenuhan kewajiban perpajakan dalam sistem self assessment sangat tergantung dari profil wajib pajak. Kebenaran data yang dilaporkan akan menjamin perlakuan pajak yang lebih adil terhadap wajib pajak yang bersangkutan. Itulah sebabnya mengapa amnesti menuntut adanya kejujuran dari pihak yang melaporkan harta.

Tuntutan untuk jujur ini tercermin dari besarnya pengenaan sanksi bagi wajib pajak yang masih belum atau kurang melaporkan hartanya. Apabila DJP menemukan adanya data dan/atau informasi harta yang belum/kurang dilaporkan, atas harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang akan dikenai Pajak Penghasilan berikut sanksi kenaikan sebesar 200% dari pajak yang tidak atau kurang dibayar.

Adapun bagi wajib pajak yang tidak memanfaatkan Amnesti Pajak, akan berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Pengampunan Pajak, yaitu apabila dalam jangka waktu tiga tahun sejak undang-undang berlaku DJP menemukan data dan/atau informasi harta wajib pajak yang diperoleh sejak 1 Januari 1985 s.d. 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam SPT tahunan, atas harta tersebut dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima/diperoleh wajib pajak pada saat ditemukannya. Terhadap tambahan penghasilan tersebut akan dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Bagi wajib pajak yang mengikuti Amnesti Pajak karena paham dan sadar sepenuhnya akan tujuan dan manfaatnya, tentu terhadap semua komitmen  di atas sudah dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan baik. 

 

sumber :pajak.go.id