• Let Us Solve
  • Your Tax & Business Rights

Domestic Taxation

Negosiasi pajak Freeport dialihkan ke Kemenkeu

RTA. Negosiasi antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) terkait stabilitas investasi dilimpahkan ke Kementerian Keuangan(Kemenkeu).

Menteri ESDM, Ignasius Jonan mengklaim bahwa Kementerian Keuangan akan membahas khusus bagian tentang perpajakan, retribusi daerah dan royalti atas perubahan kerja sama dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

 

“Itu sistem perpajakannya akan dibahas lagi, juga royalti, retribusi, itu saja. Kalau urusan perpajakan saya minta bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) yang memimpin atau memutuskan baiknya gimana,” terangnya usai Halal Bi Halal di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (5/7).

Ia bilang, pihaknya meminta Menteri Keuangan menyelesaikan soal stabilitas investasi Freeport karena berkaitan dengan Undang-Undang Perpajakan, UU Pemerintah Daerah, UU Otonomi Daerah dan UU Keuangan Negara.

“Jadi mereka yang mensinkronisasi dulu sebelum berunding dalam tim yang besar,” ujar Jonan.

Menteri Jonan membantah bahwa stabilitas investasi untuk Freeport ini akan dibuatkan aturan baru berbentuk Peraturan Pemerintah (PP). Jadi, aturan di buat bukan khusus untuk satu perusahaan seperti Freeport.

“Tidak ada PP stabilitas investasi. Tidak tahu nanti namanya apa, ini istilah saja. Kalau ini dibuat tidak ada khusus untuk Freeport. Tapi berlaku untuk umum,” tandasnya.

Asal tahu saja, Freeport meminta apabila statusnya berubah menjadi IUPK, pajak yang dikenakan tetap memakai skema nail down atau pajak yang tidak berubah. Sementara pemerintah menginginkan Freeport merubahnya menjadi prevailing atau aturan pajak yang berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 sumber :m.kontan.co.id

Rekening di bawah Rp 1 miliar Tetap Pajak bisa buka

JAKARTA. Pemerintah menaikkan batas minimum saldo rekening nasabah industri keuangan yang wajib dilaporkan secara otomatis ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dari Rp 200 juta menjadi Rp 1 miliar. Walau begitu, Ditjen Pajak mengaku tetap bisa mengakses rekening nasabah yang saldonya di bawah batas itu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, Ditjen Pajak masih bisa meminta lembaga keuangan melaporkan data nasabah yang bernilai kurang dari Rp 1 miliar. Dengan catatan, permintaan data ini untuk menelusuri dugaan kasus pajak tertentu. “Kalau Ditjen Pajak menilai saya misalnya, belum membayar pajak, dia akan tetap bisa meminta data ke bank (tanpa mementingkan batasan minimum saldo rekening),” katanya di Gedung Pusat Pajak, Jumat (9/6).

Namun Sri Mulyani menegaskan, pemerintah pada dasarnya tidak berpikir negatif kepada masyarakat. Kebijakan ini demi mendukung kinerja pemerintah. Pemerintah juga bertujuan pengumpulan data keuangan untuk memperbaiki data basis pajak.

Oleh karena itu Sri Mulyani menyarankan agar masyarakat tak perlu mengakali nilai saldo simpanan di bank, sehingga saldo di rekening di bawah Rp 1 miliar. “Meski Anda pecah-pecah Rp 1 miliar jadi beberapa rekening, kami akan tetap bisa meminta data ke perbankan,” katanya.

Mantan direktur World Bank ini menambahkan, perubahan batasan saldo untuk memenuhi asas keadilan. Saldo Rp 1 miliar ke atas dianggap sebagai kelompok masyarakat mampu. “Kami memberi perhatian bahwa di atas Rp 1 miliar adalah paling memberi azas keadilan,” ucapnya.

Mengutip data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Februari 2017, rekening dengan saldo di atas Rp 1 miliar sekitar 0,25% dari total jumlah rekening di perbankan dalam negeri. Namun, jumlah itu berkontribusi 64,22% dari total simpanan di bank.

Lalu berdasarkan data amnesti pajak, wajib pajak yang ikut amnesti pajak dan mengaku punya kas dan setara kas di atas Rp 1 miliar memiliki nilai aset sebesar Rp 1.661 triliun atau 95,5% dari nilai pelaporan. Sementara jumlahnya sebanyak 291.331 WP atau 37,69% dari jumlah wajib pajak yang melapor.

“Banyak negara yang tidak memberi batasan saldo, tapi kami takut. Ada konteks sosial politik yang harus dijaga. Oleh karena itu, kami tidak segan koreksi (saldo) kalau tujuannya baik,” terang Sri.

Sri Mulyani juga percaya, perubahan saldo ini menguntungkan industri keuangan. Lembaga keuangan bisa fokus mendata dan melaporkan rekening nasabah bersaldo lebih dari Rp 1 miliar. Dengan data yang lebih sedikit, secara otomatis akan mengurangi biaya administrasi.

 

 

sumber :m.kontan.co.id

DJP Akui Sulit Pajaki Bisnis Digital Asing

JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan akan lebih gencar menyisir potensi pajak yang selama ini belum optimal. Salah satu sektor yang memiliki potensi besar adalah ekonomi digital.

Namun demikian, memungut pajak perusahaan berbasis layanan digital atau over the top (OTT) asing yang mendapatkan keuantungan dari produk yang dijual di Indonesia, diakui masih sulit.
Kepala Subdit Manajemen Transformasi DJP Kemenkeu Heru Marhanto Utomo mengatakan, para perusahaan OTT asing itu biasanya menghindari pajak dengan menggunakan OTT domestik yang berperan hanya sebagai pihak pemasaran, sehingga mereka bisa menghindar dari pembayaran pajak. Kasus ini persis seperti yang dilakukan oleh Google.

Nah, apabila Ditjen Pajak kemudian mengejar OTT yang ada di Indonesia tersebut, perusahaan itu tidak bisa dikenakan pajak karena hanya mendapat keuntungan dari OTT luar negeri sehingga ketika dikenakan pajak di Indonesia.

“Jadi untuk mengejar Wajib Pajak OTT luar negeri, kami perlu upaya yang tidak mudah. Tapi bukan berarti bersifat tidak adil karena hanya mencari WP yang di dalam saja,” katanya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (15/6).

Hingga kini, ia mengakui Indonesia belum memiliki instrumen khusus untuk memajaki bisnis digital tersebut, “Peraturan tidak secepat dari perubahan teknologi yang cepat sekali. Peraturan penyusunannya banyak perlu diskusi dengan stakeholder. Dari Ditjen Pajak, kami selalu ikut perkembangan,” ujarnya.

Pengamat pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam mengatakan, saat ini hampir seluruh negara di dunia mengalami kesulitan dalam upaya memajaki perusahaan multinasional yang berbasis ekonomi digital seperti Google, Twitter, Facebook karena model bisnis digital yang tidak berbentuk fisik.

“Sistem pajak internasional saat ini juga belum memiliki solusi yg disepakati (konsensus) sedara global. Apakah semua negara memiliki harapan yang tinggi dalam memperoleh pajak dari model bisnis tersebut? Jawabannya, ya,” katanya.

 

 

sumber :m.kontan.co.id

Ditjen Pajak Intip Rekening Rp 200 Juta,Pengusaha Kecil Protes

Jakarta .Asosiasi Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) protes dengan aturan yang diterbitkan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati yang membuka saldo rekening nasabah lokal minimal Rp 200 juta.

Alasannya, jutaan UMKM bakal terkena dampak dari aturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Ketua Asosiasi UMKM (Akumindo) M Ikhsan Ingratubun mengungkapkan, dari awal Perppu Nomor 1 Tahun 2017 terbit, sudah sangat meresahkan pelaku UMKM.

 

Kemudian keluarnya PMK Nomor 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan semakin memicu kekhawatiran UMKM.

“Aturan ini sudah meresahkan dari awal, dan sekarang sudah mau diimplementasikan. UMKM sebagai warga negara bakal terkena dampaknya. Ini kan buat skala internasional (AEoI), tapi kenapa yang di domestik Rp 200 juta. Kalau mau ngejar teroris, itu saja, jangan UMKM,” katanya saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Selasa (6/6/2017).

Ikhsan menilai, aturan ini, khususnya batasan saldo rekening orang pribadi yang wajib dilaporkan lembaga jasa keuangan secara otomatis kepada Ditjen Pajak paling sedikit Rp 200 juta sangat merepotkan dan hanya untuk mencari kesalahan UMKM saja.

Ia berpendapat, saldo rekening nasabah lokal yang diintip Ditjen Pajak seharusnya tetap mengacu pada aturan internasional Rp 3 miliar.

“Harusnya tetap saja Rp 3 miliar. Nah kalau Rp 200 juta kan usaha mikro pun kena dampaknya karena klasifikasi usaha mikro modal Rp 50 juta dan omset Rp 300 juta per tahun. Dilihat rekeningnya, kalau belum bayar pajak dikenakan pajak, terus begitu dicari-cari kesalahan. Menkeu mah bisa bilang jangan khawatir, orang pajak tahu sendiri,” keluhnya.

Ia menyebut, jika di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, UMKM di bawah Akumindo sebanyak 100 ribu, maka kurang lebih ada sekitar 50,8 juta UMKM di 508 Kabupaten di seluruh Indonesia. “Pasti ini menimbulkan kekhawatiran. Jangan sampai lah mengejar pendapatan negara, tapi merecoki yang lain, jadi kebijakannya tidak selaras,” papar Ikhsan.  

Oleh karenanya, Akumindo akan menyampaikan keberatan kepada Sri Mulyani, DPR khususnya Komisi IX, bahkan sampai kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Dalam diskusi kami tidak pernah diajak, jadi nanti kami akan mengajukan keberatan secara tertulis ke Menkeu, Presiden, dan tembusan ke DPR Komisi IX untuk mengkaji ulang aturan ini,” Ikhsan menegaskan.
 
Terpisah, Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo menilai pemerintah harus berhati-hati dengan aturan batasan saldo Rp 200 juta yang wajib dilaporkan lembaga jasa keuangan secara otomatis bagi nasabah lokal.

“Hati-hati secara sosio-psikologis kurang bagus, karena terkesan akan menyasar kelas menengah lagi. Bisa-bisa tujuan besar malah tidak tercapai karena mengadministrasikan data terlalu banyak, tidak fokus ke target sasaran,” katanya.

Yustinus malah mengkhawatirkan aturan ini mendapat penolakan dari masyarakat, seperti kebijakan-kebijakan sebelumnya. “Secara psikologis bisa seperti pajak selebgram, kartu kredit, heboh doang. Ada penolakan lantas di revisi, lalu ditunda. Bikin tidak kredibel,” tandasnya.

 

 

sumber :liputan6.com

Minimal 200jt Batasan Saldo Rekening Yang Wajib Dilaporkan

JAKARTA. Batasan saldo rekening keuangan yang wajib di laporkan ke otoritas pajak menuai kontroversi. Nilai saldo minimal rekening perbankan sebesar Rp 200 juta dianggap terlalu rendah. Nilai itu secara psikologis mengesankan pemerintah lebih menyasar pajak masyarakat kelas menengah, bukan wajib pajak kaya pengemplang pajak.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysisi (CITA) Yustinus Prastowo menilai batasan yang ditetapkan pemerintah dalam PMK No 70/2017 terlalu rendah. Dengan batasan tersebut, rekening yang bakal wajib lapor pajak bakal melebihi 2,3 juta (lihat tabel).

Apalagi PMK 70/2017 menyebutkan, saldo atau nilai rekening keuangan yang menjadi batasan pelaporan pajak merupakan nilai agregat. Dengan begitu maka bila satu orang punya banyak rekening, maka jumlah saldonya akan dijumlahkan. Bila nantinya nilainya mencapai Rp 200 juta, maka menjadi wajib lapor.

Batasan nilai pertanggungan di industri asuransi sebesar Rp 200 juta juga terlalu kecil. Dengan nilai itu, maka premi hanya ratusan ribu rupiah per bulan juga akan wajib lapor secara otomatis. Data dari asuransi ini juga tidak menunjukkan daya beli masyarakat.

Yustinus khawatir, dengan batasan yang terlalu rendah maka pemerintah terlalu banyak mengelola data terlalu banyak sehingga tidak fokus pada target sasaran. “Jangan sampai ada kesan mau bangun database tapi semuanya dijaring. Ongkos administrasi juga jadi mahal,” tambahnya.

Oleh karena itu, menurutnya, batasan saldo rekening perorangan sebesar Rp 500 juta-Rp 1 miliar menjadi batas bawah yang lebih moderat. Selain bentuk pelaporan bukan juga berdasarkan saldo akhir tahun, tapi rata-rata bulanan. “Ini untuk mengantisipasi modus sebelum 31 Desember, dana di rekening ditarik,” katanya.

Nilai moderat

Seperti diketahui, batasan saldo tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2017. Ini merupakan aturan turunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, penetapan batasan saldo minimal Rp 200 juta telah mempertimbangkan asas kepatuhan pajak. Menurutnya masyarakat dengan saldo di bawah Rp 200 juta dianggap telah membayar pajak penghasilan. “Jadi sebetulnya bukan mencari-cari pajak, tetapi untuk sign memberikan compliance. Masyarakat tidak perlu khawatir,” kata Sri di DPR, Selasa (6/6).

Namun menurutnya, informasi dari rekening itu tetap penting bagi kantor pajak. Ini untuk mendapatkan data keseluruhan potensi perpajakan, baik dari sisi pembayar pajak hingga dari sisi aset. “Jadi, informasinya lebih kepada untuk melihat seluruh struktur perekonomian Indonesia,” tambah Menkeu.

Sri Mulyani juga memastikan, tambahan data bagi kantor pajak atas laporan ini tak akan terlalu banyak. Pasalnya, pelaporan otomatis hanya setahun sekali. Lalu di industri perbankan, hanya ada 2,3 juta rekening yang bersaldo minimal Rp 200 juta per April 2017. Di pasar modal hanya ada 886.574 rekening efek per akhir 2016.

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi juga menilai angka Rp 200 juta merupakan nilai yang moderat. “Seharusnya, pelaporan ini menyesuaikan penghasilan tidak kena pajak, yakni saldo minimal Rp 54 juta,” ujar Ken.

Namun menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, agar fair maka seharusnya semua rekening wajib dilaporkan ke pajak. “Karena sekarang sudah saatnya administrasi dibenahi dan bayar pajak secara benar,” katanya.

Dia juga menyarankan agar Ditjen Pajak tak gembar-gembor jika ingin memeriksa data nasabah. Apindo khawatir, jika kebanyakan omongan, malah akan menimbulkan kegaduhan yang bakal mengganggu iklim bisnis.

Sedangkan Hari Siaga, Sekretaris Perusahaan BRI berharap, keterbukaan informasi lembaga keuangan akan meningkatkan kualitas nasabah serta mencegah money laundrying. “Juga meningkatkan pendapatan negara melalui pajak,” ujarnya.

 

sumber :m.kontan.co.id

Penghapusan sanksi administrasi keterlambatan pembayaran pajak dipermudah

Penghapusan sanksi administrasi keterlambatan pembayaran pajak dipermudah. Kementerian Keuangan telah mengeluarkan aturan berupa PMK Nomor 66/PMK.03/2017 dan PMK Nomor 68/PMK.03/2017.

Direktur P2 Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, aturan ini untuk menyederhanakan proses administrasi pengurangan/penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak karena Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 2014 dan sebelumnya.

Juga penghapusan sanksi bunga penagihan atas pelunasan piutang pajak yang terbit surat ketetapan pajak (SKP)-nya sebelum 1 Januari 2015 yang dilunasi sebelum 1 Januari 2016 (Reinventing Policy).

“Jadi masih banyak sanksi administrasi yang belum diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP)nya atau sudah diterbitkan STP tapi proses pengurangan/penghapusan sanksinya belum selesai,” kata Direktur P2 Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama kepada KONTAN, Rabu pekan lalu.

Ia memaparkan, inti perubahan dari aturan tersebut ada beberapa yang harus diperhatikan. Pertama, dalam hal STP belum diterbitkan, maka penghapusan sanksi dilaksanakan secara jabatan oleh Direktur Keberatan dan Banding melalui pembuatan berita acara penghapusan sanksi administrasi.

“Jadi STPnya malah tidak akan pernah diterbitkan,” ucapnya.

Kedua, dalam hal STPnya sudah diterbitkan, tapi wajib pajak belum mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi, maka akan dilakukan penghapusan sanksi secara jabatan oleh Kakanwil masing-masing. Dengan demikian hal ini dilakukan tanpa menunggu permohonan wajib pajak.

Ketiga, penandatanganan Surat Keputusan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Adminitrasi oleh Kakanwil saat ini bisa dilakukan dengan tanda tangan elektronik. “Ini sama seperti penandatanganan Surat Keterangan (Sket) amnesti pajak kemarin, tidak harus tanda tangan basah (biasa),” kata Hestu.

Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo mengatakan, aturan yang baru ini menegaskan bahwa sanksi administrasi hanya dapat dihapuskan atas keterlambatan penyampaian, keterlambatan pembayaran atau pembetulan atas kemauan sendiri, selama pembayaran atau penyetoran atas kekurangan pembayaran pajak tersebut dilakukan pada tahun 2015 dan sebelumnya.

Catatannya, dalam hal STP belum diterbitkan, pelaksanaan penghapusan Sanksi Administrasi secara jabatan tersebut dilakukan oleh Direktur Keberatan dan Banding atas nama Direktur Jenderal Pajak.

“Ini untuk mengantisipasi kasus seperti keterlambatan SPT Maret lalu, yang ditolerir sampai 21 April,” kata dia.

sumber : m.kontan.co.id

PPh Akan Turun

JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan mengubah sejumlah kebijakan pajak. Selain tarif pajak penghasilan (PPh), pemerintah juga akan mengubah basis penghitungan pajak. Rencananya, perubahan ini masuk dalam revisi Undang Undang Pajak Penghasilan (PPh).

Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kepatuhan Pajak sekaligus Ketua Tim Reformasi Pajak Suryo Utomo mengatakan, revisi UU PPh memang ditunggu banyak pihak. Rencananya, pasca kuartal II, rencana revisi UU PPh ini akan dibahas lebih tajam.

Usulan yang masuk, pertama, penurunan tarif PPh badan. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemkeu melihat, PPh badan bisa turun sebesar 2% atau kurang. “Perubahan tarif masih dikaji. Yang jelas, kami ingin simplifikasi,” ujarnya, Selasa (25/4).

Kedua, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak juga mengusulan penghapusan penghitungan PPh final untuk beberapa sektor industri. Antara lain: konstruksi dan properti. Pajak mengusulkan hitungan pajak berbasis pembukuan, tak lagi pajak final seperti yang berlaku saat ini.

Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara BKF Goro Ekanto mengatakan, perubahan PPh final harus mempertimbangkan efeknya ke penerimaan negara, inflasi, serta kepentingan pengusaha.

Untuk itu, Goro minta agar Ditjen Pajak memperdalam usulan atas revisi UU PPh. Apalagi, sebelumnya, sudah ada perubahan PPh final jadi PPh non final. “Kalau mau dinonfinalkan lagi, kajian harus dalam,” kata Goro ke KONTAN. Risiko perubahan aturan itu mengharuskan pajak paham struktur pembukuan perusahaan secara detail.

Namun, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi bilang, penghapusan PPh final, pajak yang harus dibayarkan wajib pajak (WP) bisa lebih kecil karena dikurangi dengan biaya. Makanya, WP wajib melakukan pembukuan.

Ditjen Pajak bisa melacak penerimaan potensi pajak lain jika ada pembukuan. “Penerimaan negara bisa dapat dua kali lipat,” kata Ken yakin.

Menurut Ken, jika penghitungan pajak dilakukan dengan PPh final, kontraktor yang rugi, misalnya, tetap akan kena pajak. Kontraktor atau pengusaha properti juga akan diuntungkan. Meski labanya besar, mereka hanya dikenakan tarif kecil yaitu 2,5%.

Selain properti, perubahan penghitungan PPh final juga akan berlaku ke usaha stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang kena tarif 1%.

Peneliti pajak Danny Darussalam Tax Center Bawono Kristiadji bilang, perubahan tarif pajak penghasilan harus melihat tujuan perubahan, untuk menarik investasi atau menggedekan penerimaan.

Jika pro investasi, kebijakan pajak tak hanya dengan memangkas tarif tapi bisa dengan memberikan insentif seperti tax holiday, tax allowance. Desain rezim pajak juga harus menarik minat investasi. “Tapi harus dirumuskan hati-hati karena pemerintah harus memastikan kebijakan ini efektif menarik investasi,” ujar Bawono.

Risiko kebijakan ini akan menurunkan penerimaan. Apalagi, jika revisi tarif juga berlaku ke PPh perorangan. Hanya, penurunan tarif pajak serta insentif pajak akan berdampak pada aktivitas ekonomi di jangka panjang.

 

Usulan tarif dan tarif pajak yang berlaku:

PP Nomor 34/2016 tentang PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Tanah dan Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan.

Objek pajak:
Yang menjadi objek PPh Final adalah: atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari:
1. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; atau
2. Perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya
Berdasarkan aturan baru tersebut maka transaksi berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanah dan/atau bangunan sudah terutang PPh Final walaupun belum dibuat Akta Jual Beli.

Terdapat 3 jenis tarif PPh Final yang diatur:
1.    2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan berupa rumah sederhana atau rumah susun sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan;
2.    1% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan; atau
3.    0% atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah, atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bag, pembangunan untuk kepentingan umum.

UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
Peraturan Pemerintah No. 46/ 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
Dalam PP 46 ada tiga klasifikasi tarif yang berlaku bagi badan yang penghasilan brutonya berbeda-beda.
1.    Badan usaha yang penghasilan bruto di bawah Rp 4,8 miliar kena pajak final 1%,
2.    Badan usaha yang penghasilan bruto di atas Rp 4,8 miliar dan kurang dari Rp 50 miliar kena pajak dengan tarif 25% dan dapat fasilitas diskon 50%. 
3.    Badan usaha yang penghasilan bruto (gross income-nya) lebih dari Rp 50 miliar, tariff normal 25%. 

Sumber: PPNo. 46 Tahun 2013, PP 34 /2016 

sumber tulisan : m.kontan.co.id

 

siap kelola big data Tahun depan ,Ditjen Pajak Sedang Bersiap

JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) siap mengelola big data pada tahun depan. Ini juga didorong adanya data otomatis dari lembaga keuangan yang diwajibkan setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan agar aturan ini efektif terlaksana.

Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Yon Arsal mengatakan, saat ini pihaknya sedang menyiapkan Compliance Risk Management (CRM) atau instrumen untuk memetakan wajib pajak berdasarkan tingkat risikonya. Saat ini, Ditjen pajak sedang melakukan piloting dari instrumen tersebut di sejumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

“CRM saat ini sedang piloting tahap kedua. Targetnya awal 2018 bisa diimplementasikan sepenuhnya,” kata dia kepada KONTAN, Minggu (28/5).

Bila sudah ada CRM, artinya hadirnya Perppu anyar itu akan memberi keadilan pada wajib pajak yang patuh. Cara kerjanya, data dari eksternal dan internal dimasukkan ke dalam CRM kemudian diolah untuk ditandingkan dengan SPT. Kalau sesuai, maka wajib pajak itu akan masuk kategori patuh sehingga tidak diaudit.

Saat ini menurut Yon, tidak seluruh data eksternal dimasukkan sebagai bahan baku dari analisis data. Asal tahu saja, hingga kini ada lebih daru satu miliar data keuangan yang dimiliki oleh Ditjen Pajak.

Sebelum dimasukkan sebagai bahan baku analisis data, seluruh data akan dievaluasi dan divalidasi terlebih dahulu. Validasi dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, pencocokan nama dan NPWP agar tidak keliru.

Dengan analisis data itu, Ditjen Pajak bisa membuat algoritma khusus untuk membuat peringkat risiko wajib pajak. Tindak lanjutnya akan diteruskan kepada wajib pajak tergantung tingkat risikonya, yakni diperiksa, diawasi atau cukup diberikan penyuluhan atau edukasi.

“Ada mekanisme kontrol pemanfaatan data di situ. Plus pengawasan Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Apartur (KITSDA),” kata dia.

 

sumber :m.kontan.co.id

6 Fakta Penting Soal Aturan Akses Informasi Keuangan

   Para pemilik dana di Indonesia harus rela isi rekeningnya diketahui oleh aparat pajak. Lembaga keuangan bahkan harus memberikan laporan secara berkala kepada aparat pajak, dan harus siap memberikan informasi jika sewaktu-waktu aparat pajak meminta informasi tentang seorang nasabah.

Peraturan sebelumnya, informasi tentang dana nasabah hanya bisa diketahui oleh aparat pajak setelah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam aturan terbaru, informasi dana nasabah dapat diketahui langsung oleh aparat pajak ke lembaga keuangan.

 Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Peraturan yang diteken Presiden Joko Widodo pada 8 Mei 2017 ini perlu diketahui semua para pemilik dana.

Berikut ini rangkuman aturan Akses Informasi Keuangan yang perlu diketahui, mengutip keterangan kantor presiden, seperti didapat oleh Halomoney.co.id, Senin (22/5/2017):

1. Akses informasi keuangan ini berlaku terhadap semua entitas lembaga keuangan keuangan dan non lembaga keuangan.
Di jajaran lembaga keuangan ialah perbankan, pasar modal, dan asuransi. 

Lembaga keuangan non keuangan atau entitas lainnya ialah pengelola akun keuangan seperti perseroan terbatas dan yayasan, persekutuan atau trust, lembaga simpanan, kustodian, dan entitas investasi.

2. Nasabah yang dapat dilaporkan profil keuangannya ialah warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang bekerja atau berbisnis di Indonesia.    

3. Informasi yang wajib dilaporkan oleh LK secara otomatis dan periodik, tanpa didahului permintaan ialah:

a. Identitas pemegang rekening keuangan
b. Nomor rekening keuangan
c. Identitas lembaga jasa keuangan
d. Saldo atau nilai rekening keuangan dan
e. Penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan

4. Mekanisme pelaporan informasi keuangan secara otomatis kepada DJP dilakukan dengan cara:

a. secara elektronik melalui Otoritas Jasa Keuangan, untuk LJK; dan
b. non-elektronik (langsung kepada DJP sepanjang mekanisme elektronik belum
tersedia), untuk LJK Lainnya dan Entitas Lain
5. Batasan saldo atau nilai rekening keuangan yang wajib dilaporkan secara otomatis untuk kepentingan internasional mulai dari US$ 250.000 atau Rp 3,25 miliar.

Sedangkan untuk kepentingan perpajakan domestik mulai dari Rp 500 juta. Anda yang memiliki dana di bawah batasan ini, tidak perlu takut karena Anda tidak akan dilaporkan ke direktorat jenderal pajak.

6. Akses informasi keuangan yang diberikan kepada aparat pajak ini bertujuan untuk menggali sumber pajak dalam negeri dan untuk kerjasama informasi keuangan antar negara anggota G-20. Jika presiden tidak mengeluarkan peraturan ini, Indonesia akan terkucil dari negara G-20 karena menjadi tempat penyimpanan dana-dana ilegal di dunia.

Jadi jangan takut dengan ketentuan akses informasi keuangan ini. Sebab di berbagai belahan dunia manapun dana Anda bisa diintip oleh aparat pajak, sejalan dengan berlakunya pertukaran informasi data keuangan automatic exchange of information (AEoI).

 

 

sumber : liputan6.com

Pisah Dari KemKeu Aparat Pajak Makin Galak

JAKARTA. Revisi Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) tak hanya memisahkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemkeu). Pemerintah juga ingin mengubah sejumlah definisi, penyelesaian sengketa, hingga penegakan hukum. Ujungnya, RUU KUP bakal menjadikan pegawai pajak lebih gahar.

Berdasarkan draft RUU KUP terakhir yang didapat KONTAN, pemerintah mengubah sejumlah definisi. Pertama, mengubah istilah wajib pajak menjadi pembayar pajak, yaitu orang pribadi atau badan, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan.

Kedua, mengubah istilah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi Nomor Identitas Pembayar Pajak (NIPP). Ketiga, mengubah istilah sanksi menjadi sanksi administratif. Di UU sebelumnya disebutkan ada sanksi administrasi, sanksi bunga, dan denda kenaikan.

Keempat, pemerintah juga memasukkan pasal soal kerugian negara. Kurang bayar pajak dianggap sebagai kerugian negara. Kelima, jika pembayar pajak bersengketa dengan kantor pajak, tidak ada lagi penundaan kewajiban pembayaran pajak. Pasal 68 RUU KUP bilang, pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan penagihan pajak.

Keenam, pemerintah memperberat sanksi administratif keterlambatan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) masa lainnya menjadi denda sebesar Rp 500.000. Sementara dalam UU KUP yang berlaku saat ini, denda atas keterlambatan pelaporan SPT masa lainnya hanya Rp 100.000.

Ketujuh, dari sisi penegakan hukum, sanksi pemeriksaan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dibedakan antara terlambat bayar dan kurang bayar. RUU juga menegaskan fungsi sanksi adalah sebagai pendorong kepatuhan, bukan hukuman.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Suahasil Nazara mengatakan, draf RUU KUP tersebut hanya acuan awal untuk dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Oleh karena itu ada kemungkinan perubahan ketentuan saat pembahasan nanti dengan anggota dewan, termasuk soal permintaan data pajak di industri keuangan yang masih berdasarkan permintaan.

Padahal, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017, industri keuangan wajib melaporkan data finansial nasabah ke kantor pajak secara rutin. “Nanti saat pembicaraan bisa ada perubahan sebagai hasil pembahasan dengan DPR,” ujar Suahasil, Selasa (23/5).

Dia bilang, draft RUU KUP sudah diserahkan ke DPR. Diperkirakan, pembahasan RUU bisa berlangsung pada masa sidang kali ini (Masa Sidang V 2016-2017).

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, beberapa perubahan signifikan dalam RUU KUP layak diapresiasi. Meski masih ada sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Salah satunya adalah belum selarasnya RUU dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Sebab, akses data ke perbankan masih berdasarkan permintaan dan bukan secara otomatis.

 

 

sumber : m.kontan.co.id