• Let Us Solve
  • Your Tax & Business Rights

Domestic Taxation

Sri Mulyani Utarakan Soal Pajak: Yang Bayar Sedikit, Yang Menghindar Banyak

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah terus menggenjot penerimaan pajak. Cuma masalahnya, kata Sri Mulyani, yang bayar pajak sedikit, dan yang menghindar banyak.

“Mengumpulkan pajak itu memang ada tujuannya namun persoalan pajak kita yang membayar terlalu sedikit dan yang menghindari pajak terlalu banyak,” katanya dalam kuliah umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Rabu (16/5/2018).

Menurut catatan pemerintah, wajib pajak terdaftar ada alias memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) 38,7 juta . Dari jumlah itu, wajib pajak yang harus mengisi SPT sebanyak 17,7 juta.

Cuma hingga batas akhir di Maret tahun ini, Ditjen Pajak hanya menerima 10,6 juta laporan SPT 2017.

“Penduduk Indonesia 257 juta. Dari sebanyak itu yang teregistrasi bayar pajak hanya 38,7 juta itu April 2018. Dari 38,7 juta yang benar-benar kasih SPT itu 17,7 juta tapi itu ada yang SPT nihil nggak bayar pajak dan yang bayar hanya 10,6 juta,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menegaskan penerimaan pajak penting bagi negara, dan sangat sulit jika hanya ditanggung 10,6 juta wajib pajak yang patuh.

“Jadi kalau 250 juta orang (kebutuhan) ditanggung 10,6 juta orang ya berat ya,” pungkasnya. 

sumber : finance.detik.com

 

Aturan Tarif Pajak UKM Sudah di Kemenkumham

Jakarta – Aturan penurunan tarif pajak penghasilan usaha kecil menengah (UKM) dari 1% menjadi 0,5% prosesnya hampir final. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Robert Pakpahan mengatakan saat ini aturan tersebut sudah di tangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk segera diundangkan.

“Harusnya dari Menko (Menko Perekonomian) sudah dikirim ke presiden. Kemarin kalau nggak salah ke Kumham,” katanya ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (21/5/2018).

Robert mengatakan tarif pajak PPh final ini diperuntukkan bagi Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennotschap (CV), maupun secara individu. Nantinya mereka diberi batas waktu selama beberapa tahun untuk membayar pajak dengan tarif PPh final.


Robert menyebutkan UKM orang pribadi rencananya diberi batas waktu selama 6 tahun. Sementara dari badan usaha adalah 3 tahun. Setelah itu mereka diminta untuk melakukan pembukuan.

“Kan masalah pembukuan, artinya pakai tarif final tahun pertama, kedua, ketiga. Habis itu ya pakai pembukuan. Ya harus lah,” lanjutnya.

Ditemui di tempat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyampaikan, aturan tersebut sudah hampir selesai. Tarif pajak PPh final sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013.
“Oh iya, (aturan PPh final) waktu itu sudah selesai mestinya, nanti kami cek ya. Sudah tinggal, harmonisasi sudah diselesaikan, kayaknya nggak ada masalah,” tambahnya.

sumber : finance.detik.com

 

Kapan UMKM Dikenakan PPh Final 0,5%? Ini Kata Ditjen Pajak

    Pengurangan pajak penghasilan (PPh) final bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari 1% menjadi 0,5% sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 23 Tahun 2018, dan dikatakan berlaku 1 Juli 2018, namun pemerintah belum menyiapkan aturan teknisnya. Bagaimana penjelasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap hal ini?

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menjelaskan, maksud PPh final UMKM 0,5% berlaku 1 Juli adalah ketentuan peredaran usaha. Menurut keterangan dari situs pajak.go.id, peredaran usaha merupakan jumlah dari seluruh penerimaan/perolehan bruto dari kegiatan usaha di Indonesia, setelah dikurangi dengan retur dan pengurangan penjualan serta potongan tunai dalam tahun pajak yang bersangkutan bagi perusahaan dagang dan perusahaan industri.


Penerapan PPh UMKM 0,5% akan dimulai Agustus 2018 untuk peredaran usaha yang berlangsung di Juli. Sedangkan untuk peredaran usaha Juni yang dibayar di Juli masih berlaku tarif 1%.

“Jadi untuk peredaran usaha Juni yang dibayar PPh finalnya di Juli tetap bayar 1%. Tapi kemudian Juli dibayar Agustus 0,5%,” terangnya 

Hestu menjelaskan perubahan tarif PPh final UMKM berlaku otomatis, sehingga meski belum ada aturan teknisnya penarikan, pembayaran pajak di Agustus 2018 sudah berdasarkan tarif baru.

“Langsung saja itu otomatis. Sudah bisa pakai 0,5%. Ini kelanjutan hanya tarifnya saja yang berubah,” terang Hestu.

Dia menambahkan pemerintah saat ini tengah menyiapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk mengatur teknis penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018. Diperkirakan PMK itu keluar dalam beberapa hari ke depan.


Sebelumnya Presiden Jokowi meluncurkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Pokok perubahan pengaturannya adalah sebagai berikut:

– Penurunan tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5% dari omzet, yang wajib dibayarkan setiap bulannya;
– Mengatur jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5% adalah sebagai berikut :
– Untuk wajib pajak Orang Pribadi yaitu selama 7 tahun;
– Untuk wajib pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer atau Firma selama 4 tahun;
– Untuk wajib pajak Badan berbentuk Perseroaan Terbatas selama 3 tahun.

sumber : finance.detik.com

Ini Alasan Pemerintah Turunkan Pajak UMKM Jadi 0,5 Persen

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi merevisi Pajak Penghasilan (PPh) final bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada akhir Juni 2018. Kini, tarif PPh final yang dibebankan kepada pelaku UMKM hanya dipatok sebesar 0,5 persen, turun jika dibanding sebelumnya yang sebesar 1 persen.

Aturan penurunan tarif PPh Final bagi para pelaku UMKM itu ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Aturan tersebut berlaku efektif mulai 1 Juli 2018.

Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Kementerian Keuangan, Yon Arsal mengungkapkan, aturan baru ini sebagai pengganti atas PP Nomor 46 Tahun 2013. Dia menyebut, dalam perjalanannya banyak pelaku UMKM yang keluhkan atas tingginya tarif pajak saat itu.

“Sejak 2013, diperkenalkan namanya PPh final tarifnya masih 1 persen. Dalam perjalananannya banyak yang protes 1 persen terlalu besar. Sehingga dengan masukan dari berbagai dunia usaha kita turunkan pajak dari 1 persen jadi 0,5 persen,” ujarnya dalam acara diskusi Forum Merdeka Barat, di Gedung Kementerian Informasi dan Informatika, Jakarta, Jumat (6/7/2018).

Yon Arsal mengatakan, penurunan tarif ini juga dimaksudkan dalam mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal. Sehingga ke depan akan memberikan keadilan dan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban pajak bagi UMKM. Dengan begitu, diharapkan akan mampu mendorong penerimaan pajak lebih besar.

“Kita memberi kesempatan berkontribusi bagi (pelaku UMKM) untuk negara, pengetahuan tentang manfaat bagi masyarakat manfaat pajak. Pemerintah berharap dengan fasilitas wajib pajak ini semakin banyak orang sadar akan wajib pajak ini,” imbuhnya.

“Seribu dua ribu perak sangat bermanfaat. Ada tukang jamu dengan bangga mereka membayar pajak. Tukang baso banyak yang bangga membayar pajak. Karena semakin dia bayar pajak semakin besar maka usahanya maju. Mereka memandang prespektif berbeda,” tambahnya.

Dalam memenuhi kewajiban pajak tersebut terpenting kata dia adalah pelaku UMKM harus lebih dulu memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). “Terakhir bagaimana memenuhi kewajiban perpajakan kalau bisa memanfaatkan fasilitas ini harus punya NPWP lebih dulu. Kalau udah punya NPWP sekarang tinggal bayar melalui atm. Ada di akun pajak melaui bank,” tutur dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Penerimaan Pajak Hingga Semester I Capai Rp 581,54 Triliun

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan total penerimaan pajak  pada semester I 2018 mencapai Rp 581,54 triliun. Angka ini sekitar 40,84 persen dari target tahun ini yang sebesar Rp 1.424 triliun.

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengatakan, capaian penerimaan pajak ini tumbuh 13,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.‎

“Penerimaan pajak sampai semester I Rp 581,54 triliun. Itu berasal dari PPh nonmigas, PPN, PPnBM, Pph migas‎. Ini tumbuh 13,9 persen dan sudah 40,84 persen dari target,” ujar dia di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Selasa (10/7/2018)

Sementara itu, Direktur Potensi dan Kepatuhan Perpajakan Yon Arsal mengungkapkan, penerimaan dari PPh pasal 21 atau pajak orang pribadi karyawan tumbuh 22,23 persen, PPh pasal 22 impor tumbuh 28 persen. Kemudian PPh badan tumbuh 23,9 persen, PPh orang pribadi 20,06 persen dan PPN impor tumbuh 24,29 persen.

‎”PPh 21 sudah Rp 67,9 triliun, tumbuh 22,32 persen, tahun lalu tumbuh minus 4 persen. PPh 22 impor Rp 27,02 triliun, tumbuh 28 persen, tahun lalu 11,35 persen. PPh orang pribadi nilainya Rp 6,98 triliun tumbuh 20,06 persen, tahun lalu 56,3 persen.,” jelas dia.

“PPh badan Rp 119,9 triliun tumbuh 23,79 persen, tahun lalu 12 persen.‎ PPN dalam negeri Rp 127,18 triliun, tumbuh 9,1 persen, tahun lalu 14 persen‎. PPN impor Rp 83,86 triliun, tumbuh 24,29 persen, tahun lalu 14,25 persen,” imbuh dia.

Sementara jika dilihat dari sektor, pertumbuhan terbesar dari sektor pertambangan yang tumbuh sebesar  79,71 persen. Kemudian sektor pertanian 34,25 persen, perdagangan 27,91 persen dan industri pengolahan 12,64 persen.

“Target pertumbuhan kita 23 persen, sekarang sudah 14 persen.‎ Dengan non tax amnesty sekarang 17 persen,” tandas dia.

sumber : liputan6.com

PPh UMKM Turun, Penerimaan Pajak di Semester II Masih Baik

 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yakin penerimaan pajak pada semester II 2018 akan lebih baik dibandingkan semester I. Meski pada semester II ini ada sejumlah kebijakan yang memberikan diskon pada tarif ‎pajak seperti penurunan PPh final bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

“Kalau UMKM kan berlaku 1 Juli, kira-kira setengah tahun. Penerimaannya Rp 5,8 triliun per tahun, kalau turun setengah lost-nya Rp 2,9 triliun, kalau setahun. Kalau berlaku 1 Juli kan hilangnya setengahnya lagi, jadi Rp 1,4 triliun. Itu tidak terlalu signifikan terhadap over all penerimaannya Rp 1.400 triliun,” ujar dia di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Selasa (10/7/2018).

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan menilai, penurunan tarif pajak bagi UMKM tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan bagi penerimaan pajak secara keseluruhan. Jika dihitung hingga akhir tahun nanti, potensi penerimaan pajak yang hilang dari penurunan tarif dari 1 persen menjadi 0,5 persen ini hanya sekitar Rp 1,4 triliun.

Meski ada potensi kehilangan dari adanya kebijakan ini, namun akan muncul juga potensi wajib pajakbaru untuk pelaku UMKM. Hal tersebut akan mengkompensasi kehilangan penerimaan pajak yang terjadi.

“Kompensasi dari PPN, PPh badan harusnya tidak terlalu. Harapannya kalau diturunkan itu tingkat kepatuhannya nambah, ada juga pembayar-pembayar UMKM yang baru, jadi kompensasi dari yang lain,” kata dia.

sumber : liputan6.com

TBrights Office in Bandung

Giving more and better services for Clients, TBrights is opening Branch Office in Bandung start on 1st February 2018. Mr. Juan Kasma, Our new Partner, which has experiences in field of Accounting and Taxation more than 20 years will lead TBrights Office In Bandung.

We will give you more services than you can expected in 2018, not just in field on Taxation, you can trust Us to startup your business in Indonesia and manage all of your business aspects from Legal, IT, Accounting, Audit, even Funding, and for sure your business will has manageable Tax.

 

 

 

Potensi Basis Pajak Baru & Leisure Economy

akar marketing, Yuswohady, dalam lamannya mengunggah tulisan berjudul “Welcome Leisure Economy”. Tulisan itu menyoroti fenomena turunnya daya beli konsumen, yang ditandai dengan sepinya gerai ritel konvensional seperti Matahari, Ramayana, dan lain-lain.

Sebagian pakar berpendapat bahwa sepinya gerai ritel konvensional seperti di atas karena adanya peralihan konsumen ke gerai ritel online seperti Tokopedia atau Bukalapak. Namun Yuswohady mempunyai pendapat lain. Menurutnya, telah terjadi pergeseran pola konsumsi masyarakat, terutama konsumen kelas menengah. Konkretnya, pergeseran yang terjadi adalah bukan pada cara berbelanja melainkan jenis atau varian barang yang dibeli. Yang semula lebih banyak pada konsumsi non-leisure sekarang bergeser ke konsumsi leisure. Badan Pusat Statistik mengklasifikasikan konsumsi non-leisure mencakup pangan, sandang, papan, dan benda fisik, sedangkan konsumsi komoditas kegiatan waktu luang (leisure) mencakup restoran, hotel, tempat rekreasi dan kegiatan kebudayaan.

Kemudian, pola konsumsi mereka pada saat semakin kaya, bergeser pula dari konsumsi barang yang tahan lama (goods-based consumption) menjadi konsumsi pengalaman (experienced-based consumption) seperti liburan, menginap di hotel, nongkrong di kafé/resto, nonton film, dan lain-lain.

Geliat perubahan perilaku konsumsi ini tidak bisa dipungkiri keberadaannya dan bisa kita rasakan di sekeliling kita, terutama di daerah-daerah perkotaan. Tak terkecuali, seperti terlihat di Kota Bandar Lampung, Sai Bumi Ruwai Jurai, yang saat ini sedang gencar-gencarnya menggalakan pembangunan infrastruktur. Apalagi lokasinya yang strategis sebagai pintu gerbang ke Sumatera dari Pulau Jawa dan masih dekat dengan Ibukota Jakarta. Ditambah potensi wisata alamnya yang tidak kalah dengan daerah-daerah lainnya, seperti objek wisata yang saat ini sedang ramai dikunjungi para wisatawan, yakni Pulau Pahawang, surganya para pecinta diving dan snorkeling.

Perkembangan industri pariwisata ini diikuti pula dengan bertumbuhnya investasi di bidang jasa perhotelan dan bisnis pendukung lainnya, ditandai makin banyaknya hotel-hotel berbintang dan menjamurnya tempat-tempat kuliner di seputar Kota Bandar Lampung, sebagai fasilitas untuk meningkatkan kenyamanan para pengunjung.

Kafe/resto yang berkonsep pengalaman (experiential) saat ini menjadi alternatif tempat hiburan dan nongkrong para profesional muda dan ibu-ibu sosialita di Kota Bandar Lampung. Sebagai fiskus, fenomena berkembang pesatnya tempat wisata kuliner ini, dimaknai sebagai munculnya peluang dan tantangan baru berupa potensi Wajib Pajak baru yang harus dilakukan ekstensifikasi dalam rangka memperluas basis penerimaan pajak.

Berbekal data Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), dan Data Pajak Restoran, hasil kerjasama dan koordinasi yang terjalin baik antara KPP Pratama Tanjung Karang dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM dan PTSP) dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Pemerintah Kota Bandar Lampung, Tim Ekstensifikasi KPP Pratama Tanjung Karang yang beranggotakan 8 orang yang didominasi oleh anak-anak muda mulai melakukan langkah-langkah cerdas, cepat, dan konkret.

Dimulai dengan pengolahan data, pencocokan (matching) data Pemilik Restoran menurut SIUP/SITU dengan data master file Wajib Pajak di Ditjen Pajak, kemudian dilakukan kegiatan ekstensifikasi/penyisiran terhadap kafe/resto yang belum ber-NPWP, dengan mendatangi langsung satu per satu lokasi usahanya di wilayah Kota Bandar Lampung.

Pada awalnya, memang tidak mudah menjelaskan kepada para pemilik usaha kuliner, yang rata-rata literasi pajaknya masih rendah, mengenai kewajiban Pajak Pusat berupa Pajak Penghasilan atas kegiatan usaha mereka. Kebanyakan mereka hanya mengerti Pajak Restoran yang merupakan Pajak Daerah, itupun pemahamannya masih sering tertukar dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Berprinsip pantang menyerah, Tim Ekstensifikasi Karang terus menyisir dan mengedukasi para calon Wajib Pajak baru kafe/resto, bahkan ada juga tempat kuliner yang harus dikunjungi di malam hari dikarenakan kegiatan usahanya baru dimulai di malam hari.

Kerja keras Tim ternyata tidak sia-sia dan telah membuahkan hasil, karena saat ini sudah banyak pengusaha kafe/resto, setelah dilakukan kegiatan edukasi secara persuasif dan intensif, akhirnya mau mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan melakukan pembayaran Pajak Penghasilan atas kegiatan usahanya secara rutin tiap bulan, yang tentunya menambah pundi-pundi penerimaan pajak negara.(*)

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi dimana penulis bekerja.

sumber : pajak.go.id

Pajak, Kekuasaan, dan Negara Modern

Oleh: Mochammad Bayu Tjahono, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Sebuah prasasti tentang gambar sosok yang gagah yang lengkap dengan pakaian kebesaran, yang satu adalah sosok raja dan yang satu lagi sosok kepala badan pajak. Sejak jaman sebelum masehi peran pajak sudah ada bahkan penting, cara mendapatkan paling banyak dengan cara paksaaan dan kekuasaan. Raja–raja di kerajaan manapun bahkan di bumi Indonesia, menetapkan pajak kepada rakyatnya.

Pada zaman VOC, Belanda datang ke Indonesia, kerajaan di Indonesia juga mengenakan pajak atas hasil bumi tersebut. Pajak inilah yang konon disimpan di negara luar. Pada tahun 1918, seorang penulis buku bernama Schumpeter menulis sebuah artikel dengan judul The Crisis of Tax State, dalam artikelnya dia menuliskan bahwa pajak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah negara modern. Melalui penelusuran didapat bahwa jatuh bangunnya sebuah kerajaan atau negara amat terkait dengan kebijakan pajak yang diambil.

Memang akan sulit melihat contoh, namun beberapa cerita rakyat terkait dengan kerajaan banyak kerajaan yang hancur karena memungut pajak melebihi batas kewajaran. Pada zaman modern ini beberapa negara maju dengan demokrasi yang sudah baik, kebijaksanaan pajak menjadi panggung kontestasi perebutan simpati pemilih, dan amat menentukan elektabilitas seorang kandidat. Presiden Amerika terpilih menjadikan tax reform untuk menaikan elektabilitasnya, bahkan di Indonesia suksesi Ditjen Pajak menjadi berita tersendiri.

Di tahun 2017, selain kelautan dan pembangunan infrastruktur, institusi setingkat eselon 1 yang mendapat perhatian publik begitu besar hanyalah Ditjen Pajak. Mengapa demikian? karena institusi ini adalah muara dari begitu banyak kepentingan baik terkait pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Di banyak negara maju, institusi perpajakan mendapat dukungan politik yang kuat, berisikan orang-orang profesional dan memiliki otonomi, meskipun otonomi bukan jaminan bagi akselerasi pencapaian target pajak.

Di era pemerintahan saat ini sejatinya beberapa perubahan di perpajakan sudah mengarah ke arah lebih baik, amnesti pajak tetap diharapkan dapat menarik kembali beberapa wajib pajak untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan memberi kesempatan wajib pajak untuk membetulkan SPT Tahunannya, kebijakan ini juga diikuti beberapa kebijakan yang mendukung ke arah keterbukaan informasi. Presiden juga menghendaki otonomi lembaga pemungut pajak, meski bukan isu baru otonomi kali ini juga harus didahului dengan perubahan KUP. Seperti zaman Kaisar Augustus zaman Romawi kuno yang memisahkan antara lembaga pembuat kebijakan dengan lembaga pemungut pajak.

Setelah suksesi kekuasan yang berjalan mulus, di mana Dirjen Pajak yang dulu Bapak Ken Dwijugiasteadi telah mengawal dengan baik amnesti pajak, maka kita memberi kepercayaan kepada Dirjen Pajak yang baru untuk membawa perubahan yang lebih baik lagi bagi Direktorat Jenderal Pajak. Dan kita pun sebagai pegawai pajak harus sepakat bahwa pencapaian pajak bukan menjadi tanggung jawab dirjen yang baru saja tetapi tanggung jawab kita semua.

Diharapkan di bawah dirjen pajak yang baru tersedia ruang dan kesempatan yang leluasa untuk meraih simpati dan dukungan masyarakat. Keterbukaan, kejelasan, kepastian, dan kosistensi perlu ditunjukan sebagai ciri dan corak perpajakan. Penegakan hukum harus tetap diberi ruang, bukan untuk menakuti, bukan untuk menunjukan siapa yang berkuasa tetapi semata-mata hanya memberikan efek jera dan memberi sinyal perubahan. Di negara yang modern, pajak memang menjadi tulang punggung kehidupan dan perkembangan bangsa, tetapi pendekatan yang tepat ke wajib pajak akan memberi dampak yang tepat untuk meningkatkan partisipasi seluruh wajib pajak dalam membayar pajak, bukan hanya wajib pajak tertentu saja. Di sinilah dibutuhkan seni meracik yang pas sehingga aneka kepentingan dan aspirasi dapat bertemu dan menenangkan semua pihak.(*)

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi di mana penulis bekerja.

 

sumber : pajak.go.id

Sri Mulyani: Setoran Pajak 2017 Kurang Rp 130 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati memperkirakan akan ada kekurangan penerimaan pajak atau shortfall sekitar Rp 110 triliun sampai Rp 130 triliun dari target sebesar Rp 1.283,6 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017.

“Dalam waktu 2 minggu ke depan, ada tambahan penerimaan lebih dari Rp 100 triliun, tapi ada estimasi shortfall kisaran Rp 110-130 triliun,” kata dia saat Preskon di kantornya, Jakarta, Rabu (20/12/2017).

Hingga 15 Desember 2017, penerimaan pajak yang sudah terkumpul mencapai Rp 1.058,4 triliun. Terdiri dari Rp 49,6 triliun Pajak Penghasilan Minyak dan Gas (PPh Migas) dan Pajak Nonmigas senilai Rp 1.008,8 triliun.

Jika dihitung dari target, maka pemerintah masih harus mengejar setoran pajak sebesar Rp 225,2 triliun. Pemerintah, sambungnya, akan terus mengupayakan penerimaan pajak hingga akhir tahun meskipun ada shortfall sampai Rp 130 triliun.

“Strategi khususnya kami melihat penerimaan pajak seluruh korporasi dan individu, lihat semua sektor karena dorongan harga komoditas yang naik, top up di atas itu berapa, melihat data dari tax amnesty yang memiliki potensi penerimaan. Jadi kita menggunakan seluruh data yang ada,” jelas Sri Mulyani.

Dia menegaskan, tidak ada strategi ijon atau menarik setoran pajak tahun depan ke tahun ini demi target penerimaan pajak tercapai. “Tidak boleh ada ijon supaya terlihat keren penerimaan pajak tercapai, karena itu tidak baik. Kita tetap melihat secara detail potensi-potensi penerimaan yang ada,” tegasnya.

Datanya menunjukkan, realisasi pajak nonmigas sebesar Rp 1.008,8 triliun hingga 15 Desember ini, terdiri dari PPh Nonmigas senilai Rp 561,8 triliun atau 72,7 persen dari outlook Rp 742,2 triliun, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) senilai Rp 424 triliun atau 89,2 persen dari outlook Rp 475,5 triliun.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencapai Rp 16,5 triliun atau 106,9 persen dari outlook Rp 15,4 triliun, serta pajak lainnya Rp 6,4 triliun atau 73,7 persen dari outlook Rp 8,7 triliun.

 

sumber: liputan6.com