• Let Us Solve
  • Your Tax & Business Rights

Domestic Taxation

Peserta Tax Amnesty Bisa Lolos dari Sanksi 200%, Begini Caranya

Jakarta – Wajib pajak (WP) peserta tax amnesty bisa terbebas dari sanksi administrasiperpajakan berupa kenaikan sebesar 200% dari Pajak Penghasilan (PPh) yang tidak atau kurang dibayar. Sanksi yang tercantum dalam pasal 18 Undang-Undang nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak ini terkait dengan harta yang belum dideklarasikan pada saat program tax amnesty.

Bagaimana caranya agar bebas dari sanksi tersebut? Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Hestu Yoga Saksama menjelaskan WP peserta tax amnesty melaporkan atau mengungkapkan secara individu hartanya dalam SPT. 

Ini juga berlaku untuk WP biasa, hanya saja sanksinya disesuaikan dengan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Dalam kebijakan ini, WP membayarkan seluruh harta yang belum dideklarasikan sesuai dengan tarif normal yang diatur pada PP Nomor 36 Tahun 2017, yakni untuk WP Badan sebesar 25%, untuk WP orang pribadi (OP) sebesar 30%, dan WP tertentu sebesar 12,5%.

Setelah itu dilakukan, maka akan ‘diampuni’ alias terbebas dari sanksi 200%. WP harus melakukan upaya ini sesegera mungkin sebelum Ditjen Pajak mengeluarkan surat permohonan pemeriksaan, jika tidak maka akan terkena sanksi 200% itu.

“Ini kan kelanjutan dari tax amnesty kemarin. WP diberikan kesempatan mengungkapkan sendiri sebelum DJP menemukan hartanya,” ujar Hestu kepada detikFinance, Selasa (21/11/2017).

“WP mengungkapkan sendiri dengan membayar tarif PP 36 maka tidak ada pengenaan sanksi sesuai Pasal 18 UU Tax Amnesty,” sambung Hestu.

Aturan bebas sanksi administrasi hingga 200% ini akan tertuang dalam rivisi PMK Nomor 118 Tahun 2016 tentan Pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Selain itu, di revisi PMK itu yang juga akan memuat soal pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) dalam rangka balik nama aset berupa tanah dan bangunan.

sumber : finance.detik.com

 

Sistem Baru Dirjen Pajak Seminggu Lacak 30 Ribu Pengemplang

Jakarta, CNN Indonesia — Implementasi Big Data membuat Dirjen Pajak mampu melacak tiga puluh ribu dugaan pengemplang pajak dalam waktu satu minggu. Padahal dengan sistem lama Dirjen Pajak hanya mampu ‘mengendus’ 100 sampai 200 dugaan pengemplang pajak dalam setahun. 

Hal ini diungkap Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi, Direktorat Jenderal Pajak, Iwan Juniadi. Tak cuma terkait pendeteksian pengemplang pajak, sistem big data ini menurutnya membuat pengolahan data perpajakan secara umum jadi labih cepat. 

“Proses data lebih lambat dan penggunaan teknologi big data itu membuat proses lebih cepat. Data tidak struktur dapat diproses dan data terstruktur juga dipercepat pengolahnnya. Dari yang awalnya empat hari jadi 59 detik,” kata Iwan saat ditemui di Kantor Pusat Dirjen Pajak, Jakarta Selatan, Rabu (11/7).


Dengan Big Data, pengolahan data menjadi 7.200 kali lebih cepat dari sistem Relational Database Management System (RDBMS) yang digunakan oleh Ditjen Pajak sebelum tahun 2015. 

Iwan mengatakan dalam setahun Dirjen Pajak bisa menerima sekitar sepuluh miliar data. Sistem RDBMS ini menurut Iwan tak lagi efektif menangani data sebesar itu. Apalagi tak semua data yang perlu dianalisa adalah data terstruktur. Sehingga mempersulit sistem lawas itu untuk melakukan pemrosesan.

Diuji sejak 2015

Pada tahun 2015, Iwan mencoba untuk memakai sistem big data dalam mengolah data. Pada tahun 2015, Dirjen Pajak melakukan uji coba 10 komputer yang memiliki sistem big data Cloudera.

“Tahun 2015 saya mulai main ke big data karena Dirjen Pajak punya data banyak tapi banyak kendala. Datanya tidak terstruktur dan Dirjen Pajak sedang giat-giatnya mendapatkan data dari pihak ketiga. Data data ini tidak terstruktur kemudian luar biasa banyak,” kata Iwan.

Sistem big data ini ternyata secara krusial mampu mendorong keefektifan pengolahan data. 

“Setelah yakin bahwa teknologi big data mampu mendukung data kita, tahun 2016 sampai 2017 kita perbesar jadi satu server besar dengan kapasitas 500 Terabyte,” ujar Iwan.

sumber : cnnindonesia.com

Kelebihan Bayar Pajak, Uang Bisa Balik Hanya Satu Bulan

Jakarta, CNN Indonesia — Wajib Pajak (WP) kini bisa dapat kepastian mengenai restitusi Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam kurun hanya satu bulan. Ketentuan itu dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan PPh Badan.

Restitusi adalah permohonan pengembalian kelebihan bayar pajak yang dilakukan oleh WP.

Menurut beleid tersebut, Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu bisa menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) selama 15 hari sejak restitusi diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi. Sementara itu, SKPPKP akan diberikan dalam satu bulan bagi permohonan restitusi PPh badan dan PPN.


Namun, keputusan WP untuk mendapat SKPPKP akan diteliti terlebih dulu oleh DJP. SKPPKP bisa saja tidak diterbitkan jika DJP tak menemukan kelebihan bayar pajak yang dilakukan oleh WP. Asal, DJP memberitahukannya kepada DJP.

Tetapi, jika DJP memberitahu WP ihwal persetujuan SKPPKP dalam jangka waktu seharusnya, maka otomatis permohonan restitusi WP dikabulkan. 

“Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPPKP setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud berakhir,” ujar beleid tersebut dikutip Kamis (19/4).

Tak hanya itu, kini DJP juga menaikkan batasan maksimum lebih bayar PPh orang pribadi, PPh badan, serta PPN bagi pengusaha kena pajak yang bisa mengajukan restitusi.

Sebelumnya, PMK Nomor 198 Tahun 2013 menyebut restitusi bisa diberikan jika orang pribadi lebih bayar PPh maksimal Rp10 juta, PPh badan lebih bayar Rp100 juta, dan pengusaha kena pajak lebih bayar PPN sebesar Rp100 juta.

Dalam pasal 9 beleid itu, WP pribadi kini bisa mengajukan restitusi jika melakukan lebih bayar PPh maksimum Rp100 juta, PPh badan maksimum Rp1 miliar, dan PPN bagi pengusaha kena pajak maksimum Rp1 miliar. Dengan kata lain, angka batas atas ini terbilang 10 kali lipat dibanding ketentuan sebelumnya.

Agar bisa mengajukan restitusi, WP harus mengisi formulir terlebih dulu. Setelah itu, DJP akan meneliti WP untuk memastikan bahwa WP tidak sedang melakukan bukti permulaan secara terbuka, tidak terlambat menyampaikan SPT Masa (bulanan) dalam dua masa pajak berturut-turut, tidak terlambat menyampaikan SPT Masa dalam tiga kali sepanjang tahun kalender, dan tidak terlambat menyampaikan SPT tahunan.

Tak hanya itu, DJP juga akan memeriksa bahwa WP yang mengajukan restitusi benar-benar menulis dan menghitung pajak. WP juga memeriksa bukti pemotongan PPh yang dikreditkan WP pemohon, dan pajak masukan yang dikreditkan atau dibayar sendiri oleh WP pemohon.

“Hasil penelitian digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar untuk memberikan Pengembalian Pendahuluan kepada Wajib Pajak,” demikian isi beleid itu tertulis.


Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Robert Pakpahan mengatakan beleid ini ditujukan agat semakin banyak orang memanfaatkan fasilitas restitusi. Sebab, ketentuan yang ada sebelumnya masih bikin orang malas mengajukan restitusi.

Salah satu faktornya adalah batas maksimum lebih bayar pajak yang bisa mengajukan restitusi.

“Kami pikir angka Rp100 juta selama ini terlalu kecil, terlalu sempit. Kami hanya ingin memperbesar orang yang memenuhi syarat saja,” terang Robert.

sumber : cnnindonesia.com

Buah Reformasi Pajak, Peringkat RI Naik dalam Penilaian Global Forum

JAKARTA – Reformasi pajak yang dicanangkan Indonesia mendapatkan pengakuan dari dunia Internasional, ketika The Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes secara resmi telah mengumumkan hasil Second Round Review on Exchange of Information on Request (2nd Round Peer Review) Indonesia. Berkat berbagai perbaikan dalam beberapa tahun terakhir ini, terutama berlakunya UU Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, nilai keseluruhan (overall rating) Indonesia naik menjadi Largely Compliant dari sebelumnya Partially Compliant.

“Hasil penilaian ini menjadi indikasi bahwa Indonesia dipandang sebagai negara yang transparan atau kooperatif (cooperative jurisdiction) untuk kepentingan perpajakan oleh 153 negara anggota Global Forum,” terang Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Hestu Yoga Saksama seperti dilansir laman resmi Ditjen Pajak Kemenkeu.

Lebih lanjut diterangkan, bahwa peringkat Largely Compliant pada 2nd Round Peer Review juga merupakan salah satu syarat agar Indonesia tidak digolongkan masuk ke dalam negara- negara yang tidak transparan atau kooperatif untuk tujuan perpajakan oleh European Commission. Dengan demikian, Indonesia akan terhindar dari berbagai sanksi (defensive measures) yang diterapkan oleh Global Forum dan European Commission bagi negara-negara yang tidak transparan atau kooperatif untuk tujuan perpajakan.

“Peningkatan peringkat ini juga meningkatkan kredibilitas Indonesia sebagai anggota G20 secara khusus dan sebagai anggota warga dunia secara umum. Meningkatnya kepercayaan negara-negara atau organisasi internasional kepada Indonesia dapat meningkatkan peluang kerja sama internasional dalam berbagai bidang,” paparnya.

Penilaian Global Forum dilakukan dengan cara membandingkan standar internasional dengan keadaan di Indonesia termasuk sisi legislasi dan pelaksanaan pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan berdasarkan permintaan, yang disimpulkan berdasarkan hasil kuesioner, masukan dari negara-negara lain (peers input), on-site visit, dan Peer Review Group Meeting.

Ditegaskan Ditjen Pajak, bahwa dalam upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan hasil positif ini, Indonesia akan terus berusaha melanjutkan reformasi perpajakan. Termasuk menyusun legislasi yang memadai serta implementasi legislasi yang efektif sesuai standar internasional demi mewujudkan komitmen global Indonesia untuk memberantas penghindaran dan pengelakan pajak, memerangi tindak pidana pencucian uang, dan mendukung pemberantasan pendanaan terorisme.

sumber : sindonews.com

Sri Mulyani: Kita Negara Paling Kompleks Aturan Perpajakannya

Jakarta – Teknologi pajak di Indonesia dinilai masih tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat ini sedang berupaya untuk memperbaiki sistem IT supaya lebih canggih dan mudah digunakan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan nantinya jika sistem IT sudah canggih pengecekan nomor pokok wajib pajak (NPWP) bisa lebih mudah. 

“Nanti kalau sudah canggih sistemnya, tinggal sebut NPWP pak Robert (Dirjen Pajak) bisa mengecek lewat HP nya,” ujar Sri Mulyani di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (6/8/2018).

Sri Mulyani mengaku gembira, saat ini kesadaran wajib pajak masyarakat Indonesia semakin meningkat. Ini tercermin dari jumlah pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) yang terus bertambah. Namun memang masih ada sejumlah kendala dalam perpajakan Indonesia seperti aturan yang cukup rumit.


“Dalam sebuah studi, bahwa kita (Indonesia) adalah salah satu negara yang paling kompleks dalam peraturan perpajakannya,” imbuh dia.

Dia menyampaikan, beberapa waktu lalu ia menghadiri G20 di Buenos Aires Argentina dan ia mengajak Dirjen Pajak untuk ikut serta. Hal tersebut dilakukan karena banyak pembahasan yang harus diketahui.

“Dirjen Pajak harus mendengarkan sendiri pembahasan ekonomi update, trade war dan semua menteri bisa berbicara banyak. Saya senang setelah acara itu pak Robert catatannya banyak,” ujarnya.

Tahun ini Direktorat Jenderal Pajak menganggarkan Rp 3,1 triliun untuk pembangunan sistem teknologi informasi pajak atau core tax system.

Dirjen Pajak Robert Pakpahan menjelaskan, pembangunan system ini sejalan dengan reformasi perpajakan yang lagi dilakukan pemerintah. Robert menyebut, anggaran Rp 3,1 triliun ini nantinya digunakan untuk membeli software system, yang dapat memeberikan informasi perpajakan hingga membangun sistem perpajakan yang lebih canggih. 

“Core tax untuk kebutuhan IT pajak, akan dibangun 3,5-4 tahun ke depan, total pengadaan multiyears 7 tahun,” kata Robert.

sumber : finance.detik.com

 

Sri Mulyani: Penerimaan Pajak Naik karena Ekonomi RI Membaik

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa kepatuhan warga Indonesia semakin baik. Hal tersebut tercermin dalam angka penerimaan pajak.

Dikutip dari akun instagram resmi Menteri Keuangan Sri Mulyani, Jumat (20/7/2018), sebagai pimpinan tertinggi di Kementerian Keuangan, Sri Mulyani berjanji terus menjaga kredibilitas pemerintah dalam mengelola penerimaan pajak sebagai sebuah pertanggungjawaban kepada generasi penerus bangsa.

Berikut tulisan lengkapnya:

Penerimaan Perpajakan Semester I APBN 2018 telah mencapai 40,4  persen dari target APBN 2018 atau lebih baik dari periode yang sama pada tahun 2017.

Hal ini menunjukkan bahwa dinamika dan kegiatan ekonomi meningkat, karena orang tidak mungkin membayar pajak kalau ekonominya tidak tumbuh.

Saya menyampaikan hal ini saat koferensi pers tanggal 17 Juli 2018 tentang APBN Kinerja dan Fakta (APBN KiTa) untuk capaian sampai bulan Juni 2018.

Secara keseluruhan, pada semester I 2018 ini, APBN 2018 menunjukkan kinerja yang positif. Bila dibandingkan tahun lalu, penerimaan negara tumbuh 16 persen dan penyerapan belanja negara tumbuh 5,7 persen.

Dengan capaian tersebut, keseimbangan primer atau penerimaan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang mengalami surplus sebesar Rp 10 triliun, lebih baik dibandingkan tahun lalu yang mengalami defisit Rp 68,2 triliun.

Sedangkan untuk keseluruhan defisit adalah sebesar Rp 110,6 triliun, lebih kecil dari tahun lalu sebesar Rp 175,1 triliun.

Dengan defisit yang semakin menurun, pembiayaan utang semester I 2018 juga lebih kecil yaitu sebesar Rp 176 triliun dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp 207,8 triliun.

Hal ini menunjukkan perbaikan dari sisi defisit maupun keseimbangan primer dalam 4 tahun terakhir.

Kami di Kementerian Keuangan senantiasa mengelola keuangan negara dengan baik karena pengelolaan APBN yang sehat, prudent dan berkelanjutan dapat meningkatkan kredibilitas pemerintah.

Ini adalah juga bentuk pertanggungjawaban kepada anak cucu kami sebagai penerus bangsa di masa yang akan datang.

sumber : liputan6.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Ada Aturan Baru, Pedagang Kecil Makin Ringan Bayar Pajak

Liputan6.com, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Sidempuan mengadakan kegiatan edukasi dan dialog perpajakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Tarif Pajak Penghasilan Final Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang turun menjadi 0.5% yang diadakan di Aula KPP Pratama Padang Sidempuan Kamis (26/7/2018).

Acara ini dihadiri oleh lebih dari 100 peserta wajib pajak UMKM yang berada di Wilayah Kerja KPP meliputi Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Mandailing Natal.

Kegiatan edukasi dan dialog kebijakan perpajakan ini dibuka oleh Sri Mulyono, Kepala KPP Pratama Padang Sidempuan dengan paparan terkait penerimaan pajak di sektor UMKM.

Dalam sambutannya, dia mengucapkan terima kasih atas kontribusi para wajib pajak khususnya kepada wajib pajak UMKM yang hadir karena memiliki peran vital untuk pertumbuhan dan ketahanan perekonomian Indonesia.

Pada acara ini juga dilakukan survei kepada peserta yang hadir sebagai bagian proses KPP Pratama Padang Sidempuan menjadi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM).

Sementara itu, Siti Aminah Rangkuti, Account Representative KPP Pratama Padang Sidempuan menyebutkan bahwa PP 23 Tahun 2018 ini merupakan perubahan dari PP 46 Tahun 2013.

“Perubahan aturan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kesederhanaan serta mendorong masyarakat berperan dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan,” kata Siti.

Ada beberapa poin perubahan dalam PP 23 Tahun 2018 yaitu penurunan tarif PPh final menjadi 0,5% dari omzet, penambahan ketentuan mengenai jangka waktu, penyesuaian Subjek Pajak yang dikenakan PP, penegasan omzet serta kemudahan cara penyetoran.

“Adapun batasan omzet pengusaha UMKM yang bisa menggunakan PP 23 Tahun 2018 ini adalah tetap 4,8 miliar dalam setahun, sama seperti PP 46 Tahun 2013,” dia menambahkan.

Wajib pajak sangat antusias dengan acara dialog dan edukasi penurunan tarif pajak UMKM ini, terlihat dari banyaknya peserta yang hadir memenuhi aula dan pertanyaan terkait penerapan tarif baru ini terhadan omzet usaha dan kepatuhan perpajakan mereka.

Peserta yang hadir menyambut baik kemudahan yang ditawarkan PP 23 tahun 2018 tersebut.

“Diharapkan melalui kegiatan ini, para pelaku usaha UMKM dapat memahami PP 23 yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2018 dan memanfaatkan fasilitas ini, lebih paham dan patuh terhadap kewajiban perpajakannya,” Sri Mulyono menandaskan.

 

 

sumber :liputan6.com

 

DJP: UMKM Orang Pribadi Tak Wajib Buat Pembukuan Selama 7 Tahun

 Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan dalam aturan pajak UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang tertuang dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 meminta UMKM membuat pembukuan. Selain memudahkan penghitungan pajak, pembukuan ini juga untuk meningkatkan kelas UMKM.

Namun pembukuan ini masih dikeluhkan oleh pelaku UMKM, terutama kategori usaha mikro yang memiliki omzet tidak lebih dari Rp 300 juta per tahun.Menanggapi hal ini, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama menjelaskan, untuk usaha mikro yang sifatnya pribadi, tidak diwajibkan membuat pembukuan selama maksimal 7 tahun sejak terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP), selain tarif pajak UMKM diturunkan menjadi 0,5 persen.

“Jadi jangan khawatir, kalau yang pribadi itu diberi waktu sampai 7 tahun dan yang sudah PT diberi waktu 3 tahun untuk tidak wajib mebuat pembukuan,” terangnya dalam diskusi di Jakarta, Rabu (27/6/2018).

Namun selama itu, DJP akan melakukan pendampingan kepada UMKM untuk pengembangan bisnisnya dan mampu membuat pembukuan. Dengan adanya pembukuan, Hestu Yoga mengklaim bisa menjadi modal untuk UMKM tersebut naik kelas.

Dia menambahkan, UMKM sulit mendapatkan permodalan di perbankan karena tidak adanya pembukuan bisnis secara lengkap. Oleh karena itu, diharapkan nantinya UMKM semakin mudah dalam mendapat akses permodalan sehingga mampu naik kelas.

sumber : liputan6.com

 

 

Ditjen Pajak Kumpulkan 100 Pengusaha Asing, Ada Apa?

Jakarta – Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (PMA) Dua Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak hari ini mengumpulkan 100 pembayar pajak dari perusahaan asing terbesar di Indonesia. Mayoritas adalah investor dari Jepang, dan ada juga beberapa konsultan pajak.

Acara ini dalam rangka sosialisasi untuk wajib pajak, terutama mengenai transaksi transfer pricing, dan tahapan proses pemajakan. Acara dilaksanakan di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Selasa (31/7/2018).

Transfer pricing dapat diartikan penghasilan suatu perusahaan dari suatu negara yang tarif pajaknya lebih tinggi ke perusahaan lain pada satu grup di negara yang tarif pajaknya lebih rendah. Hal itu akan mengurangi total beban pajak group perusahaan tersebut.

Pantauan detikFinance, acara ini dihadiri Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan, Duta Investasi Presiden RI untuk Jepang Rachmat Gobel, serta pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo.

“Latar belakang diselenggarakannya acara ini karena penerimaan dari pembayar pajak yang terdaftar di KPP PMA Dua belum optimal. Sering terjadi perbedaan pengambilan data pembanding untuk kepentingan transfer pricing,” kata Kepala KPP PMA Dua Rafael Alun Trisambodo dalam sambutannya.

Selain itu, data pembanding yang digunakan dalam transfer pricing documentation (TP doc) tidak sesuai dengan usaha pembayar pajak. Kemudian pembayar pajak masih membebankan royalty (technology fee) untuk produk dengan teknologi yang sudah umum.

Jalannya kegiatan Tax Gathering diisi pertunjukan drama musikal yang bercerita tentang tokoh Pandawa Lima dalam mengamankan penerimaan. Hal itu disampaikan oleh Kanwil DJP Jakarta Khusus Muhammad Haniv.

“Ini adalah drama musikal. Ini cerita fiktif tapi penggambarannya mungkin memang terjadi di dunia nyata di perpajakan. Jadi nanti akan digambarkan bagaimana monster mengacau balaukan penerimaan,” ujar Haniv.

“Jadi penerimaan dipecah pecah. Ada yang ke India, ada yang ke Korea, ada yang ke Jepang, ada yang ke Indonesia, sehingga penerimaan kita ini terpecah pecah, kita cuma dapat bagian sedikit. Itu monster ada Jepang, ada Korea, itu bukan sebenarnya terjadi ya,” lanjutnya.

Juga ikut terlibat dalam pertunjukan tersebut, beberapa ekspatriat dan konsultan pajak. Inti yang ingin disampaikan ke para wajib pajak asing ini adalah guna meningkatkan penerimaan negara yang selama ini belum optimal karena transfer pricing.

“Jadi datanglah nanti Pandawa. Pandawa digambarkan sebagai Dirjen Pajak. Ini lah yang akan ditugaskan untuk mengamankan penerimaan negeri kita,” sebutnya.

“Nanti akhirnya pemenangnya adalah Pandawa, dan hasilnya adalah melebihi target. Jadi keping keping penerimaan yang terpecah pecah tadi kumpulkan kembali oleh Pandawa, dan terakhir adalah target penerimaan tercapai bahkan melebihi dari target,” tambahnya.

sumber : detik.com

 

 

 

Wajib Pajak Diimbau Waspada Jika Menerima “E-mail ” Seperti Ini

_

KOMPAS.com – Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak mengingatkan agar masyarakat berhati-hati dan waspada jika menerima e-mail yang mengatasnamakan Ditjen Pajak. Masyarakat diminta cermat karena ada pihak yang mengatasnamakan Ditjen Pajak dengan alamat e-mail tidak resmi. Imbauan ini disampaikan melalui akun resmi Twitter Ditjen Pajak, @DitjenPajakRI. Awas Penipuan Mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. Jika #KawanPajak mendapatkan email seperti ini, maka ini bukanlah email resmi dari DJP. Jangan klik tautan dan mengisi form pada tautan tersebut.

 

Kepala Sub Direktorat Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Ani Natalia mengatakan, imbauan ini disampaikan karena Ditjen Pajak mendapatkan beberapa pengaduan dari wajib pajak. “Kami mendapatkan beberapa pengaduan, ada orang mengirim e-mail kepada wajib pajak dengan mengatasnamakan Ditjen Pajak,” ujar Ani saat dihubungi Kompas.com pada Selasa (31/7/2018). Ani mengatakan, e-mail itu dikirimkan oleh mail@virksyd.dk kepada wajib pajak dan mengatasnamakan Ditjen Pajak. Namun, ada yang janggal dari e-mail itu. “Pada penulisan direktorat itu pake huruf ‘c’ menjadi directorat,” ujar Ani. Isi e-mail tersebut, pada intinya, menyampaikan kepada wajib pajak bahwa bisa mendapatkan pengembalian atau refund untuk tahun 2015 sampai 2017. Disebutkan pula bahwa untuk prosedur pengembalian uang, penerima e-mail diarahkan untuk mengklik link tertentu. “Nah ketika mengklik tautan yang muncul bukan alamat Ditjen Pajak. Itu phising,” ujar Ani. Phising merupakan tindakan memeroleh informasi pribadi seperti User ID maupun password dengan menyamar sebagai orang atau organisasi yang berwenang melalui sebuah e-mail. Ani mengimbau, apabila ada wajib pajak yang menerima e-mail yang mengatasnamakan Ditjen Pajak bisa mengonfirmasi ke pihak Ditjen Pajak atau menghubungi Kring Pajak di 1500200.

sumber : kompas.com