Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan meminta kepada seluruh wajib pajak (WP) untuk tidak khawatir dengan adanya surat edaran tentang kebijakan pemeriksaan.
Direktur Penyuluhan dan Pelayanan Humas Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengatakan pemeriksaan yang dilakukan akan berdasarkan basis data.
“Intinya, sepanjang WP sudah patuh (formal dan material), tidak perlu khawatir akan dilakukan pemeriksaan,” kata Hestu saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Selasa (11/9/2018).
Hestu menjelaskan surat edaran nomor SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan ini menjadi suatu panduan atau arahan dari pimpinan DJP kepada jajaran internal DJP tentang bagaimana KPP/Kanwil/KPDJP memilih WP yang akan diperiksa, jadi tidak terkait langsung dengan WP.
Kemudian, tujuan dari SE 15/2018 itu sendiri, sebagai bagian dari revitalisasi pemeriksaan, adalah untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan melalui pemilihan WP yang akan diperiksa secara tepat, sehingga dapat memberikan hasil pemeriksaan pajak yang dapat mendukung penerimaan pajak, mengurangi sengketa dengan WP, dan meminimalisasi tunggakan pajak.
Sebelum melakukan pemeriksaan, Hestu menerangkan yang dilakukan terlebih dahulu adalah penyusunan DSP3 (Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi) berdasarkan bermacam indikator ketidakpatuhan yang ada dalam SE tersebut.
“Ini semacam Compliance Risk Management (CRM) di mana kita memetakan WP berdasarkan pola kepatuhannya,” jelas dia.
“Dari DSP3 itu tindak lanjutnyapun tidak semuanya dilakukan pemeriksaan, sebagian akan ditindaklanjuti dengan pengawasan, sebagian lagi baru diusulkan pemeriksaan melalui penyusunan Daftar Prioritas Sasaran Pemeriksaan (DSPP),” tambah dia.
Pemeriksaan terhadap WP yang masuk DSP3 juga akan diprioritaskan kepada WP OP maupun badan usaha yang elama tiga tahun terakhir belum diperiksa terkait dengan administrasi perpajakannya.
Hanya saja, bagi WP yang masuk DSP3 tidak perlu khawatir karena masih ada data informasi lain yang bisa membuktikan bahwa kewajiban yang dimaksud sudah terpenuhi.
Adapun, lanjut Hestu, SE tentang kebijakan pemeriksaan ini sebagai ajang imbauan dari otoritas pajak nasional kepada WP agar meningkatkan kepatuhan pajaknya. Bahkan jika terbukti belum patuh pun pihak Ditjen Pajak masih memberikan ruang untuk memperbaiki SPT nya.
“Sekali lagi SE ini justru untuk membuat pemeriksaan pajak menjadi lebih terarah kepada WP yang tidak patuh, dan kita memastikan WP yang sudah patuh untuk mendapat perlakuan yang adil (fairness),” tutup dia..
Sumber : finance.detik.com
Jakarta – Pegawai pajak bisa dipidana dan membayar denda jika menyalahgunakan data keuangan para wajib pajak (WP) dan badan usaha.
Hal itu berhubungan dengan implementasi program pertukaran data keuangan untuk kepentingan perpajakan secara otomatis atau automatic exchange of information (AEoI) yang sudah berlaku per 1 September 2018.
Direktur Penyuluhan dan Pelayanan Humas Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengatakan kerahasiaan data WP diatur oleh Pasal 34 UU KUP.
“Ada kewajiban bagi pejabat/pegawai pajak untuk merahasiakan data-data WP,” kata Hestu saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Senin (3/9/2018).
Dalam pasal 34, setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Masih dari aturan yang sama, saksi yang bisa diterima oleh pegawai pajak yang menyalahgunakan data, seperti kealpaan tidak memenuhi kewajiba merahasiakan dapat dipidana kurang lebih satu tahun dan denda Rp 25 juta.
Sedangkan pegawai atau pejabat pajak yang sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda Rp 50 juta.
“Ada juga sanksinya atas pelanggaran atas kewajiban tersebut, sesuai Pasal 41 UU KUP,” jelas dia.
Oleh karena itu, Hestu menuturkan data keuangan yang didapat oleh Ditjen Pajak akan dijaga kerahasiannya dan akan dijadikan basis pemeriksaan pajak ke depannya.
“Itu data keuangan untuk kepentingan perpajakan, bukan untuk kepentingan yang lain. Data tersebut hanya bisa diakses oleh pegawai DJP tertentu sesuai kewenangannya dalam pengawasan WP yang bersangkutan,” tutup dia.
JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemkeu) terus melakukan finalisasi rencana kebijakan pembatasan impor barang konsumsi. Pembatasan dilakukan dengan menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, baik importir maupun eksportir.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku sangat berhati hati dalam menetapkan kebijakan ini. Pasalnya, ini bisa memicu masalah di tingkat internasional, khususnya di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Kebijakan ini bisa menyulut perang tarif dengan negara lain.
Menkeu menyebut, sudah banyak langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, untuk menyikapi peningkatan tarif secara sepihak oleh negara maju. “Indonesia akan tetap menjaga agar policy kita tetap proporsional,” katanya, Senin (27/8).
Saat ini Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Perdagangan juga Kementerian Perindustrian masih memilah 900 barang yang akan dibatasi, utamanya impor barang konsumsi yang memiliki subtitusi.
Di sisi lain, pemerintah juga akan memilah impor barang konsumsi yang mendukung investasi. Targetnya, saat ada keputusan pemerintah menaikkan tarif tidak menggangu pendorong pertumbuhan ekonomi dari investasi dan eks- por.
Pemerintah juga akan memilah komoditas yang belum diproduksi di dalam negeri. Sementara, bagi komoditas yang bisa diproduksi di dalam negeri, pemerintah akan memastikan kapasitas produksinya. “Jadi pengaruh ke masyarakat akan kecil, bahkan positif sehingga kami harap industri dalam negeri memanfaatkan kondisi ini secara sebaik-baiknya,” ujar dia.
Menkeu juga bilang, dalam kebijakan ini, pemerintah ingin agar industri dalam negeri bisa mendapatkan benefit. Karena itu Kemkeu juga berkomunikasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memudahkan akses permodalan ke industri yang memproduksi di dalam negeri.
Sri Mulyani memperkirakan beleid ini bisa siap dalam satu hingga dua minggu ke depan. Ia pun berharap, kebijakan ini bisa diterapkan awal September 2018 mendatang
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dengan kebijakan ini, karena bisa menimbulkan balasan atau retaliasi dari negara lain.
Apalagi, Indonesia juga tengah giat membuka pasar melalui perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) dan menarik investasi. “Takutnya bila kita menerapkan kebijakan ini akan memberikan mixed signals kepada investor maupun mitra dagang,” katanya
sumber : harian kontan
JAKARTA, KOMPAS.com – Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak akan pantau kegiatan para wajib pajak melalui media sosial. Dikutip dari Kontan.co.id, Kamis (30/8/2018), langkah ini dilakukan untuk menambah basis data dari para wajib pajak yang saat ini sudah dimiliki oleh Ditjen Pajak. Diharapkan dengan langkah ini kepatuhan akan pajak di masyarakat akan meningkat. “Tapi ini kan baru rencana. Karena media sosial itu kan sangat luas, jadi masih butuh persiapan,” ujar Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Ditjen Pajak Iwan Djuniardi Rabu (29/8/2018). Menurut Iwan, Ditjen Pajak akan merekam keseluruhan data tersebut melalui sistem Sosial Network Analytics (Soneta). Sistem ini mampu merekam jaringan distribusi wajib pajak, jaringan kepemillikan saham, jaringan pemegang saham, ataupun untuk analisis penyandingan data baik untuk PPh maupun PPN. Selain itu, melalui sistem Soneta Ditjen Pajak juga mampu melihat jaringan hubungan keluarga antar wajib pajak. “Misal kita lihat dalam seminggu orang ini berada di mana, misal lihat Instagram atau Facebook, kita bisa liat dia pergi atau berhubungan sama siapa,” kata Iwan. Meski demikian, dari pihak Ditjen Pajak masih mempersiapkan infrastruktur yang digunakan untuk mendukung langkah tersebut. (Patricius Dewo) Berita ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Tingkatkan basis data pajak, Ditjen Pajak akan mengintip kegiatan di medsos EditorBambang Priyo Jatmiko Sumber Tag: Netizen Ditjen Pajak Berita Terkait Pajak Jomblo Hingga Jendela, 5 Pajak Aneh di Dunia Malaysia Segera Terapkan Pajak untuk Minuman Manis, Buat Apa? Per 20 Agustus, Penerimaan Pajak Capai 50 Persen dari Target Tahun Ini Pemerintah Beri Kelonggaran Pembayaran Pajak untuk Masyarakat Pulau Lombok Penerimaan Pajak Dipatok Rp 1.781 Triliun Tahun 2019.
sumber :kompas.com
Bisnis.com, JAKARTA – Selain opsi mengerek tarif PPh impor, pemerintah juga akan menambah jenis barang yang dikenakan PPh impor.
Saat ini Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tengah berkoordinasi untuk memastikan jumlah barang yang ditambahkan sebagai obyek PPh impor.
Kepala BKF Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara mengungkapkan penambahan jenis barang tersebut akan difokuskan ke jenis barang konsumsi, kemudian barang yang diproduksi dalam negeri, hingga barang yang sudah diidentifikasi dan dicocokan dengan data dari DJBC.
“Sekarang Bea dan Cukai datanya lebih bagus karena tidak ada impor borongan. Jadi menulisnya lebih komplit dan memudahkan kami mengetahui nama barangnya khusus yang konsumsi,” ungkap Suahasil di Jakarta, Selasa (28/8/2018).
Jika merujuk pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, ada sekitar 900 barang yang akan direview terkait pengenaan tarif PPh impornya. Namun demikian, Suahasil menambahkan dengan data dari otoritas kepabeanan, besar kemungkinan jenis barang yang dikenakan tarif PPh impor tersebut lebih dari 900.
Suahasil menegaskan bahwa kebijakan mengenakan atau menaikan PPh impor tersebut sudah dihitung untung ruginya oleh pemerintah. Penggunaan instrumen fiskal melalui PPh impor secara risiko juga jauh lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan instrumen fiskal lainnya misalnya bea masuk.
Artinya, jika Indonesia ikut menggunakan skema yang konfrontatif misalnya menaikan bea masuk, terlalu berisiko bagi perkembangan perekonomian domestik.
Penggunaan PPh impor secara umum juga tidak terlalu merugikan pelaku usaha. Sebagai ilustrasi, mekanisme pemungutan PPh impor adalah menggunakan skema witholding tax, dipungut di awal, namun demikian dalam pembayaran pajak PPh impor tersebut nantinya bisa dikreditkan, sehingga tak terlalu memberatkan bagi wajib pajak.
“PPh impor ini bisa menjadi bagian dari pembayaran PPh terutang wajib pajak secara keseluruhan di akhir tahun pajak. Duitnya tidak hilang, harusnya tidak menjadi beban,” ungkapnya.
Suahasil menambahkan, pemerintah sedang melihat berbagai kemungkinan yang terjadi dari rencana kebijakan baru tersebut. Soal tarif misalnya, yang berlaku saat ini masih terdapat beberapa layer tarif misalnya 7,5% sampai dengan 10%. “Apakah yang di bawah atau dinaikan, jadi nanti tunggu dulu deh [sampai pembahasan berakhir],” ungkapnya.
sumber : finansial.bisnis.com
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak hingga 20 Agustus 2018 mencapai Rp760,57 triliun atau 53,41% dari target pada 2018.
Lalu apakah akan mencapai target? Berikut fakta-faktanya:
1. Penerimaan pajak naik 15,49%
Jumlah ini naik 15,49% dibanding penerimaan periode yang sama 2017. Apabila tidak memperhitungkan penerimaan dari program Amnesti Pajak, maka pertumbuhan pada 2018 mencapai 17,63%.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Kemenkeu Hestu Yoga Saksama mengatakan, secara umum semua jenis pajak utama tumbuh positif. Penyumbang penerimaan terbesar, yaitu PPh Badan, PPh Pasal 21, PPN Dalam Negeri, dan PPN Impor tumbuh masing-masing sebesar 22,24%; 15,57%; 9,44%; dan 26,85%.
“Berdasarkan jenis industri, penerimaan dari berbagai sektor utama juga menunjukkan kinerja positif di mana industri pengolahan dan perdagangan yang merupakan dua sektor penyumbang penerimaan terbesar tumbuh masing-masing 13,08% dan 29,75%,” ujarnya.
2. Outlook realisasi penerimaan pajak 2018 diperkirakan mampu mencapai sebesar Rp1.351 triliun.
Menurut Hestu, tren pertumbuhan ini memberikan indikasi positif bahwa DJP akan mampu mencapai outlook realisasi penerimaan pajak 2018 yang diperkirakan sebesar Rp1.351 triliun.
“Dengan kata lain, realisasi penerimaan hingga akhir 2018 diproyeksikan dapat tumbuh 17,38%,” ungkapnya.
Berdasarkan outlook ini, lanjut Hestu, maka proyeksi penerimaan pajak 2019 sebesar Rp1572,3 triliun merupakan target yang realistis dengan tingkat pertumbuhan 16,4% dari outlookrealisasi tahun ini. ”Untuk menjaga tren positif yang dicapai selama tahun ini, DJP akan terus mengoptimalkan layanan dan implementasi berbagai program penting termasuk pelaksanaan PP 23/ 2018, pemberian restitusi dipercepat, dan pelaksanaan reformasi perpajakan,” tuturnya.
3. Kinerja penerimaan Bea Cukai mencapai pertumbuhan tertinggi
Sementara itu, kinerja penerimaan Bea Cukai periode Januari hingga 31 Juli 2018 mencapai pertumbuhan tertinggi dibanding periode yang sama (year on year) dalam tiga tahun terakhir. Dibanding 2017, penerimaan Bea Cukai hingga Juli 2018 melonjak 16,39%.
Sejumlah faktor utama berperan terhadap kenaikan tersebut, yakni peningkatan kegiatan perdagangan internasional, kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat termasuk melalui Program Penguatan Reformasi, Program Penertiban Impor, Ekspor, dan Cukai Berisiko Tinggi (PIBT, PEBT, dan PCBT), serta Program upaya ekstra (extra efforts), salah satunya joint program dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Tangerang – Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) sampai 20 Agustus 2018 telah berhasil mengumpulkan penerimaan sebesar Rp 760,57 triliun atau sebesar 53,41% dari target.
Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan penerimaan yang sudah dicatat tersebut tumbuh 15,49% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.
“Per 20 Agustus, masih tetap bagus tumbuh 15,49%, sudah mencapai 53,41% dari target,” kata Robert saat Konfrensi Pers RAPBN 2019 di kantor Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Kamis (23/8/2018).
sumber : finance.detik.com
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak periode Januari-Juli 2018 sebesar Rp 687,17 triliun. Realisasi penerimaan ini sudah mencapai 48,26 persen dari target Rp 1.424 triliun hingga akhir 2018.
“Januari sampai Juli 2018 pertumbuhannya 14,36 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year). Angka ini lebih baik dari semester I 2018 yang tumbuh 13,99 persen (yoy),” kata Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Robert Pakpahan di Jakarta, Selasa (14/8).
Pertumbuhan penerimaan pajak sampai dengan Juli 2018 ditopang jenis-jenis penerimaan pajak yang berasal dari aktvitas impor dan produksi. Pertumbuhan positif ini ditopang oleh pajak penghasilan (PPh) nonmigas yang tumbuh sebesar 14,4 persen, PPh migas naik 14,21 persen, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) 14,26 persen, serta pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak lainnya tumbuh 14,48 persen.
Dari sisi jenis pajak, pertumbuhan PPh pasal 21 periode Januari-Juli 2018 tercatat sebesar 16,13 persen (yoy). Pencairan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 menjadi faktor utama peningkatan tersebut.
Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 juga turut mendorong peningkatan PPN dalam negeri di sektor perdagangan yang sepanjang Januari-Juli 2018 tumbuh 19,43 persen (yoy) atau lebih besar dibandingkan tahun lalu yang tumbuh 13,54 persen.
Robert juga menjelaskan mengenai realisasi penerimaan per sektor usaha yang kontribusi terbesarnya disokong oleh industri pengolahan sebesar Rp 194,36 triliun atau berkontribusi 29,9 persen dan perdagangan Rp 131,7 triliun (20,3 persen).
Khusus untuk sektor pertambangan, tren kenaikan harga komoditas menyebabkan pertumbuhannya mencapai 78,08 persen (yoy). Harga batubara acuan, misalnya, dalam dua tahun terakhir naik dari 53,2 dolar AS per ton pada Januari 2016 menjadi 104,65 dolar AS per ton Juli 2018.
“Kami cukup positif dengan angka ini, mudah-mudahan pada bulan depan lebih bagus lagi supaya bisa mendekati target yang ada di APBN,” kata Robert.
sumber : Republika.co.id
Cristiano Ronaldo, bintang sepakbola asal Portugal hingga Lionel Messi asal Argentina, dituduh melakukan penggelapan pajak oleh otoritas pajak Spanyol karena mereka yang menjadi wajib pajak di Spanyol tidak melaporkan penghasilan yang mereka terima termasuk hasil dari shell company yang mereka miliki. Mengapa masalah ini dapat terjadi dan apa yang bisa kita pelajari bagi perpajakan di Indonesia?
Permasalahan Pajak
Ronaldo dan Messi terutang pajak di Spanyol karena meskipun mereka bukan warga negara Spanyol namun mereka menjadi resident untuk kepentingan pajak di Spanyol sehingga penghasilan mereka terutang pajak penghasilan di Spanyol.
Hal serupa dapat terjadi di Indonesia karena ada WNI, yang karena keadaaan atau bahkan terencana, menjadi tax resident di negara lain, dimana mereka memiliki penghasilan dan harta dalam jumlah besar. High Net Worth Individuals (HNWI), dapat saja menggunakan perencanaan pajak dengan menjadi resident untuk kepentingan pajak di negara lain. Sehingga HNWI asal Indonesia, yang menjadi incaran program Tax Amnesty pemerintah, dapat tidak terutang pajak penghasilan di Indonesia karena telah menjadi resident di negara lain.
Perencanaan Pajak
Pada saat Tax Amnesty diluncurkan, diperkirakan ada ribuan triliun uang WNI tersimpan di Singapura dan negara lainnya namun berdasarkan peraturan pajak, banyak dari WNI tersebut yang tidak wajib membayar pajak penghasilan di Indonesia sehingga tidak wajib mengikuti Tax Amnesty karena didasari aturan pajak Indonesia tentang tax resident yang terutama didasarkan atas lama tinggal di Indonesia.
Banyak WNI, termasuk HNWI, yang tinggal di Singapura, tidak wajib membayar pajak di Indonesia dan menjadi resident untuk kepentingan pajak di Singapura sehingga hanya wajib membayar pajak penghasilan mereka di Singapura meskipun sebagian dapat saja sebagian besar harta dan penghasilan mereka berada atau bersumber di Indonesia.
Sejarah mencatat, orang terkaya di Asia Tenggara di masanya, Oei Tiong Ham pindah ke Singapura dari Semarang pada masa kolonial Belanda untuk menghindari pajak penghasilan yang besar di Hindia Belanda di tahun 1920-an.
Tax Resident
Aturan tentang tax resident (domisili fiskal) di Indonesia juga diatur dalam Tax Treaty dengan negara lain dimana resident tidak hanya didasarkan atas berapa lama seseorang tinggal di satu negara tapi juga dapat didasarkan atas keadaan di sekitar wajib pajak seperti tempat tinggal tetap atau hubungan ekonomi meskipun dalam peraturan dan praktek, penentuan domisili fiskal lebih didasarkan pada lama tinggal wajib pajak di Indonesia.
Berdasarkan Peraturan DJP No. PER-43/PJ/2011, HNWI asal Indonesia dapat dianggap sebagai subjek pajak luar negeri dengan melihat lama tinggal di Indonesia. Jika HNWI dianggap sebagai resident atau subjek pajak di luar negeri maka tidak hanya berpengaruh pada pelaporan pajak saja namun juga hal lain seperti pembukaan rahasia atas informasi keuangan dan perbankan belum lama ini dapat saja tidak berpengaruh pada mereka karena tidak harus membayar pajak penghasilan di Indonesia
Dalam praktek di negara lain, domisili fiskal ditentukan tidak hanya berdasar lama tinggal di satu negara. Di Belanda, warga negara Belanda yang tinggal atau pindah ke negara lain tidak otomatis dianggap sebagai resident negara lain tapi tetap dianggap sebagai tax resident di Belanda hingga 1 tahun setelah kepindahannya dan ada aturan khusus dalam UU Pajak Belanda tentang fakta dan keadaan untuk melihat status tax resident termasuk perkecualian misalnya untuk diplomat.
Aturan berdasarkan lama tinggal dapat menjadi celah bagi highly mobile individual yang tidak tinggal lebih dari 183 hari di satu negara dalam satu tahun seperti halnya pelaut hingga usahawan yang berbisnis di banyak negara. Inggris bahkan memutuskan bahwa seorang yang tinggal dan bekerja di luar Inggris namun telah menjadi tax resident selama 15 dari 20 tahun terakhir akan tetap menjadi resident di Inggris. Di Jerman, mantan petenis Boris Becker, yang memiliki tempat tinggal di Swiss, diputuskan oleh kantor pajak Jerman tetap berdomisili fiskal di Jerman karena apartemennya di Munich dan harus membayar pajak di Jerman.
Exit Tax dan Tax Clearance
Dalam ketentuan pajak di Indonesia, orang pribadi yang tidak lagi menjadi tax resident di Indonesia tidak perlu mendapatkan tax clearance dari kantor pajak jika akan pindah ke luar negeri, baik bagi WNI maupun WNA meskipun ini adalah untuk memastikan semua hutang dan kewajiban pajak sudah diselesaikan. Di negara lain, tidak hanya itu, bahkan warga negara yang akan pindah kewarganegaraan dapat diminta menyelesaikan pajak yang masih harus dibayar seperti exit tax.
Kelemahan ini memungkinkan seorang WNI atau WNA meninggalkan Indonesia tanpa membayar pajak yang terutang sehingga ada satu kasus dimana WNA Malaysia yang telah pergi meninggalkan Indonesia dengan jumlah hutang pajak yang besar dan akhirnya disandera karena tunggakan pajak tersebut saat ia datang lagi ke Indonesia.
Shell Company
Special Purpose Vehicle di luar negeri dapat dipakai oleh HNWI untuk menghindari pajak karena passive income dapat memperoleh perlakuan pajak yang lebih menguntungkan dibandingkan penghasilan usaha atau pekerjaan.
Otoritas pajak sesungguhnya berkewajiban untuk mengetahui kepemilikan SPV luar negeri oleh Wajib Pajak Dalam Negeri termasuk HNWI. Ditjen Pajak perlu memperoleh informasi kepemilikan SPV luar negeri dari HNWI Indonesia seperti tercermin dalam kasus Panama Paper. Tentunya ini didukung dengan rencana global agar tidak ada lagi negara yang mengijinkan adanya bearer shares (saham atas unjuk) dalam UU domestik.
Informasi kepemilikan badan usaha di luar negeri menjadi semakin penting setelah terbitnya aturan baru Controlled Foreign Corporation (CFC) berdasarkan PMK No. 107/PMK.03/2017 sehingga WNI atau bahkan WNA yang dianggap sebagai resident di Indonesia akan terutang atas penghasilan mereka dari penyertaan modal dari badan usaha di luar negeri dimana berdasarkan aturan terbaru tersebut, badan usaha di luar negeri juga dapat meliputi Trust atau badan usaha sejenis dan penyertaan modal yang dilakukan termasuk penyertaan modal langsung maupun tidak langsung.
Kesimpulan
Dari perbandingan dengan negara lain, dalam hal peraturan tentang resident di Indonesia, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki pemerintah seperti ketentuan pajak untuk resident bagi WNI yang berpindah ke negara hingga exit tax atau tax clearance bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini diperlukan untuk kepastian hukum, mengatasi permasalahan penghindaran pajak hingga penggalian potensi pajak
Belajar dari permasalahan kepemilikan badan usaha di luar negeri, pemerintah dapat mencari cara yang lebih baik untuk mendapatkan informasi kepemilikan HNWI Indonesia atas SPV di luar negeri. Wajib Pajak Orang Pribadi sendiri tentunya juga perlu mengetahui akan permasalahan pajak yang dapat terjadi atas kepemilikan badan usaha di luar negeri.
oleh:Andreas Adoe (pengajar pada program administrasi fiskal,Fakultas ilmu administrasi UI)
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Investor asal China dan Uni Eropa mulai menunjukkan minat atas fasilitas tax holiday. Para investor dari negara-negara ini bahkan sudah mengajukan fasilitas tax holiday.
Direktur Pelayanan Fasilitas Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Endang Supriyadi mengatakan, sampai saat ini, investor yang sudah mengajukan untuk mendapatkan fasilitas tax holiday adalah investor asal China dan Eropa. “Peminatnya sudah ada. Beberapa datang dan konsultasi. Mereka menanyakan cakupan invetasi yang dapat fasilitas tax holiday,” ujarnya kepada KONTAN, Minggu (12/8).
Mereka adalah investor asal Tiongkok yang berminat menanamkan investasi di sektor tambang dengan nilai investasi lebih dari Rp 20 triliun. Jika ini benar, maka mereka akan mendapatkan fasilitas tax holiday selama 15 tahun
Selain calon investor, ada juga investor yang sudah menanamkan modal di Indonesia. Bagi investor yang sudah masuk, mereka saat ini sedang melengkapi persyaratan yang dibutuhkan. “Ada lebih dari 10 investor yang suddah mengajukan tax holiday,” ujarnya. Namun jumlah ini masih belum resmi karena dalam proses di BKPM. “Nanti kalau sudah dari BKPM akan ada informasi lebih lanjut,” ujarnya.
Lebih lanjut, Endang mengatakan, China lebih banyak mengajukan investasi dengan nilai yang besar karena pada umumnya investor China yang ingin berinvestasi di sektor tambang.
Adapun investor Eropa, nilainya tidak terlalu besar lantaran masuk di produk manufaktiur seperti elektronik. “Yang lebih besar sih dari China ya, karena kan mereka umumnya bergerak di bidang smelter, kalau Eropa cenderung lebih ke barang-barang elektronik,” kata Endang.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mengkaji fasilitas bebas pajak atau tax holiday hingga 50 tahun. Hal itu diyakini bisa mengundang lebih banyak investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengatakan, kondisi Indonesia saat ini sedang dirundung oleh ketidakpastian hukum dan politik. Sehinga mempengaruhi kebijakan ekonomi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, investor masih menunggu, dan berhati-hati dalam melakukan investasi di Indonesia.
“Problem besar kita di-certainty, law and political certainty. Pada sektor hukum termasuk fiscal incentives untuk beberapa sektor. Kebijakan fiskal menjadi isu besar contohnya kebijakan fiskal di sektor migas. Di sektor lain isu politik dan kepastian hukum,” ujarnya.
sumber : kontan.co.id
International Tax News Transfer Pricing News