Sitem pajak worldwide diterapkan oleh banyak negara, termasuk negara-negara yang mempunyai skala ekonomi terbesar di dunia. Negara yang menganut sistem pajak worldwide akan mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) negara tersebut, tanpa memperhatikan penghasilan itu berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Indonesia juga menganut sistem worldwide …
Pengembalian pendahuluan merupakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak sesuai dengan Pasal 17C atau Pasal 17D Undang-Undang KUP, atau Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN. Pengembalian pendahuluan dapat diberikan kepada 3 Wajib Pajak, salah satu diantaranya adalah Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah. Wajib Pajak ini merupakan pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan …
Pengembalian Pendahuluan untuk Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah Read More »
Pengembalian pendahuluan merupakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak sesuai dengan Pasal 17C atau Pasal 17D Undang-Undang KUP, atau Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN. Pengembalian pendahuluan dapat diberikan kepada 3 Wajib Pajak, salah satu diantaranya adalah Wajib Pajak Kriteria Tertentu. Wajib Pajak Kriteria Tertentu adalah Wajib Pajak yang memenuhi Kriteria tertentu …
Pengembalian Pendahuluan untuk Wajib Pajak Kriteria Tertentu Read More »
Pengembalian pendahuluan merupakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak sesuai dengan sebagaimana tertera dalam Pasal 17C atau Pasal 17D Undang-Undang KUP, atau Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN. Pengembalian pendahuluan dapat diberikan kepada 3 Wajib Pajak, salah satu diantaranya adalah Wajib Pajak Persyaratan Tertentu. Wajib Pajak Persyaratan Tertentu adalah Wajib Pajak yang …
Pengembalian Pendahuluan untuk Wajib Pajak Persyaratan Tertentu Read More »
Di Indonesia, emas masih menjadi salah satu instrumen investasi yang paling diminati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Emas dianggap relatif aman karena nilainya stabil di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini. Hal ini terbukti saat turunnya tingkat ekonomi di indonesia saat pandemi covid melanda, nilai emas justru meningkat dan sempat mencapai nilai tertinggi. Pemerintah telah mengeluarkan …
Ketentuan PPN Kegiatan Membangun Sendiri (PPN KMS) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 tahun 2022 (PMK 61/2022). Kegiatan membangun sendiri merupakan kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama, yang dilakukan tidak dalam rangka kegiatan usaha. Bangunan yang menjadi objek PPN KMS adalah bangunan berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan …
Sesuai dengan Pasal 1 No 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 18/PMK.03/2021, menjelaskan Tim Quality Assurance Pemeriksaan adalah tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka membahas hasil Pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dan Wajib …
Permohonan Pembahasan Quality Assurance dalam Pemeriksaan Pajak Read More »
Dinamisasi merupakan perhitungan kembali angsuran PPh Pasal 25 terhadap Wajib Pajak yang mengalami kenaikan atau penurunan profit yang signifikan pada tahun berjalan. Seperti apa yang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sampaikan, bahwa dinamisasi ini dapat dilaksanakan terhadap Wajib Pajak yang profitnya turun signifikan atau sebaliknya. Sri Mulyani juga menuturkan bahwa kegiatan dinamisasi ini akan berdampak …
Mengenal apa itu Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 Read More »
Aturan baru yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 79 Tahun 2023. Peraturan ini dijadikan pedoman bagi Ditjen Pajak dalam pelaksanaan penilaian pajak secara umum. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk menentukan nilai atas objek penilaian pada saat tertentu yang pelaksanaannya di lakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar penilaian dalam rangka …
Kemenkeu Terbitkan Aturan Baru Untuk DJP Melakukan Penilaian Read More »
Pencegahan Pencegahan adalah suatu larangan yang sifatnya sementara untuk Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sebagaimana yang sudah di atur dalam peraturan perundang-undangan. Pengusulan Pencegahan ini dapat dilakukan setelah tanggal Surat Paksa diberitahukan tanpa didahului penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan, pelaksanaan penyitaan, atau penjualan barang sitaan, dalam hal: …
Ketentuan Pencegahan dan Penyanderaan dalam Proses Penagihan Pajak Read More »
