• Let Us Solve
  • Your Tax & Business Rights

Domestic Taxation

Rahasia Nasabah Tetap Terjaga

JAKARTA. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Saat Perppu ini mulai berlaku, beberapa pasal dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan berdasarkan Perppu ini.

Pertama, Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 35A UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kedua, Pasal 40 dan Pasal 41 UU No. 7/1992 tentang Perbankan. Ketiga, Pasal 47 UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal. Keempat, Pasal 17, Pasal 27, dan Pasal 55 UU No. 32/1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Kelima, Pasal 41 dan Pasal 42 UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, bahwa meski aturan itu telah terbit, tidak semata-mata menghilangkan kerahasiaan di lembaga keuangan, sehingga di luar kepentingan pajak, pasal-pasal terkait kerahasiaan tetap berlaku.

“Kerahasiaan data tetap terjaga. Sangat terjaga karena selama ini, sebelum AEoI ini dilakukan, Kemenkeu sudah ada akses itu. Hanya sekarang ini otomatis,” kata dia.

Gubernur BI Agus Martowardojo dan Ketua DK OJK Muliaman Hadad juga menegaskan kerahasiaan informasi itu akan ada.

 

 

sumber : m.kontan.co.id

Pemeriksaan pajak tetap lewat self assessment

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memastikan belum bisa mengecek informasi keuangan nasabah terkait perpajakan meskipun pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengatakan, Ditjen Pajak harus menunggu selesainya pembahasan Perppu ini dengan DPR serta aturan turunan yang berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbit.

“Belum, belum ada PMK, kami menunggu PMK. PMK kan masih dibahas,” kata Ken di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (19/5).

Ia melanjutkan, dengan akses data nasabah, Ditjen Pajak tidak memiliki target yang menjadi prioritas utama Ditjen Pajak untuk menyisir wajib pajak.

Artinya, baik wajib pajak yang telah ikut tax amnesty atau tidak ikut, datanya bisa dilihat untuk kemudian ditentukan harus dilakukan pemeriksaan atau tidak.

“Tidak ada yang diincar. Yang menunjukkan perbedaan yang sudah ikut amnesti pajak dan yang tidak (untuk diawasi) adalah datanya komplit atau tidak. Itu saja, karena memeriksa harus ada data, tidak ujug-ujug. Pemeriksaan tetap self assessment,” jelasnya,

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa secepatnya akan mengeluarkan PMK terkait Perppu Nomor 1 Tahun 2017 ini. Ia menargetkan PMK tersebut dapat terbit sebelum 30 Juni 2017.

Dalam PMK tersebut, akan diatur secara teknis tata cara ataupun mekanisme pelaksanaan akses informasi keuangan nasabah untuk kepentingan perpajakan.

“Prosedurnya, itu termasuk yang akan diatur. Ada juga bagaimana format laporannya, batasan saldo yang mengikuti standar internasional. Adapun sanksi bila lembaga keuangan tidak mengikuti aturan ini,” katanya.

Direktur Utama Center For Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, Perppu ini menjadi pintu pembuka, sehingga pekerjaan rumah berikutnya adalah integrasi NPWP ke NIK (Nomor Induk Kependudukan).

Ia menjelaskan, data pengampunan pajak mengkonfirmasi bahwa jenis harta yang terbanyak dideklarasikan adalah aset keuangan sebesar Rp 2.900 triliun atau 56% dari total deklarasi harta, dan sekitar Rp 2.100 triliun berada di dalam negeri.

Hal ini menurut Yustinus menunjukkan bahwa Ditjen Pajak bahkan kesulitan untuk menjangkau data wajib pajak di dalam negeri.

“Fakta ini tentu saja menjawab problem mendasar stagnasi rasio pajak yaitu terbatasnya akses terhadap data keuangan/perbankan. Dalam konteks efektivitas pemungutan pajak, kuncinya adalah mengawinkan siapa (identitas) melakukan apa (aktivitas),” terangnya.

Ia melajutkan, dengan akses yang luas ini, kemudian diikuti implementasi Compliance Risk Management (CRM) yang akan mengolah seluruh informasi/data wajib pajak, akan dapat diperoleh profil wajib pajak secara akurat dan mengklasifikasikan wajib pajak berdasarkan risikonya

“CRM yang presisi dan kredibel akan sangat membantu, karena outputnya penting. WP yang relatif patuh tidak akan jadi sasaran pemeriksaan, sebaliknya sasaran ke WP tidak patuh. Melalui CRM, hasilnya sudah menggambarkan profile WP yang akurat,” kata Yustinus.

 

sumber : m.kontan.co.id

Pegawai Pajak Diawasi Ketat Saat Ini

    Pemerintah berjanji untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Ini guna mencegah penyalahgunaan wewenang terkait akses data nasabah di industri keuangan.

Pengawasan ketat perlu dilakukan karena kewenangan Ditjen Pajak makin luas pasca lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Beleid itu menyatakan, industri keuangan wajib melaporkan informasi keuangan ke Ditjen Pajak secara rutin. Laporan harus memuat identitas rekening, nomor rekening, saldo, hingga penghasilan dari rekening itu.

 

Penambahan wewenang ini menimbulkan kekhawatiran banyak pihak. Mengingat, selama ini banyak pegawai pajak yang tersangkut kasus suap dan korupsi, karena penyalahgunaan kewenangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyadari potensi penyalahgunaan informasi tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan aturan ini akan dilakukan secara hati-hati dan sesuai prinsip tata kelola dan disiplin yang baik.

“Saya ingin meyakinkan seluruh masyarakat Indonesia bahwa tata kelola di Ditjen Pajak dalam langka mendapatkan informasi, prosedur dan protokol maupun dalam rangka mendapatkan informasi tersebut akan diatur ketat dalam PMK (peraturan menteri keuangan) yang jadi turunan dari Perppu ini,” kata Sri Mulyani di Gedung Kementerian Keuangan, Jumat (18/5). PMK ini akan dikeluarkan sebelum 30 Juni 2017.

Standar internasional

PMK itu bakal menyesuaikan protokol internasional. Mengingat, kebijakan ini memang terkait perjanjian internasional Automatic Exchange of Financial Account Information (AEoI). “Jadi informasi dari akses keuangan hanya aka untuk kepentingan pajak, bukan untuk mengintimidasi atau menakuti masyarakat,” janji Sri Mulyani.

Menkeu juga menjanjikan untuk memperkuat Whistle Blower System (WBS). Sistem ini merupakan sarana pengaduan dari dalam dan luar atas kinerja aparat pajak yang tidak disiplin atau menyalahi aturan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution juga menegaskan, UU Ketentuan Umum Perpajakan sudah mewajibkan agar pegawai pajak merahasiakan data yang diperolehnya. “Ancamannya pidana,” katanya.

 

Berbagai kasus yang melibatkan pegawai pajak

–              13 Desember 2011, staf Pengadilan Pajak Ridho tertangkap tangan tengah melakukan serah terima uang sebesar Rp 15 juta dengan pegawai PT DAM, Asep Ganjar. Kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

–              6 Juni 2012, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultan Kantor Pajak Sidoarjo Tommy Hindratmo tertangkap tangan menerima suap Rp 280 juta dari konsultan pajak PT Bhakti Investama James Gunardjo. Uang itu untuk menyelesaikan restitusi pajak perusahaan berkode emiten BHIT tersebut. Dalam kasus ini baik James maupun Tommy divonis tiga tahun enam bulan kurungan dan denda Rp 100 juta subsider kurungan tiga bulan.

–              13 Juli 2012. Kepala Kantor Pajak Pratama Bogor Anggrah Pratama diciduk saat menerima uang suap sebesar Rp 300 juta dari karyawan perusahaan tambang PT Gunung Emas Abadi Endang Dyah Lestari di Perumahan Legenda Wisata dan Kota Wisata Cibubur, Jakarta Timur. Anggrah divonis bersalah dengan hukuman selama 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta.

–              9 April 2013, penyidik PNS Ditjen Pajak Pargono Riyadi ditangkap saat menerima uang senilai Rp 125 juta dari seorang kurir bernama Rukimin. Uang tersebut diduga diberikan oleh mantan pembalap Asep Hendra guna pengurusan pajak pribadinya.

–              15 Mei 2013, dua orang pemeriksa pajak di DJP Jakarta Timur Muhammad Dian Indra dan Eko Darmayanto ditangkap di terminal 3 Bandara Soekarno Hatta. Keduanya ditangkap bersama seorang kurir bernama Tedy ketika hendak mengambil uang sebesar Sin$ 300.000 yang sudah diletakkan dalam mobil di parkiran bandara. Pada Desember 2013, Mereka terbukti menerima suap Sin$600 ribu untuk pengurusan pajak PT The Master Steel, Rp 3,25 miliar terkait pengurusan pajak PT Delta Internusa, dan sebesar US$ 150.000 untuk pengurusan kasus pajak PT Nusa Raya Cipta. Keduanya divonis sembilan tahun penjara.

–              Februari 2015, Bahasyiem Assifie, Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta VII ditangkap karena terima suap Rp 1 miliar dari wajib pajak Kartini Mulyadi. Ia divonis penjara 12 tahun dan harta Bahasyiem Rp 60,9 miliar dan US$ 681.147 dirampas untuk negara.

–              17 Februari 2012, Dhana Widyatmika jadi tersangka korupsi pajak. Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman 13 tahun penjara karena korupsi lebih dari Rp 5 miliar.

–              Gayus Halomoan Partahanan Tambunan, PNS golongan IIIA DJP dinyakan bersalah karena menerima suap senilai Rp925 juta dari Roberto Santonius, konsultan PT Metropolitan Retailmart untuk pengurusan keberatan pajak. Gayus juga  terbukti menerima gratifikasi di kasus lain sebesar US$659.800 dan Sin$9,6 juta.

–              Kasubdit Pemeriksaan Bukti Permulaan, Direktorat Penegakan Hukum dan Penyidik PNS pada Ditjen Pajak Handang Soekarno, saat ini disidang karena menerima suap dari PT EK Prima Ekspor Indonesia.

Sumber: m.kontan.co.id

Selamat tinggal kerahasiaan bank

JAKARTA. Selamat tinggal kerahasiaan data nasabah perbankan. Mulai saat ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memiliki akses tanpa batas informasi yang berhubungan dengan data rekening nasabah perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

Akses aparat pajak atas data nasabah industri keuangan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Aturan ini diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan berlaku 8 Mei 2017.

Penerbitan aturan ini berkaitan erat dengan perjanjian pertukaran informasi keuangan otomatis atau Automatic Exchange of Financial Account Information (AEoFAI) yang digalang oleh negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), termasuk Indonesia. Namun saat bersamaan, perppu ini sekaligus modal aparat pajak untuk mengejar target pajak.

Maklum, perppu ini memberi bekal otoritas pajak untuk menyidik dan meneliti data keuangan nasabah. Otoritas pajak berwenang meminta informasi dan bukti tambahan dari lembaga keuangan. Sebab perppu ini menganulir beberapa pasal yang selama ini menjadi gerendel rahasia nasabah industri finansial.

Perppu ini, misalnya, menghapus data kerahasiaan nasabah perbankan, kerahasiaan data di pasar modal, hingga data nasabah bursa berjangka komoditas. Sebab, Perpu No 1/2017 antara lain menghapus pasal 35 ayat (2) dan Pasal 35 A UU No 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 40 dan Pasal 41 UU No 7/1992 tentang Perbankan, serta pasal 47 UU No 8/1995 tentang Pasar Modal.

Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Darmin Nasution mengatakan, Perppu ini berlaku untuk semua wajib pajak (WP), baik warga Indonesia maupun asing yang berada atau bekerja di Indonesia. Alhasil, Dirjen Pajak tak perlu lagi minta persetujuan Menteri Keuangan dan pihak lain untuk mendapatkan akses data nasabah industri keuangan. “Dulu kan harus minta persetujuan ke Menkeu, BI dan OJK. Sekarang langsung saja,” katanya, Selasa (16/5).

Direktur Pelayanan dan Penyuluhan (P2) Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menyatakan, Kantor Pajak masih menunggu aturan teknis turunan perppu tersebut dari Menteri Keuangan. “Saya belum bisa memberikan keterangan detail. Tunggu nanti saja,” ujarnya.

 

Jadi amunisi pajak

 

Bawono Kristiaji, peneliti pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) menilai, perpu ini penting bagi kinerja pajak dan citra Indonesia di mata dunia. Dia melihat, dunia internasional akan menilai Indonesia bisa memegang komitmen dalam keterbukaan dan pertukaran data keuangan.

Bawono yakin perppu ini bakal mendongkrak penerimaan pajak. Kantor pajak bakal lebih optimal menggali potensi pajak, mengingat besarnya shadow economy Indonesia serta rendahnya basis pajak. “Masih banyak informasi dari lembaga keuangan dalam negeri atas potensi pajak, terbukti data tax amnesty memperlihatkan deklarasi dalam negeri Rp 3.700 triliun,” katanya. Namun akses yang besar, harus diimbangi pengawasan agar tak ada penyalahgunaan wewenang.

 

 Aturan Akses Data Untuk Kepentingan Perpajakan

Pasal 2
Dirjen Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Laporan dari lembaga keuangan yang diberikan ke Dirjen Pajak harus berisi informasi keuangan selama satu tahun kalender.

Laporan informasi keuangan paling sedikit memuat:
a. identitas pemegang rekening keuangan;
b. nomor rekening keuangan;
c. identitas lembaga jasa keuangan;
d. saldo atau nilai rekening keuangan; dan
e. penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan

Sebelum memberikan laporan ke Dirjen Pajak, lembaga keuangan wajib melakukan verifikasi data.

Saat memberikan laporan ke Dirjen Pajak, lembaga keuangan dilarang membuka rekening baru atau melakukan transaksi baru atas WP yang diperiksa

Pasal 3
Pelaporan dari lembaga keuangan bisa melalui mekanisme elektronik dan non elektronik.

Pasal 4
Selain mendapat laporan dari lembaga keuangan, Dirjen Pajak juga berwenang meminta informasi atau bukti tambahan dari lembaga tersebut.

Pasal 6
Pihak yang melaksanakan akses dan pertukaran data finansial untuk kepentingan perpajakan tidak dapat dituntut pidana dan perdata.

Pasal 7
Pimpinan lembaga keuangan yang menolak memberikan laporan atau tidak verifikasi data bisa dipidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

(Sumber: Perppu 1/2017)

 

sah…Pajak bisa akses informasi keuangan nasabah

JAKARTA. Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Perppu ini berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 8 Mei lalu. 

Perppu ini bukan hanya menjadi dasar Ditjen Pajak memperoleh informasi di bidang perpajakan dalam negeri, tapi juga terkait pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan.keterbukaan informasi keuangan secara otomotis atau Automatic Exchange of Financial Account Information (AEoI) merupakan syarat bagi Indonesia untuk ikut serta dalam perjanjian internasional bidang perpajakan tersebut. 

Dasar hukum keterbukaan informasi keuangan ini harus setingkat undang-undang, dan harus memiliki kekuatan sebelum 30 Juni 2017.

Jika gagal memenuhinya, Indonesia akan dianggap gagal memenuhi komitmen. “Kerugiannya akan signifikan bagi Indonesia, seperti menurunnya kredibilitas RI sebagai anggota G20, menurunnya kepercayaan investor, dan berpotensi terganggunya stabilitas ekonomi nasional, serta dapat menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penempatan dana ilegal,” tulis Perppu yang didapatkan KONTAN, Selasa (16/5).
Apa alasan pemerintah?

Pemerintah menilai, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Sehingga, diperlukan akses yang luas bagi otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan bagi kepentingan perpajakan.

Ditjen Pajak menilai, saat ini akses otoritas Pajak terbatas untuk memperoleh informasi keuangan dari institusi yang sebelumnya sudah diatur dalam undang-undang di bidang perpajakan, perbankan, perbankan syariah, dan pasar modal.
Lembaga keuangan mana yang disasar?

Berdasarkan Perppu ini, Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapat akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dan lembaga jasa keuangan lain. 

Nah, dengan perppu ini, lembaga keuangan tersebut juga wajib melapor pada Dirjen Pajak setiap rekening keuangan yang diidentifikasian sebagai rekening keuangan yang wajib dilaporkan. Juga, laporan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan lainnya. 
Apa saja isi informasi laporan keuangan tersebut?

Laporan isi informasi keuangan setidaknya memuat: 
– identitas pemegang rekening keuangan
– nomor rekening keuangan;
– identitas lembaga jasa keuangan;
– saldo atau nilai rekening keuangan; dan
– penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan

Nanti, pihak Pajak harus melakukan identifikasi dan verifikasi mengenai rekening tersebut. Ditjen Pajak juga harus membuat dokumentasi atau kegiatan identifikasi rekening keuangan nasabah.

Jika nasabah menolak identifikasi, lembaga keuangan tidak boleh melayani nasabah tersebut baik untuk pembukaan rekening baru maupun transaksi baru apapun. 

Data berisi informasi keuangan tersebut dilaporkan oleh lembaga keuangan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Barulah, setelah itu OJK menyerahkan pada Ditjen Pajak

Untuk petunjuk teknis, Menteri Keuangan akan menerbitkan Peraturan Menteri.

 

 

sumber : m.kontan.co.id

Untung Rugi menurunkan Tarif Pph Badan masih didalami Kemenkeu

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mengkaji rencana penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari 25 persen menjadi 17 persen sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Alasannya jika PPh Badan turun, maka dampaknya akan menggerus penerimaan pajak.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Suahasil Nazara mengungkapkan, pemerintah tengah melakukan revisi Undang-undang PPh supaya meningkatkan daya saing Indonesia dengan negara lain. Tarif diakuinya masuk dalam topik pembahasan revisi UU, dengan melihat baik buruknya.

“Kita lagi diskusi revisi PPh, bagaimana dia inline dengan pajak, ketentuan internasional. Tarif memang ada rencana apakah turun, tetap atau seterusnya, kita masih dalami. Tapi bagaimana membuat PPh lebih kompetitif dan bisa diimplementasikan dengan baik,” jelasnya di Gedung Dhanapala, Jakarta, Jumat (12/5/2017).

Lebih jauh Suahasil menuturkan, tarif PPh Badan yang turun tentu akan mengurangi penerimaan pajak sebagai konsekuensinya. Itu berarti, lanjut dia, anggaran untuk pembangunan infrastruktur pun akan terkena imbas atau menurun.

“Rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) kita 10,3 persen. Kalau tarif diturunkan, penerimaan turun, rasio pajak pun akan turun. Implikasinya kepada kemampuan negara untuk pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, dan lainnya,” dia menerangkan.

Namun di sisi lain, Suahasil berpendapat, tarif PPh Badan yang turun berpotensi meningkatkan kepatuhan orang membayar pajak. Dengan demikian, pemerintah masih mempertimbangkan untung dan rugi dari penurunan tarif PPh Badan.

“Kita timbang dua-duanya, termasuk seberapa tinggi sih kalau tarif turun, kepatuhan meningkat atau tidak. Karena kemarin peringkat kemudahan berusaha (EoDB) naik dari 106 ke 91 karena pemerintah melakukan berbagai kebijakan, seperti menyederhanakan perizinan, dan tidak ada tarif pajak,” paparnya.

“Jadi kalau kita mau melihat peraturan secara komplit, dan kebijakan lain, ranking kita bisa naik lagi, tapi bukan berarti kita tutup mata terhadap UU PPh, kita lakukan kajian mendalam dengan berbagai perspektif tadi,” tambah Suahasil.

Dia menargetkan pemerintah akan menuntaskan revisi UU PPh di tahun ini. Dan kemudian disampaikan ke DPR untuk mendapat persetujuan. “Mudah-mudahan kita bisa rumuskan semua, dan kita sampaikan finalnya ke DPR tahun ini,” tandas Suahasil.

Pada tahun, lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewacanakan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan, secara bertahap dari 25 persen menjadi 17 persen. Jokowi berpatokan kepada rezim perpajakan Singapura yang mematok tarif pajak korporasi 17 persen. “Mungkin dari PPh 25 persen ke 20 persen dulu, baru ke 17 persen,” ujar Presiden Jokowi. 

Penurunan PPh Badan ini sejalan dengan rencana revisi tiga undang-undang (UU) di bidang perpajakan, yakni UU PPh, UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan UU Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan .

 

 

 

sumber :liputan6.com

Data Amnesti Pajak Mulai Disisir Pemerintah

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mulai memanfaatkan data hasil program pengampunan pajak yang berakhir 31 Maret 2017. Mereka menyisir data wajib pajak yang tidak ikut amnesti pajak dan peserta tax amnesty tetapi diduga tidak melaporkan seluruh hartanya.

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan, tiap satu kantor wilayah (kanwil) pajak berhasil memeriksa 500 wajib pajak (WP) Orang Pribadi (OP) maupun Badan dalam satu bulan pertama usai tax amnesty kelar. “Kami panggil WP-nya kemudian minta penjelasan. Kami memeriksa ini tergantung datanya, seberapa akurat,” ujar Ken di kantornya, Jakarta, Jumat (5/5).

Dalam pemeriksaan tersebut, setiap petugas pajak akan membandingkan data WP dengan data hasil analisis Ditjen Pajak. Asal tahu saja, Ditjen Pajak telah memiliki data pihak ketiga yang jumlahnya 350 jenis data. Dari 350 jenis data itu, ada sekitar 70 data yang ada nilai rupiahnya seperti data kekayaan, data transaksi keuangan dll. “Setiap Kanwil sudah (jalankan pemeriksaan). Saya keliling, kami lanjutkan dari data amnesti pajak, tapi tidak perlu diekspos,” ucap Ken.

Namun, potensi penerimaan pajak dari kegiatan ini masih belum jelas. Soalnya, hal itu tergantung pada pengakuan sang WP. Pasalnya, yang menentukan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) bukan pemeriksa melainkan WP sendiri. “Itu satu jenis pajak uncontrollable, saya tidak tahu bisa dapat berapa karena tergantung dari dari WP-nya mengakui berapa. Kalau saya koreksi 10 tetapi WP bilang dua, ya hanya dua yang dibayarkan,” kata Ken.

Pengamat Perpajakan dari Danny Darussalam Tax Center, Bawono Kristiaji, menilai sudah seharusnya Ditjen Pajak memanfaatkan data program pengampunan pajak secara optimal. Namun, bukan data peserta tax amnesty yang diperiksa, melainkan wajib pajak yang tak mengikutinya.

Pemerintah menyatakan ada potensi dana Rp 11.000 triliun yang seharusnya diikutkan pengampunan pajak. Nyatanya, tax amnesty hanya melibatkan dana kurang dari Rp 4.000 triliun.

 

sumber :kontan.co.id

Wajib pajak karyawan cukup betulkan SPT

Program amnesti pajak telah meningkatkan kepatuhan para pekerja karyawan swasta dan pegawai negeri sipil (PNS) dalam administrasi perpajakan. Catatan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, wajib pajak (WP) orang pribadi (OP) karyawan baik PNS atau swasta yang membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) makin banyak sejak amnesti pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama bilang, sebenarnya WP yang penghasilannya hanya dari gaji sudah dipotong PPh Pasal 21, sehingga pada dasarnya WP karyawan sudah patuh membayar pajak.

Tercatat, saat ini, jumlah WP OP karyawan sekitar 16,8 juta. Dari jumlah itu, yang sudah lapor SPT Tahunan 2015 sekitar 11 juta. “Banyak WP OP karyawan yang akhirnya hanya pembetulan SPT saja sejak adanya amnesti pajak. Itu bagus karena mereka menjadi lebih paham dan aware tentang administrasi perpajakan,” katanya kepada KONTAN, Kamis (9/3).

Meski patuh, permasalahannya ketika melaporkan SPT Tahunan, banyak WP yang tidak tertib mengisi daftar harta. Mereka hanya mengisi penghasilan dan pajak yang dipotong atau terhutang. “Jadi mereka beli barang, bahkan rumah, kendaraan, dan lainnya dari gaji yang sebenarnya sudah dipotong pajaknya, tetapi tidak memasukkan harta itu secara tertib ke SPT Tahunan,” ucapnya.

Untuk itulah, Yoga menyarankan, WP karyawan yang penghasilannya hanya berasal dari kantor dan tidak punya usaha atau penghasilan lain, cukup melakukan pembetulan SPT. Mereka bisa memasukkan harta-harta yang dimiliki sesuai tahun perolehan. Dari situ akan terlihat harta-harta tersebut memang berasal dari penghasilan yang sudah dipotong PPh-nya.

Jika WP karyawan tersebut melakukan pembetulan SPT dengan hanya memasukkan harta saja, mereka tidak perlu membayar uang tebusan. “Mereka tidak perlu ikut amnesti pajak,” ujarnya.

Namun apabila WP karyawan itu selain memiliki penghasilan dari kantor, juga punya penghasilan dari usaha lain dan selama ini tidak dilaporkan di SPT dan tidak dibayar pajaknya, sebaiknya ikut amnesti pajak “Karena kalau pembetulan SPT, mereka harus melaporkan pendapatan lain-lain itu sesuai tahun perolehan, membayar pajaknya dan kena sanksi keterlambatan bayar,” kata dia.

Dengan adanya WP patuh seperti kelompok karyawan ini, menurut Yoga, Ditjen Pajak akan konsisten melaksanakan Pasal 18 UU amnesti pajak. Menurutnya ini untuk memberikan rasa keadilan kepada WP OP karyawan yang selama ini sudah patuh pajak. “Keadilan ini juga bagi WP yang sudah ikut amnesti pajak, yang jumlahnya lebih dari 700.000 WP. Jadi beban pajak harus ditanggung bersama,” ujarnya.

 

sumber : m.kontan.co.id

Tax War Sudah ditabuh..Perang Tarif Pajak Global Segera dimulai

Perang tarif pajak (tax war) segera bertabuh! Sejumlah negara seperti Amerika Serikat (AS), Australia, India, Filipina, China, Korea Selatan melakukan reformasi di sektor perpajakannya dengan tarif yang lebih ringan demi menarik investasi.

Ini bisa jadi ancaman bagi negara-negara yang memiliki tarif pajak tinggi. Investasi bisa sulit datang karena negara lain menawarkan tarif yang lebih murah bagi investor.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, reformasi perpajakan di beberapa negara memang masuk di pembahasan di pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara G-20 Maret lalu. Para Menkeu diminta menahan diri dari raise to the bottom dari sisi level pajaknya, katanya, Kamis (27/4). Ini menghindari terjadi perang tarif antarnegara.

Namun tak bisa bisa dipungkiri, masing-masing negara memiliki kebutuhan dalam reformasi sistem perpajakannya, mulai dari keinginan menaikkan basis pajak, hingga mencegah penghindaran pajak dengan mengalihkan keuntungan ke negara bertarif pajak rendah atau base erosion and profit shifting (BEPS). Seperti India, China, AS, termasuk Indonesia memiliki kebutuhan mengumpulkan penerimaan pajak sekaligus keinginan menjaga momentum ekonomi, ujarnya.

Kata Ani, panggilan karib Menkeu, Indonesia juga akan melakukan reformasi pajak dengan revisi UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Harapannya, ini akan menciptakan pengelolaan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. “Pungutan pajak tak boleh membebani wajib pajak, tapi juga simpel bagi para fiskus,” ujarnya.

Kementerian Keuangan (Kemkeu) saat ini juga sudah mulai menyusun revisi UU Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambangan Nilai (PPN). Targetnya, “Pembahasan revisi UU tersebut setelah pembahasan legislasi UU KUP selesai,” jelas Ani.

Deputi Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis menambahkan, untuk mendorong ekonomi, pemerintah akan memangkas tarif bea masuk. “Termasuk kemungkinan penurunan tarif PPh untuk mendorong peningkatan investasi dan pengembangan dunia usaha,” katanya.

Hanya, pengamat ekonomi Firmanzah bilang, bagi Indonesia, tarif pajak tak terlalu berarti karena pasar yang besar. “Persoalan bukan tarif pajak, tapi kecepatan investasi, land clearing, dan kejelasan prosedur terutama di daerah,” katanya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey mengatakan, bagi pengusaha yang terpenting bukan penurunan tarif PPh, tapi upaya menumbuhkan investasi.

Hanya, kata peneliti pajak DDTC Bawono Kristiaji, pemerintah perlu mewaspadai tren kompetisi pajak global maupun ASEAN, namun tidak perlu reaktif. “Apalagi harus head to head dengan Singapura,” katanya.

 

sumber : m.kontan.co.id

Efek amnesti terasa di penerimaan PPh bulan April

Realisasi kinerja penerimaan pajak pada empat bulan pertama tahun ini meningkat. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mencatat, posisi penerimaan pada April 2017 tumbuh 18,19% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak Yon Arsal mengatakan, penerimaan pajak dari Januari hingga April 2017 tercatat Rp 343,7 triliun yang di dalamnya sudah termasuk PPh Migas. Tahun sebelumnya, penerimaan pajak hanya Rp 278,8 triliun atau minus 6,3%.

“Dari tren yang ada, penerimaan ini sudah sama dengan target kami yaitu 18,23% (dengan pertumbuhan) 18,19% saat ini. Kalau sudah direkonsiliasi datanya, sepertinya akan lebih dari target,” katanya di Gedung Mar’ie Muhammad DJP, Jakarta, Jumat (5/5).

Yon mengatakan, dalam penerimaan pajak bulan April 2017 sudah tidak ada penerimaan langsung dari program amnesti pajak yang berakhir Maret 2017. Meski demikian, ada dampak tidak langsung yang terasa dari program yang telah berlangsung selama sembilan bulan ini, yaitu pada penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 25 dan 29.

Pasalnya, menurut dia, amnesti pajak berhasil mendorong wajib pajak orang pribadi yang sebelumnya tidak pernah melaporkan PPh pasal 25 dan 29, kini lebih patuh. Ia mencatat, penerimaan PPh 25/29 Orang Pribadi (OP) sampai April 2017 meningkat dari Rp 3 triliun menjadi Rp 5,2 triliun atau tumbuh 71,05% dari yang tahun lalu pertumbuhannya hanya 12,6%.

“Ini salah satunya dampak dari amnesti pajak. Wajib pajak yang tadinya tidak sampaikan SPT tahunan. Sekarang sudah menyampaikan. Yang kurang bayar begitu, mereka sampaikan SPT dan nilainya signifikan,” ujarnya.

Yon menyebutkan, penerimaan April 2017 terkumpul sebesar Rp 121,3 triliun dari periode yang sama tahun lalu hanya Rp 101,7 triliun. “Betul ada pengaruh amnesti pajak, tetapi kalau penerimaan di bulan April, yang tidak ada lagi penerimaan dari uang tebusan, dibandingkan tahun lalu bisa tumbuh 20%. Kami harap ini sinyal posifif,” jelasnya.

Sementara untuk PPh Pasal 25 dan 29 Badan tercatat tumbuh 4,37% dengan nilai mencapai Rp 71,6 triliun, dari sebelumnya Rp 68,6 triliun atau tumbuh minus 10,9%. “Sampai dengan bulan ini (April) kecenderungan penerimaannya meningkat signifikan,” ucapnya.

Adapun pada pelaporan SPT, Yon mencatat, ada pertumbuhan sebesar 36% menjadi 999.000 pada penyampaian SPT op non karyawan dari tahun sebelumnya yang hanya 734.000 sampai akhir April.

Berdasarkan data Ditjen Pajak, realisasi penerimaan pajak hingga 30 Juni 2016 mencapai Rp 458,2 triliun. Jika harus tumbuh 24%, penerimaan hingga triwulan II tahun ini harus sebesar Rp 568,17 triliun.

Oleh karena itu, pada Mei 2017, menurut Yon, Ditjen Pajak telah mulai berupaya menggenjot penerimaan lewat pengaplikasian Pasal 18 UU amnesti pajak yang di dalamnya menyebutkan, dalam hal WP telah memperoleh Surat Keterangan kemudian ditemukan adanya data dan/atau informasi mengenai harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan, harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh WP pada saat ditemukannya data mengenai harta yang dimaksud.

sumber: m.kontan.co.id