Indonesia, dengan kekayaan alam yang melimpah, memiliki beragam sumber daya mineral, termasuk mineral bukan logam dan batuan. Untuk memastikan pengelolaan sumber daya ini berjalan secara optimal dan adil, pemerintah telah menetapkan kebijakan pajak khusus yang dikenal sebagai Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Pajak ini dikenakan kepada individu maupun badan hukum yang melakukan pengambilan mineral ini dari alam.
Definisi dan Objek Pajak MBLB
Pajak MBLB diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Menurut undang-undang ini, Pajak MBLB adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam, baik dari dalam maupun permukaan bumi. Jenis mineral yang dikenakan pajak ini mencakup berbagai bahan alam seperti marmer, pasir kuarsa, kalsit, bentonit, dan lainnya.
Objek Pajak MBLB diperinci lebih lanjut dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Di sini, terdapat 39 jenis mineral bukan logam dan batuan yang dikenakan pajak, termasuk penambahan objek pajak baru seperti belerang dan mineral bukan logam serta batuan ikutan dalam suatu pertambangan.
Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak
Pemerintah menetapkan tarif maksimum Pajak MBLB sebesar 20%, dengan dasar pengenaan berupa nilai jual hasil pengambilan mineral tersebut. Nilai jual ini dihitung berdasarkan harga patokan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui keputusan gubernur. Misalnya, harga patokan untuk batu gamping di Kabupaten Bangkalan ditetapkan sebesar Rp30.000 per meter kubik, sementara belerang di Kabupaten Banyuwangi dihargai Rp1.150.000 per ton.
Administrasi dan Pemungutan Pajak
Penyetoran dan pelaporan Pajak MBLB diatur dengan jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Wajib pajak harus melakukan penyetoran pajak paling lambat 10 hari setelah masa pajak berakhir, dan pelaporan dilakukan dalam 15 hari setelahnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan dilaksanakan secara tepat waktu dan akurat.
Selain itu, pemerintah juga memberlakukan opsen Pajak MBLB, yang dipungut bersamaan dengan pajak ini dan hasilnya disalurkan ke pemerintah provinsi. Ini memberikan fleksibilitas lebih besar bagi pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dari sektor pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
Dampak Pajak MBLB terhadap Industri dan Lingkungan
Pajak MBLB tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah daerah, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengatur eksploitasi sumber daya alam. Dengan adanya tarif pajak yang ditetapkan, diharapkan pengambilan mineral ini dilakukan secara lebih bertanggung jawab, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan mendorong penggunaan yang lebih efisien dari sumber daya yang ada.
Penerapan pajak ini juga mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi pajak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua daerah memberlakukan Pajak MBLB, tergantung pada potensi dan kebutuhan masing-masing daerah. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam kebijakan perpajakan di Indonesia yang memungkinkan penyesuaian berdasarkan kondisi spesifik wilayah.
If you want to have more detail information, please contact TBrights
By Tommy HO – Managing Partner TBrights
TBrights merupakan tax consultant in indonesia yang saat ini menjadi integrated business service in Indonesia yang dapat memberikan layanan perpajakan dan bisnis secara komprehensif
