• Let Us Solve
  • Your Tax & Business Rights

Domestic Taxation

Aturan Belum Jelas, Pajak Bangunan Kosong Masih Abu-abu

JAKARTA – Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menuturkan, aturan pengenaan pajak bagi bangunan kosong atau tidak produktif masih belum jelas. Sehingga, implementasinya pun masih abu-abu.

Dia menjelaskan, definisi bangunan menganggur harus dijabarkan secara jelas oleh pemerintah. Bahkan, jenis pajak yang dikenakan mesti sesuai.

“Mana yang nganggur? Ada berapa? Kalau yang pajak tanah nganggur ditunda ada keterbatasan mau pajaknya jenis apa,” ujarnya ketika dihubungi SINDOnews di Jakarta, Kamis (6/4/2017).

Menurutnya, jenis instrumen pajak tersebut sangat susah untuk dijelaskan. Apakah akan masuk ke pajak daerah atau lewat Undang-Undang (UU).

“Instrumen-nya masih agak sulit, harus jelas nganggurnya. Mau pakai PBB ke Pemda atau Undang-Undang aturan pemerintah,” kata Yustinus.

Ide pemerintah tersebut sebenarnya sudah lama dan sampai saat ini belum jadi sejak diwacanakan beberapa bulan lalu. Tahapnya tidak dilanjutkan dan masih menjadi konsep disinsentif bagi yang punya aset dibiarkan menganggur.

“Mendorong supaya digunakan lebih produktif, dari segi konsep bagus kurangi akses spekulasi bagi orang yang enggak punya tanah bangunan bisa dapat itu. Pemerintah punya dana tambahan lahan tidak produktif dibuat produktif ada tenaga kerja, kalau dijual juga buat produktif,” tutur Yustinus.

 
sumber: sindonews.com
 
 
 
 
 

Darmin: Pajak Tanah Menganggur Masih Dikaji

JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pajak tanah menganggur masih dikaji, meski merupakan salah satu dari berbagai paket kebijakan ekonomi berkeadilan.

Namun demikian, Darmin menegaskan bahwa kebijakan pajak tanah tersebut bukan prioritas awal. “Meskipun begitu, masih coba kami kaji,” ucap dia di Jakarta, Kamis (6/4/2017).

Darmin mengatakan, pemerintah fokus pada kebijakan reforma agraria sebagai awal dengan melakukan pemetaan terhadap lahan-lahan di Indonesia. Dalam hal ini, lahan seluas 12 juta hektare juga akan dibagikan untuk mendorong masyarakat menengah ke bawah menjadi lebih produktif.

Sementara, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, pemerintah perlu berhati-hati menentukan kriteria tanah menganggur. Hal ini karena tidak semua praktik landbanking bertujuan spekulasi.

“Durasi ideal tanah menganggur itu biasanya sekitar lima hingga 10 tahun. Setelah itu, bisa dianggap tanah tidak produktif sehingga bisa dipajaki,” kata Prastowo.

Selain itu, kata dia, pemerintah bisa menggunakan basis pengenaan pajak atas pengusahaan lahan yang tidak produktif dan penguasaan atas kepemilikan lahan yang berlebih. “Bisa juga diatur tanah atau bangunan yang dijual kurang dari lima tahun dianggap spekulasi,” imbuh dia.

Terkait hal ini, Prastowo menyebut, pemerintah perlu sinergi terutama masalah basis data harga perolehan dan kepemilikan lahan, terutama antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Direktorat Jenderal Pajak.

 
sumber :sindonews.com

Gebrakan Tim Reformasi Perpajakan Bentukan Sri Mulyani

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akhir tahun lalu membentuk Tim Reformasi Perpajakan yang mencakup pembenahan di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hal ini dilakukan agar kedua institusi ini dapat bekerja secara profesional dan kredibel sehingga penerimaan negara dapat diperoleh secara optimal.

“Dalam jangka pendek, reformasi ditujukan mengamankan penerimaan, dengan meningkatkan mutu pelayanan, penguatan pengawasan, dan penegakan hukum perpajakan,” kata Sri Mulyani di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Senin (3/4/2017).

Menurutnya, ada tiga indikator yang dijadikan landasan dalam mereformasi kedua institusi tersebut. Yakni, bidang teknologi informasi, bidang organisasi dan sumber daya manusia, sampai dengan bidang regulasi.

Dari bidang teknologi informasi, tim reformasi telah melakukan integrasi sistem billing dengan sistem penagihan, termasuk notifikasi jatuh tempo pembayaran dan pemberitahuan melalui outbond call atau disebut e-Filling support. Selain itu, fasilitas-fasilitas kemudahan dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan.

“Kami juga mendapatkan dukungan AIPEG (Australia Indonesia Partnership for Economic Governance) untuk program core tax system, termasuk distribusi data perpajakan terkait kepemilikan harta, dan memperkuat tindakan penagihan aktif,” sambung dia.

Sementara dari bidang organisasi dan sumber daya manusia, yang paling krusial yang telah dilakukan adalah melakukan ujicoba kantor pelayanan pajak mikro kepada kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan yang melayani fungsi pelayanan dan pengawasan.

Sedangkan dari bidang regulasi, yang akan mencakup perubahan Undang-undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ani menegaskan, aturan ini akan menjadi fokus pemerintah untuk diselesaikan bersama para pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Ini akan mencakup PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) maupun aturan yang berada langsung di bawahnya,” tandasnya.

 
sumber : sindonews.com

Rahasia Perbankan dan Pemeriksaan Pajak

 

Akhir-akhir ini kita membaca di media massa atau elektronik terkait keinginan pemerintah untuk mempercepat prosedur pembukaan rahasia perbankan secara elektronik yang dikenal dengan AKASIA. Gebrakan ini muncul seiring dengan berakhirnya masa Amnesti Pajak yang mengusung tema keterbukaan akses informasi untuk kegiatan perpajakan.

Selama ini dengan menggunakan prosedur manual memakan waktu yang cukup lama sehingga banyak para pemeriksa pajak mendapatkan kendala dalam memperolah informasi data perbankan. Keadaan seperti ini merupakan informasi yang asimetris sehingga memunculkan moral hazard bagi pihak Wajib Pajak perbankan untuk melakukan tax avoidance bahkan evasion.

Sudah sejak lama kerahasiaan perbankan menjadi alat bagi Wajib Pajak perbankan untuk menghindari kewajiban pemeriksaan pajak yang menyentuh informasi nasabah seperti bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Tabungan atau Deposito.

Dari sisi kenyamanan dalam dunia usaha, kerahasiaan perbankan merupakan hal yang paling penting karena menyangkut keamanan harta para nasabah. Begitu prudennya kerahasiaan ini sehingga pemerintah Indonesia menjaminnya melalui ketentuan-ketentuan yang diatur oleh otoritas perbankan maupun perpajakan. Peraturan Bank Indonesia nomor: 2/19/PBI/2000 mengemukakan bahwa pihak perbankan harus merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan nasabah. 

Terkait dengan Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka apabila untuk keperluan perpajakan aparat pajak bermaksud memperoleh data atau keterangan mengenai rekening nasabah/Wajib Pajak maka harus dimulai dengan permintaan ijin dari komisioner OJK. Terkait dengan ketentuan perbankan dan OJK tersebut, Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pun mengatur dalam Pasal 35 ayat (2) bahwa kerahasiaan perbankan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa klausul hukum terkait kerahasiaan menjadi daya tarik bagi Wajib Pajak yang menjalankan dunia bisnis perbankan karena hanya dapat dibuka melalui izin Menteri Keuangan dengan proses manual yang cukup panjang. Sayangnya hampir semua Wajib Pajak perbankan menafsirkan kerahasiaan perbankan tersebut dengan kegiatan pemeriksaan pajak terkait pemenuhan kewajiban with holding tax-nya. Dalam Pasal 29 UU KUP ditegaskan bahwa apabila dalam proses pemeriksaan Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan informasi, data, dokumen maka kewajiban untuk merahasiakan tersebut harus ditiadakan.  

Masih banyak sengketa banding dengan nilai ratusan milyar rupiah yang bermuara di Pengadilan Pajak akhir-akhir ini terkait dengan kewajiban pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga tabungan atau deposito. Alasan Wajib Pajak yang menggunakan Pasal 35 ayat (2) UU KUP terkait dengan kerahasiaan perbankan adalah awal munculnya sengketa. Pemeriksa pajak dalam menjalankan pemeriksaan tentunya menjalankan kewenangannya sesuai Pasal 29 ayat (4) UU KUP bahwa dalam hal Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban merahasiakan informasi atau dokumen maka harus ditiadakan. Ketentuan dalam Pasal 29 ayat (4) dan 35 ayat (2) UU KUP sekilas mempunyai atmosfir yang bertentangan. Menarik untuk diulas terkait dua pasal tersebut yang banyak dari para pemangku kepentingan perpajakan pun bias dalam menanggapi kasus ini.

Pemeriksaan Pajak

Kegiatan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak perbankan sebagai pihak terperiksa terkait dengan pengujian atas kebenaran pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito atau tabungan tentunya tunduk kepada Pasal 29 UU KUP. Dalam ketentuan perpajakan, pemotongan PPh dikenakan atas Bunga Deposito atau Tabungan dengan tarif 20% atau sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dan bersifat final.  Kewajiban pemotongan ini berlaku untuk semua bank yang berkedudukan termasuk cabang bank luar negeri yang ada di Indonesia.  Namun terdapat pengecualian atas pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 131 seperti bunga deposito dan tabungan yang,

  1. dimiliki oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang seluruh penghasilannya termasuk bunga deposito/ tabungan yang tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak
  2. jumlah deposito/ tabungan tidak melebihi Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk jumlah yang tidak terpecah-pecah, yang diperoleh
  3. diterima atau diperoleh bank atau cabang bank luar negeri yang ada di Indonesia.
  4. diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan
  5. diterima atau diperoleh bank yang ditunjuk oleh pemerintah dalam rangka kepemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana.

Dalam rangka untuk menguji pemenuhan kepatuhan pihak Wajib Pajak perbankan terkait pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) terhadap Bunga Deposito atau Tabungan maupun pembebasannya maka pemeriksa pajak harus memeriksa pembukuan dan mengidentifikasi masing-masing rekening nasabah secara individu. Selain daripada itu, Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-53/PJ./2009 yang mengharuskan kepada Wajib Pajak perbankan untuk membuat bukti potong PPh Pasal 4 ayat (2) terhadap Bunga Deposito atau Tabungan lengkap dengan identitas perpajakan dari nasabah, tidak dilaksanakan sehingga pemeriksa pajak tidak dapat memastikan kebenaran pemotongan pajaknya.

Prinsipnya, ketentuan perpajakan telah mengakomodasi kerahasiaan perbankan dengan perlakuan khusus bagi Bukti Potong PPh Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Deposito atau Tabungan untuk tidak melaporkannya kepada KPP. Namun hal ini dipandang berbeda oleh para Wajib Pajak Perbankan, mereka dalam prakteknya tidak mengisi identitas perpajakan nasabah dalam bukti potongnya dan bahkan tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dalam rangka pemeriksaan. 

Terkait dengan pemeriksaan pajak tersebut, muncul resistensi dari para Wajib Pajak perbankan dengan dalil kerahasiaan perbankan. Wajib Pajak perbankan tidak memberikan pembukuan atau dokumen terkait dengan deposito atau tabungan dan bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Deposito atau Tabungan dengan dalil pemeriksa pajak belum mengajukan ijin dari Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan perbankan, OJK maupun perpajakan. Pemeriksaan pajak yang dilakukan berakhir dengan ketidaksepakatan dalam komitmen pembayaran pajak. Ketidaksepakatan ini juga berlanjut pada tingkat proses keberatan sehingga para Wajib Pajak mengajukan banding atas sengketanya. 

Dalam sengketa seperti ini tentunya kita harus mencermati secara seksama ketentuan perpajakan yang terungkap dalam Pasal 29 ayat (4) dan 35 ayat (2) UU KUP. Penulis berpendapat bahwa terdapat perbedaan ranah ketentuan perpajakan antara Pasal 29 dengan Pasal 35 UU KUP.  Pasal 35 UU KUP yang merupakan ranah ketentuan khusus perpajakan menyatakan bahwa kedudukan pihak perbankan adalah sebagai pihak ketiga yang memberikan informasi/keterangan atau bukti terkait keadaan keuangan nasabah penyimpan, bukan sebagai terperiksa yang berkedudukan sebagai pihak kedua.

Seiring dengan hal tersebut, tidak tepat kiranya jika Wajib Pajak perbankan menggunakan Pasal 35 ayat (2) UU KUP sebagai dalil untuk tidak menyampaikan data-data atau dokumen maupun pembukuan terkait kewajiban pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Deposito atau Tabungan. Sedangkan Pasal 29 ayat (4) UU KUP yang merupakan ranah pemeriksaan pajak menempatkan Wajib Pajak perbankan sebagai terperiksa, pihak kedua. Dalam hal ini, pemeriksa pajak tidak melakukan pemeriksaan terhadap nasabah penyimpan.

Alasan terkait dengan perbedaan ranah ketentuan perpajakan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pemeriksaan pajak tidak relevan dengan ketentuan kerahasiaan perbankan yang diatur dalam UU perbankan dan UU OJK maupun Pasal 35 ayat (2) UU KUP. Jika Wajib Pajak perbankan  yang mengharuskan pemeriksa pajak untuk meminta ijin kepada Gubernur Bank Indonesia melalui Menteri Keuangan dengan menyebutkan nama nasabah penyimpan yang dikehendaki keterangannya maka hal tersebut merupakan hal yang tidak mungkin karena  nasabah penyimpan bukan sebagai Wajib Pajak terperiksanya. Ketentuan PBI terkait kerahasiaan perbankan sangat relevan dengan Pasal 35 ayat (2) UU KUP namun tidak untuk Pasal 29 UU KUP.

Permasalahan terkait dengan ketakutan dari para Wajib Pajak perbankan akan bocornya informasi keadaan keuangan nasabah sebenarnya dapat diatasi dengan mekanisme khusus dalam pemeriksaan pajak. Mekanisme khusus tersebut berupa kegiatan pemeriksaan pajak atas data-data/dokumen informasi deposito atau tabungan dilakukan dalam suatu ruangan khusus yang dapat dipantau dan direkam oleh pihak bank tanpa ada kegiatan dokumentasi yang dilakukan oleh pemeriksa pajak seperti fotokopi Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Deposito atau Tabungan, pemotretan dokumen melalui telepon seluler ataupun kamera dan lain-lain. Mekanisme khusus ini sekiranya mendapat perhatian kepada otoritas perpajakan di Indonesia untuk dapat dibakukan dalam suatu peraturan dalam ruang lingkup pemeriksaan pajak.(*)

Oleh: Kartika Cahya Kencana, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi dimana penulis bekerja.

sumber : pajak.go.id

Ke Mana Mengalir Setiap Rp 1 Juta dari Setoran Pajak?

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Ditjen Bea Cukai terus berjuang mengejar target penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.498,9 triliun atau 85,6 persen dari patokan pendapatan negara sebesar Rp 1.750,3 tiliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017.

Untuk apa saja setiap Rp 1 juta uang setoran pajak tersebut?

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan Indonesia membutuhkan uang dari penerimaan pajak. Nantinya penerimaan dari pajak tersebut akan digunakan untuk kegiatan produktif.

Kegiatan yang dimaksud seperti pembangunan infrastruktur, bantuan masyarakat dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.

 

“Kalau kita lihat penerimaan pajak jadi begitu penting. Saya bahkan di berbagai forum masih harus menyampaikan kepada semua, karena masih banyak yang bertanya kenapa harus bayar pajak‎,” ujar Sri Mulyani di Jakarta, belum lama ini.

Dikutip dari data Ditjen Pajak Kemenkeu, Senin (3/4/2017), pendapatan negara di APBN 2017 ditargetkan mencapai Rp 1.750,3 triliun. Sebesar 85,6 persen bersumber dari penerimaan perpajakan.

Itu artinya, Rp 1.498,9 triliun didapat dari setoran pajak yang dibayarkan para Wajib Pajak (WP) dan setoran bea cukai.

Setiap Rp 1 juta uang pajak untuk apa?

– Pelayanan umum sebesar Rp 170.640
– Transfer ke daerah sebesar Rp 339,928
– Bidang ekonomi sebesar Rp 149.152
– Perlindungan sosial Rp 75.840
– Bidang pendidikan sebesar Rp 68.888
– Bidang ketertiban dan keamanan sebesar Rp 58.144
– Bidang pertahanan sebesar Rp 51.824
– Bidang kesehatan Rp 29.704
– Dana desa Rp 28.704
– Pariwisata dan lingkungan hidup Rp 8.216
– Keagamaan sebesar Rp 4.424
– Perumahan dan fasilitas umum sebesar Rp 14.536

Pajak yang dibayarkan dinikmati kembali oleh rakyat dan menjadi penopang percepatan pembangunan menuju Indonesia Maju. Program itu antara lain:

– sebanyak 18 juta orang penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP)
– sebesar Rp 47 triliun dana desa
– pembangunan 17 proyek bandara
– sebanyak 49 proyek waduk
– proyek Light Rail Transit (LRT) Palembang dan DKI Jakarta
– sebanyak 91 juta orang penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS)
– proyek 13 pelabuhan
– pembangunan 52 proyek jalan tol. 

Kapolda Jabar Imbau Masyarakat Lapor SPT Tahunan dan Amnesti Pajak

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat, Irjen. Pol. Anton Charliyan, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadinya dengan memanfaatkan kemudahan e-filing. Proses penyampaian SPT Tahunan ini dipandu langsung oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas, Ismujiraharjo.

“Sekarang, lapor SPT Tahunan sangat mudah dengan e-filing. Tadi nggak sampai lima menit sudah selesai. Saya bisa lapor SPT Tahunan cukup dari ruang kerja saya. Bahkan berkas pelaporan pajaknya pun sudah otomatis tersimpan,” ujarnya di Mapolda Jabar, Kamis (16/03). Dalam kesempatan tersebut, Anton mengimbau seluruh masyarakat agar segera melaporkan SPT Tahunan dan memanfaatkan Amnesti Pajak yang akan segera berakhir pada 31 Maret 2017. “Agar terhindar dari denda yang bisa mencapai 100% hingga 200%, masyarakat diharapkan menyampaikan SPT Tahunan dan Amnesti Pajaknya sebelum jatuh tempo,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa melaporkan dan membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara. “Membayar pajak adalah sebuah kewajiban bagi setiap Warga Negara Indonesia, maka saya ingin memberikan satu contoh, karena contoh lebih baik ketimbang perintah,” tegasnya. Anton pun menekankan kepada para pejabat publik agar memberikan contoh kepada masyarakat, sehingga bisa membayar pajaknya tepat waktu. “Kepada pejabat publik yang mungkin lupa dan juga kepada masyarakat atau yang memang belum melaporkan SPT Tahunannya untuk segera lapor via e-filing, jangan sampai kena denda,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala KPP Pratama Bandung Cicadas, Ismujiraharjo, mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya menyosialisasikan e-filing ini kepada semua masyarakat, termasuk kepada jajaran Polda Jabar. Ia mengatakan, e-filing lebih memudahkan para wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunannya. Ismu menyebut adanya fasilitas e-filing akan dapat meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT secara nasional.

“Kami berharap dengan kemudahan e-filing ini akan membuat masyarakat kita lebih sadar dan taat dalam memenuhi kewajiban lapor pajak sebelum jatuh tempo. E-filing ini sangat mudah karena berbasis internet yang bisa dilakukan dimana saja, bahkan bisa melalui ponsel pintar,” ungkapnya. Ismu menambahkan, di KPP Pratama Bandung Cicadas sudah 12.000 Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPT Tahunannya melalui e-filing. “Kami menargetkan ada 30.000 Wajib Pajak yang menggunakan e-filing dari 88.000 Wajib SPT, terdiri dari sekitar 6 ribuan Wajib Pajak Badan dan 81 ribuan Wajib Pajak Orang Pribadi. Oleh karenanya, kami akan terus sosialisasikan kemudahan e-filing dalam sisa waktu 2 minggu ini, utamanya pada perusahaan yang memiliki banyak karyawan, karena merupakan kantong-kantong SPT, dengan sekali datang kesana, 500-an SPT bisa kami terima,” jelasnya.

Lebih lanjut Ismu berharap dengan berbagai kemudahan yang diberikan, setiap target dapat dicapai. bukan hanya kepatuhan pelaporan saja yang meningkat, tetapi kepatuhan pembayaran pajaknya pun turut meningkat. “Target ini adalah tantangan bagi kami, karena sudah menjadi kebutuhan negara. Tahun 2016 lalu, penerimaan KPP Pratama Bandung Cicadas mencapai Rp1,098 triliun, pada tahun 2017 ini, kami menargetkan sekira Rp1,4 triliun. Jadi ada peningkatan sekitar 30%,” pungkasnya.

sumber : pajak.go.id

Sri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan negara-negara anggota G20 termasuk Indonesia sepakat untuk menjalankan kerja sama pertukaran informasi perpajakan otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) paling lambat September 2018. Upaya tersebut dilakukan guna mencegah berbagai praktik penghindaran pajak di dunia.

Hal ini disampaikan Sri Mulyani dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G20 di Kota Baden-baden, Jerman pada 17-18 Maret 2017.

Pertemuan tersebut didahului dengan “High Level Symposium on Global Economic Governance in a Multipolar World” pada 17 Maret 2017. Dihadiri para Menteri dan tokoh ekonomi terkemuka dunia.

“Pentingnya kerja sama perpajakan internasional untuk mengatasi penghindaran pajak,” kata Sri Mulyani dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (20/3/2017).  

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menunjukkan realisasi program pengampunan pajak (tax amnesty) di Indonesia kepada para Menkeu dan Gubernur Bank Sentral negara anggota G20.

Dari pencapaian tax amnesty, diakui Sri Mulyani, banyak wajib pajak Indonesia yang selama ini tidak mendeklarasikan aset dan pendapatan yang disimpan di luar negeri.

“Dalam melaksanakan tax amnesty, hasilnya menunjukkan aset yang dideklarasikan sangat besar, sementara aset yang direpatriasi masih relatif kecil. Jadi kerja sama pertukaran informasi penting bagi tercapainya aturan dan implementasi perpajakan yang adil antar negara, tidak ada lagi tempat aman untuk para penghindar pajak di dunia,” tegas dia.

Sri Mulyani pun mengingatkan kewajiban pajak atas perusahaan-perusahaan ekonomi digital. Kewajiban pajak ekonomi digital ini harus adil dan bagian terbesarnya harus dinikmati oleh negara yang menjadi lokasi kegiatan transaksinya, bukan di mana perusahaan tersebut terdaftar.

Lebih jauh dia menuturkan, Indonesia sebagai negara anggota G20 siap berpartisipasi dalam implementasi kerja sama pertukaran informasi perpajakan otomatis atau AEoI dan pelaksanaan prinsip penghindaran Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) secara menyeluruh dan efektif.

“Para Menkeu dan Gubernur Bank Sentral G20 secara bulat menyepakati agar program AEOI dan BEPS sepenuhnya diimplementasi mulai September 2017 dan selambat-lambatnya pada September 2018,” dia menjelaskan.

Sri Mulyani melanjutkan, Indonesia memandang negara-negara anggota G20 harus bekerja sama untuk mewujudkan program ini secara kuat dan transparan, namun tetap memperhatikan keadilan dan kesiapan seluruh negara yang ingin ikut berpartisipasi di dalamnya.

Dalam hal ini, jangan sampai terjadi negara yang ingin bergabung dalam program AEOI dan BEPS ini kemudian menjadi korban dari program itu sendiri akibat ketidakmampuan negara tersebut menyiapkan diri.
 
Sri Mulyani menyatakan, perlu adanya kerja sama perpajakan yang lebih erat antarnegara mitra dagang demi mencegah kebocoran perpajakan yang timbul akibat aliran uang melalui perdagangan internasional.

“Kami berharap dengan penerapan AEoI dan BEPS, maka tidak ada lagi loophole (celah) bagi praktik penghindaran pajak internasional serta tidak ada lagi negara yang menggunakan perbedaan sistem pajak untuk melakukan inovasi instrumen keuangan yang bertolak belakang dengan semangat BEPS dan AEOI,” tandasnya.

sumber : liputan6.com

 

 

 

Sepuluh Hari Terakhir Layanan Amnesti Pajak

  1. Pencapain Amnesti Pajak Per-20 Maret 2017
    1. Total Penerimaan Uang Tebusan (UT) adalah sebesar : 8,86 Trilyun yang terdiri dari;
      1. Penerimaan Uang Tebusan Periode I sebesar : 7,98 Trilyun;
      2. Penerimaan Uang Tebusan Periode II sebesar : 688 Milyar;
      3. Penerimaan Uang Tebusan Periode III sebesar : 195 Milyar;
    2. Total Penerimaan Surat Pernyataan Harta (SPH) adalah sebanyak 48,844 SPH terdiri dari;
      1. Penerimaan SPH Periode I sebesar : 29.847 SPH;
        1. Badan Non UMKM sebanyak : 4.335 SPH;
        2. Badan UMKM sebanyak : 868 SPH;
        3. Orang Pribadi Non UMKM sebanyak : 21.823 SPH;
        4. Orang Pribadi UMKM sebanyak : 2.821 SPH;
      2. Penerimaan SPH Periode II sebesar : 11.175 SPH;
        1. Badan Non UMKM sebanyak : 1.105 SPH;
        2. Badan UMKM sebanyak : 1.479 SPH;
        3. Orang Pribadi Non UMKM sebanyak : 4.506 SPH;
        4. Orang Pribadi UMKM sebanyak : 4.079 SPH;
      3. Penerimaan SPH Periode III sebesar : 7.828 SPH;
        1. Badan Non UMKM sebanyak : 321 SPH;
        2. Badan UMKM sebanyak : 1.321 SPH;
        3. Orang Pribadi Non UMKM sebanyak : 1.484 SPH;
        4. Orang Pribadi UMKM sebanyak : 4.702 SPH;
  2. Atas pencapaian tersebut Kanwil DJP Jawa Timur I menyampaikan :
  •  apresiasi yang sebesar-besarnya Kepada:
    • Wajib Pajak;
    • Kepala Daerah TK.I dan TK.II Serta Segenap Jajaran Muspida;
    • Tax Center;
    • Perbankan Negeri/Swasta;
    • Awak Media serta;
    • Para pihak yang tidak dapat disebut satu-satu. atas segala peran serta mendukung APBN demi kesinambungan iklim usaha dan investasi yang kondusif.
  • Kepada wajib pajak yang belum memanfaatkan Amnesti Pajak agar segera memanfaatkan 10 (sepuluh) hari terakhir periode III, yaitu sampai dengan 31 Maret 2017.
  • Direktorat Jenderal Pajak akan fokus melaksanakan tindak lanjut Undang-Undang TA sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Pengampunan Pajak setelah 31 Maret 2017:
    • ayat (1) ; Dalam hal Wajib Pajak telah memperoleh Surat Keterangan kemudian ditemukan adanya data dan/atau informasi mengenai Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan, atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud.
    • ayat (2) ; Dalam hal : a. Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periode Pengampunan Pajak berakhir; dan b. Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 dampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud, paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-undang ini mulai berlaku.”
    • ayat (3) ; Atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan dan ditambah dengan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar.
    • ayat (4) ; Atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
  • Berdasarkan kesepakatan Bersama Otoritas Jasa Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak, ke depan tidak ada lagi tempat sembunyi dari Pajak.

 

Informasi lebih lanjut hubungi:

Estu Budiarto

Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I

Jl. Jagir Wonokromo No. 104, Surabaya

 

sumber : pajak.go.id

Tax Amnesty suatu “Jebakan”? BUKAN!

Bukan, TA bukan “Jebakan” dan Anda jangan ragu untuk mengikutinya.

Dalam artikel sebelumnya, “Tax Amnesty, Apakah Anda masih ragu? Yuk, cari untung…, memaparkan apakah kita perlu ikut TA dan keuntungannya dari sisi tarif yang sangat luar biasa besar dan sangat rugi apabila kita tidak mengikutinya. Lalu kemudian, setelah mengikut TA, apakah yang harus dilakukan?

Beberapa klien, teman, dan kolega dalam beberapa diskusi sering menanyakan bahkan membuat pernyataan, “Hati-hati, itu “Jebakan” orang pajak, nanti setelah kita laporkan semua harta kita, ke depan, kita yang bakal “diudek-udek”, kalo diem-diem aja, ngga bakal ketahuan, mending ngga usah ikut.” Atas hal ini saya hanya menjawab, “apakah kita selalu mau diem-diem aja, bukannya lebih enak kalo kita manfaatkan dan ke depan lebih tenang?

Salah satu manfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari TA adalah perluasan basis data perpajakan, arti dari hal ini adalah, setelah kita mengikuti TA, DJP akan memiliki data harta yang kita laporkan, dan petugas pajak akan dapat melihat kewajaran dari penghasilan pemilik harta tersebut.

Sebagai contoh :

Sujoni, pedagang batik di Tanah Abang, yang berjualan sejak tahun 2005, selama ini melaporkan omset tokonya dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2015, juga dalam SPT Tahunan sebelumnya sejak tahun 2005, sebesar Rp. 10juta sebulan atau Rp. 120juta setahun dan  melaporkan harta berupa toko di tanah abang senilai Rp. 200juta (PBB yang dibayar setahun 6juta), rumah di Bekasi (PBB yang dibayar setahun 3,6juta) senilai Rp. 300juta yang ditempati dan sebuah mobil Toyota Rush (PKB yang dibayar tiap tahun 2,4juta) senilai Rp. 200juta.

Selain harta tersebut, Sujoni sebenarnya memiliki rumah di Pondok Indah dan Bintaro (PBB yang dibayar tiap tahun sebesar Rp. 60juta) senilai Rp. 5milyar, mobil BMW dan Mercedes (PKB yang dibayar tiap tahun sebesar 24juta) senilai Rp. 1milyar serta deposito dan tabungan Rp. 4milyar (bunga deposito 3% setahun Rp. 120juta) dengan total senilai Rp. 10milyar. Biaya hidup Sujoni per bulan, untuk sekolah anak, kebutuhan hidup dan lainnya adalah sebesar Rp. 20juta, dan menurutnya, laba dari penjualan adalah 60% dari omset.

Wisnu Oho, sebagai Kepala Seksi Waskon pada kantor pajak dimana Sujoni terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP), menyarankan Sujoni untuk mengikuti TA, setelah sebelumnya berdiskusi mengenai manfaat TA. Sesuai dengan saran Wisnu Oho, Sujoni mengikuti TA dan membayar uang tebusan sebesar Rp. 50juta (0,5%  x Rp. 10milyar), sesuai ketentuan pada UU TA, untuk yang selama ini melaporkan sebagai UMKM, dengan omset dibawah 4,8milyar, atas deklarasi harta tambahan bersih yang diungkapkan sampai dengan 10milyar, tarif uang tebusan adalah 0,5% dari harta besih yang diungkapkan.

Lalu kemudian, apakah Sujoni dapat melaporkan penghasilan 120juta setahun pada SPT tahun 2016 dan setelahnya? Mungkinkan Sujoni hanya mendapatkan penghasilan sebesar jumlah tersebut ?

Untuk menjawab pertanyaan di atas memang tidak dapat dipastikan, karena harus melalui pembuktian terlebih dahulu, tetapi apabila dilihat dari kewajaran harta yang dimiliki Sujoni, apakah Sujoni dapat membiayai pengeluaran per bulan, per tahunnya?

Biaya Hidup Sujoni :

  • Kebutuhan hidup bulanan per bulan Rp. 20jt                       : Rp. 240.000.000
  • PBB toko tanah abang setahun                                                 : Rp.     6.000.000
  • PBB rumah di bekasi setahun                                                   : Rp.      3.600.000
  • PKB Mobil Toyota Rush setahun                                             : Rp.       2.400.000
  • PBB rumah di Pondok Indah dan Bintaro,                            : Rp.  60.000.000
  • PKB mobil BMW dan Mercedes                                               : Rp.  24. 000.000

Total pengeluaran per tahun                                                                    : Rp.  336.000.000

Pendapatan dari Bunga Deposito per tahun                      : Rp. 120.000.000

Pendapatan dagang (120.000.000 x 60%)                         : Rp.   72.000.000

Total Pendapatan                                                                                         : Rp. 192.000.000

Kelebihan/(kekurangan)                                                                            : Rp. (144.000.000)

Data harta Sujoni per 31-12-2016 dibandingkan harta yang telah dilaporkan pada saat Tax Amnesty adalah sebagai berikut :

  1. Toko Tanah Abang                 Rp. 200.000.000                         Rp.      200.000.000
  2. Rumah Bekasi                         Rp. 300.000.000                         Rp.      300.000.000
  3. Mobil Toyota Rush                 Rp. 200.000.000                         Rp.      200.000.000
  4. Rumah P.Indah & Bintaro    Rp. 5.000.000.000                      Rp.   5.000.000.000
  5. Mobil BMW & Mercedes       Rp. 1.000.000.000                      Rp.   1.000.000.000
  6. Tabungan & Deposito            Rp. 4.000.000.000                      Rp.   5.000.000.000

Total                                                    Rp. 10.500.000.000                      Rp. 11.500.000.000

Berdasarkan data sesuai rincian di ata, Harta Sujoni per 31-12-2016 bertambah sebesar Rp. 1milyar, dan apabila ditambahkan dengan kekurangan/selisih pendapatan dengan biaya adalah sebesar Rp. 1.144.000.000.

Atas hal tersebut, sangat tidak mungkin bagi Sujoni hanya memiliki penghasilan 120juta setahun. Lalu berapakah yang harus dilaporkan Sujoni? Tentu DJP mengharapkan agar Sujoni melaporkan secara jujur dan seluruh penghasilan pada SPT Tahunannya.

Seperti judul artikel ini, Tax Amnesty suatu Jebakan?, jawabannya adalah Bukan!, bahkan tax amnesty memberikan keuntungan dengan hanya mengenakan tarif tebusan sebesar 2%, dan memang diharapkan, setelah Tax Amnesty, Wajib Pajak dapat melaporkan sejujur-jujurnya penghasilan yang diterima dan menghitung pajaknya sebenar-benarnya ke depan.

Semoga Program Tax Amnesty ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses

-THO-

Tax Amnesty, Apakah Kita masih ragu? Yuk cari untung…

 

Instruksi Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Nomor: INS -03/PJ/2016 Tentang Kebijakan Pemeriksaan Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak tanggal 03 Agustus 2016 baru saja dikeluarkan Dirjen Pajak sebagai langkah lanjutan untuk mensukseskan program Tax Amnesty (TA), dengan menginstruksikan kepada seluruh Kepala Kanwil DJP dan Kepala KPP di seluruh Indonesia untuk tidak menerbitkan Instruksi/Persetujuan/Penugasan Pemeriksaan dan/atau Surat Perintah Pemeriksaan baru sejak Instruksi Direktur Jenderal ini diterbitkan sampai dengan 31 Maret 2017. Apakah Kita masih ragu ikut TA buat melaporkan seluruh harta atau yang belum Kita laporkan melalui SPT ke Kantor Pajak? Apakah Kita masih ragu, ada ngga sih untungnya ikut TA ?

Sudah menjadi prinsip ekonomi bahwa manusia selalu mencari keuntungan dan tidak mau dirugikan. Apalagi bagi seorang Enterpreneur/Pengusaha, pasti mencari keuntungan. Kemudian, apakah ikut TA memberikan kerugian atau keuntungan bagi pembayarnya?

Jawabnya tentu merugikan, bila Kita hanya memandang sempit pertanyaan di atas, tetapi bila Kita memiliki pandangan luas terhadap konsep bernegera, membayar pajak tidak merugikan, bahkan menguntungkan Kita, bahkan menguntungkan semua pihak di suatu Negara apabila masyarakatnya melaporkan pajaknya dengan benar dan tentu saja harus diikuti dengan pengelolaan dan pengawasan yang baik dan benar dari pengelola uang pajak ini yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan juga semua kementerian/instansi/lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan dana pemerintah dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah.

Dua malam lalu, kami baru memaparkan mengenai hasil Review Akuntansi dan Pajak tahun 2011-2015 dari beberapa perusahaan dalam satu Group Bisnis, yang memiliki skala bisnis cukup besar di Indonesia. Dari awal, Pemilik Group tersebut sudah mengutarakan, bahwa beliau tidak mau ikut TA, karena menurutnya itu cuma program pemerintah saat ini aja, seperti halnya juga Sunset Policy (SP) di tahun 2008, tidak ada kelanjutannya juga kan? Menurut beliau, TA ini juga akan sama saja, tahun-tahun ke depan pasti akan ada program-program seperti itu lagi. Saya pribadi juga terheran dengan pendapat beliau, saya hanya menjelaskan, TA itu memang program pemerintah saat ini, dan saat ini memang Pemerintah Indonesia butuh keturutsertaan seluruh masyarakat Indonesia, baik yang berada di dalam maupun luar negeri, dan diharapkan pula ke depan, masyarakat juga patuh akan kewajiban perpajakannya, dan tidak ada lagi kesalahan yang akan menimbulkan risiko di kemudian hari.

Kemudian, kami masuk ke Pemaparan Review yang TBrights lakukan selama 3 bulan di Group tersebut, mengenai kondisi masa lalu, masa kini dan proyeksi ke masa depan. Perlahan namun pasti, kami jelaskan mengenai adanya dampak-dampak yang mungkin terjadi atas Group ini, dan terkait juga masalah Pajak, dan kami akhiri bahwa kami sarankan dengan “sangat dan sangat”untuk Group ini ikut TA, karena Group akan mendapatkan keuntungan dengan tidak dikenakan pajak di masa lalu, masa kini dan menghindari risiko di masa depan. Di akhir pemaparan, beliau mengutarakan, “Kami Harus ikut TAX AMNESTY dan juga seluruh jajaran Direksi dan Komisarisnya”.

Kemarin, kami diberikan kesempatan memberikan sosialisasi ke suatu perusahaan yang berisikan tenaga ahli professional, yang kami piker mudah menginformasikan TA, tetapi ternyata banyak sekali pertanyaan dan keraguan dari peserta, bahkan salah satu peserta bertanya “TA ini sebenarnya untuk melindungi KORUPTOR ya pak? Kok enak banget ya mereka yang tidak pernah lapor dan bayar pajak, sekarang diberikan ampunan, bagaimana yang sudah diperiksa bahkan ditetapkan pajak tinggi oleh pemeriksa pajak, diadili, mereka ngga bisa dapat ampunan. (setelah melihat slide, pihak-pihak mana yang tidak bisa mengikuti TA).

Ya memang, TA ini banyak membuat kontroversi, bahkan ada 2(dua) pihak sudah mengajukan Judicial Review, banyak hal yang mungkin melabrak UU lain. Kami sendiri pun merasa ada ketidakadilan pada TA ini, khususnya bagi mereka yang sudah pernah diperiksa oleh Pemeriksa Pajak, dan dikenakan pajak tinggi, ditangkap. Merekalah yang sudah pernah ketahuan oleh DJP, tetapi bagi mereka yang tidak pernah ketahuan, yang selama ini bersembunyi, diberikan ampunan yang luar biasa.

Tetapi, bagaimanapun, TA ini program pemerintah, yang setuju tidak setuju, kalau memang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, tetap harus kita dukung. Kita harus selalu berpikiran positif walau mungkin banyak hal-hal yang tidak adil.

Tidak mudah meyakinkan masyarakat untuk patuh dan benar membayar pajak yang menjadi kewajiban bagi setiap warga Negara Indonesia yang telah memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), tetapi lebih mudah memang meyakinkan bahwa apakah terdapat keuntungan dengan mengikuti dan melaksanakan kewajiban perpajakan, apalagi saat ini ada program TA. Lalu, apa sih keuntungan yang didapat dari TA ini, bagaimana hitung keuntungannya ?? (simple question,  but this is the most question when we are talking about Profit).

Keuntungan memiliki kata dasar Untung, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), salah satunya diartikan guna; manfaat; faedah, dan dalam hal TA, apa guna, manfaat, faedah dari TA ini, karena arti Untung umumnya adalah, juga disebutkan dalam KBBI laba yang diperoleh dalam berdagang dan sebagainya. TA bukan berdagang, bukan jualan, tetapi yang mengikutinya jelas mendapatkan untung, yaitu mendaatkan manfaat, faedah, karena selain mengikuti program pemerintah, dapat membantu perekomian Negara, membantu pembangunan di Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyaratakan Indonesia, tetapi yang paling penting adalah, Kita bayar Pajak jauh lebih kecil dibandingkan tarif pajak sebenarnya, bahkan Kita tidak akan diutak-atik orang pajak atas masa lalu Kita, apakah ini bukan Untung?

Sebelum mengitung keuntungan dari TA, mungkin bisa membaca artikel kami sebelumnya di link http://tbrights.com/apakah-kita-sudah-menyiapkan-spt-tahunan-kita-jangan-menunggu-bom-waktu/ . Pada artikel tersebut, kami mengungkapkan bagaimana DJP bisa mendapatkan data Kita, baik dari data internal maupun eksternal, apalagi di tahun 2018, dengan akan diberlakukan Automatic Exchange of Information (AEOI), kerahasiaan Bank dibuka, maka akan terlihatlah seluruh harta Kita, dan tidak akan lagi bisa sembunyi di Negara tercinta Indonesia. Beli mobil ketahuan, beli rumah ketahuan, punya deposito dan tabungan banyak ketahuan, apakah Kita mau terus sembunyi dan juga menyimpan harta di bawah bantal atau di bawah tempat tidur? Lalu, Apakah kita perlu takut? Tidak, jangan takut, ada TA, yang memberikan keuntungan bagi Kita, membuat rasa nyaman dan aman buat kita. Yuk sekarang kita lihat bagaimana menghitung untung Kita..

UU Pajak Penghasilan jelas menyebutkan bahwa yang menjadi obyek Pajak Penghasilan adalah Penghasilan.. Apabila Kita tidak melaporkan harta kita pada SPT Tahunan, “Jurus” yang digunakan pegawai pajak dalam mengenakan pajak atas harta yang tidak/belum kita laporkan, mereka akan menggunakan Pasal 4 ayat (1p) UU PPh  menyebutkan : “Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun termasuk : tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak”. Pasal tersebut dapat diarttikan, apabila kita tidak/belum melaporkan harta kita maka atas penghasilan yang digunakan untuk membeli harta tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan tarif pajak yang berlaku. Yuk sekarang kita hitung bagaimana menghitung pajak dengan tarif umum dan sekaligus keuntungan dari TA.

Sebagai contoh, Wisnu Oho, seorang pengusaha Warteg, yang memiliki 5 Warteg di Jakarta, selama ini tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tidak pernah melaporkan penghasilannya ke kantor pajak, karena yang bersangkutan tidak mengerti harus melaporkan penghasilannya dan dikenai pajak. Di Klaten, kampong halaman, Wisnu Oho memiliki 4 rumah bertingkat, 5 hektar sawah, 2 mobil box dan 2 mobil niaga. Mei 2015, Yusuf Di, Kepala Seksi Ektensifikasi di KPP Klaten, yang sangat rajin mencari data, menemukan kepemilikan harta rumah dan sawah dari data BPN dan PBB atas nama, dan dengan bantuan Sujoni, Ahli Penilai PBB, menilai harga pasar dari harta Bapak Wisnu Oho senilai 10milyar. Atas data tersebut, Yusuf Di dan Lusi Yulni, Kepala Seksi Waskon KPP Klaten, membuat surat SP2DK kepada Wisnu Oho, untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, melaporkan dan membayarkan pajak atas penghasilan yang digunakan untuk membeli aset terserbut dengan menggunakan Pasal 4 ayat (1p) UU PPh dan menghitung kewajiban pajak sebesar Rp. 2.945.000.000.

Darimana dasar perhitungan petugas pajak tersebut, dan apabila saat ini dengan sudah berlakunya UU TA, apakah Wisnu Oho dapat mengikutinya dan apa dan berapa sih untungnya bagi Wisnu Oho apabila dia dapat mengikuti TA?

Petugas pajak memperhitungkan pajak atas harta Wisnu Oho dengan dasar Pasal 4 ayat (1p) yaitu adanya tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak, dan mengenakan pajak sesuai Tarif Pasal 17 UU PPh. Karena pihak KPP belum melakukan pemeriksaan (walaupun sudah dilakukan pemeriksaan, juga dapat ikut TA), baru bersifat SP2DK (Himbauan), maka Wisnu Oho berhak langsung dapat mengikuti TA, dan perhitungan selisih antara perhitungan pajak dengan perhitungan TA adalah sebagai berikut :

ta

Selisih antara perhitungan pajak dan perhitungan TA adalah sebesar Rp. 2.745.000.000,. Atas hal tersebut Wisnu Oho mengikuti TA dengan membayar uang tebusan sebesar Rp. 200.000.

Sesuai perhitungan di atas, bukankan RP. 2.745.000.000 merupakan untung? Wisnu Oho diuntungan karena mengikuti TA serta terhindar dari pengenaan pajak dari pihak KPP sebesar Rp. 2.945.000.000 (belum termasuk sanksi yang pada umumnya sebesar 2% sebulan dari saat terhutang sampai dengan dibayar), dengan hanya membayar uang tebusan Rp. 200.000.000

Jelas untung sekali, dan kita sangat rugi apabila tidak mengikuti Tax Amnesty. Apakah Anda masih ragu? Yuk cari untung dengan Tax Amnesty, bantu Negara, bantu diri sendiri, bantu orang lain, dan kemudian patuh dan taat pajak untuk kehidupan bernegara lebih baik

Semoga Program TA terlaksana dan tercapai maksimal

-Tommy Hendharto Oetomo- TBrights