• Let Us Solve
  • Your Tax & Business Rights

Domestic Taxation

Sri Mulyani Bersiap Terapkan Perpajakan Digital Tahun Depan

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, telah mengambil banyak keuntungan dalam pertemuan G-20 di Argentina dalam meningkatkan ekonomi Indonesia tahun depan. Salah satunya bakal menerapkan perpajakan digital, seiring perkembangan teknologi yang terus maju sehingga memudahkan penerimaan pajak.

“Kerja sama positif banyak yang kita dapatkan di pertemuan G-20 seperti membahas perpajakan internasional yang berjalan dan ada kesepakatan di 2020. Dimana akan diterapkanya perpajakan digital karena transaksi digital itu modernisitas,” ujar Menkeu Sri Mulyani di Jakarta, Senin (3/12/2018).

Meski begitu, mantan Direktur Bank Dunia ini mengakui masih banyak tantangan yang harus dihadapi dimana salah satunya yakni kesenjangan informasi dan infrastruktur teknologi khususnya di daerah 3T (Tertinggal, Terluar, Terdalam) serta kurangnya akses finansial formal. “Pemerintah membangun konektivitas melalui infrastruktur, listrik dan menambah satelit untuk akses internet sebagai prasyarat inklusi digital,” paparnya.

Menanggapi tantangan akses perempuan terhadap sektor finansial formal, Menkeu mengatakan bahwa Pemerintah juga mendorong lembaga keuangan yang dapat mengakomodir kaum perempuan terhadap akses keuangan formal. Sementara itu perkembangan digital telah membuka kesempatan luas bagi perempuan.

“Selain itu, pemerintah membuat kebijakan fiskal dengan menganggarkan program yang impactnya juga menguntungkan gender wanita dan berbasis data. Kemudian di Kementerian Keuangan, kami mendorong paternity leave dan menambah child care,” pungkasnya.

sumber : sindonews.com

RI Kantongi Penerimaan Perpajakan Rp 1.301 T Sampai November

Liputan6.com, Nusa Dua – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, hingga 30 November 2018 penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.301,4 triliun. Angka ini tumbuh 15,3 persen dibandingkan periode yang sama di 2017 yang hanya sebesar 3,2 persen.

“Secara total penerimaan (pajak) kita tumbuhnya 15,3 persen untuk perpajakan. Atau kita sudah mengumpulkan Rp 1.301 triliun atau 80 persen dari total penerimaan yang dianggarkan (asumsi di APBN),” ujar dia di Nusa Dua, Bali, Kamis (6/12/2018).

Dia menjelaskan, untuk PPh migas, realisasi hingga 30 November 2018 sebesar Rp 59,8 triliun atau tumbuh 26,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini didorong oleh kenaikan harga minyak dunia.

“Penerimaan perpajakan kita penerimaannya cukup menggembirakan. Dengan harga minyak yang bagus dan dengan kurs tentunya, penerimaan untuk pph migas bahkan pertumbuhannya mencapai 26,7 persen atau kita telah menerima 156 persen dari yang dianggarkan. Dari Rp 38 triliun (di target di APBN), kita sudah mengumpulkan hampir Rp 60 triliun sekarang,” jelas dia.

Untuk kategori pajak nonmigas, lanjut dia, hingga 30 November 2018 telah mencapai Rp 1.076,8 triliun atau tumbuh 14,8 persen. Angka ini sebesar 77,7 persen dari target dalam APBN yang sebesar Rp 1.385,9 triliun.

‎”Untuk pajak nonmigas, ini menggambarkan denyut ekonomi kita yang tidak terpengaruh dari migas, itu pun pertumbuhannya tinggi, 14,8 persen, jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5,1 persen. Kalaupun ditambah inflasi, dia juga lebih tinggi. Ini menggambarkan bahwa kita tax rasio kita menjadi lebih tinggi, karena size GDP naik hanya 8 persen, tapi pajak naik mendekati 15 persen. Maka tax rasio kita akan lebih baik,” ungkap dia.

Dari pajak nonmigas ini, penerimaan PPh nonmigas mencapai sebesar Rp 591,6 triliun atau naik 15 persen, pajak pertambahan nilai (PPN) Rp 459,9 triliun atau naik 14,1 persen, pajak bumi dan bangunan (PBB) Rp 18,7 triliun atau naik 28 persen dan pajak lainnya sebesar Rp 6,6 triliun atau naik 7,9 persen.

“PPh nonmigas tumbuhnya 15 persen dan PPN masih tumbuh di 14,1 persen. Mungkin kalau PBB tidak terlalu karena volatile pertumbuhannya. Yang paling penting PPh nonmigas dan PPN yang menggambarkan kegiatan ekonomi nasional kita,” kata dia.

Sedangkan dari sisi Bea dan Cukai, lanjut Sri Mulyani, juga menunjukkan pertumbuhan yang positif. Secara total, penerimaan dari kepabeanan dan cukai hingga 30 November 2018 sebesar Rp 164,8 triliun atau naik 14,7 persen.

sumber : liputan6.com

Secara rincin, untuk cukai sebesar Rp 123,3 triliun atau tumbuh 13,2 persen, bea masuk sebesar Rp 35,4 triliun atau tumbuh 13,1 persen dan bea keluar Rp 6,2 triliun atau tumbuh 76,2 persen.

“Kepabeanan dan cukai juga sangat positif. Keseluruhan penerimaan 14,7 persen pertumbuhannya. Cukai tumbuh 13,2 persen, bea masuk 13,1 persen, bea keluar ini karena harga komoditas meningkat menyebabkan bea keluar meloncat ke 76 persen, dan kita sudah mengumpulkan dua kali lipat lebih dari yang dianggarkan. Tapi karena basisnya kecil sehingga tidak terlalu mempengaruhi. Tetapi bagi kinerja bea cukai ini sangat cukup positif,” tandas dia.

Data Rekening WNI di Luar Negeri Segera Bisa Diintip Petugas Pajak

JAKARTA, KOMPAS.com – Mulai akhir September ini, saldo rekening bank WNI di bank luar negeri bakal bisa diintip oleh aparat pajak. Selain identitas pemilik rekening, nomor rekening, identitas lembaga keuangan, saldo rekening, penghasilan bunga yang diperoleh dari rekening juga bakal bisa dilihat petugas Ditjen Pajak. Data tersebut bakal terbuka bagi pajak seiring dimulainya pertukaran data pajak otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI) oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melalui Common Transmission System (CTS). Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) DJP Kemenkeu Hestu Yoga Saksama, pertukaran data ini diatur dalam Undang-Undang No. 9 tahun 2017 tentang pertukaran data nasabah.

Di mata otoritas pajak, program ini berpotensi meningkatkan penerimaan negara dari pajak penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 orang pribadi. Selain itu, program AEoI ini juga diharapkan mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya. “Ini sebagai instrumen yang sangat penting untuk mendorong kepatuhan wajib pajak kita. Jadi nanti kita dapat data harta wajib pajak WNI kita di luar negeri,” kata Yoga. Kata Yoga, kepatuhan para wajib pajak itu nantinya akan diperiksa lagi setelah data-data yang diperoleh dari sistem AEoI ini diperoleh DJP.

Selanjutnya berdasarkan data yang diperoleh, DJP berwenang memeriksa perihal SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) apakah sudah dilaporkan atau belum oleh wajib pajak. Jika belum, maka akan dilakukan tindak lanjut agar wajib pajak segera melaporkan ke DJP. “Kalau sudah lapor data tersbut ok. Kalau penghasilannya sudah dibayarkan pajaknya ya sudah. Tapi kalau yang belum, ya nanti kami infokan dan tindak lanjuti, supaya ia (wajib pajak) melaporkan,” imbuhnya.

Menurut penelusuran Kontan.co.id, sampai Juni 2018 lalu, setidaknya 102 negara sudah berkomitmen pada pertukaran data hingga 2018 ini. Berikut datanya menurut Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Negara-negara yang melakukan pertukaran pertama pada 2017 (49) Anguilla, Argentina, Belgia, Bermuda, British Virgin Islands, Bulgaria, Cayman Islands, Kolumbia, Kroasia, Siprus, Republik Czech , Denmark, Estonia, Faroe Islands, Finlandia, Prancis, Jerman, Gibraltar, Yunani, Guernsey, Hungaria, Eslandia, India, Irlandia. Kemudian Isle of Man, Italia, Jersey, Korea, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Meksiko, Montserrat, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Romania, San Marino, Seychelles, Republic Slovak, Slovenia, Afrika Selatan, Spanyol, Swedia, Turks dan Caicos Islands, Inggris. Negara-negara yang melakukan pertukaran pertama pada 2018 (53) Andorra, Antigua dan Barbuda, Aruba, Australia, Austria, Azerbaijan, The Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Brazilia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, China, Cook Islands, Costa Rica, Curacao, Dominika, Ghana, Greenland, Grenada, Hong Kong (China), Indonesia, Israel, Jepang, Kuwait, Lebanon, Macau (China), Malaysia. Selanjutnya Marshall Islands, Mauritius, Monako, Nauru, New Zealand, Niue, Pakistan, Panama, Qatar, Russia, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Saudi Arabia, Singapura, Sint Maarten, Swiss, Trinidad dan Tobago, Turki, Uni Emirat Arab, Uruguai, Vanuatu Negara-negara yang melakukan pertukaran pertama pada 2019/2020 (4) Albania (2020), Maldives (2020), Nigeria (2019), Peru (2020) Negara berkembang yang belum menetapkan waktu pertukaran data (43) Armenia, Benin, Botswana, Burkina Faso, Kamboja, Kamerun, Chad, Côte d’Ivoire, Djibouti, Republik Dominika, Ekuador, Mesir, El Salvador, bekas Yugoslav Republic of Macedonia, Gabon, Georgia, Guatemala, Guyana, Haiti, Jamaika, Kazakhstan, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Mauritania, Moldova, Mongolia, Montenegro, Morocco, Niger, Papua New Guinea, Paraguay, Philippines, Rwanda, Senegal, Serbia, Tanzania, Thailand, Togo, Tunisia, Uganda, Ukraina.

sumber : kompas.com

Ini Tujuan Ditjen Pajak Bikin Daftar Prioritas Pemeriksaan

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan telah menerbitkan surat edaran nomor SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan. Itu tandanya, akan ada pemeriksaan kepada wajib pajak (WP) dalam rangka penggalian potensi.

 

Direktur Penyuluhan dan Pelayanan Humas Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengatakan tujuan dari surat edaran tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas pemeriksaan.

 

“Tujuan dari SE 15/2018 itu sendiri, sebagai bagian dari revitalisasi pemeriksaan, adalah untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan melalui pemilihan WP yang akan diperiksa secara tepat,” kata Hestu saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Selasa (11/9/2018).

 

Berdasarkan surat edaran tersebut, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan akan membuat daftar sasaran prioritas panggilan potensi (DSP3) bagi wajib pajak (WP), baik orang pribadi (OP) maupun badan usaha berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan.

 

“Sehingga dapat memberikan hasil pemeriksaan pajak yang dapat mendukung penerimaan pajak, mengurangi sengketa dengan WP, dan meminimalisasi tunggakan pajak,” jelas dia.

Penerbitan surat edaran ini, kata Hestu, juga sejalan dengan komitmen otoritas pajak nasional dalam reformasi perpajakan.

“Pemeriksaan dilakukan hanya kepada para WP yang terdapat data akurat dan terindikasi kuat belum patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya,” ungkap dia..

 

Sumber : finance.detik.com

DJP Mau Lakukan Pemeriksaan, Wajib Pajak Tak Perlu Khawatir

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan meminta kepada seluruh wajib pajak (WP) untuk tidak khawatir dengan adanya surat edaran tentang kebijakan pemeriksaan.

Direktur Penyuluhan dan Pelayanan Humas Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengatakan pemeriksaan yang dilakukan akan berdasarkan basis data.

“Intinya, sepanjang WP sudah patuh (formal dan material), tidak perlu khawatir akan dilakukan pemeriksaan,” kata Hestu saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Selasa (11/9/2018).

Hestu menjelaskan surat edaran nomor SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan ini menjadi suatu panduan atau arahan dari pimpinan DJP kepada jajaran internal DJP tentang bagaimana KPP/Kanwil/KPDJP memilih WP yang akan diperiksa, jadi tidak terkait langsung dengan WP.

Kemudian, tujuan dari SE 15/2018 itu sendiri, sebagai bagian dari revitalisasi pemeriksaan, adalah untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan melalui pemilihan WP yang akan diperiksa secara tepat, sehingga dapat memberikan hasil pemeriksaan pajak yang dapat mendukung penerimaan pajak, mengurangi sengketa dengan WP, dan meminimalisasi tunggakan pajak.

Sebelum melakukan pemeriksaan, Hestu menerangkan yang dilakukan terlebih dahulu adalah penyusunan DSP3 (Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi) berdasarkan bermacam indikator ketidakpatuhan yang ada dalam SE tersebut.

“Ini semacam Compliance Risk Management (CRM) di mana kita memetakan WP berdasarkan pola kepatuhannya,” jelas dia.

“Dari DSP3 itu tindak lanjutnyapun tidak semuanya dilakukan pemeriksaan, sebagian akan ditindaklanjuti dengan pengawasan, sebagian lagi baru diusulkan pemeriksaan melalui penyusunan Daftar Prioritas Sasaran Pemeriksaan (DSPP),” tambah dia.

Pemeriksaan terhadap WP yang masuk DSP3 juga akan diprioritaskan kepada WP OP maupun badan usaha yang elama tiga tahun terakhir belum diperiksa terkait dengan administrasi perpajakannya.

Hanya saja, bagi WP yang masuk DSP3 tidak perlu khawatir karena masih ada data informasi lain yang bisa membuktikan bahwa kewajiban yang dimaksud sudah terpenuhi.

Adapun, lanjut Hestu, SE tentang kebijakan pemeriksaan ini sebagai ajang imbauan dari otoritas pajak nasional kepada WP agar meningkatkan kepatuhan pajaknya. Bahkan jika terbukti belum patuh pun pihak Ditjen Pajak masih memberikan ruang untuk memperbaiki SPT nya.

“Sekali lagi SE ini justru untuk membuat pemeriksaan pajak menjadi lebih terarah kepada WP yang tidak patuh, dan kita memastikan WP yang sudah patuh untuk mendapat perlakuan yang adil (fairness),” tutup dia..

 

Sumber : finance.detik.com

‘Mainkan’ Data Rekening Nasabah, Pegawai Pajak Bisa Dipidana.

Jakarta – Pegawai pajak bisa dipidana dan membayar denda jika menyalahgunakan data keuangan para wajib pajak (WP) dan badan usaha.

Hal itu berhubungan dengan implementasi program pertukaran data keuangan untuk kepentingan perpajakan secara otomatis atau automatic exchange of information (AEoI) yang sudah berlaku per 1 September 2018.

Direktur Penyuluhan dan Pelayanan Humas Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengatakan kerahasiaan data WP diatur oleh Pasal 34 UU KUP.

“Ada kewajiban bagi pejabat/pegawai pajak untuk merahasiakan data-data WP,” kata Hestu saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Senin (3/9/2018).

Dalam pasal 34, setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Masih dari aturan yang sama, saksi yang bisa diterima oleh pegawai pajak yang menyalahgunakan data, seperti kealpaan tidak memenuhi kewajiba merahasiakan dapat dipidana kurang lebih satu tahun dan denda Rp 25 juta.

Sedangkan pegawai atau pejabat pajak yang sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda Rp 50 juta.

“Ada juga sanksinya atas pelanggaran atas kewajiban tersebut, sesuai Pasal 41 UU KUP,” jelas dia.

Oleh karena itu, Hestu menuturkan data keuangan yang didapat oleh Ditjen Pajak akan dijaga kerahasiannya dan akan dijadikan basis pemeriksaan pajak ke depannya.

“Itu data keuangan untuk kepentingan perpajakan, bukan untuk kepentingan yang lain. Data tersebut hanya bisa diakses oleh pegawai DJP tertentu sesuai kewenangannya dalam pengawasan WP yang bersangkutan,” tutup dia.

sumber : finance.detik.com

Janji Berhati-hati, Tarif PPh Impor Berlaku September

JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemkeu) terus melakukan finalisasi rencana kebijakan pembatasan impor barang konsumsi. Pembatasan dilakukan dengan menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, baik importir maupun eksportir.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku sangat berhati hati dalam menetapkan kebijakan ini. Pasalnya, ini bisa memicu masalah di tingkat internasional, khususnya di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Kebijakan ini bisa menyulut perang tarif dengan negara lain.

Menkeu menyebut, sudah banyak langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, untuk menyikapi peningkatan tarif secara sepihak oleh negara maju. “Indonesia akan tetap menjaga agar policy kita tetap proporsional,” katanya, Senin (27/8).

Saat ini Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Perdagangan juga Kementerian Perindustrian masih memilah 900 barang yang akan dibatasi, utamanya impor barang konsumsi yang memiliki subtitusi.

Di sisi lain, pemerintah juga akan memilah impor barang konsumsi yang mendukung investasi. Targetnya, saat ada keputusan pemerintah menaikkan tarif tidak menggangu pendorong pertumbuhan ekonomi dari investasi dan eks- por.

Pemerintah juga akan memilah komoditas yang belum diproduksi di dalam negeri. Sementara, bagi komoditas yang bisa diproduksi di dalam negeri, pemerintah akan memastikan kapasitas produksinya. “Jadi pengaruh ke masyarakat akan kecil, bahkan positif sehingga kami harap industri dalam negeri memanfaatkan kondisi ini secara sebaik-baiknya,” ujar dia.

Menkeu juga bilang, dalam kebijakan ini, pemerintah ingin agar industri dalam negeri bisa mendapatkan benefit. Karena itu Kemkeu juga berkomunikasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memudahkan akses permodalan ke industri yang memproduksi di dalam negeri.

Sri Mulyani memperkirakan beleid ini bisa siap dalam satu hingga dua minggu ke depan. Ia pun berharap, kebijakan ini bisa diterapkan awal September 2018 mendatang

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dengan kebijakan ini, karena bisa menimbulkan balasan atau retaliasi dari negara lain.

Apalagi, Indonesia juga tengah giat membuka pasar melalui perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) dan menarik investasi. “Takutnya bila kita menerapkan kebijakan ini akan memberikan mixed signals kepada investor maupun mitra dagang,” katanya

 

sumber : harian kontan

Ditjen Pajak akan Pantau Aktivitas Netizen di Medsos

JAKARTA, KOMPAS.com – Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak akan pantau kegiatan para wajib pajak melalui media sosial. Dikutip dari Kontan.co.id, Kamis (30/8/2018), langkah ini dilakukan untuk menambah basis data dari para wajib pajak yang saat ini sudah dimiliki oleh Ditjen Pajak. Diharapkan dengan langkah ini kepatuhan akan pajak di masyarakat akan meningkat. “Tapi ini kan baru rencana. Karena media sosial itu kan sangat luas, jadi masih butuh persiapan,” ujar Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Ditjen Pajak Iwan Djuniardi Rabu (29/8/2018). Menurut Iwan, Ditjen Pajak akan merekam keseluruhan data tersebut melalui sistem Sosial Network Analytics (Soneta). Sistem ini mampu merekam jaringan distribusi wajib pajak, jaringan kepemillikan saham, jaringan pemegang saham, ataupun untuk analisis penyandingan data baik untuk PPh maupun PPN. Selain itu, melalui sistem Soneta Ditjen Pajak juga mampu melihat jaringan hubungan keluarga antar wajib pajak. “Misal kita lihat dalam seminggu orang ini berada di mana, misal lihat Instagram atau Facebook, kita bisa liat dia pergi atau berhubungan sama siapa,” kata Iwan. Meski demikian, dari pihak Ditjen Pajak masih mempersiapkan infrastruktur yang digunakan untuk mendukung langkah tersebut. (Patricius Dewo) Berita ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Tingkatkan basis data pajak, Ditjen Pajak akan mengintip kegiatan di medsos EditorBambang Priyo Jatmiko Sumber Tag: Netizen Ditjen Pajak Berita Terkait Pajak Jomblo Hingga Jendela, 5 Pajak Aneh di Dunia Malaysia Segera Terapkan Pajak untuk Minuman Manis, Buat Apa? Per 20 Agustus, Penerimaan Pajak Capai 50 Persen dari Target Tahun Ini Pemerintah Beri Kelonggaran Pembayaran Pajak untuk Masyarakat Pulau Lombok Penerimaan Pajak Dipatok Rp 1.781 Triliun Tahun 2019.

 

sumber :kompas.com

Jumlah Barang Kena PPh Impor Tambah Banyak

Bisnis.com, JAKARTA – Selain opsi mengerek tarif PPh impor, pemerintah juga akan menambah jenis barang yang dikenakan PPh impor.

Saat ini Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tengah berkoordinasi untuk memastikan jumlah barang yang ditambahkan sebagai obyek PPh impor.

Kepala BKF Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara mengungkapkan penambahan jenis barang tersebut akan difokuskan ke jenis barang konsumsi, kemudian barang yang diproduksi dalam negeri, hingga barang yang sudah diidentifikasi dan dicocokan dengan data dari DJBC.

“Sekarang Bea dan Cukai datanya lebih bagus karena tidak ada impor borongan. Jadi menulisnya lebih komplit dan memudahkan kami mengetahui nama barangnya khusus yang konsumsi,” ungkap Suahasil di Jakarta, Selasa (28/8/2018).

Jika merujuk pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, ada sekitar 900 barang yang akan direview terkait pengenaan tarif PPh impornya. Namun demikian, Suahasil menambahkan dengan data dari otoritas kepabeanan, besar kemungkinan jenis barang yang dikenakan tarif PPh impor tersebut lebih dari 900.

Suahasil menegaskan bahwa kebijakan mengenakan atau menaikan PPh impor tersebut sudah dihitung untung ruginya oleh pemerintah. Penggunaan instrumen fiskal melalui PPh impor secara risiko juga jauh lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan instrumen fiskal lainnya misalnya bea masuk.

Artinya, jika Indonesia ikut menggunakan skema yang konfrontatif misalnya menaikan bea masuk, terlalu berisiko bagi perkembangan perekonomian domestik.

Penggunaan PPh impor secara umum juga tidak terlalu merugikan pelaku usaha. Sebagai ilustrasi, mekanisme pemungutan PPh impor adalah menggunakan skema witholding tax, dipungut di awal, namun demikian dalam pembayaran pajak PPh impor tersebut nantinya bisa dikreditkan, sehingga tak terlalu memberatkan bagi wajib pajak.

“PPh impor ini bisa menjadi bagian dari pembayaran PPh terutang wajib pajak secara keseluruhan di akhir tahun pajak. Duitnya tidak hilang, harusnya tidak menjadi beban,” ungkapnya.

Suahasil menambahkan, pemerintah sedang melihat berbagai kemungkinan yang terjadi dari rencana kebijakan baru tersebut. Soal tarif misalnya, yang berlaku saat ini masih terdapat beberapa layer tarif misalnya 7,5% sampai dengan 10%. “Apakah yang di bawah atau dinaikan, jadi nanti tunggu dulu deh [sampai pembahasan berakhir],” ungkapnya.

 

sumber : finansial.bisnis.com

 

Fakta-Fakta Menarik Penerimaan Pajak 2018, Bisa Capai Target?

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak hingga 20 Agustus 2018 mencapai Rp760,57 triliun atau 53,41% dari target pada 2018.

Lalu apakah akan mencapai target? Berikut fakta-faktanya:

 

1. Penerimaan pajak naik 15,49%

Jumlah ini naik 15,49% dibanding penerimaan periode yang sama 2017. Apabila tidak memperhitungkan penerimaan dari program Amnesti Pajak, maka pertumbuhan pada 2018 mencapai 17,63%.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Kemenkeu Hestu Yoga Saksama mengatakan, secara umum semua jenis pajak utama tumbuh positif. Penyumbang penerimaan terbesar, yaitu PPh Badan, PPh Pasal 21, PPN Dalam Negeri, dan PPN Impor tumbuh masing-masing sebesar 22,24%; 15,57%; 9,44%; dan 26,85%.

“Berdasarkan jenis industri, penerimaan dari berbagai sektor utama juga menunjukkan kinerja positif di mana industri pengolahan dan perdagangan yang merupakan dua sektor penyumbang penerimaan terbesar tumbuh masing-masing 13,08% dan 29,75%,” ujarnya.

2. Outlook realisasi penerimaan pajak 2018 diperkirakan mampu mencapai sebesar Rp1.351 triliun.

Menurut Hestu, tren pertumbuhan ini memberikan indikasi positif bahwa DJP akan mampu mencapai outlook realisasi penerimaan pajak 2018 yang diperkirakan sebesar Rp1.351 triliun.

“Dengan kata lain, realisasi penerimaan hingga akhir 2018 diproyeksikan dapat tumbuh 17,38%,” ungkapnya.

Berdasarkan outlook ini, lanjut Hestu, maka proyeksi penerimaan pajak 2019 sebesar Rp1572,3 triliun merupakan target yang realistis dengan tingkat pertumbuhan 16,4% dari outlookrealisasi tahun ini. ”Untuk menjaga tren positif yang dicapai selama tahun ini, DJP akan terus mengoptimalkan layanan dan implementasi berbagai program penting termasuk pelaksanaan PP 23/ 2018, pemberian restitusi dipercepat, dan pelaksanaan reformasi perpajakan,” tuturnya.

3. Kinerja penerimaan Bea Cukai mencapai pertumbuhan tertinggi

Sementara itu, kinerja penerimaan Bea Cukai periode Januari hingga 31 Juli 2018 mencapai pertumbuhan tertinggi dibanding periode yang sama (year on year) dalam tiga tahun terakhir. Dibanding 2017, penerimaan Bea Cukai hingga Juli 2018 melonjak 16,39%.

Sejumlah faktor utama berperan terhadap kenaikan tersebut, yakni peningkatan kegiatan perdagangan internasional, kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat termasuk melalui Program Penguatan Reformasi, Program Penertiban Impor, Ekspor, dan Cukai Berisiko Tinggi (PIBT, PEBT, dan PCBT), serta Program upaya ekstra (extra efforts), salah satunya joint program dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

SUMBER : economy.okezone.com