• Let Us Solve
  • Your Tax & Business Rights

Domestic Taxation

TBrights Office in Bandung

Giving more and better services for Clients, TBrights is opening Branch Office in Bandung start on 1st February 2018. Mr. Juan Kasma, Our new Partner, which has experiences in field of Accounting and Taxation more than 20 years will lead TBrights Office In Bandung.

We will give you more services than you can expected in 2018, not just in field on Taxation, you can trust Us to startup your business in Indonesia and manage all of your business aspects from Legal, IT, Accounting, Audit, even Funding, and for sure your business will has manageable Tax.

 

 

 

Potensi Basis Pajak Baru & Leisure Economy

akar marketing, Yuswohady, dalam lamannya mengunggah tulisan berjudul “Welcome Leisure Economy”. Tulisan itu menyoroti fenomena turunnya daya beli konsumen, yang ditandai dengan sepinya gerai ritel konvensional seperti Matahari, Ramayana, dan lain-lain.

Sebagian pakar berpendapat bahwa sepinya gerai ritel konvensional seperti di atas karena adanya peralihan konsumen ke gerai ritel online seperti Tokopedia atau Bukalapak. Namun Yuswohady mempunyai pendapat lain. Menurutnya, telah terjadi pergeseran pola konsumsi masyarakat, terutama konsumen kelas menengah. Konkretnya, pergeseran yang terjadi adalah bukan pada cara berbelanja melainkan jenis atau varian barang yang dibeli. Yang semula lebih banyak pada konsumsi non-leisure sekarang bergeser ke konsumsi leisure. Badan Pusat Statistik mengklasifikasikan konsumsi non-leisure mencakup pangan, sandang, papan, dan benda fisik, sedangkan konsumsi komoditas kegiatan waktu luang (leisure) mencakup restoran, hotel, tempat rekreasi dan kegiatan kebudayaan.

Kemudian, pola konsumsi mereka pada saat semakin kaya, bergeser pula dari konsumsi barang yang tahan lama (goods-based consumption) menjadi konsumsi pengalaman (experienced-based consumption) seperti liburan, menginap di hotel, nongkrong di kafé/resto, nonton film, dan lain-lain.

Geliat perubahan perilaku konsumsi ini tidak bisa dipungkiri keberadaannya dan bisa kita rasakan di sekeliling kita, terutama di daerah-daerah perkotaan. Tak terkecuali, seperti terlihat di Kota Bandar Lampung, Sai Bumi Ruwai Jurai, yang saat ini sedang gencar-gencarnya menggalakan pembangunan infrastruktur. Apalagi lokasinya yang strategis sebagai pintu gerbang ke Sumatera dari Pulau Jawa dan masih dekat dengan Ibukota Jakarta. Ditambah potensi wisata alamnya yang tidak kalah dengan daerah-daerah lainnya, seperti objek wisata yang saat ini sedang ramai dikunjungi para wisatawan, yakni Pulau Pahawang, surganya para pecinta diving dan snorkeling.

Perkembangan industri pariwisata ini diikuti pula dengan bertumbuhnya investasi di bidang jasa perhotelan dan bisnis pendukung lainnya, ditandai makin banyaknya hotel-hotel berbintang dan menjamurnya tempat-tempat kuliner di seputar Kota Bandar Lampung, sebagai fasilitas untuk meningkatkan kenyamanan para pengunjung.

Kafe/resto yang berkonsep pengalaman (experiential) saat ini menjadi alternatif tempat hiburan dan nongkrong para profesional muda dan ibu-ibu sosialita di Kota Bandar Lampung. Sebagai fiskus, fenomena berkembang pesatnya tempat wisata kuliner ini, dimaknai sebagai munculnya peluang dan tantangan baru berupa potensi Wajib Pajak baru yang harus dilakukan ekstensifikasi dalam rangka memperluas basis penerimaan pajak.

Berbekal data Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), dan Data Pajak Restoran, hasil kerjasama dan koordinasi yang terjalin baik antara KPP Pratama Tanjung Karang dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM dan PTSP) dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Pemerintah Kota Bandar Lampung, Tim Ekstensifikasi KPP Pratama Tanjung Karang yang beranggotakan 8 orang yang didominasi oleh anak-anak muda mulai melakukan langkah-langkah cerdas, cepat, dan konkret.

Dimulai dengan pengolahan data, pencocokan (matching) data Pemilik Restoran menurut SIUP/SITU dengan data master file Wajib Pajak di Ditjen Pajak, kemudian dilakukan kegiatan ekstensifikasi/penyisiran terhadap kafe/resto yang belum ber-NPWP, dengan mendatangi langsung satu per satu lokasi usahanya di wilayah Kota Bandar Lampung.

Pada awalnya, memang tidak mudah menjelaskan kepada para pemilik usaha kuliner, yang rata-rata literasi pajaknya masih rendah, mengenai kewajiban Pajak Pusat berupa Pajak Penghasilan atas kegiatan usaha mereka. Kebanyakan mereka hanya mengerti Pajak Restoran yang merupakan Pajak Daerah, itupun pemahamannya masih sering tertukar dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Berprinsip pantang menyerah, Tim Ekstensifikasi Karang terus menyisir dan mengedukasi para calon Wajib Pajak baru kafe/resto, bahkan ada juga tempat kuliner yang harus dikunjungi di malam hari dikarenakan kegiatan usahanya baru dimulai di malam hari.

Kerja keras Tim ternyata tidak sia-sia dan telah membuahkan hasil, karena saat ini sudah banyak pengusaha kafe/resto, setelah dilakukan kegiatan edukasi secara persuasif dan intensif, akhirnya mau mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan melakukan pembayaran Pajak Penghasilan atas kegiatan usahanya secara rutin tiap bulan, yang tentunya menambah pundi-pundi penerimaan pajak negara.(*)

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi dimana penulis bekerja.

sumber : pajak.go.id

Pajak, Kekuasaan, dan Negara Modern

Oleh: Mochammad Bayu Tjahono, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Sebuah prasasti tentang gambar sosok yang gagah yang lengkap dengan pakaian kebesaran, yang satu adalah sosok raja dan yang satu lagi sosok kepala badan pajak. Sejak jaman sebelum masehi peran pajak sudah ada bahkan penting, cara mendapatkan paling banyak dengan cara paksaaan dan kekuasaan. Raja–raja di kerajaan manapun bahkan di bumi Indonesia, menetapkan pajak kepada rakyatnya.

Pada zaman VOC, Belanda datang ke Indonesia, kerajaan di Indonesia juga mengenakan pajak atas hasil bumi tersebut. Pajak inilah yang konon disimpan di negara luar. Pada tahun 1918, seorang penulis buku bernama Schumpeter menulis sebuah artikel dengan judul The Crisis of Tax State, dalam artikelnya dia menuliskan bahwa pajak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah negara modern. Melalui penelusuran didapat bahwa jatuh bangunnya sebuah kerajaan atau negara amat terkait dengan kebijakan pajak yang diambil.

Memang akan sulit melihat contoh, namun beberapa cerita rakyat terkait dengan kerajaan banyak kerajaan yang hancur karena memungut pajak melebihi batas kewajaran. Pada zaman modern ini beberapa negara maju dengan demokrasi yang sudah baik, kebijaksanaan pajak menjadi panggung kontestasi perebutan simpati pemilih, dan amat menentukan elektabilitas seorang kandidat. Presiden Amerika terpilih menjadikan tax reform untuk menaikan elektabilitasnya, bahkan di Indonesia suksesi Ditjen Pajak menjadi berita tersendiri.

Di tahun 2017, selain kelautan dan pembangunan infrastruktur, institusi setingkat eselon 1 yang mendapat perhatian publik begitu besar hanyalah Ditjen Pajak. Mengapa demikian? karena institusi ini adalah muara dari begitu banyak kepentingan baik terkait pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Di banyak negara maju, institusi perpajakan mendapat dukungan politik yang kuat, berisikan orang-orang profesional dan memiliki otonomi, meskipun otonomi bukan jaminan bagi akselerasi pencapaian target pajak.

Di era pemerintahan saat ini sejatinya beberapa perubahan di perpajakan sudah mengarah ke arah lebih baik, amnesti pajak tetap diharapkan dapat menarik kembali beberapa wajib pajak untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan memberi kesempatan wajib pajak untuk membetulkan SPT Tahunannya, kebijakan ini juga diikuti beberapa kebijakan yang mendukung ke arah keterbukaan informasi. Presiden juga menghendaki otonomi lembaga pemungut pajak, meski bukan isu baru otonomi kali ini juga harus didahului dengan perubahan KUP. Seperti zaman Kaisar Augustus zaman Romawi kuno yang memisahkan antara lembaga pembuat kebijakan dengan lembaga pemungut pajak.

Setelah suksesi kekuasan yang berjalan mulus, di mana Dirjen Pajak yang dulu Bapak Ken Dwijugiasteadi telah mengawal dengan baik amnesti pajak, maka kita memberi kepercayaan kepada Dirjen Pajak yang baru untuk membawa perubahan yang lebih baik lagi bagi Direktorat Jenderal Pajak. Dan kita pun sebagai pegawai pajak harus sepakat bahwa pencapaian pajak bukan menjadi tanggung jawab dirjen yang baru saja tetapi tanggung jawab kita semua.

Diharapkan di bawah dirjen pajak yang baru tersedia ruang dan kesempatan yang leluasa untuk meraih simpati dan dukungan masyarakat. Keterbukaan, kejelasan, kepastian, dan kosistensi perlu ditunjukan sebagai ciri dan corak perpajakan. Penegakan hukum harus tetap diberi ruang, bukan untuk menakuti, bukan untuk menunjukan siapa yang berkuasa tetapi semata-mata hanya memberikan efek jera dan memberi sinyal perubahan. Di negara yang modern, pajak memang menjadi tulang punggung kehidupan dan perkembangan bangsa, tetapi pendekatan yang tepat ke wajib pajak akan memberi dampak yang tepat untuk meningkatkan partisipasi seluruh wajib pajak dalam membayar pajak, bukan hanya wajib pajak tertentu saja. Di sinilah dibutuhkan seni meracik yang pas sehingga aneka kepentingan dan aspirasi dapat bertemu dan menenangkan semua pihak.(*)

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi di mana penulis bekerja.

 

sumber : pajak.go.id

Sri Mulyani: Setoran Pajak 2017 Kurang Rp 130 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati memperkirakan akan ada kekurangan penerimaan pajak atau shortfall sekitar Rp 110 triliun sampai Rp 130 triliun dari target sebesar Rp 1.283,6 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017.

“Dalam waktu 2 minggu ke depan, ada tambahan penerimaan lebih dari Rp 100 triliun, tapi ada estimasi shortfall kisaran Rp 110-130 triliun,” kata dia saat Preskon di kantornya, Jakarta, Rabu (20/12/2017).

Hingga 15 Desember 2017, penerimaan pajak yang sudah terkumpul mencapai Rp 1.058,4 triliun. Terdiri dari Rp 49,6 triliun Pajak Penghasilan Minyak dan Gas (PPh Migas) dan Pajak Nonmigas senilai Rp 1.008,8 triliun.

Jika dihitung dari target, maka pemerintah masih harus mengejar setoran pajak sebesar Rp 225,2 triliun. Pemerintah, sambungnya, akan terus mengupayakan penerimaan pajak hingga akhir tahun meskipun ada shortfall sampai Rp 130 triliun.

“Strategi khususnya kami melihat penerimaan pajak seluruh korporasi dan individu, lihat semua sektor karena dorongan harga komoditas yang naik, top up di atas itu berapa, melihat data dari tax amnesty yang memiliki potensi penerimaan. Jadi kita menggunakan seluruh data yang ada,” jelas Sri Mulyani.

Dia menegaskan, tidak ada strategi ijon atau menarik setoran pajak tahun depan ke tahun ini demi target penerimaan pajak tercapai. “Tidak boleh ada ijon supaya terlihat keren penerimaan pajak tercapai, karena itu tidak baik. Kita tetap melihat secara detail potensi-potensi penerimaan yang ada,” tegasnya.

Datanya menunjukkan, realisasi pajak nonmigas sebesar Rp 1.008,8 triliun hingga 15 Desember ini, terdiri dari PPh Nonmigas senilai Rp 561,8 triliun atau 72,7 persen dari outlook Rp 742,2 triliun, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) senilai Rp 424 triliun atau 89,2 persen dari outlook Rp 475,5 triliun.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencapai Rp 16,5 triliun atau 106,9 persen dari outlook Rp 15,4 triliun, serta pajak lainnya Rp 6,4 triliun atau 73,7 persen dari outlook Rp 8,7 triliun.

 

sumber: liputan6.com

Wapres Pastikan Indonesia Dapat Pajak Lebih Besar dari Freeport

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla senang pemerintah dan PT Freeport Indonesia sudah menyetujui empat poin kesepakatan.

Kalla memastikan, dengan kesepakatan ini, pemerintah akan mendapatkan pajak lebih besar dari perusahaan yang berpusat di Amerika Serikat tersebut.

“Tidak lebih rendah daripada (yang didapat) sekarang, pasti lebih baik,” kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta

“Tentu kita tujuannya itu, setiap renegosiasi tujuannya selesai. Memang beberapa prinsip-prinsip pokok yang diberikan ke Freeport saya kira sudah hampir semua rampung lah,” tambah Kalla.

Kalla mengatakan, lebih lanjut untuk pelaksanaan divestasi teknisnya sedang dibicarakan dan sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

PT Freeport Indonesia mendapatkan perpanjangan usaha hingga 2041. Perpanjangan usaha ini bisa diperoleh setelah raksasa tambang itu menyepakati empat poin perundingan dengan pemerintah Indonesia.

Keempat poin yang dimaksud adalah pertama, landasan hukum yang mengatur hubungan pemerintah dengan Freeport Indonesia adalah IUPK, bukan kontrak karya (KK).

Kedua, divestasi atau pelepasan saham Freeport Indonesia sebesar 51 persen untuk kepemilikan nasional.

Ketiga, Freeport Indonesia membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) selama lima tahun atau maksimal pada Oktober 2022.

Keempat, stabilitas penerimaan negara, yakni penerimaan negara secara agregat lebih besar dibanding penerimaan melalui KK selama ini.

 

sumber : kompas.com

Kendali Pajak Berada Ditangan Lembaga Baru

JAKARTA. Pemerintah benar-benar akan merombak institusi pajak. Lewat revisi Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang diserahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terpampang jelas rencana itu.

Dalam draf RUU KUP yang diperoleh KONTAN, pemerintah akan memisahkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemkeu). Ditjen Pajak akan menjadi Lembaga Pajak yang bertanggung jawab langsung ke presiden.

Lembaga non kementerian yang mengurusi pajak ini targetnya bisa beroperasi 1 Januari 2018. Saat beroperasi, semua tugas, fungsi, dan wewenang Ditjen Pajak beralih ke lembaga pajak.

Hanya, dalam beleid itu tampak, pemerintah masih setengah hati spin off pajak dari Kemkeu. Meski lapor langsung ke Presiden, laporan tetap lewat menteri keuangan. Apalagi, Menkeu juga memiliki kewewenangan untuk membentuk komite pengawas lembaga pajak.

Pemerintah beralasan, menteri keuangan dan perpajakan tak bisa berpisah total. Pasalnya, penerimaan pajak adalah penerimaan fiskal yang dikelola oleh Menkeu. Apalagi, “Pembuat kebijakan fiskal juga menteri keuangan,” ujar pejabat Kemkeu yang enggan disebut namanya ke KONTAN.

Kelak, ada tiga kewenangan yang dimiliki Lembaga Pajak ini, yakni diskresi atas organisasi, SDM, dan pengelolaan anggaran sendiri.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemkeu Suahasil Nazara mengatakan, draft RUU KUP sudah ditanbgan DPR. Tapi, ia enggan memberi penjelasan. “Tunggu pembahasan di masa sidang,” ujarnya.

Darussalam, pakar perpajakan Universitas Indonesia, berpendapat, keinginan memisahkan Ditjen Pajak dari Kemkeu bukan isu baru. Prediksi dia, pembahasan di DPR akan berjalan mulus. “Seperti soal amnesti pajak, gampang,” katanya.

Revisi UU KUP akan menjadi momentum reformasi perpajakan. Sebab, saat bersamaan, pemerintah juga merevisi UU Pajak Penghasilan. Rencananya, sejumlah tarif PPh akan dipangkas.

 
 
sumber : m.kontan.co.id

Extra Effort DJP mengejar Target Pajak

JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mulai menebar upaya ekstra (extra effort) demi mengejar target penerimaan pajak tahun ini. Berbagai bakal dipacu, dari intensifikasi pemeriksaan, penagihan, gijzeling, hingga ekstensifikasi pajak.

Tak tanggung-tanggung, aparat pajak akan mengejar para wajib pajak (WP) yang sudah ikut program amnesti pajak hingga yang belum ikut. Pajak akan memeriksa WP atas aset dan penghasilan pasca amnesti pajak.

Jika dalam pemeriksanaan, WP yang ikut amnesti ditemukan harta tahun 2015 dan sebelumnya belum masuk program pengampunan akan kena sanksi sesuai UU Pengampunan Pajak. Yakni harus bayar pajak penghasilan (PPh) serta denda 200% dari PPh yang dibayarkan.

Tak pelak, ancaman ini membikin jiper pengusaha. “Jika ingin mendapat setoran gede, lebih baik mendongkrak daya beli,” tandas Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta. Ia berharap, pemerintah harus lebih realistis dengan kinerja industri yang saat ini masih lesu.

Dorongan dengan membuat insentif akan membuat mesin swasta bergerak lebih efektif ketimbang terus-terusan menjadikan pengusaha sebagai target pajak.

Pengamat perpajakan Universitas Pelita Harapan Ronny Bako menilai, extra effort Ditjen pajak sah saja karena ada dasar hukumnya. Namun, ia ragu strategi itu bisa membantu merealisasikan target penerimaan pajak. “Harusnya sudah dilaksanakan sejak dahulu. Seperti, gijzeling semisal udah diatur UU sejak 1983,” kata Roni, Minggu (16/7).

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo, extra effort tidak akan membantu Ditjen Pajak merealisasikan targetnya.Pasalnya, hingga semester I-2017, pertumbuhan penerimaan pajak non migas hanya 8,2%, lebih rendah dari target Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017 segede14%.

Hitungan Yustinus, berdasar penerimaan Juni, realisasi pajak hingga akhir 2017 cuma Rp 1.075 triliun. Jauh dari RAPBNP 2017 yang diusulkan menjadi Rp 1.448,9 triliun.

Meski begitu, Ditjen Pajak optimistis extra effort bisa menghasilkan penerimaan pajak Rp 59,5 triliun. “Hingga 7 Juli, baru Rp 28,4 triliun,” kata Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Angin Prayitno Ajie (13/4).

Ditjen Pajak mensinyalir banyak WP yang masih nakal, pasca program amnesti pajak. Dari 965.000 WP peserta amnesti, ada 46.669 WP yang nilai pembayaran pajak dari penghasilannya tak berubah. “Padahal 5.528 WP itu harusnya membayar pajak lebih besar,” kata Angin.

Pemeriksaan pajak juga akan dilakukan ke pihak yang mengajukan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN). Kata Angin, banyak sekali WP yang menggunakan faktur dan ekspor fiktif demi mendapatkan restitusi.

 

sumber : m.kontan.co.id

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Minta DPR Tolak Revisi UU Perpajakan Karena Dinilai Akan Mengganggu Iklim Investasi Dan Dunia Usaha Di Tanah Air

JAKARTA – Dunia usaha meminta revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cata Perpajakan (UU KUP) sebaiknya dihentikan oleh DPR. Pasalnya, beberapa usulan revisi tersebut dianggap berpotensi mengganggu iklim investasi dan dunia usaha di Tanah Air.

“Ada beberapa poin dari usulan pemerintah yang perlu dicermati di revisi UU KUP, yang bila tidak dipertimbangkan dengan matang akan sangat mengganggu bagi dunia usaha. Sebaiknya revisi itu ditolak oleh DPR saja, sebab materi revisinya menjadi semacan disinsentif bagi dunia usaha,” ujar Ketua Bidang Keuangan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Irfan Anwar melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (1/7/2017).

Irfan mencontohkan pada pasal 109, hampir semua kesalahan dapat dikenai sanksi pidana seperti tidak punya NPWP/PKP atau melaporkan SPT dengan tidak benar/lengkap.

“Kesalahan yang bersifat ringan atau kealpaan atau tergolong dalam tindak pidana ringan, sebaiknya tidak dipidana penjara namun dapat dengan sanksi administratif saja,” kata Irfan.

Di sisi lain, bila dalam pelaporan tersebut, kesalahan datangnya dari pihak staf perpajakan, tidak ada sanksi yang dikenakan. Usulan krusial lainnya, pada pasal 95 ada usulan dilakukan spinoff Dirjen Pajak menjadi lembaga di bawah Presiden secara langsung.

“Perumusan kebijakan perpajakan, penyelenggaraan administrasi perpajakan serta penghimpunan pajak, untuk saat ini sebaiknya tetap oleh menteri di bidang keuangan sebagaimana yang berjalan sekarang. Hal ini penting untuk memastikan kontrol menjaga batas defisit dan tidak menimbulkan lembaga superbody baru yang mengkawatirkan dunia usaha. Kekuasaan lembaga perjakan menjadi sangat besar,” pungkasnya.

 

sumber :ekbis.sindonews.com

Kanwil DJP Jakarta Selatan II Lakukan Penyitaan Serentak Pasca Amnesty Pajak

Setelah berakhirnya Program Amnesti Pajak, Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jakarta Selatan memulai langkah penegakan hukum di wilayah kerja Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Dimulai dengan tindakan penyitaan serentak sesuai ketentuan pasal 12 angka 1 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Kamis, 15 Juni 2016, Juru Sita Pajak Negara (JSPN) Kantor Pelayanan Pajak dan Kepala Seksi (Kasi) Penagihan KPP Pratama di wilayah Kanwil DJP Jakarta Selatan II melaksanakan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) bersama Kasi Bimbingan Penagihan Kanwil DJP Jakarta Selatan II Eduard Denni Nadeak, Kasi Kerja Sama dan Humas Kanwil DJP Jakarta Selatan II Teguh Sulistyo terhadap aset Wajib Pajak (WP) di wilayah kerja Kanwil DJP Jakarta Selatan II.

Rincian penyitaannya adalah sebagai berikut : 1. KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru III – PT CGMT, hutang pajak Rp. 152.989.530,- objek sita 3 (tiga) unit Mobil 2. KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru II – PT AA, hutang pajak Rp. 642.252.850,- objek sita 1 (unit) unit Mobil – PT TT, hutang pajak Rp. 469.264.511,- objek sita 1 (unit) unit Mobil – CV AFG, hutang pajak Rp. 2.254.176.293,- objek sita 1 (unit) unit Sepeda Motor 3. KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama – PT BGP, hutang pajak Rp. 711.065.599,- objek sita 1 (unit) unit Mobil 4. KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu – PT PUD, hutang pajak Rp. 2.104.225.434,- objek sita Rekening Bank 5. KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru IV – Yayasan PIA, hutang pajak Rp. 22.620.979,- objek sita peralatan computer dan printer 6. KPP Pratama Jakarta Cilandak, – PT SAU, hutang pajak Rp. 322.200.000,- objek sita 1 (unit) unit Mobil.

Terhadap seluruh Wajib Pajak/ Penanggung Pajak tersebut di atas sebelumnya telah diterbitkan surat teguran, Surat Paksa, dan undangan konseling namun tidak mendapat respon dari Wajib Pajak/ penanggung Pajak yang bersangkutan sehingga dilaksanakan penyitaan terhadap harta/ Asset Wajib Pajak/ Penanggung Pajak tersebut. Melalui program Hari Penyitaan Serentak 15 Juni 2017 yang telah dicanangkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II sebagai kegiatan rutin sejak tahun 2015 lalu, kegiatan penyitaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi JSPN di wilayah Kanwil DJP Jakarta Selatan II untuk lebih giat melaksanakan upaya penegakan hukum. Dengan pelaksanaan penyitaan aset Wajib Pajak/Penanggung Pajak diharapkan dapat memberikan efek jera bagi WP/PP lain yang tidak melunasi utang pajaknya. Dan ini merupakan bukti bahwa Kanwil DJP Jakarta Selatan II bertindak tegas dalam penegakan hukum perpajakan pasca berakhirnya program pengampunan pajak.

sumber: pajak.go.id

Negosiasi pajak Freeport dialihkan ke Kemenkeu

RTA. Negosiasi antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) terkait stabilitas investasi dilimpahkan ke Kementerian Keuangan(Kemenkeu).

Menteri ESDM, Ignasius Jonan mengklaim bahwa Kementerian Keuangan akan membahas khusus bagian tentang perpajakan, retribusi daerah dan royalti atas perubahan kerja sama dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

 

“Itu sistem perpajakannya akan dibahas lagi, juga royalti, retribusi, itu saja. Kalau urusan perpajakan saya minta bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) yang memimpin atau memutuskan baiknya gimana,” terangnya usai Halal Bi Halal di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (5/7).

Ia bilang, pihaknya meminta Menteri Keuangan menyelesaikan soal stabilitas investasi Freeport karena berkaitan dengan Undang-Undang Perpajakan, UU Pemerintah Daerah, UU Otonomi Daerah dan UU Keuangan Negara.

“Jadi mereka yang mensinkronisasi dulu sebelum berunding dalam tim yang besar,” ujar Jonan.

Menteri Jonan membantah bahwa stabilitas investasi untuk Freeport ini akan dibuatkan aturan baru berbentuk Peraturan Pemerintah (PP). Jadi, aturan di buat bukan khusus untuk satu perusahaan seperti Freeport.

“Tidak ada PP stabilitas investasi. Tidak tahu nanti namanya apa, ini istilah saja. Kalau ini dibuat tidak ada khusus untuk Freeport. Tapi berlaku untuk umum,” tandasnya.

Asal tahu saja, Freeport meminta apabila statusnya berubah menjadi IUPK, pajak yang dikenakan tetap memakai skema nail down atau pajak yang tidak berubah. Sementara pemerintah menginginkan Freeport merubahnya menjadi prevailing atau aturan pajak yang berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 sumber :m.kontan.co.id