Domestic Taxation

Realisasi Penerimaan Pajak 2022 yang mengalami peningkatan dapat menggambarkan perekonomian Indonesia yang meningkat karena perekonomian Indonesia memberikan sumbangsihnya pada negara melalui perpajakan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia 2022 sangat signifikan (15,38%) dan berdampak pula pada tax ratio Indonesia di tahun 2022 sekitar 10,39% dan lebih tinggi dari tahun sebelumnya …

Penerimaan Pajak Sektoral Industri 2022: Industri Pengolahan dan Perdagangan Masih Mendominasi, Pertambangan Meningkat 113,6% Read More »

Tahun 2022 menjadi momen yang sangat membanggakan bagi Indonesia yang memegang presidensi G20 di kala pemulihan setelah pandemi Covid-19 dan di tengah situasi global yang tidak stabil. Di dalam presidensi G20, Indonesia berhasil melaksanakan 437 acara di 24 kota di seluruh Indonesia dan daripada presidensi Indonesia ini menghasilkan 226 program kerjasama multilateral dan 140 program …

Tax Ratio 2022 Indonesia Menjadi Salah Satu yang Paling Rendah di Antara G20 dan ASEAN Read More »

Realisasi penerimaan pajak Indonesia di tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yang menandakan bahwa perekonomian Indonesia sudah mulai pulih dan Kementerian Keuangan bersama Direktorat Jenderal Pajak cukup sukses dalam meraih potensi pemulihan ekonomi ini. Penerimaan Pajak naik cukup pesat sekitar 34,26 persen dari tahun sebelumnya dan bahkan jauh di atas kondisi sebelum pandemi. Kenaikan …

Komposisi Realisasi Penerimaan Pajak 2022: PPh Badan dan PPN DN Mendominasi Read More »

Dalam rangka penerapan Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) Pemerintah Indonesia yang dalam hal ini Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No 186 Tahun 2022 tentang pedoman pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini dikeluarkan …

Perbandingan Peraturan Menteri Keuangan 186 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Read More »

Pemerintah Kementerian Keuangan menerbitkan empat belas aturan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk melaksanakan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan perpajakan (UU HPP). Salah satunya yaitu menerbitkan  beleid terbaru mengenai pemungutan PPN atas jasa asuransi. Ketentuan terbaru ini tertulis dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 67/PMK.03/2022 tentang PPN atas pemberian jasa …

Peraturan Menteri Keuangan No. 67 Tahun 2022 Tentang PPN atas Jasa Asuransi Read More »

Sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan pada 30 Maret 2022 dalam Peraturan Kementrian Keuangan Nomor 71/PMK.03 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu, Kementerian Keuangan membuat beberapa penyesuaian untuk pencabutan sebagian Peraturan Kementerian Keuangan. Beberapa peraturan yang dicabut yaitu PMK No. 6/PMK.03/2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan …

Perbandingan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 71/PMK.03/2022 dengan PMK-PMK Sebelumnya Read More »

Menimbang untuk mewujudkan profesionalisme dan indepedensi pembinaan dan pengawasan profesi keuangan di lingkungan kementerian keuangan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Keuangan No.111/PMK.03/2014. Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.175/PMK.01/2022 sebagai bentuk perubahan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.111/PMK.03/2014 akan mulai berlaku, yakni pada tanggal 2 Desember 2022. Salah satu perubahan yang dimuat dalam PMK …

Perbandingan Peraturan Menteri Keuangan No.175 Tahun 2022 yang Mengubah atas Peraturan Menteri Keuangan No.111 Tahun 2014 tentang Konsultan Pajak Read More »

Sebagaimana peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah pada 12 Desember 2022 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, Pemerintah Indonesia membuat beberapa penyesuaian untuk pencabutan beberapa Peraturan Pemerintah. Beberapa peraturan yang dicabut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan …

Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2022 Mengenai Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Read More »

Dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No.8 Tahun 2021, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM) Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) Tertentu Dan/Atau …

Perbandingan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 dengan Peraturan-Peraturan Pemerintah Sebelumnya Read More »

Dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No.8 Tahun 2021, Pemerintah Indonesia membuat beberapa peraturan turunannya salah satunya adalah Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2022 tentang Penerapan Terhadap PPN Barang dan Jasa dan PPnBM. Tertuang dalam Siaran Pers Direktorat Jenderal Pajak Nomor SP-63/2022, peraturan ini diterbitkan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2012 …

Perbandingan Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2022 Tentang Pelaksana Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dengan Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2012 Tentang Penerapan Terhadap PPN Barang dan Jasa dan PPnBM serta Perubahannya Read More »