Indonesian Participation for BEPS on Action 5: Harmful Tax Practices Specific Actions – Preferential Tax Regime
BEPS Aksi 5 adalah salah satu dari empat standar minimum BEPS yang berlaku untuk semua anggota Kerangka Inklusif BEPS dan […]
Indonesian Participation for BEPS on Action 4: Limitation on Interest Deductions
Rekomendasi Aksi 4 bertujuan untuk membatasi erosi dasar yang menggunakan biaya bunga untuk mencapai pengurangan bunga yang berlebihan atau untuk
Brief Considerations to Become Expatriate in Indonesia
Indonesia, negara berkembang yang dinamis di mana alam dan budaya bertemu dengan teknologi dan modernitas, adalah negara yang penuh peluang
Indonesian Participation for BEPS on Action 3: Controlled Foreign Company
Rekomendasi Aksi 3 menguraikan pendekatan untuk mengaitkan kategori pendapatan tertentu dari perusahaan asing kepada pemegang saham untuk melawan struktur luar
Batas Waktu Semakin Dekat, Lapor SPT Tahunan PPh Badan Secara Tepat
Memasuki bulan April 2023, sudah saatnya Wajib Pajak (WP) untuk lebih giat dan tepat dalam melakukan pelaporan perpajakan untuk tahun
Indonesian Participation for BEPS on Action 2: Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements
Aksi BEPS 2 menyerukan pengembangan ketentuan model perjanjian dan rekomendasi mengenai desain peraturan domestik untuk menetralisir dampak instrumen dan entitas
Comparison of Indonesia’s VAT and VAT Realization with ASEAN Countries in 2022: High Tariff Compensated with Abundant VAT Facilities
Indonesia tetap memainkan perannya dalam konteks global dimana pada tahun 2023 Indonesia akan menjadi tuan rumah atau ketua ASEAN atau
Reformasi Regulasi Pajak Pertambahan Nilai: Faktor Pendorong dan Pengaruhnya Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak 2022
Pada tahun 2022, terdapat beberapa reformasi di bidang perpajakan salah satunya di sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini dikarenakan
Indonesian Participation for BEPS on Action 1: Tax Challenges Arising from Digitalisation
Menurut Kerangka Inklusif OECD/G20, mengatasi tantangan perpajakan yang disebabkan oleh digitalisasi adalah salah satu prioritas utama rezim ini dan telah
Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela (PPS) terhadap Realisasi Penerimaan Pajak 2022
Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada 2022 mengadakan Reformasi fiskal sebagai implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
