Domestic Taxation

Pemerintah menerbitkan peraturan PMK Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud pada 17 Juli 2023, PMK 72 ini menggantikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) adapun PMK 72 tersebut merupakan turunan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud merupakan penyusutan atas pengeluaran …

Pada saat kapan Mulainya Penyusutan Untuk Harta Berwujud? Read More »

PMK 72/2023 mengatur Wajib Pajak yang memiliki bangunan permanen dengan masa manfaat lebih dari 20 tahun dapat memilih untuk melakukan penyusutan sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya. Seperti yang dijelaskan pada Pasal 6 ayat (2): “Apabila bangunan permanen mempunyai masa manfaat melebihi 20 (dua puluh) tahun, penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bagian …

Aturan Penyusutan pada Bangunan Permanen Read More »

Pengadilan pajak berkomitmen untuk mewujudkan peradilan berbasis elektronik, yaitu dengan mewujudkan pengembangan sistem informasi di pengadilan pajak yang kini dikenal dengan e-Tax Court, kehadiran e-Tax Court diharapkan dapat memudahkan proses pengajuan banding atau gugatan hingga penyelesaian putusan, serta dapat memberikan kemudahan dalam pemantauan status penyelesaian sengketa. Persidangan secara elektronik diatur dalam PER-1/PP/2023 pasal 11 diantaranya; Pengajuan …

Persidangan Secara Elektronik yang Diajukan Dalam e-Tax Court Read More »

Untuk mengantisipasi gangguan pada e-Tax Court, Pengadilan Pajak akan segera menyiapkan laman khusus sebagai saluran alternatif dalam pengajuan banding atau gugatan. Tim Regulasi e-Tax Court Rizki Damayanti mengatakan “Kami menyediakan laman khusus untuk antisipasi jika e-Tax Court tiba-tiba down, padahal deadline pengajuan bandingnya hari ini. Nanti, akan diarahkan ke sana untuk menyampaikan banding atau gugatannya”. …

Pengadilan Pajak Siapkan Laman Khusus pada e-Tax Court Read More »

Pengadilan Pajak resmi menggunakan aplikasi e-tax court untuk keperluan administrasi sengketa pajak dan persidangan secara elektronik pada hari ini, Senin (31/7/2023). Berdasarkan PER-1/PP/2023 Pasal 1, e-Tax Court adalah sistem informasi yang disediakan oleh Pengadilan Pajak yang meliputi Administrasi Sengketa Pajak dan Persidangan secara Elektronik. Administrasi Sengketa Pajak Secara Elektronik adalah serangkaian proses administrasi yang meliputi …

Pengadilan Pajak Resmi Gunakan e-Tax Court Mulai Hari ini 31 Juli 2023 Read More »

Pengadilan pajak akan gunakan e-Tax Court dalam administrasi sengketa dan sidang secara elektronik di pengadilan pajak mulai hari ini 31 Juli 2023, melalui e-Tax Court ini wajib pajak dapat mengurus administrasi persidangan pajak secara daring.  Sekretariat pengadilan pajak kementerian keuangan merilis petunjuk teknis penggunaan aplikasi e-Tax Court yang terdiri dari user manual untuk pemohon banding/penggugat, user …

Pendaftaran User e-Tax Court Read More »

Dalam Taxpayer Account Management (TAM) wajib pajak dapat mengakses data perpajakannya sendiri seperti riwayat aktivitas, pembayaran pajak, riwayat aktivitas pelaporan SPT, utang pajak, atau piutang pajak. Terkait dengan hal tersebut DJP menyampaikan data dan informasi akan dituangkan menjadi satu SPT yang prepopulated, dimana fitur prepopulated merupakan sistem penyediaan data berdasarkan database yang telah dimiliki otoritas sebelumnya, seperti …

Fitur Prepopulated dalam Aplikasi TAM Read More »

Sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak PER-46/PJ/2015, taxpayer account management adalah sebuah aplikasi atau sistem terintegrasi yang berisi data perpajakan dari Wajib Pajak seperti riwayat aktivitas pembayaran pajak, riwayat pembayaran pajak, riwayat aktivitas pelaporan SPT, utang pajak, hingga piutang pajak. Aplikasi ini memuat berbagai aplikasi yang diperlukan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya seperti aplikasi pendaftaran, …

Aplikasi TAM akan diimplementasikan mulai Tahun Depan Read More »

Natura dan Kenikmatan memiliki arti yang sedikit berbeda, natura merupakan imbalan yang diterima karyawan dari pemberi kerja dalam bentuk barang/fisik, sedangkan kenikmatan merupakan imbalan yang diberikan pemberi kerja kepada karyawan dalam bentuk fasilitas atau layanan. Jika kendaraan diserahkan kepada karyawan dengan menyerahkan hak milik kepada karyawan maka itu merupakan natura, sedangkan jika kendaraan hanya dipinjamkan …

Perbedaan Perlakuan PPh Kendaraan dari Kantor Read More »

Ditjen Pajak (DJP) menjelaskan bahwa perbedaan fasilitas tempat tinggal yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan (PPh), baik yang bersifat komunal ataupun yang individual. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023,pemerintah memberikan daftar natura dan/atau kenikmatan apa saja yang termasuk dalam jenis/Batasan tertentu, ada 11 kelompok natura/kenikmatan dengan jenis Batasan tertentu yang dikecualikan dari objek …

Perbedaan Fasilitas Tempat Tinggal baik yang bersifat Komunal maupun Individual Read More »