Domestic Taxation

Pemerintah Kementerian Keuangan menerbitkan empat belas aturan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk melaksanakan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan perpajakan (UU HPP). Salah satunya yaitu menerbitkan  beleid terbaru mengenai pemungutan PPN atas jasa asuransi. Ketentuan terbaru ini tertulis dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 67/PMK.03/2022 tentang PPN atas pemberian jasa …

Peraturan Menteri Keuangan No. 67 Tahun 2022 Tentang PPN atas Jasa Asuransi Read More »

Sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan pada 30 Maret 2022 dalam Peraturan Kementrian Keuangan Nomor 71/PMK.03 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu, Kementerian Keuangan membuat beberapa penyesuaian untuk pencabutan sebagian Peraturan Kementerian Keuangan. Beberapa peraturan yang dicabut yaitu PMK No. 6/PMK.03/2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan …

Perbandingan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 71/PMK.03/2022 dengan PMK-PMK Sebelumnya Read More »

Menimbang untuk mewujudkan profesionalisme dan indepedensi pembinaan dan pengawasan profesi keuangan di lingkungan kementerian keuangan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Keuangan No.111/PMK.03/2014. Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.175/PMK.01/2022 sebagai bentuk perubahan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.111/PMK.03/2014 akan mulai berlaku, yakni pada tanggal 2 Desember 2022. Salah satu perubahan yang dimuat dalam PMK …

Perbandingan Peraturan Menteri Keuangan No.175 Tahun 2022 yang Mengubah atas Peraturan Menteri Keuangan No.111 Tahun 2014 tentang Konsultan Pajak Read More »

Sebagaimana peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah pada 12 Desember 2022 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, Pemerintah Indonesia membuat beberapa penyesuaian untuk pencabutan beberapa Peraturan Pemerintah. Beberapa peraturan yang dicabut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan …

Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2022 Mengenai Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Read More »

Dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No.8 Tahun 2021, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM) Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) Tertentu Dan/Atau …

Perbandingan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 dengan Peraturan-Peraturan Pemerintah Sebelumnya Read More »

Dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No.8 Tahun 2021, Pemerintah Indonesia membuat beberapa peraturan turunannya salah satunya adalah Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2022 tentang Penerapan Terhadap PPN Barang dan Jasa dan PPnBM. Tertuang dalam Siaran Pers Direktorat Jenderal Pajak Nomor SP-63/2022, peraturan ini diterbitkan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2012 …

Perbandingan Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2022 Tentang Pelaksana Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dengan Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2012 Tentang Penerapan Terhadap PPN Barang dan Jasa dan PPnBM serta Perubahannya Read More »

Dalam rangka menekan defisit anggaran dan meningkatkan tax ratio, Pemerintah telah mengambil langkah kebijakan fiskal salah satunya dengan melakukan reformasi di bidang perpajakan. Sejalan dengan reformasi perpajakan tersebut telah dilakukan penyesuaian pengaturan kebijakan perpajakan yang bersifat komprehensif, konsolidatif, dan harmonis melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 202l tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Salah satu materi yang disesuaikan …

Perbandingan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 dengan Peraturan Pemerintah Sebelumnya Read More »

Perolehan pajak pertambuhan nilai perdagangan melalui sistem elektronik atau PPN PMSE per September 2022 mencapai Rp8,69 triliun. Pada bulan lalu terdapat penambahan tiga perusahaan yang bisa memungut pajak digital. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Neilmaldrin Noor menjelaskan bahwa hingga 30 September 2022, terdapat 107 perusahaan atau pelaku PMSE yang bisa memungut …

PPN dari HP, Tokopedia, Blibli, Steam cs Capai Rp8,69 Triliun Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “PPN dari HP, Tokopedia, Blibli, Steam cs Capai Rp8,69 Triliun Read More »

Untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan kepada wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan peremajaan aplikasi e-Faktur Client Desktop sebagai bagian dari implementasi prepopulated Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN). Berkenaan dengan peremajaan aplikasi ini, kami sampaikan beberapa hal berikut. 1. Sejak 1 September 2020 fitur atau fungsi generate SPT Masa PPN telah dihapus. Pengusaha Kena …

PENGUMUMAN NOMOR PENG – 18/PJ.09/2022 – TENTANG IMPLEMENTASI NASIONAL VALIDASI ISIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DISETOR DI MUKA DAN PREPOPULATED ISIAN KOMPENSASI KELEBIHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA APLIKASI E- FAKTUR Read More »