Domestic Taxation

Mendekati Masa berakhirnya pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan, Wajib Pajak dihimbau memberikan data yang akurat dan sesuai dengan kenyataan di lapangan untuk menghindari perbedaan, persengketaan bahkan pidana di bidang perpajakan. Dari perspektif hukum, peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan termasuk dalam kelompok hukum administrasi negara. Daripada itu masalah hukum yang muncul terkait dengan pelanggaran …

Hukum Pidana di Bidang Perpajakan dalam Perspektif Hukum Read More »

Penurunan Pertama (2020-2021) Pada 2020, Pemerintah Indonesia melalui UU Cipta Kerja/ UU No 2 Tahun 2020 telah menurunkan tarif PPh Badan menjadi 22% dan berencana menjadi 20% pada 2022. Penurunan ini ditengarai karena Pemerintah berusaha meringankan beban perusahaan-perusahaan agar tidak mengalami kebangkrutan yang berujung Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang disebabkan pandemi Covid-19. Dasar hukum atas …

Pengaruh Perubahan Tarif PPh Badan Terhadap Realisasi Penerimaan Negara 2022 Read More »

Pesinden sekaligus artis Soimah Pancawati menceritakan bagaimana pihaknya diperlakukan tidak baik oleh debt collector pajak untuk menagih pajak penghasilannya. Kejadian itu terjadi pada 2015 silam. Pengalamannya tersebut ia sampaikan kepada budayawan Butet Kertaradjasa dan Puthut EA petinggi media Mojok.co, dalam sebuah tayangan siniar bertajuk ‘Blakasuta’ di kanal Youtube pada Rabu (05/04/2023). Menurutnya ia dituding sengaja …

Yuk mengenal Juru Sita: Juru Sita Pajak Negara dalam Kasus Soimah Read More »

  Memasuki bulan April 2023, sudah saatnya Wajib Pajak (WP) untuk lebih giat dan tepat dalam melakukan pelaporan perpajakan untuk tahun 2022. Dalam melaksanakan kegiatan pelaporan perpajakan, WP dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan mengikuti Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana terakhir diubah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Lalu berdasarkan …

Batas Waktu Semakin Dekat, Lapor SPT Tahunan PPh Badan Secara Tepat Read More »

Pada tahun 2022, terdapat beberapa reformasi di bidang perpajakan salah satunya di sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini dikarenakan pengaruh daripada disahkannya dan diterapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang dalam BAB IV mengenai PPN. Daripada UU HPP, pada 2022, Pemerintah Indonesia menurunkan melalui beberapa regulasi terkait PPN …

Reformasi Regulasi Pajak Pertambahan Nilai: Faktor Pendorong dan Pengaruhnya Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak 2022 Read More »

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada 2022 mengadakan Reformasi fiskal sebagai implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Reformasi fiskal ini termasuk diantaranya mengadakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS), penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak fintech-P2P lending, serta PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Program Pengungkapan Sukarela sendiri merupakan program pemberian kesempatan kepada …

Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela (PPS) terhadap Realisasi Penerimaan Pajak 2022 Read More »

Realisasi Penerimaan Pajak 2022 yang mengalami peningkatan dapat menggambarkan perekonomian Indonesia yang meningkat karena perekonomian Indonesia memberikan sumbangsihnya pada negara melalui perpajakan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia 2022 sangat signifikan (15,38%) dan berdampak pula pada tax ratio Indonesia di tahun 2022 sekitar 10,39% dan lebih tinggi dari tahun sebelumnya …

Penerimaan Pajak Sektoral Industri 2022: Industri Pengolahan dan Perdagangan Masih Mendominasi, Pertambangan Meningkat 113,6% Read More »