Tunjangan pajak merupakan suatu bentuk insentif yang ditawarkan kepada investor yang melakukan penanaman modal baru atau perluasan usaha di bidang tertentu atau di daerah tertentu (BKPM, 2020). Lebih lanjut menurut Holland dan Vann (1998), Tax Allowance diartikan sebagai suatu bentuk keringanan pajak berdasarkan nilai pengeluaran atas investasi yang memenuhi kualifikasi tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa …
Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang hingga saat ini masih mempunyai permasalahan terkait pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Masih banyak ketimpangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di sejumlah wilayah Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah selalu berusaha menarik investor agar mau membangun bisnisnya di Indonesia dan meningkatkan investasi saham. Salah satu upaya untuk mendukung misi tersebut adalah …
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan realisasi penerimaan pajak sampai dengan April 2023, mencapai Rp688,15 triliun. Realiasi ini tumbuh sebesar 40,05% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Kemudian untuk penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sampai dengan April 2023 berhasil memperoleh Rp239,98 triliun atau telah …
Realisasi Penerimaan Pajak April 2023: Kinerja Positif tapi Pertumbuhan Melambat Read More »
Pertimbangan Menjadi Ekspatriat di Indonesia: Membangun Bisnis Sebelumnya pada artikel memulai bisnis di Indonesia , kami telah menyebutkan jenis Bisnis apa saja yang dapat didirikan oleh orang asing atau ekspatriat di Indonesia dan disertai dengan beberapa persyaratan untuk melakukannya. Lalu hal apa lagi yang bisa menjadi pertimbangan bagi Ekspatriat untuk mendirikan bisnis di Indonesia. Bisa …
Consideration for being Expatriate in Indonesia: Establish Business Read More »
Berdasarkan survei yang dilakukan Expat Insider 2022 dijelaskan bahwa Indonesia menduduki peringkat kedua negara terbaik untuk ekspatriat setelah Meksiko menduduki posisi pertama. Hal ini dibuktikan berdasarkan informasi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bahwa jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) atau ekspatriat di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 111.537 orang pekerja. Jumlah ini meningkat 26,36% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak …
Consideration for being Expatriate in Indonesia: Employment Read More »
Salah satu terobosan yang dilakukan Pemerintah untuk mewujudkan percepatan pembangunan ekonomi yang merata ialah melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. KEK merupakan kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan …
Persebaran Kawasan Ekonomi Khusus dan Peluangnya Read More »
Kawasan bebas merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau kawasan yang berada dalam wilayah hukum Indonesia. Kawasan bebas ini terpisah dari daerah pabean sehingga kawasan ini bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan cukai. Ditetapkannya kawasan perdagangan bebas ini bertujuan untuk …
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173 tahun 2020, terdapat tiga macam pendekatan dalam penilaian Properti. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 41 PMK 173/2020. Pendekatan penilaian yang dimaksud adalah sebagai berikut: Pendekatan pasar; Pendekatan biaya; dan/atau Pendekatan pendapatan. Dari ketiga pendekatan ini penilai akan memilih salah satu pendekatan yang sesesuai objek penilaian untuk digunakan pada …
Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2015, warga negara asing atau ekspatriat boleh tinggal di Indonesia. Dilanjutkan dengan Pasal 186 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 menjelaskan bahwa kategori kepemilikan atau hunian tempat tinggal yang dapat dimiliki oleh warga negara asing atau ekspatriat, antara lain: Rumah mendarat Rumah dengan kategori mewah sesuai dengan ketentuan …
Administration Consideration For Expatriate: Property Regulation for Expats Read More »
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menetapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,1% atas pembelian barang agunan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Astuti mengungkapkan bahwa ketentuan tersebut dimulai tanggal 1 Mei 2023. Agunan merupakan jaminan tambahan berupa barang yang diserahkan debitur kepada kreditur dalam rangka pemberian fasilitas kredit. Contoh agunan bergerak …
Pembelian Barang Agunan Dikenakan PPN sebesar 1,1% mulai 1 Mei 2023 Read More »
