Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, serta jumlah pajak yang masih harus dibayar. Kapan DJP menerbitkan SKPKB? Berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 Pasal 13 ayat (1): (1) Direktur Jenderal …
Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, dapat disimpulkan bahwa “Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang biasa disingkat (SP2DK) adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kepada wajib pajak dalam rangka pelaksanaan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (P2DK).” SP2DK merupakan salah satu upaya …
SP2DK Sebagai Upaya Administratif Pelanggaran Pajak Read More »
Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan bahwa definisi biaya untuk 3M (Mendapatkan, Menagih, dan Memelihara) harus dilakukan dengan hati-hati agar pelaksanaan pajak natura dapat terlaksana dengan baik dan adil. Selanjutnya Dirjen Pajak (DJP) meminta agar para pelaku usaha dapat memfasilitasi karyawannya untuk memberikan tunjangan akibat PPh yang timbul akibat pajak natura. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik …
Baru-baru ini Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang diterima atau diperoleh dalam Bentuk Natura atau Kenikmatan. Aturan pada pengeluaran dalam bentuk natura ini bukan merupakan suatu pajak baru bahkan bukan merupakan suatu objek pajak baru, karena pada dasarnya …
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023, Bingkisan dari pemberi kerja antara lain berbentuk bahan makanan, bahan minuman, makanan dan/atau minuman dalam rangka hari besar keagamaan dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Namun lain halnya jika bingkisan atau parsel yang diterima pekerja selain dalam rangka hari raya keagamaan yang bernilai lebih dari Rp3.000.000 …
Bingkisan Lebih dari Rp3.000.000 akan Kena Pajak Natura Read More »
Apa Itu QRIS? QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) dengan menggunakan QR Code. QR Code adalah sebuah kode matriks dua dimensi, yang terdiri dari penanda tiga pola persegi di sudut kiri bawah, sudut kiri atas, dan juga sudut kanan atas, serta memiliki modul …
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2023 menjelaskan bahwa pabrikan emas perhiasan dan pedagang emas perhiasan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, hal ini tetap berlaku juga bagi Pabrikan Emas Perhiasan dan Pedagang Emas Perhiasan yang memenuhi kriteria Pengusaha kecil. Menteri menunjuk pengusaha emas, perhiasan dan/atau pengusaha emas batangan sebagai subjek …
Pajak Penghasilan untuk Pedagang Emas diatur dalam PMK 48 Tahun 2023 Read More »
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan aturan baru terkait dengan penyerahan agunan yang diambil oleh kreditur kepada pembeli agunan. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 41 Tahun 2023. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Hestu Yoga Saksama mengatakan latar belakang terbitnya aturan tersebut dikarenakan banyak terjadi sengketa di lapangan mengenai PPN atas penjualan …
Salah satu tujuan direktorat jenderal pajak (DJP) dalam rencana strategis DJP 2020-2024 adalah penerimaan negara yang optimal. Untuk itu dalam mencapai tujuannya strategi DJP dalam penegakan hukum pidana adalah melaksanakan penegakan hukum yang kolaboratif, berintegritas dan adil. Maka dari itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan regulasi dan membentuk satuan tugas (satgas) atau task force untuk …
Task force high wealth individual (HWI) / Crazy Rich Read More »
Direktur Peraturan Perpajakan DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan kegiatan outing yang diikuti oleh karyawan bukanlah natura ataupun kenikmatan serta hanya menjadi biaya operasional bagi pemberi kerja. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023 mendefinisikan imbalan dalam bentuk natura sebagai imbalan dalam bentuk barang selain uang yang dialihkan kepemilikannya dari pemberi …
