NITKU: Identitas Wajib Pajak Pengganti NPWP Cabang
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mengatur beberapa perubahan terkait aturan perpajakan, termasuk mengenai identitas […]
Domestic Taxation
Pajak Karbon: Upaya Indonesia untuk Mengurangi Emisi dan Meningkatkan Kesejahteraan Lingkungan
Pajak karbon telah menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai target pembangunan
Implementasi Advance Pricing Agreement (APA) dalam Mengatasi Sengketa Transfer Pricing: Tinjauan Berdasarkan PMK 172 Tahun 2023
Transfer pricing merupakan sebuah kebijakan perusahaan dalam menentukan harga dalam transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa, baik itu transaksi barang,
Pemadanan NIK dengan NPWP Telah Berakhir: Apa Saja Dampaknya Jika Belum Dipadankan?
Masa pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) telah berakhir pada 30 Juni 2024. Sesuai dengan
PPN atas Transaksi Afiliasi – Penegasan dalam PMK 172
PMK 172 Tahun 2023 menegaskan kembali dalam Pasal 39 bahwa DJP memiliki kewenangan untuk melakukan penyesuaian atas harga jual atau
Dampak PMK Nomor 168 Tahun 2023 Terhadap Perhitungan Pajak Dalam SPT Tahunan Dokter
Pemerintah telah melakukan perubahan pada aturan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk seluruh wajib pajak yang mendapatkan penghasilan atas
Perubahan Ketentuan Pemotongan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai
Sebelum Tahun 2024, perhitungan PPh Pasal 21 untuk individu yang bukan pegawai dibagi menjadi dua kategori, yaitu mereka yang menerima
Tarif Efektif PPh Pasal 21 Ini Kata Direktorat Jenderal Pajak
Tarif Efektif Rata-Rata (TER) untuk pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 21 berlaku mulai 1 Januari 2024. Dengan berlakunya PP 58 Tahun
Aturan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) PPh Pasal 21, Berlaku Mulai 1 Januari 202
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memberlakukan secara resmi Tarif Efektif Rata-Rata (TER) untuk pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 21 mulai 1
Penerapan NIK Sebagai NPWP Diundur Hingga 1 Juli 2024
Pemerintah telah memutuskan untuk menunda penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Awalnya, kebijakan ini akan
