Ketentuan dan Syarat Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Perpajakan
Dalam menjalankan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak dituntut untuk patuh dan mampu menjalankan kewajiban sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Jika […]
Pemanfaatan Sumbangan untuk Pengurangan Penghasilan Bruto: Strategi Efektif dalam Perencanaan Pajak
Dalam perencanaan pajak, pemanfaatan sumbangan untuk pengurangan penghasilan bruto merupakan salah satu strategi yang diatur oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh).
Tarif PPN Kegiatan Membangun Sendiri Meningkat sebesar 2,4%
Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) merupakan salah satu aktivitas yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Mulai 1 Januari 2025, tarif PPN
Implications of Updating Transfer Pricing Provisions According to PMK 172/2023
Regulation of the Minister of Finance (PMK) 213/2016, as amended by PMK 172/2023 concerning the application of the principles of
Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto: Langkah Strategis Pemerintah untuk Sumber Daya Manusia Berkualitas di Ibu Kota Nusantara
Pemerintah menggelontorkan berbagai fasilitas kepada pelaku usaha dalam pengembangan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk menjadi pusat ekonomi yang
Fasilitas Pajak untuk Pendirian Kantor di Ibu Kota Nusantara: Apa yang Perlu Diketahui Perusahaan?
Pelaku usaha yang melakukan pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regionalnya ke Ibu Kota Nusantara (IKN) akan memperoleh fasilitas
Fasilitas Pajak Menarik di Financial Center IKN: Peluang Investasi untuk Sektor Keuangan
Financial Center merupakan area pusat layanan jasa keuangan serta pusat pengembangan teknologi dan layanan di bidang jasa keuangan yang akan
What is the difference between becoming an Employee and a Director from China to work in Indonesia ? (Tax Treaty Indonesia – China series)
Many Chinese mainland company now has a subsidiary in Indonesia and ask their employee in China to work in Indonesia
Tarif PPN Naik ke 12%: Apa Artinya Bagi Daya Beli Masyarakat dan Sektor Usaha?
Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menyatakan bahwa tarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang
PP Nomor 29 Tahun 2024: Transformasi Kebijakan untuk Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara
Pemerintah pada tahun 2023 lalu telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha,
