Unsur pembentuk suatu negara ada yang bersifat mutlak (konstitutif) dan bersifat tambahan (deklaratif). Unsur konstitutif berupa: adanya rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Sementara unsur tambahan adalah pengakuan dari negara-negara lain. Rakyat yang menetap di suatu wilayah disebut warga negara. UUD NRI 1945 Pasal 26 ayat (1), mendefinisikan warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli …
Bulan pajak batas pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) yang terkadang dirujuk sebagai PPh Pasal 21 sudah dua bulan lebih berlalu, Setiap Wajib Pajak diwajibkan untuk membayarkan/menyetorkan dan melaporkan pajaknya ke DJP. Jika WP terlambat atau tidak tepat waktu dalam membayarkan dan menyetorkan pajak kemudian melakukan pembetulan yang mengakibatkan kurang dan/atau …
Penjelasan Singkat Mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 dan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Read More »
Ibu Kota Negara bernama Nusantara yang selanjutnya disebut Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. IKN berlokasi di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Kawasan Strategis Nasional …
Memiliki kondisi finansial yang stabil dan terjamin tentunya menjadi dambaan banyak orang. Soalnya, dalam kondisi seperti ini, semua orang akan lebih tenang dan terhindar dari rasa khawatir ketika harus menghadapi berbagai kendala dan risiko finansial yang mungkin terjadi di masa depan. Selain itu, kondisi keuangan yang stabil juga memungkinkan seseorang untuk hidup lebih bahagia dan …
Financial Institution for Expatriate in Indonesia Read More »
Menurut peraturan terbaru yang tercantum dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menyebutkan bahwa terdapat penambahan 3 metode transfer pricing dari sebelumnya 5 metode menjadi 8 metode transfer pricing yang dapat digunakan dalam penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Lalu pada Pasal 18 Ayat (3) UU HPP menyebutkan bahwa Direktur …
Penilaian Bisnis dalam Rangka Penerapan Metode Transfer Pricing Read More »
Dengan adanya berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), terdapat penambahan 3 metode transfer pricing dari sebelumnya 5 metode menjadi 8 metode transfer pricing yang dapat digunakan dalam penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Meskipun demikian penambahan metode transfer pricing ini sudah tercantum sebelumnya di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor …
Penilaian Aset dalam Rangka Penerapan Metode Transfer Pricing Read More »
Pajak merupakan suatu bagi kewajiban setiap warga negara. Hal ini juga berlaku bagi setiap Warga Negara Asing ( WNA) yang bekerja atau memperoleh penghasilan di Indonesia yang bukan negara asalnya. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah disetujui Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 7 Oktober 2021. Dengan demikian, undang-undang ini mulai berlaku pada tahun …
Brief Income Tax Procedure for Expatriate in Indonesia Read More »
