admin

Kemenkeu Berencana Cabut Insentif Pajak Impor Alkes Akhir 2022

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana mencabut insentif pajak impor untuk alat kesehatan (alkes) pada akhir tahun 2022. Namun, Direktur Fasilitas Kepabeanan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, Untung Basuki mengatakan, pihaknya masih mengkaji hal ini. Pasalnya, pencabutan insentif bakal dilakukan jika kasus Covid-19 tak kembali melonjak di tahun …

Kemenkeu Berencana Cabut Insentif Pajak Impor Alkes Akhir 2022 Read More »

Pajak, Laporan Kebahagiaan Negara, dan Efek Berbagi

Oleh: Hartono, pegawai Direktorat Jenderal Pajak Setiap manusia ingin menikmati indahnya kehidupan dengan damai, aman, sejahtera, dan bahagia. Namun, berbagai permasalahan yang muncul di tengah masyarakat membuat segalanya terlihat tidak mudah. Pemerintah sebagai penyelenggara negara hadir untuk mengatasi segala permasalahan agar cita-cita masyarakat sejahtera dan bahagia dapat terwujud. Selain memerlukan komitmen kuat, penyelesaian berbagai permasalahan yang hadir …

Pajak, Laporan Kebahagiaan Negara, dan Efek Berbagi Read More »

Presidensi G20, RI Dorong Kerja Sama dan Transparansi Perpajakan

Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah Indonesia mendorong kerja sama internasional di bidang perpajakan, transparansi dan pertukaran informasi (EOI). Dorongan diberikan dalam pertemuan pertama Inisiatif Asia yang digelar Rabu (17/2) lalu. Pertemuan digelar sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Kepresidenan G20 Indonesia.  Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menyampaikan dorongan kerja sama penting diberikan. Pasalnya transparansi dan pertukaran …

Presidensi G20, RI Dorong Kerja Sama dan Transparansi Perpajakan Read More »

Sri Mulyani Ungkap Sebab Pengemplang Pajak Bisa Subur di Masa Lalu

Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pada masa lampau pengemplang pajak bisa bebas bertebaran di mana-mana. Ia menyebut hal ini bisa terjadi karena sistem pajak yang tak terintegrasi. Dampak dari masalah itu, setiap kantor pajak membuat sistem sendiri-sendiri, terutama soal IT. Hal itu membuat praktek pengemplangan pajak subur karena sistem yang terpisah-pisah membuat harta para …

Sri Mulyani Ungkap Sebab Pengemplang Pajak Bisa Subur di Masa Lalu Read More »

Anies Gratiskan PBB Rumah di Bawah Rp 2 M, di Atasnya Diskon 10%

Jakarta – Kabar Gembira! Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengeluarkan Peraturan Gubernur nomor 23 tahun 2022 tentang NJOP atau Nilai Jual Obyek Pajak. Bagi Warga DKI Jakarta yang NJOP rumahnya di bawah Rp 2 miliar akan mendapatkan pembebasan pajak bumi dan bangunan (PBB). “Warga yang NJOP rumahnya di bawah Rp 2 miliar akan mendapatkan …

Anies Gratiskan PBB Rumah di Bawah Rp 2 M, di Atasnya Diskon 10% Read More »

Sosialisasikan Pajak, Kakorlantas Akan Gandeng SPBU-Pengelola Parkir

Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri terus mensosialisasikan ke masyarakat soal pentingnya kewajiban pajak. Guna menggencarkan sosialisasi ini, Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi berencana akan menggandeng SPBU hingga pengelola parkir. “Kita kerja sama dengan pom bensin nanti, jalan tol, kerja sama kepada tempat parkir. Mari mensosialisasikan ini supaya masyarakat jangan sampai mengalami kesulitan …

Sosialisasikan Pajak, Kakorlantas Akan Gandeng SPBU-Pengelola Parkir Read More »

How to Know if you are Required by the Tax Office (Directorate General of Taxes) to Make a Transfer Pricing Documentation in Indonesia

You or your company may be a multinational or group of  companies and thriving in business with the affiliates or parties, but did you know that there are mandatory rules and regulations regarding to Transfer Pricing Documentation?. Based on the Ministry of Finance Regulation Number PMK-213/PMK.03/2016, there are types of documents and information that is …

How to Know if you are Required by the Tax Office (Directorate General of Taxes) to Make a Transfer Pricing Documentation in Indonesia Read More »

Punya Utang Pajak yang Tak Kunjung Dilunasi, Awas Aset Dapat Disandera

KOMPAS.com – Direktorat Jenderal PaJak (DJP) mempunyai kewenangan untuk melakukan penagihan kepada wajib pajak yang memiliki utang pajak. Bahkan aset wajib pajak dapat disandera atau disita oleh pihak DJP apabila utang pajak sudah jatuh tempo. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan bahwa prosedur tersebut dinamakan penagihan aktif Prosedur penagihan aktif akan diawali …

Punya Utang Pajak yang Tak Kunjung Dilunasi, Awas Aset Dapat Disandera Read More »

Daftar Transaksi Pajak yang Bisa Pakai NIK Gantikan NPWP

Jakarta, CNN Indonesia — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi mengintegrasikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sejak Juli 2022. Dalam tahap awal ada 19 juta NIK yang bisa digunakan sebagai NPWP untuk keperluan perpajakan. Sedangkan, NIK lainnya masih menyusul secara bertahap. Nantinya, penggunaan NIK sebagai NPWP bisa digunakan …

Daftar Transaksi Pajak yang Bisa Pakai NIK Gantikan NPWP Read More »

Kenaikan PPN 1 Persen Sumbang Rp13,95 T ke Kantong Negara

Jakarta, CNN Indonesia — Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 1 persen per April 2022 menambah pemasukan negara Rp13,95 triliun dalam total penerimaan pajak hingga Juni 2022. Secara rinci, sejak PPN naik dari 10 persen menjadi 11 persen, penerimaan pajak pajak April bertambah Rp1,96 triliun. Pada bulan Mei, tambahan penerimaan pajak naik menjadi Rp5,74 …

Kenaikan PPN 1 Persen Sumbang Rp13,95 T ke Kantong Negara Read More »

Whatsapp Us
💬 Need Consultation ?
Hello, Can TBrights help you?