• Let Us Solve
  • Your Tax & Business Rights

Domestic Taxation

Domestic Taxation

TitleContent
TBrights Office in BandungGiving more and better services for Clients, TBrights is opening Branch Office in Bandung start on 1st February 2018. Mr. Juan Kasma, Our new Partner, which has experiences in field of Accounting and Taxation more than 20 years will lead TBrights Office In Bandung. We will give you more services …2018-01-28 01:36:40
Potensi Basis Pajak Baru & Leisure Economyakar marketing, Yuswohady, dalam lamannya mengunggah tulisan berjudul “Welcome Leisure Economy”. Tulisan itu menyoroti fenomena turunnya daya beli konsumen, yang ditandai dengan sepinya gerai ritel konvensional seperti Matahari, Ramayana, dan lain-lain. Sebagian pakar berpendapat bahwa sepinya gerai ritel konvensional seperti di atas karena adanya peralihan konsumen ke gerai ritel online …2018-01-08 12:13:27
Pajak, Kekuasaan, dan Negara ModernOleh: Mochammad Bayu Tjahono, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Sebuah prasasti tentang gambar sosok yang gagah yang lengkap dengan pakaian kebesaran, yang satu adalah sosok raja dan yang satu lagi sosok kepala badan pajak. Sejak jaman sebelum masehi peran pajak sudah ada bahkan penting, cara mendapatkan paling banyak dengan cara paksaaan dan …2018-01-03 15:43:03
Sri Mulyani: Setoran Pajak 2017 Kurang Rp 130 TriliunMenteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati memperkirakan akan ada kekurangan penerimaan pajak atau shortfall sekitar Rp 110 triliun sampai Rp 130 triliun dari target sebesar Rp 1.283,6 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017. “Dalam waktu 2 minggu ke depan, ada tambahan penerimaan lebih dari Rp 100 …2018-01-03 15:26:09
Wapres Pastikan Indonesia Dapat Pajak Lebih Besar dari FreeportJAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla senang pemerintah dan PT Freeport Indonesia sudah menyetujui empat poin kesepakatan. Kalla memastikan, dengan kesepakatan ini, pemerintah akan mendapatkan pajak lebih besar dari perusahaan yang berpusat di Amerika Serikat tersebut. “Tidak lebih rendah daripada (yang didapat) sekarang, pasti lebih baik,” kata Kalla di Kantor …2017-09-11 11:54:25
Kendali Pajak Berada Ditangan Lembaga BaruJAKARTA. Pemerintah benar-benar akan merombak institusi pajak. Lewat revisi Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang diserahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terpampang jelas rencana itu. Dalam draf RUU KUP yang diperoleh KONTAN, pemerintah akan memisahkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemkeu). Ditjen Pajak akan menjadi …2017-08-18 10:24:10
Extra Effort DJP mengejar Target PajakJAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mulai menebar upaya ekstra (extra effort) demi mengejar target penerimaan pajak tahun ini. Berbagai bakal dipacu, dari intensifikasi pemeriksaan, penagihan, gijzeling, hingga ekstensifikasi pajak. Tak tanggung-tanggung, aparat pajak akan mengejar para wajib pajak (WP) yang sudah ikut program amnesti pajak hingga yang belum ikut. Pajak akan memeriksa WP atas …2017-07-19 12:52:31
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Minta DPR Tolak Revisi UU Perpajakan Karena Dinilai Akan Mengganggu Iklim Investasi Dan Dunia Usaha Di Tanah AirJAKARTA – Dunia usaha meminta revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cata Perpajakan (UU KUP) sebaiknya dihentikan oleh DPR. Pasalnya, beberapa usulan revisi tersebut dianggap berpotensi mengganggu iklim investasi dan dunia usaha di Tanah Air. “Ada beberapa poin dari usulan pemerintah yang perlu dicermati di revisi UU KUP, yang bila …2017-07-13 11:30:42
Kanwil DJP Jakarta Selatan II Lakukan Penyitaan Serentak Pasca Amnesty PajakSetelah berakhirnya Program Amnesti Pajak, Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jakarta Selatan memulai langkah penegakan hukum di wilayah kerja Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Dimulai dengan tindakan penyitaan serentak sesuai ketentuan pasal 12 angka 1 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Kamis, 15 Juni 2016, Juru Sita Pajak Negara (JSPN) Kantor …2017-07-10 11:27:36
Negosiasi pajak Freeport dialihkan ke KemenkeuRTA. Negosiasi antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) terkait stabilitas investasi dilimpahkan ke Kementerian Keuangan(Kemenkeu). Menteri ESDM, Ignasius Jonan mengklaim bahwa Kementerian Keuangan akan membahas khusus bagian tentang perpajakan, retribusi daerah dan royalti atas perubahan kerja sama dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin …2017-07-07 11:02:04
Tidak Perlu Panik Atas Terbitnya Perppu Nomor 1 Tahun 2017,Ini Alasannya!Senang rasanya membaca berita yang dirilis hampir tengah malam oleh www.antaranews.com, Selasa (16/05), “Pemerintah terbitkan Perppu akses informasi untuk perpajakan.” Betapa tidak! Balaid yang ditandatangani pada 8 Mei 2017 ini adalah jawaban dari penantian yang sangat panjang bagi Ditjen Pajak untuk mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Perppu ini …2017-07-04 15:46:59
Rekening di bawah Rp 1 miliar Tetap Pajak bisa bukaJAKARTA. Pemerintah menaikkan batas minimum saldo rekening nasabah industri keuangan yang wajib dilaporkan secara otomatis ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dari Rp 200 juta menjadi Rp 1 miliar. Walau begitu, Ditjen Pajak mengaku tetap bisa mengakses rekening nasabah yang saldonya di bawah batas itu. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, Ditjen …2017-07-03 10:46:48
Google Sudah Bayar Pajak Ke RIJakarta Kasus tunggakan pajak perusahaan internet raksasa asal Amerika Serikat (AS), Google kepada pemerintah Indonesia telah tuntas. Perkembangan terkini, Google akhirnya setuju membayar tunggakan pajaknya. Perusahaan asal Amerika Serikat ini melunasi kewajiban pajaknya sesuai SPT 2016. “Kita sudah ada pembahasan dengan mereka, dan sudah ada suatu agreement berdasarkan SPT 2016,” kata …2017-06-22 10:10:16
DJP Akui Sulit Pajaki Bisnis Digital AsingJAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan akan lebih gencar menyisir potensi pajak yang selama ini belum optimal. Salah satu sektor yang memiliki potensi besar adalah ekonomi digital. Namun demikian, memungut pajak perusahaan berbasis layanan digital atau over the top (OTT) asing yang mendapatkan keuantungan dari produk yang dijual di …2017-06-16 15:44:49
Ditjen Pajak Intip Rekening Rp 200 Juta,Pengusaha Kecil ProtesJakarta .Asosiasi Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) protes dengan aturan yang diterbitkan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati yang membuka saldo rekening nasabah lokal minimal Rp 200 juta. Alasannya, jutaan UMKM bakal terkena dampak dari aturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk …2017-06-07 14:46:56
Minimal 200jt Batasan Saldo Rekening Yang Wajib DilaporkanJAKARTA. Batasan saldo rekening keuangan yang wajib di laporkan ke otoritas pajak menuai kontroversi. Nilai saldo minimal rekening perbankan sebesar Rp 200 juta dianggap terlalu rendah. Nilai itu secara psikologis mengesankan pemerintah lebih menyasar pajak masyarakat kelas menengah, bukan wajib pajak kaya pengemplang pajak. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation …2017-06-07 14:20:19
Penghapusan sanksi administrasi keterlambatan pembayaran pajak dipermudahPenghapusan sanksi administrasi keterlambatan pembayaran pajak dipermudah. Kementerian Keuangan telah mengeluarkan aturan berupa PMK Nomor 66/PMK.03/2017 dan PMK Nomor 68/PMK.03/2017. Direktur P2 Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, aturan ini untuk menyederhanakan proses administrasi pengurangan/penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak karena Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 2014 dan …2017-06-06 11:04:25
PPh Akan TurunJAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan mengubah sejumlah kebijakan pajak. Selain tarif pajak penghasilan (PPh), pemerintah juga akan mengubah basis penghitungan pajak. Rencananya, perubahan ini masuk dalam revisi Undang Undang Pajak Penghasilan (PPh). Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kepatuhan Pajak sekaligus Ketua Tim Reformasi Pajak Suryo Utomo mengatakan, revisi UU PPh …2017-06-02 15:18:45
siap kelola big data Tahun depan ,Ditjen Pajak Sedang BersiapJAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) siap mengelola big data pada tahun depan. Ini juga didorong adanya data otomatis dari lembaga keuangan yang diwajibkan setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan agar aturan ini efektif terlaksana. Direktur Potensi …2017-05-31 14:19:33
6 Fakta Penting Soal Aturan Akses Informasi Keuangan   Para pemilik dana di Indonesia harus rela isi rekeningnya diketahui oleh aparat pajak. Lembaga keuangan bahkan harus memberikan laporan secara berkala kepada aparat pajak, dan harus siap memberikan informasi jika sewaktu-waktu aparat pajak meminta informasi tentang seorang nasabah. Peraturan sebelumnya, informasi tentang dana nasabah hanya bisa diketahui oleh aparat …2017-05-24 15:38:29
Pisah Dari KemKeu Aparat Pajak Makin GalakJAKARTA. Revisi Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) tak hanya memisahkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemkeu). Pemerintah juga ingin mengubah sejumlah definisi, penyelesaian sengketa, hingga penegakan hukum. Ujungnya, RUU KUP bakal menjadikan pegawai pajak lebih gahar. Berdasarkan draft RUU KUP terakhir yang didapat KONTAN, pemerintah mengubah sejumlah …2017-05-24 09:46:26
Rahasia Nasabah Tetap TerjagaJAKARTA. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Saat Perppu ini mulai berlaku, beberapa pasal dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan berdasarkan Perppu ini. Pertama, Pasal 35 ayat (2) dan Pasal …2017-05-23 16:11:21
Pemeriksaan pajak tetap lewat self assessmentDirektorat Jenderal (Ditjen) Pajak memastikan belum bisa mengecek informasi keuangan nasabah terkait perpajakan meskipun pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengatakan, Ditjen Pajak harus menunggu selesainya pembahasan Perppu ini dengan DPR serta …2017-05-22 14:54:44
Pegawai Pajak Diawasi Ketat Saat Ini    Pemerintah berjanji untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Ini guna mencegah penyalahgunaan wewenang terkait akses data nasabah di industri keuangan. Pengawasan ketat perlu dilakukan karena kewenangan Ditjen Pajak makin luas pasca lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses …2017-05-22 13:15:15
Selamat tinggal kerahasiaan bankJAKARTA. Selamat tinggal kerahasiaan data nasabah perbankan. Mulai saat ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memiliki akses tanpa batas informasi yang berhubungan dengan data rekening nasabah perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Akses aparat pajak atas data nasabah industri keuangan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1/2017 tentang Akses …2017-05-17 15:32:25
sah…Pajak bisa akses informasi keuangan nasabahJAKARTA. Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Perppu ini berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 8 Mei lalu.  Perppu ini bukan hanya menjadi dasar Ditjen Pajak memperoleh informasi di bidang perpajakan dalam negeri, tapi juga terkait pelaksanaan perjanjian internasional di …2017-05-17 15:04:37
Untung Rugi menurunkan Tarif Pph Badan masih didalami KemenkeuKementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mengkaji rencana penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari 25 persen menjadi 17 persen sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Alasannya jika PPh Badan turun, maka dampaknya akan menggerus penerimaan pajak. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Suahasil Nazara mengungkapkan, pemerintah tengah melakukan revisi Undang-undang PPh …2017-05-16 12:22:29
Data Amnesti Pajak Mulai Disisir PemerintahDirektorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mulai memanfaatkan data hasil program pengampunan pajak yang berakhir 31 Maret 2017. Mereka menyisir data wajib pajak yang tidak ikut amnesti pajak dan peserta tax amnesty tetapi diduga tidak melaporkan seluruh hartanya. Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan, tiap satu kantor wilayah (kanwil) pajak berhasil memeriksa …2017-05-10 09:57:10
Wajib pajak karyawan cukup betulkan SPTProgram amnesti pajak telah meningkatkan kepatuhan para pekerja karyawan swasta dan pegawai negeri sipil (PNS) dalam administrasi perpajakan. Catatan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, wajib pajak (WP) orang pribadi (OP) karyawan baik PNS atau swasta yang membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) makin banyak sejak amnesti pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas …2017-05-10 09:51:01
Tax War Sudah ditabuh..Perang Tarif Pajak Global Segera dimulaiPerang tarif pajak (tax war) segera bertabuh! Sejumlah negara seperti Amerika Serikat (AS), Australia, India, Filipina, China, Korea Selatan melakukan reformasi di sektor perpajakannya dengan tarif yang lebih ringan demi menarik investasi. Ini bisa jadi ancaman bagi negara-negara yang memiliki tarif pajak tinggi. Investasi bisa sulit datang karena negara lain menawarkan …2017-05-09 15:37:49
Efek amnesti terasa di penerimaan PPh bulan AprilRealisasi kinerja penerimaan pajak pada empat bulan pertama tahun ini meningkat. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mencatat, posisi penerimaan pada April 2017 tumbuh 18,19% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak Yon Arsal mengatakan, penerimaan pajak dari Januari hingga April 2017 tercatat Rp 343,7 triliun …2017-05-08 15:11:50
BI Belum Izinkan Kartin1…..Dirjen Pajak: Tenang SajaMenteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati telah meluncurkan platform atau aplikasi Kartu Indonesia 1 atau disingkat Kartin1. Kartu sakti ini dapat mengintegrasikan identitas dari mulai e-KTP, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), e-Toll, ATM, kartu kredit sampai paspor. Sayangnya platform ini baru pihak BPJS Ketenagakerjaan …2017-05-08 13:29:04
Perusahaan MLM Di Desak Pemerintah untuk Patuh Bayar PajakDirektorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengajak ratusan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan langsung atau multi level marketing (MLM) untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan operasi bisnis yang saat ini sedang dijalankan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Hestu Yoga Saksama, mengungkapkan perkembangan perusahaan-perusahaan seperti ini …2017-05-05 14:37:03
Reformasi Perpajakan Sedang Berjalan Menurut Hestu Yoga SaksamaReformasi Perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak sedang berjalan sejak dibentuknya Tim Reformasi Perpajakan pada akhir tahun 2016. Hal ini disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Hestu Yoga Saksama saat membuka Forum KP2KP (Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi) di Hotel Eastparc, Yogyakarta (Selasa, 2/5). Reformasi tersebut sedang melakukan perbaikan-perbaikan …2017-05-04 12:27:08
DJP Ingin Intip Data Keuangan Masyarakat,Alasannya?Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengupayakan adanya keterbukaan data keuangan untuk keperluan pajak. Bukan tanpa alasan, DJP menilai selama ini banyak harta masyarakat disimpan dalam bentuk instrumen keuangan. Berdasarkan realisasi Program Pengampunan Pajak atau tax amnesty, total deklarasi harta mencapai Rp 4.881 triliun. Jumlah ini terdiri dari repatriasi …2017-05-04 12:09:19
Ada Wajib Pajak Bayar Tebusan Tax Amnesty Cuma Rp 10Program Pengampunan Pajak atau tax amnesty telah berakhir pada 31 Maret lalu. Penerimaan negara dari program tax amnesty mencapai Rp 135 triliun. Ini terdiri dari uang tebusan Rp 114 triliun, pembayaran bukti permulaan Rp 1,75 triliun, dan pembayaran tunggakan Rp 18,6 triliun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak …2017-05-02 10:36:04
Sri Mulyani Batalkan Aturan Intip Data Kartu Kredit..apa betul?Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan terhitung sudah dua kali menunda aturan kewajiban perbankan melaporkan data atau informasi kartu kredit nasabah. Kebijakan tersebut terbukti memicu kegaduhan, bahkan sampai penurunan transaksi kartu kredit karena takut diintip Ditjen Pajak. Apakah Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati akan membatalkan kebijakan tersebut yang tertuang …2017-04-25 15:01:54
Baru separuh Wajib Pajak yang Lapor SPT menurut Ditjen Pajak    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengimbau seluruh Wajib Pajak (WP) untuk segera menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2016. Batas akhir menyampaikan SPT 2016 bagi Wajib Pajak orang pribadi adalah 21 April dan 30 April bagi Wajib Pajak badan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan …2017-04-25 14:49:02
Isu Validasi Harta Terkait Jual Beli Properti,Ini Klarifikasi DJPTELITI  SEBELUM  MEMBELI Teman-teman, sekarang sudah berlaku peraturan baru. Kalau mau jual rumah, tanah, Ruko dsb haruslah asset tersebut tercatat dalam SPT Pemilik atau telah dilaporkan dalam Tax Amnesty. Kalau harta tsb tidak tercantum dalam SPT or Tax Amnesty maka Pajak PPh & BPHTB tidak bisa di Validasi, berarti Transaksi …2017-04-17 10:28:06
Usulan Pajak Apartemen Tak Berpenghuni masih dikaji menteri ATR Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mengusulkan penerapan pajak progresif atau pajak tinggi bagi apartemen tak berpenghuni. Usulan ini demi kebijakan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Menteri ATR Sofyan Djalil mengaku masih mempertimbangkan usulan pajak progresif untuk apartemen tersebut. Ini  mengingat kondisi bisnis properti yang sedang surut. “Belum (pajak progresif). Kita …2017-04-13 12:24:34
Amnesti Pajak Berakhir, Ada Apa Setelahnya?Sehubungan dengan berakhirnya keseluruhan periode program Amnesti Pajak tanggal 31 Maret 2017, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan RI menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh wajib pajak yang telah berpartisipasi mengikuti program Amnesti Pajak. Dengan mengikuti Amnesti Pajak berarti Anda telah memanfaatkan hak konstitusional Anda guna mendukung …2017-04-07 11:23:43
Aturan Belum Jelas, Pajak Bangunan Kosong Masih Abu-abuJAKARTA – Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menuturkan, aturan pengenaan pajak bagi bangunan kosong atau tidak produktif masih belum jelas. Sehingga, implementasinya pun masih abu-abu. Dia menjelaskan, definisi bangunan menganggur harus dijabarkan secara jelas oleh pemerintah. Bahkan, jenis pajak yang dikenakan mesti sesuai. “Mana yang …2017-04-07 10:05:27
Darmin: Pajak Tanah Menganggur Masih DikajiJAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pajak tanah menganggur masih dikaji, meski merupakan salah satu dari berbagai paket kebijakan ekonomi berkeadilan. Namun demikian, Darmin menegaskan bahwa kebijakan pajak tanah tersebut bukan prioritas awal. “Meskipun begitu, masih coba kami kaji,” ucap dia di Jakarta, Kamis (6/4/2017). Darmin …2017-04-07 09:50:46
Gebrakan Tim Reformasi Perpajakan Bentukan Sri MulyaniJAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akhir tahun lalu membentuk Tim Reformasi Perpajakan yang mencakup pembenahan di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hal ini dilakukan agar kedua institusi ini dapat bekerja secara profesional dan kredibel sehingga penerimaan negara dapat diperoleh secara optimal. “Dalam jangka …2017-04-06 16:32:53
Rahasia Perbankan dan Pemeriksaan Pajak  Akhir-akhir ini kita membaca di media massa atau elektronik terkait keinginan pemerintah untuk mempercepat prosedur pembukaan rahasia perbankan secara elektronik yang dikenal dengan AKASIA. Gebrakan ini muncul seiring dengan berakhirnya masa Amnesti Pajak yang mengusung tema keterbukaan akses informasi untuk kegiatan perpajakan. Selama ini dengan menggunakan prosedur manual memakan …2017-04-06 02:13:40
Ke Mana Mengalir Setiap Rp 1 Juta dari Setoran Pajak?Pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Ditjen Bea Cukai terus berjuang mengejar target penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.498,9 triliun atau 85,6 persen dari patokan pendapatan negara sebesar Rp 1.750,3 tiliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Untuk apa saja setiap Rp 1 juta uang setoran pajak tersebut? …2017-04-05 14:45:52
Bos Pajak Pastikan Google dkk Sepakat Bayar Tunggakan PajakJAKARTA – Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ken Dwijugiasteadi memastikan perusahaan over the top (OTT) yang beroperasi di Indonesia, seperti Google, Facebook, dan Twitter akan membayar tunggakan pajaknya. Dia menegaskan, saat ini perusahaan-perusahaan tersebut sedang menghitung tunggakan pajak atas kegiatan operasionalnya di Indonesia. Karena, penghitungan pajak di Indonesia ‎menggunakan …2017-04-05 12:22:32
dirjen pajak : “data kartu kredit bukan untuk intensifikasi pajak”.Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi menegaskan kembali terkait permintaan data kartu kredit yang diminta instansinya pasca amnesti pajak yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 ini. “Tidak perlu resah. Data itu tidak digunakan untuk intensifikasi. Karena bukan mencerminkan potensi sebenarnya terhadap penghasilan,” kata Ken pada konferensi pers di Executive Lounge …2017-04-05 10:34:48
Setelah Amnesti PajakAkhir pekan lalu, harian ini mengingatkan pemerintah lewat berita utama dengan judul Kepatuhan Jadi Pertaruhan menyusul berakhirnya program pengampunan pajak pada 31 Maret. Program yang diatur melalui Undang-Undang No.11 Ta hun 2016 tentang Pengampunan Pajak, berlaku mulai 1 Juli 2016, memang menjadi pertaruhan bagi pemerintah, Kementerian Keuangan, dan lebih khusus …2017-04-05 10:27:35
Kapolda Jabar Imbau Masyarakat Lapor SPT Tahunan dan Amnesti PajakKepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat, Irjen. Pol. Anton Charliyan, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadinya dengan memanfaatkan kemudahan e-filing. Proses penyampaian SPT Tahunan ini dipandu langsung oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas, Ismujiraharjo. “Sekarang, lapor SPT Tahunan sangat mudah dengan e-filing. Tadi nggak …2017-03-24 10:58:34
Sri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoIMenteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan negara-negara anggota G20 termasuk Indonesia sepakat untuk menjalankan kerja sama pertukaran informasi perpajakan otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) paling lambat September 2018. Upaya tersebut dilakukan guna mencegah berbagai praktik penghindaran pajak di dunia. Hal ini disampaikan Sri Mulyani dalam pertemuan Menteri Keuangan dan …2017-03-24 10:33:29
Sepuluh Hari Terakhir Layanan Amnesti PajakPencapain Amnesti Pajak Per-20 Maret 2017 Total Penerimaan Uang Tebusan (UT) adalah sebesar : 8,86 Trilyun yang terdiri dari; Penerimaan Uang Tebusan Periode I sebesar : 7,98 Trilyun; Penerimaan Uang Tebusan Periode II sebesar : 688 Milyar; Penerimaan Uang Tebusan Periode III sebesar : 195 Milyar; Total Penerimaan Surat Pernyataan …2017-03-24 10:13:44
Tax Amnesty suatu “Jebakan”? BUKAN!Bukan, TA bukan “Jebakan” dan Anda jangan ragu untuk mengikutinya. Dalam artikel sebelumnya, “Tax Amnesty, Apakah Anda masih ragu? Yuk, cari untung…, memaparkan apakah kita perlu ikut TA dan keuntungannya dari sisi tarif yang sangat luar biasa besar dan sangat rugi apabila kita tidak mengikutinya. Lalu kemudian, setelah mengikut TA, …2016-08-24 12:49:56
Tax Amnesty, Apakah Kita masih ragu? Yuk cari untung…  Instruksi Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Nomor: INS -03/PJ/2016 Tentang Kebijakan Pemeriksaan Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak tanggal 03 Agustus 2016 baru saja dikeluarkan Dirjen Pajak sebagai langkah lanjutan untuk mensukseskan program Tax Amnesty (TA), dengan menginstruksikan kepada seluruh Kepala Kanwil DJP dan …2016-08-12 07:07:44
VDB- Loi expands tax advisory business in IndonesiaVDB-Loi Indonesia recently welcomed new partners Tommy Hendharto Oetomo, Olina Rizki Arizal and Bapak Rusmadi to their tax services team. The new partners bring specialised skills in tax disputes and resolution, and transfer pricing, much of this within the Indonesian Tax Office in both operational and policy roles. They bring …2016-06-08 23:38:57
Tax Amnesty atau Tahun Penegakan Hukum Pajak?Sejak pertengahan tahun 2015, di berbagai media, muncul berita mengenai akan adanya pemberlakuan Tax Amnesty di Indonesia, dan berita terakhir adalah masih menunggu Legislatif, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang akan mulai dibahas kembali setelah reses, yakni sekitar bulan April 2016. Di saat yang bersamaan, tahun 2016 ini …2016-03-30 00:45:20
Pajak sebagai Alat Kontrol Masalah Pengadaan Pemerintah, Persaingan Usaha, dan Anti Korupsi serta upaya dalam Meningkatkan Penerimaan Negara melalui Pajak1. Pendahuluan Beberapa waktu lalu, media memberitakan Gubernur DKI Jakarta, Ahok, meributkan masalah pengadaan UPS kepada sekolah-sekolah yang berlokasi di DKI Jakarta. Ahok merasa tidak perlu bahkan menurutnya, harga UPS tersebut diatas harga yang berada di pasaran, sehingga ditengarai adanya praktik korupsi di DPRD DKI Jakarta. Dalam berita berikutnya, diketahui …2016-03-13 19:19:59
Pajak Bisnis OnlineSalah satu inovasi teknologi terbesar di dunia merupakan perkembangan industri online pada penggunaan internet yang dipergunakan untuk bertansaksi bisnis, baik yang dipergunakan oleh perusahaan maupun individu. Industri online adalah perdagangan barang dan jasa melalui bisnis online atau sistem e-commerce yang saat ini sedang berkembang dengan pesatnya di tanah air kita. …2016-03-13 17:47:51
Mengajukan Keberatan atau Gugatan Pajak? Mana yang lebih menguntungkan ?Seiring perkembangan waktu, dan banyaknya pemeriksaan yang dilakukan otoritas pajak dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) , semakin banyak pula pengajuan keberatan akibat tidak terjadinya kesamaan pendapat pada saat pemeriksaan antara Wajib Pajak (WP) dengan Pemeriksa Pajak. Sesuai dengan Pasal 25 UU KUP, WP yang tidak setuju dengan hasil …2016-03-07 02:29:30
Apakah Anda sudah menyiapkan SPT Tahunan Anda? Jangan menunggu Bom Waktu…Tanggal 31 Maret 2016 sudah tinggal 41 hari lagi, dimana semua Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh OP Tahun 2015, dan tanggal 30 April 2016, WP Badan wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2015. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai otoritas pajak di Indonesia mengharapkan …2016-02-21 13:50:50
Kasus Faktur Pajak Fiktif – Menangani dengan MASS (Manajemen Administrasi Sinergi Supplier)Dalam beberapa bulan terakhir, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) gencar mengejar penerbit maupun pengguna Faktur Pajak Fiktif (FPF), bahkan sudah beberapa Wajib Pajak (WP) menjadi tersangka bahkan telah diputuskan pengadilan sebagai Terdakwa dan diputuskan bersalah. Pengejaran penerbit maupun pengguna FPF ini sebenarnya bukan hal baru, sejak Penulis menjadi pegawai DJP di …2016-02-20 01:41:51
Kasus Klarifikasi Data Pajak Oleh KPP : Apakah Langkah Yang Harus Dilakukan?Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Per-22/PJ/2015 menghapus Per-170/PJ/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konseling Terhadap Wajib Pajak Sebagai Tindak Lanjut Surat Himbauan dan kemudian diterbitkan Surat Edaran Nomor : SE-39/PJ/2015 Tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan, Dan Kunjungan (Visit) Kepada Wajib Pajak. Klarifikasi data …2016-02-12 03:17:37