admin

Pemerintah memberikan fasilitas yang dapat digunakan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2022 yang merupakan perubahan dari PP No. 23 Tahun 2018 yang menetapkan tarif Pajak Pengahsilan (PPh) Final sebesar 0,5% dari …

Batas Waktu Tarif PPh Final 0,5% Wajib Pajak UMKM Sampai Kapan? Read More »

Direktorat Jendral Pajak (DJP) akan memberlakukan secara resmi Tarif Efektif Rata-Rata (TER) untuk pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 21 mulai tahun pajak 2024. Bapak Suryo Utomo selaku Direktur Jenderal Pajak yang menyampaikan langsung penjelasan tentang hal ini pada konferensi Pers APBN KITA pada bulan November 2023. “Sampai saat ini disusun dasar hukum. PP dalam proses, dan …

Tarif Efektif Rata-Rata PPh 21 Akan Diberlakukan Mulai Awal Tahun 2024 Read More »

Platform pinjaman peer-to-peer FinTech atau Layanan Keuangan Pinjaman Online (Pinjol) merupakan perkembangan financial technology yang kini sedang ramai digunakan oleh masyarakat Indonesia. Menteri Keuangan, ibu Sri Mulyani telah menetapkan bahwa penghasilan dari pinjol yang diterima oleh pihak pemberi pinjaman akan ikut dikenakan pajak yang sudah berlaku mulai dari 1 Mei 2022 dengan Peraturan Menteri Keuangan …

Besar Pemungutan Pajak untuk Pinjaman Online Read More »

Bukti Potong Elektronik atau yang biasa dikenal dengan (E-Bupot) PPh 23/26 telah mengalami perubahan mulai dari Maret 2022 menjadi e-Bupot Unifikasi. e-Bupot Unifikasi ini merupakan aplikasi berbasis situs online DJP yang dapat digunakan untuk membuat Bukti Potong/Pungut untuk PPh Pasal 23/26, Pasal 22, Pasal 15 dan Pasal 4 Ayat (2), sekaligus melaporkannya dalam SPT Unifikasi. …

Cara Pembuatan Bukti Potong Elektronik (E-Bupot) Read More »

Direktorat Jendral Pajak (DJP) kembali mengingatkan Wajib Pajak untuk segera melakukan validasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum akhir tahun 2023. Validasi ini diperlukan untuk persiapan perubahan NPWP dari 15 digit menjadi 16 digit. DJP telah menerapkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP sejak pertengahan 2022 yang dilakukan secara bertahap hingga akhir tahun 2023. …

Imbauan DJP kepada Wajib Pajak Badan untuk Segera Validasi NPWP Sebelum Akhir 2023 Read More »

Sitem pajak worldwide diterapkan oleh banyak negara, termasuk negara-negara yang mempunyai skala ekonomi terbesar di dunia. Negara yang menganut sistem pajak worldwide akan mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) negara tersebut, tanpa memperhatikan penghasilan itu berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Indonesia juga menganut sistem worldwide …

Memahami Konsep Pajak Worldwide Income Read More »

Pengembalian pendahuluan merupakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak sesuai dengan Pasal 17C atau Pasal 17D Undang-Undang KUP, atau Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN. Pengembalian pendahuluan dapat diberikan kepada 3 Wajib Pajak, salah satu diantaranya adalah Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah. Wajib Pajak ini merupakan pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan …

Pengembalian Pendahuluan untuk Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah Read More »

Pengembalian pendahuluan merupakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak sesuai dengan Pasal 17C atau Pasal 17D Undang-Undang KUP, atau Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN. Pengembalian pendahuluan dapat diberikan kepada 3 Wajib Pajak, salah satu diantaranya adalah Wajib Pajak Kriteria Tertentu. Wajib Pajak Kriteria Tertentu adalah Wajib Pajak yang memenuhi Kriteria tertentu …

Pengembalian Pendahuluan untuk Wajib Pajak Kriteria Tertentu Read More »