Sri Mulyani Batalkan Aturan Intip Data Kartu Kredit..apa betul?
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan terhitung sudah dua kali menunda aturan kewajiban perbankan melaporkan data atau informasi kartu kredit […]
April 2017
Baru separuh Wajib Pajak yang Lapor SPT menurut Ditjen Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengimbau seluruh Wajib Pajak (WP) untuk segera menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak
Isu Validasi Harta Terkait Jual Beli Properti,Ini Klarifikasi DJP
TELITI SEBELUM MEMBELI Teman-teman, sekarang sudah berlaku peraturan baru. Kalau mau jual rumah, tanah, Ruko dsb haruslah asset tersebut tercatat
Usulan Pajak Apartemen Tak Berpenghuni masih dikaji menteri ATR
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mengusulkan penerapan pajak progresif atau pajak tinggi bagi apartemen tak berpenghuni. Usulan ini demi
A Toolkit for Addressing Difficulties in Accessing Comparable Data For Transfer Pricing Analyses
One of the discussion on this Toolkit is Many tax administrators report uncertainties and difficulties in conducting comparability analyses. A
Amnesti Pajak Berakhir, Ada Apa Setelahnya?
Sehubungan dengan berakhirnya keseluruhan periode program Amnesti Pajak tanggal 31 Maret 2017, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan RI menyampaikan
Aturan Belum Jelas, Pajak Bangunan Kosong Masih Abu-abu
JAKARTA – Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menuturkan, aturan pengenaan pajak bagi bangunan kosong atau
Darmin: Pajak Tanah Menganggur Masih Dikaji
JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pajak tanah menganggur masih dikaji, meski merupakan salah satu dari
Gebrakan Tim Reformasi Perpajakan Bentukan Sri Mulyani
JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akhir tahun lalu membentuk Tim Reformasi Perpajakan yang mencakup pembenahan di Direktorat
Rahasia Perbankan dan Pemeriksaan Pajak
Akhir-akhir ini kita membaca di media massa atau elektronik terkait keinginan pemerintah untuk mempercepat prosedur pembukaan rahasia perbankan secara elektronik
