Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengungkapkan, pengawas pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru Indonesia akan menggunakan asing agar kualitasnya bagus. Ia terpaksa menggunakan tenaga asing tersebut karena menjaga kualitas proyek Istana Kepresidenan.
Menurutnya, jauh lebih baik jika Indonesia bisa mempekerjakan tenaga kerja asing yang lebih ahli dalam melakukan pembangunan. Namun dalam prosesnya, PRT juga diikutsertakan dalam rangka menciptakan transfer teknologi/pengetahuan.
Menko Luhut mengatakan, pengangkatan TKA tersebut dilakukan setelah ditugaskan oleh Jokowi menjadi Ketua Tim Satgas Percepatan Investasi IKN. Menko Luhut juga sudah mengidentifikasi rencana pembangunan, skema insentif dan model bisnis, hingga status lahan di IKN yang akan ditawarkan kepada investor. Pemerintahan Jokowi saat ini sedang mendorong pembangunan IKN agar bisa digunakan pada tahun 2024. Menko Luhut pun mengaku sudah dua kali mengunjungi IKN dan juga menawarkan proyek investasi di ibu kota baru kepada beberapa investor, termasuk Singapura.
Mengapa Pemerintah Indonesia Menggunakan Tenaga Kerja Asing ?
Menko Luhut mengungkapkan “Kualitas pekerjaan adalah kuncinya. Oleh karena itu, saya laporkan kepada Bapak Presiden dengan segala hormat, terpaksa kita gunakan tenaga kerja asing sebagai mandor untuk menjaga kualitas. Agar Istana Kepresidenan selesai dengan kualitas yang baik”.
Tujuan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional pada bidang tertentu yang tidak dapat dipenuhi oleh tenaga kerja Indonesia dan mempercepat proses pembangunan nasional melalui percepatan alih ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan meningkatkan penanaman modal asing sebagai dukungan bagi pembangunan di Indonesia
The large number of employment of foreign workers must be limited. Thus, it will not backfire on Indonesian workers themselves. One of the government’s efforts to guarantee a decent share and employment opportunities for Indonesian citizens to occupy a decent place in various job opportunities. As well as to make Indonesian workers able to compete with foreign workers.
It was also mentioned by the Head of the Center for Macroeconomics and Finance of the Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M Rizal Taufikurahman, regarding the use of foreign workers for this IKN project. He said, “This shows the low interest of investors to invest there (at IKN). Moreover, the employment of foreign workers as foreman is showing that the government does not value the competence of domestic labor. Even though not only the foreman level is available in Indonesia, but higher levels are also widely available,”
Can Foreign Workers Work in Indonesian Government Projects?
Based on information from the CNBC Indonesia page, the Government issued Government Regulation (PP) Number 34 of 2021 concerning the Use of Foreign Workers (TKA). This Government Regulation is a derivative of the Job Creation Law (UU CIKA). In this PP, the government allows foreign workers to work in International Agencies to Government Agencies, including occupying important positions as Directors and Commissioners. However, employers must follow the rules. If not, then there are administrative sanctions as well as fines. In article 37 paragraph 2, the value starts from Rp 6 million to Rp 36 million.
TBrights is an integrated business service in Indonesia that will assist you to settle and grasp a lot of opportunities in Indonesia.
By Olina Rizki Arizal
Partner
Reference:
https://media.neliti.com/media/publications/171916-ID-none.pdf