admin

Perbandingan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 71/PMK.03/2022 dengan PMK-PMK Sebelumnya

Sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan pada 30 Maret 2022 dalam Peraturan Kementrian Keuangan Nomor 71/PMK.03 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu, Kementerian Keuangan membuat beberapa penyesuaian untuk pencabutan sebagian Peraturan Kementerian Keuangan. Beberapa peraturan yang dicabut yaitu PMK No. 6/PMK.03/2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan …

Perbandingan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 71/PMK.03/2022 dengan PMK-PMK Sebelumnya Read More »

Perbandingan Peraturan Menteri Keuangan No.175 Tahun 2022 yang Mengubah atas Peraturan Menteri Keuangan No.111 Tahun 2014 tentang Konsultan Pajak

Menimbang untuk mewujudkan profesionalisme dan indepedensi pembinaan dan pengawasan profesi keuangan di lingkungan kementerian keuangan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Keuangan No.111/PMK.03/2014. Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.175/PMK.01/2022 sebagai bentuk perubahan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.111/PMK.03/2014 akan mulai berlaku, yakni pada tanggal 2 Desember 2022. Salah satu perubahan yang dimuat dalam PMK …

Perbandingan Peraturan Menteri Keuangan No.175 Tahun 2022 yang Mengubah atas Peraturan Menteri Keuangan No.111 Tahun 2014 tentang Konsultan Pajak Read More »

Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2022 Mengenai Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Sebagaimana peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah pada 12 Desember 2022 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, Pemerintah Indonesia membuat beberapa penyesuaian untuk pencabutan beberapa Peraturan Pemerintah. Beberapa peraturan yang dicabut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan …

Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2022 Mengenai Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Read More »

Perbandingan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 dengan Peraturan-Peraturan Pemerintah Sebelumnya

Dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No.8 Tahun 2021, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM) Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) Tertentu Dan/Atau …

Perbandingan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 dengan Peraturan-Peraturan Pemerintah Sebelumnya Read More »

Perbandingan Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2022 Tentang Pelaksana Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dengan Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2012 Tentang Penerapan Terhadap PPN Barang dan Jasa dan PPnBM serta Perubahannya

Dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No.8 Tahun 2021, Pemerintah Indonesia membuat beberapa peraturan turunannya salah satunya adalah Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2022 tentang Penerapan Terhadap PPN Barang dan Jasa dan PPnBM. Tertuang dalam Siaran Pers Direktorat Jenderal Pajak Nomor SP-63/2022, peraturan ini diterbitkan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2012 …

Perbandingan Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2022 Tentang Pelaksana Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dengan Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2012 Tentang Penerapan Terhadap PPN Barang dan Jasa dan PPnBM serta Perubahannya Read More »

Indonesian Position on OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS

Previously, we have talking regarding OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting as an example of International Regimes and how it could be viewed as two main perspectives. In this article we would take a look back to Indonesia as the host of G20 that conduct the meeting between financial minister regarding BEPS. …

Indonesian Position on OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS Read More »

Ketentuan dan Syarat Terbaru Bagi WNA yang Memasuki Indonesia

Pemerintah RI melalui Satgas Covid-19 menetapkan penyesuaian aturan pelaksanaan pengawasan Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) melalui SE Satgas Covid-19 No. 7 Tahun 2022 yang diterbitkan hari ini, Rabu (16/02/2021). Poin yang menjadi perhatian masyarakat yaitu pemangkasan masa karantina menjadi tiga hari, seperti yang diungkapkan oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan sehari sebelumnya. …

Ketentuan dan Syarat Terbaru Bagi WNA yang Memasuki Indonesia Read More »

Penerimaan Pajak Tahun 2022 Melampaui Target

    Di tengah kebangkitan ekonomi pasca pandemi dan ancaman resesi, Indonesia terutama Kementerian Keuangan bersama Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) berhasil membuktikan kinerja yang positif selama 2022. Berdasarkan APBN Kinerja dan Fakta (APBN KITA) yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan edisi Januari berjudul “Kaleidoskop 2022”, realisasi penerimaan pajak Indonesia mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi …

Penerimaan Pajak Tahun 2022 Melampaui Target Read More »

Perbandingan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 dengan Peraturan Pemerintah Sebelumnya

Dalam rangka menekan defisit anggaran dan meningkatkan tax ratio, Pemerintah telah mengambil langkah kebijakan fiskal salah satunya dengan melakukan reformasi di bidang perpajakan. Sejalan dengan reformasi perpajakan tersebut telah dilakukan penyesuaian pengaturan kebijakan perpajakan yang bersifat komprehensif, konsolidatif, dan harmonis melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 202l tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Salah satu materi yang disesuaikan …

Perbandingan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 dengan Peraturan Pemerintah Sebelumnya Read More »

International Regime Theory in OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS

On 14th July 2022 in Bali, Indonesian Ministry of Finance was hosting the G20 Ministerial Tax Symposium intended to discuss regarding international tax challenges and the role of government especially from the members of G20 and their related ministry with the help of Organisation of Economic Co-operation and Development (OECD). On this event Indonesia emphasized …

International Regime Theory in OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS Read More »

Whatsapp Us
💬 Need Consultation ?
Hello, Can TBrights help you?