• Let Us Solve
  • Your Tax & Business Rights

International Taxation in Indonesia -First Start

International Taxation in Indonesia -First Start

Transaksi dengan pihak asing tidak terhindari lagi, media internet semakin terbuka saat ini, sehingga orang dengan mudah mendapatkan sesuatu, baik barang maupun jasa, apalagi dengan akan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di akhir tahun 2015. Hal penting yang harus menjadi perhartian adalah bagaimana pengenaan pajak atas transaksi internasional tersebut?

Apakah semua transaksi internasional harus dipotong pajak di Indonesia?
Pemahaman pajak internasional harus diperkuat bagi WP agar tidak terhindar dari risiko pajak di kemudian hari. Tidak hanya WP, bahkan petugas pajak pun, harus meningkatkan pemahamannya, karena tidak semua petugas pajak memahami pajak internasional. Bahkan terdapat klien kami, yang sebelumnya dikenakan pajak atas jasa manajemen yang dibayarkan ke perusahaan di Jepang oleh pemeriksa pajak.
Langkah awal dalam memahami pajak internasional adalah mengidentifikasi transaksi, yang dapat dilihat dan dijabarkan sebagai berikut :

langkah 1

Penjelasan Gambar :
a. Identifikasi Transaksi Internasional
Apabila melakukan transaksi dengan pihak asing (individu/perusahaan dari luar negeri) maka harus dilakukan identifikasi, subyek dan obyek pajak yang ada, transaksi apa yang dilakukan, maupun hal lainnya yang terkait dengan transaksi tersebut.
b. Apakah Merupakan Negara Treaty Partner?
Setelah melakukan identifikasi, penentuan Negara dilakukan untuk melihat apakah Negara yang bertransaksi merupakan Negara berpartner dan memiliki perjanjian. Apabila “Yes” merupakan Negara partner dilanjutkan ke huruf ( c ), bila “No” maka ke huruf ( f )
c. Apakah Lawan Transaksi merupakan Penduduk dari Negara Mitra?
Hal ini untuk mengetahui apakah lawan transaksi merupakan penduduk dari Negara yang miliki Treaty, pada umumnya adalah melalui pembuktian adanya Certificate of Domicile (COD)/Surat keterangan Domisili (SKD) dari Ototitas Kompeten dari Negara dimana lawan transaksi sebagai penduduk. Apabila “Yes”, yang berarti dapat dibuktikan maka dilanjutkan ke huruf (d), bila “No” maka ke huruf (f)
Penjelasan lebih lanjut mengenai Penduduk (Resident) dibahas dalam Bab III, mengenai Definisi.
d. Apakah Treaty dapat Diterapkan?
Hal ini untuk melihat apakah transaksi yang terjadi, diatur dalam Treaty, apabila diatur maka ke huruf (e), tetapi bila tidak diatur, maka ke huruf ( f)
e. Apakah Terdapat Konflik antara Treaty dengan UU PPh Domestik
Untuk melihat apakah ketentuan dalam Treaty berbeda atau sama dengan ketentuan dalam UU PPh Domestik, apabila sama, maka ketentuan domestik yang berlaku dan ke huruf (f), tetapi bila berbeda, maka ke huruf (g)
f. Perlakuan pajak sesuai dengan UU PPh Domestik
Pajak diterapkan sesuai UU PPh Domestik yang berlaku terhadap transaksi internasional yang terjadi
g. Perlakuan Pajak sesuai Treaty
Pajak diterapkan sesuai Treaty terhadap transaksi internasional yang terjadi

Contoh dapat diberikan sebagai berikut :
PT. PPM sebagai sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pelatihan, dalam tahun 2015 membayar beberapa jasa konsultan perusahaan di luar negeri berupa Management Fee sebagai berikut :

langkah2

Seluruh perusahaan dari luar negeri tersebut, memiliki COD/SKD dari negaranya masing-masing
Apakah kewajiban pajak PT. PPM atas transaksi tersebut ? Apakah perusahaan-perusahaan asing tersebut dapat dikenakan pajak di Indonesia ?

PEMBAHASAN :
Dalam Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 36 tentang PPh, dijelaskan bahwa “Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan: dividen; bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang; royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan; hadiah dan penghargaan; pensiun dan pembayaran berkala lainnya; premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau keuntungan karena pembebasan utang.”
Apabila melihat peraturan di atas, maka transaksi PT. PPM merupakan kriteria imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan yang harus dipotong PPh Pasal 26 sebesar 20%, tetapi sebelum mengenakan/memotong PPh Pasal 26 atas pembayaran kepada empat perusahaan luar negeri tersebut, harus dilakukan identifikasi transaksi sesuai yang telah dibahas pada Bab I, mengenai Penerapatan Treaty secara umum

Identifikasi transaksi adalah dengan membuat tabel sebagai berikut :

langkah3

Dari tabel di atas terlihat bahwa, Jco bukan merupakan Negara Treaty partner, sehingga perlakuan pajak adalah sesuai UU PPh Domestik, dalam hal ini dikenakan pajak sesuai Pasal 26 UU PPh yaitu sebesar 20%.
Untuk 3 perusahaan lainnya, karena perlakuan pajak sesuai Treaty, maka harus dibuka masing-masing treaty sesuai Negaranya.

Sebelum menyimpulkan pengenaan pajak atas Penyerahan Jasa, maka harus dulu melihat isi dari klausul Permanent Establishment (umumnya pada Pasal 5) dan Business Profit (umunya pada pasal 7), untuk melihat apakah penyerahan jasa tersebut dapat dikenakan pajak dan time test dalam penentuan BUT :

a) Smultung Corp – Jepang
Sesuai Treaty Indonesia dengan Jepang, dalam Pasal 5.5 disebutkan :
“Perusahaan dari suatu Negara akan dianggap mempunyai pendirian tetap di Negara lainnya apabila perusahaan tersebut memberikan jasa konsultan atau jasa pengawasan sehubungan dengan pendirian bangunan, konstruksi atau proyek instalasi melalui pekerja-pekerja atau pegawai lainnya kecuali oleh agen yang berdiri sendiri dimana ketentuan ayat 8 berlaku dimana kegiatan-kegiatan itu berlangsung (untuk dua atau lebih proyek yang sama atau yang berhubungan) dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan dalam suatu tahun pajak.
Namun apabila pemberian jasa-jasa tersebut dilakukan sebagai akibat adanya perjanjian antara kedua Negara yang menyangkut kerjasama ekonomi atau tehnik, maka perusahaan tersebut tidak dianggap mempunyai pendirian tetap di Negara lain tersebut.”

Kesimpulan :
Transaksi dengan Smultung Corp yang merupakan penduduk dari Negara Jepang dengan dibuktikan adanya COD/SKD, adalah Jasa Manajemen, sehingga tidak dapat dikenakan pajak di Indonesia, karena jasa manajemen yang diberikan tidak terkait pendirian bangunan, konstruksi atau proyek instalasi.

b) Kentucky Corp – USA
Sesuai Treaty Indonesia dengan Amerika, dalam Pasal 5.2.j disebutkan bahwa :
“Istilah “bentuk usaha tetap” meliputi namun tidak terbatas pada : (j) pemberian jasa-jasa, termasuk jasa konsultasi, melalui pegawai atau orang lain untuk tujuan tersebut, namun hanya jika kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung (untuk proyek yang sama atau yang berhubungan) lebih dari 120 (seratus dua puluh) hari dalam jangka waktu 12 (duabelas) bulan, sepanjang tidak terdapat suatu bentuk usaha tetap pada tahun pajak dimana jasa-jasa tersebut dilakukan di Negara tersebut untuk suatu masa atau masa-masa yang keseluruhannya kurang dari 30 (tiga puluh) hari pada tahun pajak itu”

Kesimpulan :
Transaksi dengan Kentucy Corp yang merupakan penduduk dari Negara Amerika dengan dibuktikan adanya COD/SKD, adalah transaksi jasa manajemen yang dapat dikenakan pajak di Indonesia, tetapi karena lama pekerjaan adalah 85 hari, dibawah time test 120 hari, maka atas jasa manajemen tersebut tidak dikenakan pajak di Indonesia

c) Goyong Ltd – Korsel
Sesuai Treaty Indonesia dengan Korsel, dalam pasal 5.3.c, disebutkan bahwa :
“Istilah “bentuk usaha tetap” meliputi pula : (c) pemberian jasa-jasa termasuk jasa konsultasi, oleh perusahaan melalui karyawannya atau personil lainnya yang ditunjuk oleh perusahaan untuk tujuan itu, tetapi hanya apabila kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung (untuk proyek yang sama atau yang ada kaitannya) di Negara itu dalam masa atau masa-masa lebih dari tiga bulan dalam jangka waktu 12 bulan.”

Dalam pasal 7.3 disebutkan bahwa :
“Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan ayat 3, jika suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan menjalankan usaha di Negara pihak pada Persetujuan lainnya melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana, maka yang akan diperhitungkan sebagai laba bentuk usaha tetap itu di masing-masing Negara pihak pada Persetujuan ialah laba yang dianggap berasal dari bentuk usaha tetap tersebut, seandainya bentuk usaha tetap tersebut merupakan suatu perusahaan lain yang terpisah dan berdiri sendiri yang melakukan kegiatan-kegiatan yang sama atau sejenis dalam keadaan yang sama atau serupa dan mengadakan hubungan yang sepenuhnya bebas dari perusahaan yang mempunyai bentuk usaha tetap itu.”

Kesimpulan :
Transaksi dengan Goyong Ltd., yang merupakan penduduk dari Negara Korsel dengan dibuktikan adanya COD/SKD adalah transaksi jasa manajemen yang dapat dikenakan pajak di Indonesia, dan pekerjaan yang dilakukan adalah selama 250 hari, yang melebihi time test 3 bulan dalam waktu 12 bulan. Atas hal tersebut, maka :
• Goyong Ltd. diwajibkan untuk memiliki BUT di Indonesia, dan perlakuan pajaknya dipersamakan dengan WPDN
• Karena Goyong Ltd menjadi BUT di Indonesia, sesuai UU PPh maka terhadap transaksi jasa manajemen tersebut, PT. PPM memotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jasa manajemen yang dibayarkan. BUT Goyong Ltd diwajibkan melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai kewajiban pajak badan WPDN, dan atas laba usahanya dikenakan pajak di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kewajiban PT. PPM atas transaksi di atas adalah melakukan pemotongan pajak sebagai berikut :

langkah4

Transaksi tersebut di atas, seluruhnya harus dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 23/26, walaupun PPh atas transaksi dengan Smultung Corp dan Kentucky Corp adalah nihil, dengan melampirkan SKD dari tiap mitra.

Catatan Tambahan :
Selain masalah kewajiban pemotongan PPh, terdapat kewajiban pemungutan PPN sebesar 10% atas Transaksi pembayaran Jasa ke Luar Negeri yaitu pemungutan PPN Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean sesuai PMK-NOMOR 40/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean. Pemungutan PPN ini merupakan kredit pajak dalam SPT Masa PPN PT. PPM (apabila PT. PPM merupakan Pengusaha Kena Pajak).

-THO-

tommyho123

Leave a Reply