Domestic Taxation

Sebelum Tahun 2024, perhitungan PPh Pasal 21 untuk individu yang bukan pegawai dibagi menjadi dua kategori, yaitu mereka yang menerima penghasilan secara berkesinambungan dan mereka yang menerima penghasilan secara tidak berkesinambungan. Namun, pemerintah telah melakukan perubahan pada aturan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk mereka yang termasuk kategori bukan pegawai. Perubahan tersebut tertuang dalam …

Perubahan Ketentuan Pemotongan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai Read More »

Tarif Efektif Rata-Rata (TER) untuk pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 21 berlaku mulai 1 Januari 2024. Dengan berlakunya PP 58 Tahun 2023 ini, pemotongan PPh Pasal 21 diharapkan menjadi lebih sederhana. Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo mengatakan bahwa pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan TER bulanan hanya dilakukan pada masa pajak Januari sampai dengan November. Untuk bulan …

Tarif Efektif PPh Pasal 21 Ini Kata Direktorat Jenderal Pajak Read More »

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memberlakukan secara resmi Tarif Efektif Rata-Rata (TER) untuk pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 21 mulai 1 Januari 2024. Ketentuan ini tertera pada Peraturan yang baru diterbitkan yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023. Dengan berlakunya PP 58 Tahun 2023 ini, pemotongan PPh Pasal 21 diharapkan menjadi lebih sederhana. Sesuai dengan …

Aturan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) PPh Pasal 21, Berlaku Mulai 1 Januari 202 Read More »

Pemerintah telah memutuskan untuk menunda penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Awalnya, kebijakan ini akan berlaku di awal tahun 2024 tetapi diundur hingga tanggal 1 Juli 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) No. 136 Tahun 2023. Dengan demikian, maka NPWP dengan format saat ini yang terdiri dari …

Penerapan NIK Sebagai NPWP Diundur Hingga 1 Juli 2024 Read More »

Pemerintah telah memperbaharui ketentuan mengenai Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan melalui peraturan yang baru saja di terbitkan yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 129 Tahun 2023. Peraturan ini mengganti ketentuan pada PMK No. 82 Tahun 2017. Perlu diingat bahwa pengurangan PBB yang diatur dalam PMK No. 129 Tahun 2023 ini terbatas untuk sektor perkebunan, perhutanan, …

Pemerintah Terbitkan PMK Terbaru Tentang Fasilitas Pengurangan PBB, Berikut Penjelasannya Read More »

Pemerintah memberikan fasilitas yang dapat digunakan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2022 yang merupakan perubahan dari PP No. 23 Tahun 2018 yang menetapkan tarif Pajak Pengahsilan (PPh) Final sebesar 0,5% dari …

Batas Waktu Tarif PPh Final 0,5% Wajib Pajak UMKM Sampai Kapan? Read More »

Direktorat Jendral Pajak (DJP) akan memberlakukan secara resmi Tarif Efektif Rata-Rata (TER) untuk pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 21 mulai tahun pajak 2024. Bapak Suryo Utomo selaku Direktur Jenderal Pajak yang menyampaikan langsung penjelasan tentang hal ini pada konferensi Pers APBN KITA pada bulan November 2023. “Sampai saat ini disusun dasar hukum. PP dalam proses, dan …

Tarif Efektif Rata-Rata PPh 21 Akan Diberlakukan Mulai Awal Tahun 2024 Read More »

Platform pinjaman peer-to-peer FinTech atau Layanan Keuangan Pinjaman Online (Pinjol) merupakan perkembangan financial technology yang kini sedang ramai digunakan oleh masyarakat Indonesia. Menteri Keuangan, ibu Sri Mulyani telah menetapkan bahwa penghasilan dari pinjol yang diterima oleh pihak pemberi pinjaman akan ikut dikenakan pajak yang sudah berlaku mulai dari 1 Mei 2022 dengan Peraturan Menteri Keuangan …

Besar Pemungutan Pajak untuk Pinjaman Online Read More »

Bukti Potong Elektronik atau yang biasa dikenal dengan (E-Bupot) PPh 23/26 telah mengalami perubahan mulai dari Maret 2022 menjadi e-Bupot Unifikasi. e-Bupot Unifikasi ini merupakan aplikasi berbasis situs online DJP yang dapat digunakan untuk membuat Bukti Potong/Pungut untuk PPh Pasal 23/26, Pasal 22, Pasal 15 dan Pasal 4 Ayat (2), sekaligus melaporkannya dalam SPT Unifikasi. …

Cara Pembuatan Bukti Potong Elektronik (E-Bupot) Read More »

Direktorat Jendral Pajak (DJP) kembali mengingatkan Wajib Pajak untuk segera melakukan validasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum akhir tahun 2023. Validasi ini diperlukan untuk persiapan perubahan NPWP dari 15 digit menjadi 16 digit. DJP telah menerapkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP sejak pertengahan 2022 yang dilakukan secara bertahap hingga akhir tahun 2023. …

Imbauan DJP kepada Wajib Pajak Badan untuk Segera Validasi NPWP Sebelum Akhir 2023 Read More »