Sejak pertengahan tahun 2015, di berbagai media, muncul berita mengenai akan adanya pemberlakuan Tax Amnesty di Indonesia, dan berita terakhir adalah masih menunggu Legislatif, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang akan mulai dibahas kembali setelah reses, yakni sekitar bulan April 2016. Di saat yang bersamaan, tahun 2016 ini adalah Tahun Penegakan Hukum Pajak, …
1. Pendahuluan Beberapa waktu lalu, media memberitakan Gubernur DKI Jakarta, Ahok, meributkan masalah pengadaan UPS kepada sekolah-sekolah yang berlokasi di DKI Jakarta. Ahok merasa tidak perlu bahkan menurutnya, harga UPS tersebut diatas harga yang berada di pasaran, sehingga ditengarai adanya praktik korupsi di DPRD DKI Jakarta. Dalam berita berikutnya, diketahui pemenang lelang dari pengadaan UPS …
Salah satu inovasi teknologi terbesar di dunia merupakan perkembangan industri online pada penggunaan internet yang dipergunakan untuk bertansaksi bisnis, baik yang dipergunakan oleh perusahaan maupun individu. Industri online adalah perdagangan barang dan jasa melalui bisnis online atau sistem e-commerce yang saat ini sedang berkembang dengan pesatnya di tanah air kita. Pengguna Internet di Indonesia yang …
Seiring perkembangan waktu, dan banyaknya pemeriksaan yang dilakukan otoritas pajak dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) , semakin banyak pula pengajuan keberatan akibat tidak terjadinya kesamaan pendapat pada saat pemeriksaan antara Wajib Pajak (WP) dengan Pemeriksa Pajak. Sesuai dengan Pasal 25 UU KUP, WP yang tidak setuju dengan hasil pemeriksaan pajak, dalam waktu 3 …
Mengajukan Keberatan atau Gugatan Pajak? Mana yang lebih menguntungkan ? Read More »
Tanggal 31 Maret 2016 sudah tinggal 41 hari lagi, dimana semua Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh OP Tahun 2015, dan tanggal 30 April 2016, WP Badan wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2015. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai otoritas pajak di Indonesia mengharapkan tingkat penyampaian SPT selalu meningkat, …
Apakah Anda sudah menyiapkan SPT Tahunan Anda? Jangan menunggu Bom Waktu… Read More »
Dalam beberapa bulan terakhir, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) gencar mengejar penerbit maupun pengguna Faktur Pajak Fiktif (FPF), bahkan sudah beberapa Wajib Pajak (WP) menjadi tersangka bahkan telah diputuskan pengadilan sebagai Terdakwa dan diputuskan bersalah. Pengejaran penerbit maupun pengguna FPF ini sebenarnya bukan hal baru, sejak Penulis menjadi pegawai DJP di tahun 1996, kasus FPF telah …
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Per-22/PJ/2015 menghapus Per-170/PJ/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konseling Terhadap Wajib Pajak Sebagai Tindak Lanjut Surat Himbauan dan kemudian diterbitkan Surat Edaran Nomor : SE-39/PJ/2015 Tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan, Dan Kunjungan (Visit) Kepada Wajib Pajak. Klarifikasi data merupakan hal yang sering dilakukan …
Kasus Klarifikasi Data Pajak Oleh KPP : Apakah Langkah Yang Harus Dilakukan? Read More »
