Domestic Taxation

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengajak ratusan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan langsung atau multi level marketing (MLM) untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan operasi bisnis yang saat ini sedang dijalankan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Hestu Yoga Saksama, mengungkapkan perkembangan perusahaan-perusahaan seperti ini memang sudah berkembang cukup pesat, …

Perusahaan MLM Di Desak Pemerintah untuk Patuh Bayar Pajak Read More »

Reformasi Perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak sedang berjalan sejak dibentuknya Tim Reformasi Perpajakan pada akhir tahun 2016. Hal ini disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Hestu Yoga Saksama saat membuka Forum KP2KP (Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi) di Hotel Eastparc, Yogyakarta (Selasa, 2/5). Reformasi tersebut sedang melakukan perbaikan-perbaikan di bidang sumber daya manusia …

Reformasi Perpajakan Sedang Berjalan Menurut Hestu Yoga Saksama Read More »

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengupayakan adanya keterbukaan data keuangan untuk keperluan pajak. Bukan tanpa alasan, DJP menilai selama ini banyak harta masyarakat disimpan dalam bentuk instrumen keuangan. Berdasarkan realisasi Program Pengampunan Pajak atau tax amnesty, total deklarasi harta mencapai Rp 4.881 triliun. Jumlah ini terdiri dari repatriasi Rp 147 triliun, deklarasi luar …

DJP Ingin Intip Data Keuangan Masyarakat,Alasannya? Read More »

Program Pengampunan Pajak atau tax amnesty telah berakhir pada 31 Maret lalu. Penerimaan negara dari program tax amnesty mencapai Rp 135 triliun. Ini terdiri dari uang tebusan Rp 114 triliun, pembayaran bukti permulaan Rp 1,75 triliun, dan pembayaran tunggakan Rp 18,6 triliun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama …

Ada Wajib Pajak Bayar Tebusan Tax Amnesty Cuma Rp 10 Read More »

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan terhitung sudah dua kali menunda aturan kewajiban perbankan melaporkan data atau informasi kartu kredit nasabah. Kebijakan tersebut terbukti memicu kegaduhan, bahkan sampai penurunan transaksi kartu kredit karena takut diintip Ditjen Pajak. Apakah Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati akan membatalkan kebijakan tersebut yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) …

Sri Mulyani Batalkan Aturan Intip Data Kartu Kredit..apa betul? Read More »

  Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengimbau seluruh Wajib Pajak (WP) untuk segera menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2016. Batas akhir menyampaikan SPT 2016 bagi Wajib Pajak orang pribadi adalah 21 April dan 30 April bagi Wajib Pajak badan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga …

Baru separuh Wajib Pajak yang Lapor SPT menurut Ditjen Pajak Read More »

TELITI  SEBELUM  MEMBELI Teman-teman, sekarang sudah berlaku peraturan baru. Kalau mau jual rumah, tanah, Ruko dsb haruslah asset tersebut tercatat dalam SPT Pemilik atau telah dilaporkan dalam Tax Amnesty. Kalau harta tsb tidak tercantum dalam SPT or Tax Amnesty maka Pajak PPh & BPHTB tidak bisa di Validasi, berarti Transaksi jual-beli tidak bisa dilakukan alias …

Isu Validasi Harta Terkait Jual Beli Properti,Ini Klarifikasi DJP Read More »

 Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mengusulkan penerapan pajak progresif atau pajak tinggi bagi apartemen tak berpenghuni. Usulan ini demi kebijakan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Menteri ATR Sofyan Djalil mengaku masih mempertimbangkan usulan pajak progresif untuk apartemen tersebut. Ini  mengingat kondisi bisnis properti yang sedang surut. “Belum (pajak progresif). Kita pikirkan kembali soalnya kondisi properti …

Usulan Pajak Apartemen Tak Berpenghuni masih dikaji menteri ATR Read More »

Sehubungan dengan berakhirnya keseluruhan periode program Amnesti Pajak tanggal 31 Maret 2017, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan RI menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh wajib pajak yang telah berpartisipasi mengikuti program Amnesti Pajak. Dengan mengikuti Amnesti Pajak berarti Anda telah memanfaatkan hak konstitusional Anda guna mendukung sistem perpajakan yang lebih berkeadilan …

Amnesti Pajak Berakhir, Ada Apa Setelahnya? Read More »

JAKARTA – Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menuturkan, aturan pengenaan pajak bagi bangunan kosong atau tidak produktif masih belum jelas. Sehingga, implementasinya pun masih abu-abu. Dia menjelaskan, definisi bangunan menganggur harus dijabarkan secara jelas oleh pemerintah. Bahkan, jenis pajak yang dikenakan mesti sesuai. “Mana yang nganggur? Ada berapa? Kalau yang …

Aturan Belum Jelas, Pajak Bangunan Kosong Masih Abu-abu Read More »