Pemerintah beserta Parlemen telah menetapkan 52 rancangan undang-undang (RUU) prioritas yang dimana salah satu RUU tersebut merupakan RUU pengampunan pajak […]
Baru-baru ini pemerintah telah menyiapkan program paket ekonomi tahun 2025, yang salah satunya berupa fasilitas pajak penghasilan (PPh) pasal 21
Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) baru-baru ini mengeluarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak nomor PER 16/PJ/2025 yang merupakan perubahan dari
Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 61 tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hewan Khusus Tertentu Berupa Kuda
Di bidang perpajakan apabila wajib pajak merasa tidak puas dengan hasil pemeriksaan oleh kantor pajak, maka wajib pajak dapat
Jasa yang berkaitan dengan emas perhiasan tidak luput dari pengenaan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Ketentuan ini berlaku bagi
Impor Barang Kena Pajak (BKP) maupun penerimaan BKP dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh perwakilan negara asing, badan
Perusahaan pialang atau agen asuransi tidak luput dari pemungutan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa yang
Direktorat Jendral Pajak resmi mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER 15 tahun 2025 tentang Batasan Kriteria Tertentu Serta Tata
Wajib pajak non-aktif merupakan wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif tetapi belum melakukan penghapusan nomor pokok
