Di Indonesia, ada berbagai jenis insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung sektor ekonomi tertentu, menarik investasi dari dalam negeri maupun luar negeri, dan mendukung perusahaan kecil dan menengah (UMKM). Insentif pajak merupakan kebijakan atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak dengan tujuan untuk mengurangi atau bahkan menghapus kewajiban pajak …
Tax holidays are tax incentives that are usually used by developing countries or countries that are in an economic transisition phase with the purpose of attracting foreign investment. This tax incentive can be used by newly established companies to attract direct investment which will receive facilities in the form of exemption from payment …
Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), telah meluncurkan kebijakan integrasi antara Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai dengan peraturan menteri keuangan nomor 136 tahun 2023. Langkah ini diambil untuk menyederhanakan administrasi perpajakan serta meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Seiring dengan kebijakan tersebut, format NPWP juga telah diperbarui menjadi 16 …
Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. PMK Nomor: 81 Tahun 2024 tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. PMK ini diterbitkan karena adanya kebutuhan akan regulasi dalam rangka pelaksanaan pembaruan sistem administrasi perpajakan yang lebih transparan, efektif, akuntabel dan fleksibel. …
Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan Read More »
Dalam menjalankan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak dituntut untuk patuh dan mampu menjalankan kewajiban sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Jika tidak, otoritas dapat mengenakan sanksi sebagai konsekuensi dari ketidakpatuhan Wajib Pajak. Pada ketentuan perpajakan, salah satu jenis sanksi yang dikenakan adalah sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan. Meskipun begitu, otoritas memberikan kesempatan bagi Wajib …
Ketentuan dan Syarat Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Perpajakan Read More »
Dalam perencanaan pajak, pemanfaatan sumbangan untuk pengurangan penghasilan bruto merupakan salah satu strategi yang diatur oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh). Melalui peraturan ini, wajib pajak dapat memanfaatkan sumbangan yang diberikan untuk tujuan-tujuan tertentu sebagai pengurang penghasilan bruto, sehingga dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i, j, k, …
Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) merupakan salah satu aktivitas yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Mulai 1 Januari 2025, tarif PPN KMS akan mengalami peningkatan dari 2,2% menjadi 2,4%. Hal ini sejalan dengan penyesuaian tarif PPN umum yang akan naik menjadi 12%. Dalam perkembangannya, ketentuan terkait batasan dan tata cara pengenaan PPN atas KMS beberapa kali …
Tarif PPN Kegiatan Membangun Sendiri Meningkat sebesar 2,4% Read More »
Regulation of the Minister of Finance (PMK) 213/2016, as amended by PMK 172/2023 concerning the application of the principles of fairness and business practices. The issuance of this regulation is motivated by the development of the business world and the increase in the volume of transactions between taxpayers who have special relationships. The content of …
Implications of Updating Transfer Pricing Provisions According to PMK 172/2023 Read More »
Pemerintah menggelontorkan berbagai fasilitas kepada pelaku usaha dalam pengembangan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk menjadi pusat ekonomi yang strategis dan berkelanjutan. Selain bertujuan sebagai pusat ekonomi, pemerintah juga mengharapkan hadirnya sumber daya manusia (SDM) yang andal dan kompeten di IKN. Oleh karena itu, melalui PMK No. 28 Tahun 2024 pemerintah menghadirkan fasilitas pengurangan …
Pelaku usaha yang melakukan pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regionalnya ke Ibu Kota Nusantara (IKN) akan memperoleh fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) badan. Fasilitas ini tidak hanya diberikan kepada pelaku usaha yang merupakan wajib pajak dalam negeri (WPDN), tetapi juga pelaku usaha yang merupakan subjek pajak luar negeri (SPLN). Sepanjang pelaku usaha tersebut …
