Procedures For Submitting Appeals In the Field of Taxation
Regarding taxation, taxpayers sometimes feel dissatisfied with the decision letter regarding their objection, so in accordance with Law Number 7 […]
articles, International Tax
articles
articles, Domestic Taxation
Tata Cara Pengajuan Keberatan Di Bidang Perpajakan
Di bidang perpajakan apabila wajib pajak merasa tidak puas dengan hasil pemeriksaan oleh kantor pajak, maka wajib pajak dapat
articles, International Tax
Update to Regulations on Tax Application Service Providers
The Directorate General of Taxes (DGT) has updated the tax administration system in the areas of legislation, business processes, and
articles, Domestic Taxation
Perlakuan Perpajakan Atas Jasa Terkait Emas Perhiasan
Jasa yang berkaitan dengan emas perhiasan tidak luput dari pengenaan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Ketentuan ini berlaku bagi
articles, International Tax
Coretax Update to Improve Tax Services
The Directorate General of Taxes (DGT) has issued a new regulation, namely PER 11/PJ/2025, which came into effect on May
articles, Domestic Taxation
Pembebasan PPN Dan PPnBM Kepada Perwakilan Negara Asing Dan Badan Internasional Serta Pejabatnya
Impor Barang Kena Pajak (BKP) maupun penerimaan BKP dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh perwakilan negara asing, badan
articles, Domestic Taxation
Pajak Perusahaan Pialang Asuransi Dan Reasuransi
Perusahaan pialang atau agen asuransi tidak luput dari pemungutan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa yang
articles, Domestic Taxation
Kriteria Penunjukan PMSE Sebagai Pihak Lain
Direktorat Jendral Pajak resmi mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER 15 tahun 2025 tentang Batasan Kriteria Tertentu Serta Tata
articles, Domestic Taxation
Pengaktifan Kembali Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Non Aktif
Wajib pajak non-aktif merupakan wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif tetapi belum melakukan penghapusan nomor pokok
articles, Domestic Taxation
Reformasi Perpajakan Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54 Tahun 2025
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberlakukan peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 54 tahun 2025 dalam rangka memperbarui PMK
