Kriteria Penunjukan PMSE Sebagai Pihak Lain
Direktorat Jendral Pajak resmi mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER 15 tahun 2025 tentang Batasan Kriteria Tertentu Serta Tata […]
articles, Domestic Taxation
articles, Domestic Taxation
Pengaktifan Kembali Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Non Aktif
Wajib pajak non-aktif merupakan wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif tetapi belum melakukan penghapusan nomor pokok
articles, Domestic Taxation
Reformasi Perpajakan Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54 Tahun 2025
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberlakukan peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 54 tahun 2025 dalam rangka memperbarui PMK
articles, Domestic Taxation
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Transaksi Aset Kripto Resmi Dihapus
Pemerintah baru-baru ini menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 53 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 11 tahun
articles, Domestic Taxation
Ketentuan Virtual Office Menjadi Tempat Pengukuhan PKP
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menetapkan peraturan baru yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-7/PJ/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Nomor
articles, Domestic Taxation
Impor Emas Batangan Dikenakan PPh Pasal 22 Atas Impor, Berapa Tarifnya?
Kementerian Keuangan telah merilis Peraturan Menteri Keuangan nomor 51 tahun 2025 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran
articles, Domestic Taxation
Pembelian Emas Oleh Konsumen Akhir Masih Tidak Dikenakan PPh Pasal 22 dan PPN
Kementerian Keuangan merilis Peraturan Menteri Keuangan nomor 52 tahun 2025 yang dimana peraturan tersebut merupakan perubahan kedua atas Peraturan Menteri
articles, International Tax
Directorate General of Taxes Launches Taxpayer Charter, What is This ?
The Ministry of Finance, through the Directorate General of Taxes (DGT), recently a taxpayer charter through the DGT Regulation Number
articles, Domestic Taxation
Bagaimana Perlakuan Perpajakan Aset Kripto?
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan baru-baru ini mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 50 tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan
articles, Domestic Taxation
Regulasi Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Peralatan Keamanan Persenjataan TNI Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2025
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan belum lama ini telah menetapkan kebijakan pembebasan pajak pertambahan nilai atas sistem peralatan pengamanan persenjataan yang
