International Tax

Pemerintah Indonesia mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk memperkuat kerja sama di bidang perpajakan. Seperti perjanjian perpajakan berganda, pelaksanaan pertukaran informasi, administrasi pemotongan pajak, dan cukai. Hal ini bertujuan untuk membantu memobilisasi sumber daya dalam negeri serta memperluas basis pajak bagi negara-negara anggota ASEAN. Peningkatan kerja sama perpajakan antar negara anggota ASEAN dapat memberikan dampak positif …

Indonesia’s Cooperation with ASEAN Countries in the Field of Taxation Read More »

Salah satu instrumen keuangan yang banyak digunakan oleh perusahaan dalam melakukan investasi adalah instrumen keuangan hybrid . Instrumen keuangan ini dianggap akan memberikan keuntungan bagi perusahaan saat menghadapi risiko investasi yang besar. Selain itu, penggunaan instrumen keuangan ini juga dianggap menguntungkan dari sisi pajak. Apa itu instrumen keuangan hybrid ? Menurut Duncan, instrumen keuangan hybrid …

Mengenal tentang Hybrid Financial Intruments Read More »

Pajak berganda akan terjadi ketika dalam suatu transaksi lintas batas negara, terdapat lebih dari satu negara yang mengklaim hak pemajakan atas transaksi lintas batas negara tersebut berdasarkan suatu faktor penghubung yang berlaku menurut ketentuan pajak domestik dari masing-masing negara. Konflik antara faktor penghubung tersebut menyebabkan lebih dari satu negara diberikan klaim hak pemajakan atas transaksi …

Mengenal Apa itu Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dan Metodenya Read More »

Unsur pembentuk suatu negara ada yang bersifat mutlak (konstitutif) dan bersifat tambahan (deklaratif). Unsur konstitutif berupa: adanya rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Sementara unsur tambahan adalah pengakuan dari negara-negara lain. Rakyat yang menetap di suatu wilayah disebut warga negara. UUD NRI 1945 Pasal 26 ayat (1), mendefinisikan warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli …

Mengenal Apa itu Tie Breaker Rule Read More »

Tunjangan pajak merupakan suatu bentuk insentif yang ditawarkan kepada investor yang melakukan penanaman modal baru atau perluasan usaha di bidang tertentu atau di daerah tertentu (BKPM, 2020). Lebih lanjut menurut Holland dan Vann (1998), Tax Allowance diartikan sebagai suatu bentuk keringanan pajak berdasarkan nilai pengeluaran atas investasi yang memenuhi kualifikasi tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa …

Get to Know About Tax Allowance in Indonesia Read More »

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang hingga saat ini masih mempunyai permasalahan terkait pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Masih banyak ketimpangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di sejumlah wilayah Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah selalu berusaha menarik investor agar mau membangun bisnisnya di Indonesia dan meningkatkan investasi saham. Salah satu upaya untuk mendukung misi tersebut adalah …

Get to Know About Tax Holiday in Indonesia Read More »

Secara umum Tax Evasion dan Tax Evasion sama-sama disebut sebagai pelanggaran dalam perpajakan. Keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu mengurangi atau menghindari beban pajak perusahaan, namun penggelapan pajak dalam meminimalkan pajak adalah tindakan yang melanggar hukum. Apa itu Penghindaran Pajak Penghindaran pajak merupakan strategi dan teknik yang umumnya dilakukan oleh wajib pajak secara sah (boleh) …

Know the Difference between Tax Avoidance and Tax Evasion Read More »

Tindakan Spesifik Tindakan BEPS 5 yang terakhir adalah secara khusus mewajibkan aktivitas substansial untuk setiap rezim preferensial dengan Standar Global setelah rezim pajak preferensial diinformasikan dan diidentifikasi. Dilihat dalam konteks pekerjaan BEPS yang lebih luas, persyaratan ini berkontribusi pada pilar kedua Proyek BEPS, yaitu menyelaraskan perpajakan dengan substansi dengan memastikan bahwa laba kena pajak tidak …

Indonesian Participation for BEPS on Action 5: Harmful Tax Practices Specific Actions Global Standard on Substantial Activity Requirement Read More »

Kerangka Inklusif OECD/G20 tentang BEPS Action 5 terdiri dari 4 konten tindakan spesifik dan Kerangka Transparansi atau Kerangka untuk meningkatkan transparansi terkait dengan keputusan merupakan salah satu konten tindakan spesifik yang menjadi prioritas kedua setelah Rezim Pajak Preferensial. Kerangka Transparansi dirilis dalam bingkai meningkatkan transparansi, termasuk pertukaran informasi secara spontan yang bersifat wajib atau informasi …

Indonesian Participation for BEPS on Action 5: Harmful Tax Practices Specific Actions Transparency Framework Read More »

BEPS Aksi 5 adalah salah satu dari empat standar minimum BEPS yang berlaku untuk semua anggota Kerangka Inklusif BEPS dan yurisdiksi mana pun yang relevan. Aksi 5 terdiri dari 4 konten spesifik tindakan dan Rezim Pajak Preferensial sebagai bagian dari praktik perpajakan yang merugikan merupakan salah satu konten spesifik tindakan yang menunjukkan rezim pajak spesifik …

Indonesian Participation for BEPS on Action 5: Harmful Tax Practices Specific Actions – Preferential Tax Regime Read More »