Meal Expense Can Be Deductible Expense
Meal Expense that can be expensed fiscally by the company are expenses that meet certain criteria in accordance with applicable […]
articles, Domestic Taxation
Domestic Taxation
articles, Domestic Taxation
Fasilitas Impor
Pemerintah Indonesia menyediakan berbagai fasilitas impor untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Fasilitas ini bertujuan untuk mengurangi biaya impor, meningkatkan daya
articles, Domestic Taxation
Supertax Deduction
Supertax deduction is a tax incentive in the form of income reduction for industries that organize programs in the field
articles, Domestic Taxation
Insentif Pajak Di Indonesia
Di Indonesia, ada berbagai jenis insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung sektor ekonomi tertentu, menarik investasi dari dalam
articles, Domestic Taxation
Tax Holiday
Tax holidays are tax incentives that are usually used by developing countries or countries that are in an economic transisition
articles, Domestic Taxation
Penggunaan NIK dan NPWP 16 Digit
Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), telah meluncurkan kebijakan integrasi antara Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib
Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan
Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.
Ketentuan dan Syarat Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Perpajakan
Dalam menjalankan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak dituntut untuk patuh dan mampu menjalankan kewajiban sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Jika
Pemanfaatan Sumbangan untuk Pengurangan Penghasilan Bruto: Strategi Efektif dalam Perencanaan Pajak
Dalam perencanaan pajak, pemanfaatan sumbangan untuk pengurangan penghasilan bruto merupakan salah satu strategi yang diatur oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh).
Tarif PPN Kegiatan Membangun Sendiri Meningkat sebesar 2,4%
Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) merupakan salah satu aktivitas yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Mulai 1 Januari 2025, tarif PPN
